30 C
Bogor
Tuesday, May 12, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 835

MNC Dituding Serobot Lahan Garapan Warga Pasir Buncir

Redaksi
-
0
MNC Dituding Serobot Lahan Garapan Warga Pasir Buncir

Caringin|Jurnal Bogor

Ketenangan para penggarap lahan eks PTPN XI yang berlokasi di Kampung Pasir Ipis, Desa Pasir Buncir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, mulai terusik. Itu setelah pihak MNC Land menguasai lahan yang sudah lama digarap warga secara sepihak dengan melakukan pemasangan plang. 

Ketua Paguyuban Kelompok Tani 92, Bubung Saepul Arsyad menuding pihak MNC telah melakukan penyerobotan lahan garapan warga dengan memasang plang tanpa persetujuan dari para penggarap.

Menurutnya, pemasangan plang oleh pihak MNC di lahan garapan warga yang kondisi fisiknya sedang ditanami berbagai jenis sayuran, sama sekali tidak mendasar. Pasalnya,  perusahaan milik Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hari Tanoesoedibjo itu, tidak mempunyai bukti kuat terkait kepemilikan lahan garapan tersebut.

 “Tidak punya bukti apa-apa, pihak MNC langsung menguasai lahan garapan kami dengan memasang plang seenaknya saja. Apa itu bukan penyerobotan namanya,” ungkap Bubung yang akrab dipanggil Cawi, kepada wartawan saat melakukan pertemuan dengan para penggarap di Cafe Oyod Cisempur, Desa Cinagara, Kecamatan Caringin, Jum’at (19/8).

Cawi mengungkapkan, pada dasarnya para penggarap yang jumlahnya mencapai puluhan warga itu, tidak akan bersikeras menguasai fisik lahan yang sudah bertahun-tahun digarapnya. Asalkan, pihak MNC menunjukkan bukti surat kepemilikan lahan garapan seluas 92 hektar tersebut kepada warga atau penggarap.

“Bila memang pihak MNC mempunyai bukti kepemilikan, tunjukan kepada kami surat nya. Kalau kami para penggarap, memiliki surat keterangan garap dari desa yang menjadi dasar kami menggarap lahan itu,” terangnya.

Belum lama ini, kata Cawi, sejumlah penggarap menerima surat dari pihak yang mengatasnamakan tim pengamanan lahan internal MNC pada Jumat (12/8) lalu. Isi yang tertulis didalam surat itu, para penggarap diminta segera mengosongkan lahan selama 7 X 24 jam.

 “Apabila kami tidak mengosongkan lahan itu, pihak MNC mau mengambil tindakan hukum sesuai yang ditulis dalam surat. Pertanyaan kami,  pelanggaran hukum apa yang sudah kami lakukan sebagai penggarap,” paparnya.

Cawi menjelaskan, harusnya dari pihak MNC memberikan penjelasan soal status pengelolaan lahan yang mereka klaim saat ini, baik melalui mediasi dengan para penggarap maupun menyampaikan informasi kepada pemerintah desa.

 “Kalau tidak mau mediasi dengan kami, bisa disampaikan kepada pemerintah desa apa yang menjadi dasar MNC memasang plang di lahan garapan kami. Ini kan belum jelas statusnya, tahu – tahu mereka mengintimidasi kami dengan cara premanisme. Bukan begitu caranya,” imbuhnya.

Cawi dan para penggarap lainnya pun langsung mengambil sikap dengan mengirim surat kepada wakil rakyat Kabupaten Bogor. Surat permohonan audiensi dengan dewan itu ditujukan langsung kepada Ketua DPRD, Rudi Siswanto.

 “Senin (hari ini,red) rencananya surat permohonan audiensi itu kami kirimkan ke dewan. Semoga surat itu langsung direspon ketua dewan dan anggota wakil rakyat lainnya,” ujarnya.

Adanya permasalahan antara para penggarap lahan eks PTPN XI dengan MNC, Kepala Desa Pasir Buncir, Yudi Hermawan mengaku, sampai saat ini belum mendapatkan informasi tentang dasar pihak MNC mengklaim lahan garapan tersebut.

“Karena dari pihak MNC tidak menyebutkan apa yang menjadi dasar mereka menguasai fisik atau lahan yang sedang digarap warga itu,” terangnya.

Yudi menyatakan, pada saat datang ke kantor desa, seharusnya pihak MNC memberikan informasi terkait legalitas atau dasar penguasaan lahan garapan tersebut. Karena, atas dasar legalitas kepemilikan itulah bisa disampaikan kepada para penggarap.

Yudi membenarkan, para penggarap akan meminta audiensi dengan anggota dewan Kabupaten Bogor untuk menyelesaikan permasalahan yang tengah terjadi dengan pihak MNC.

 “Saya mendukung upaya para penggarap dalam menyelesaikan permasalahan lahan garapan tersebut,” tukasnya.

Sebelumnya, puluhan penggarap lahan Blok 92, Desa Pasirbuncir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor Caringin mengaku diintimidasi sekelompok orang gak dikenal yang mengaku dari pihak MNC. Para penggarap juga mengaku dipaksa menandatangani surat pernyataan yang berisi pengakuan bahwa lahan yang mereka garap adalah lahan milik MNC Group.

Tak hanya mendatangi para penggarap, sekelompok orang yang diduga para preman bayaran itu juga memasang plang di lokasi lahan garapan yang sudah sejak lama digarap para petani di desa tersebut.

Tak terima mendapat perlakuan kurang menyenangkan, mereka pun mendatangi kantor kepala desa setempat untuk mengadukan hal yang mereka alami kepada kepala desa (kades), Senin (8/8/2022) lalu.

** Dede Suhendar

Sadengkolot Tutup Puncak HUT RI dengan Wayang Golek

Redaksi
-
0
Sadengkolot Tutup Puncak HUT RI dengan Wayang Golek

Leuwisadeng | Jurnal Bogor 

Pemerintah Desa Sadengkolot, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, menyemarakkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-77 dengan berbagai rangkaian acara kegiatan perlombaan dan puncak acara penutupan digelar di lapangan bola desa setempat, Sabtu (20/08/2022).

Acara yang dihelat sejak pagi hingga malam hari sukses digelar pemerintah desa bersama masyarakat seperti pentas seni budaya wayang golek dan pencak silat dari Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) yang menampilkan beberapa atraksi.

Acara hiburan dan pembagian hadiah kepada masyarakat yang sebelumnya mengikuti turnamen sepak bola Pordes Cup dan ditutup pada malam hari dengan helaran wayang golek. Bahkan Desa Sadengkolot mendapatkan juara ketiga dalam lomba di tingkat Kecamatan leuwisadeng.

Kepala Desa Sadengkolot Mamat Rahmat mengatakan, berbagai rangkaian acara dalam rangka HUT RI ke-77 tahun ini animo masyarakat antusias setelah dua tahun terhalang pandemi Covid-19.

“Tahun ini kita menyemarakan dengan beberapa agenda kegiatan dari kegiatan olah raga sepak bola kepemudaan tingkat desa dan perlombaan, saat ini kita puncak penutupannya yang menampilkan berbagai rangkaian kegiatan,” ungkapnya.

Menurutnya, dari acara tersebut dapat memperkuat atau memperkokoh persatuan warga. “Dengan menggelar kegiatan ini, akan mampu mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bergembira,” ujarnya.

Dia menjelaskan, dengan adanya acara seni budaya sebagai sarana untuk memperkenalkan kegiatan seni dan budaya yang ada di desa pencak silat dari PSHT.

“Terimakasih juga kepada PSHT ranting Bogor Barat yang cukup mensuport dan mendidik anak generasi cabang rayon Sadengkolot untuk menjadi atlet nasional bahkan internasional,” tukasnya.

** Andres

Rutilahu Desa Pasirmuncang Sudah Capai 80 Persen

Redaksi
-
0
Rutilahu Desa Pasirmuncang Sudah Capai 80 Persen

Caringin | Jurnal Bogor

Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Desa Pasirmuncang, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, menerima bantuan rumah tidak layak huni (Rutilahu) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Tahun ini Desa Pasirmuncang mendapat bantuan program Rutilahu  untuk 20 orang dengan rincian terbagi di 13 RT dan 5 RW. Saat ini pelaksanaan kegiatannya sendiri sudah hampir selesai,” kata Ketua LPM Desa Pasirmuncang, Encep Paridudin, Sabtu (20/8/2022).

Dijelaskannya, program Rutilahu merupakan bantuan Pemerintah Jawa Barat. Bantuannya sendiiri diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang rumahnya tidak layak huni.

Adanya bantuan tersebut, untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumahnya beserta sarana dan prasarana.

“Mekanisme pekerjaannya atau untuk progres fisiknya sudah terlaksana sekarang itu kurang lebih 80 persen,” imbuhnya.

Program Rutilahu yang dilaksanakan dengan metode Padat Karya Tunai (PKT) ini, kata dia juga guna menyerap tenaga kerja setempat.

“Dengan kata lain bahwa program Rutilhu merupakan stimulan yang diberikan pemerintah Jawa Barat kepada masyarakat berpenghasilan rumah rendah yang rumahnya tidak layak huni. Dimana, mereka juga berswadaya membangun rumahnya agar menjadi lebih layak huni,” tuturnya.

Wakil Ketua LPM Desa Pasirmuncang, Ujang Maulani mengaku bersyukur atas perhatian pemerintah Jawa Barat yang telah membantu masyarakat Pasirmuncang, khususnya untuk perbaikan rumah yang tidak layak huni.

“Alhamdulillah, akhirnya keinginan warga bisa terwujud, rumah yang tadinya sudah tidak layak huni ini dapat perbaikan dan kembali bagus lagi,” ucapnya.

Sementara, salah seorang penerima bantuan Rutilahu, Agus Supriyanto mengucapkan terima kasih atas perhatian pihak Pemerintah Desa Pasirmuncang yang telah membantu mendata namanya sebagai penerima program Rutilahu ini.

“Terima kasih yang sebesar – besarnya untuk bapak Yudi selaku Kepala Desa Pasirmuncang yang telah membantu memasukan nama kami sebagai penerima  ini. Bersyukur sekarang rumah kami jadi kokoh lagi,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Desa Pasirmuncang Yudi  mengatakan bantuan stimulan perbaikan rumah tiidak layak huni bagi masyarakat Pasirmuncang memang untuk warga kurang mampu.

“Kami berharap, bantuan ini bisa membantu warga yang berpenghasilan rendah, agar rumahnya bisa sehat secara lingkungan sehingga menciptakan situasi kondisi yang sehat juga,” pukasnya.

** Deny

HUT RI di Hambaro Meriah, Warga Bebas Ekspresikan Kreasinya

Sayyev
-
0
HUT RI di Hambaro Meriah, Warga Bebas Ekspresikan Kreasinya

Nanggung l Jurnal Bogor 

Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-77 yang dilakukan Pemerintah Desa Hambaro,  Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor tampak lebih semarak dengan menggelar lomba tumpeng, pawai kemerdekan, serta lomba hias kampung ditembok maupun di gang masuknya perkampungan.

Kepala Desa Hambaro H Firdaus mengatakan, warga desa diberi kebebasan untuk mengekpresikan kreasinya.

“Peringatan Hari Kemerdekaan ke-77 kali ini,  antusias meningkat. Karena kegiatan ini guna mendongkrak semangat gotong royong warga,” kata H Firdaus kepada Jurnal Bogor, kemarin.

“Kegiatan tersebut bukan semata-mata karena nilai atau hadiahnya, tetapi bagaimana pada HUT RI ini bisa membangun semangat nasionalisme dan menyelaraskan nilai-nilai lokal dalam membangkitkan budaya gotong royong ,” kata dia lagi.

Kemeriahan HUT kemerdekaan yang diikuti peserta di tingkat RW seiring digelarnya perbagai perhelatan menarik. Menurut panitia penyelenggara Taufik Hidayat, kemeriahan peingatan kali ini lebih terasa dengan adanya keterlibatan Karang Taruna, LPM , PKK, BPD serta mahasiswa KKN  dari UIN Jakarta, UNPAK, Umul Quro dan UMJ.

Disamping itu, lanjut dia, pihaknya sudah menyiapkan hadiah bagi para pemenang dari beragam jenis perlombaan. “Yang terpenting bukan nilai dari hadianya, tapi arti dari kerjasama  karena peran  masyarakat tentu sangat dibutuhkan dalam memajukan desa,” ujar Taufik

Dia berharap membangun semangat gotong royong agar bisa terus dilakukan dan tak hanya pada saat perayaan kemerdekaan saja.

** Arip Ekon

Lomba Pidato dan Dongdang Meriahkan HUT RI di Desa Pancawati

Redaksi
-
0
Lomba Pidato dan Dongdang Meriahkan HUT RI di Desa Pancawati



Caringin | Jurnal Bogor
Memperingati HUT RI ke-77, berbagai kegiatan dalam memeriahkan hari kemerdekaan bangsa Indonesia itu dilakukan Pemerintahan Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Mulai dari lomba pidato yang diikuti para rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW), hingga lomba Dongdang.

Kepala Desa Pancawati, Iqbal Jayadi mengatakan, di HUT RI tahun ini, Pemdes Pancawati ingin memberikan kesan berbeda dari tahun sebelumnya dengan mengadakan berbagai perlombaan, baik lomba yang bersifat edukasi maupun hiburan.

Untuk lomba yang bersifat edukasi, lanjutnya, yakni diadakannya perlombaan pidato dengan peserta yang terdiri dari para RT dan RW di Desa Pancawati.

“Untuk menambah wawasan dan juga menguji mental para perangkat wilayah, RT dan RW kami minta berpidato tentang arti kemerdekaan,” ungkap Kades Pancawati kepada wartawan saat merayakan HUT RI ke 77 di lapang Legokngenang, Sabtu (20/8).

Dalam lomba pidato itu, ada juri yang melakukan penilaian terhadap para peserta. Bahkan, agar para peserta termotivasi untuk ikut lomba tersebut, pihak panitia mempersiapkan berbagai hadiah.

“Jadi ada hadiahnya untuk juara pertama sampai ketiga,” papar Iqbal Jayadi.

Selain itu, para RW yang berjumlah 13 wilayah di Desa Pancawati, harus membawa Dongdang yang dibuat di masing-masing wilayah untuk dilombakan dan dinilai juri.

Adapun untuk penilaian Dongdang yang dibawa 13 RW itu, sambung Iqbal Jayadi, dilakukan oleh dewan juri yang terdiri dari bidan desa, Ketua UKM dan IKM Kecamatan Caringin dan perwakilan desa.

“Yang dinilai juri itu mulai dari kreativitas pembuatan Dongdang, kekompakan para peserta yang membawa dan mengiringi Dongdang ke lapang, hingga makanan yang ada didalam Dongdang,” paparnya.

Tidak hanya itu, sebanyak 13 panjat pinang disiapkan Pemdes Pancawati untuk menambah semarak hari kemerdekaan tahun 2022 ini. Satu  panjat pinang disiapkan untuk warga dimasing-masing RW.

“Setalah semua perlombaan selesai, ditutup dengan panjat pinang yang disediakan panitia setiap RW,” jelas kades.

Iqbal Jayadi berharap, semua rangkaian acara perayaan hari kemerdekaan ini, bisa mempersatukan masyarakat Desa Pancawati. Karena dengan adanya acara ini, semua warga dari 13 RW kumpul di satu titik di lapangan ini.

“Banyak hal positif dari semua rangkaian acara perayaan ini, tidak hanya mempersatukan warga saja tapi ada nilai silaturahmi nya. Semoga tahun depan kami akan mengadakan perayaan seperti sekarang lagi dan tambah semarak,” imbuhnya.

Sementara, Ketua RW 09 Kampung Pancawati, Nanang mengapresiasi acara perayaan kemerdekaan yang dilaksanakan pemdes. Alasannya, karena acara kali ini sangat meriah dan masyarakat terlihat antusias mengikutinya.

“Dari pertama kali lomba sampai sekarang di penghujung acara, masyarakat sangat antusias sekali ikut perayaan kemerdekaan ini. Semua ini tidak lepas dari dukungan dan support kepala desa, mudah-mudahan tahun depan akan tambah meriah lagi,” harapnya.

** Dede Suhendar  

Perda Kavling Bak Mimpi di Siang Bolong 

Redaksi
-
0
Perda Kavling Bak Mimpi di Siang Bolong 

Cibinong | Jurnal Bogor 

Masih rancunya perihal Peraturan Daerah (Perda) untuk kavling kebun yang diusung oleh Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor membuat pengusaha berharap-harap cemas. Bahkan harapan itu bisa hanya mimpi di siang bolong. Pasalnya sebagian dari masyarakat beranggapan tidak mungkin akan terbentuk Perda Kavling Kebun  karena akan ada yang dirugikan  dan sebagian lainnya terutama dari kalangan pengusaha optimis bisa terwujud.

Seperti hal yang disampaikan oleh Pemerhati Tataruang dan Infrastuktur Heri KH,  kemungkinan kemungkinan itu bisa saja terjadi. Namun melihat situasi yang sudah tidak memungkinkan seperti saat ini bisa saja Perda tersebut tidak bisa terwujud tahun ini, mengingat dinas-dinas terkait yang punya kewenangan untuk uji lapangan belum melakukan upaya apapun.

“Pertama pengusaha harus konsisten dengan jenis usahanya, jika dia menawarkan kavling kebun ya jadikan kebun, larang konsumen untuk membangun, kedua, pengusaha mampu tidak untuk menghancurkan bangunan konsumen yang sudah menjadi permanen, ketiga pengusaha jangan melakukan penjualan seenak udelnya dengan prinsip yang penting laris, jadi, aturan apapun tidak akan berjalan jika semua hanya berkelakuan tahu sama tahu,” ujar Heri kepada Jurnal Bogor, Minggu (21/08/22).

Selain itu, kata dia, jika Perda Kavling Kebun terbentuk, mampu tidak Satpol PP sebagai penegak Perda merobohkan bangunan permanen yang sudah ada. Hal itu harus dilakukan, namun belum tentu bisa dilaksanakan baik oleh penguasaha maupun pemerintah.

“Jadi, sangat tepat dan ideal sekali, jika pengusaha tersebut diarahkan kepada izin perumahan, tinggal menambah cost kepada konsumen dari harga yang dipasarkan saat ini menjadi harga yang akan datang, mengingat mereka pengusaha pun berjualan dan mempersilakan konsumen untuk membangun apapun di atas lahannya ini sangat berbahaya sekali,” ujar Heri.

Mengapa demikian kata dia, aturan itu sudah tidak dipakai, oknum didalamnya juga banyak, dan tidak sedikit dari mereka yang sudah lahir sertifikat, luasan lahan yang tidak beraturan, dan ketidaktegasan Pemerintah Daerah dalam menertibkan membuat hal yang urgent ini justru dianggap biasa. Bahkan tidak menutup kemungkinan 10 tahuan yang akan datang pembeli warga luar Kabupaten Bogor akan tinggal di tanah kavling yang mereka anggap cuma invest seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk.

“Bisnis berjalan, ekonomi berputar jika suatu daerah sudah disambangi oleh pendatang dari luar. Namun apakah bisa mengurangi bencana, justru akan menambah. Contoh, Sukamakmur yang lahannya relatif labil dan pernah terjadi likuifaksi siapa yang akan bertanggung jawab jika itu terjadi dilahan kavling yang kini di pasarkan, maukah pemerintah bertanggungjawab sepenuhnya atau pengusaha?. Belum tentu, pasti mereka menyalahkan kondisi alam, padahal likuifaksi itu bisa dicek oleh ahli,” paparnya.

Jadi kata dia, setuju jika ada inisiatif dari pemerintah untuk mengarahkan kepada perizian kavling kebun. “Tapi jangan dikasih harapan pada pengusaha, ini ibarat mereka mimpi indah di siang bolong ” pungkasnya.

Sebelumnya, Kasatpol PP Kabupaten Bogor Cecep Imam Nagarasid menjelaskan dengan banyaknya kavling kebun yang ada di Kabupaten Bogor bahkan saat ini sudah menjadi aduan masyarakat membuat dirinya berinisiatif untuk mengarahkan para pengusaha tersebut ke perizianan perumahan.

“Agar tertata, dan terawasi maka saya akan ajukan untuk diarahkan ke perizinan perumahan. Nantinya Pol PP, Kepala DPMPTSP, Kadis PUPR, Kadis DPKPP dan Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor akan kami diskusikan di Jonggol dengan para pengusaha kavling, mengingat hampir semua pengusaha memasarkan kavlingnya bisa dibangun rumah permanen,” papar mantan Camat Babakan Madang tersebut.

Cecep menejelaskan, hasil pertemuannya nanti akan disampaikan, yang pastinya Pemda Bogor tidak ada izin untuk kavling kebun dan pengusaha harus menempuh izin lain tanpa terkecuali. “Jika tidak mau ya jangan usaha yang tidak ada izinnya, karena akan merugikan banyak pihak disana,” pungkasnya. 

** Nay Nur’ain

Agar Paham Tupoksi, Pemdes Sanja Tingkatkan Kapasitas RT/RW 

Redaksi
-
0
Agar Paham Tupoksi, Pemdes Sanja Tingkatkan Kapasitas RT/RW 

Citeureup | Jurnal Bogor 

Pemerintah Desa Sanja, Kecamatan Jonggo, Kabupaten Bogor melakukan peningkatan kapasitas untuk Ketua RT dan Ketua RW, di Hotel ACCRAM Jalan Raya Puncak, Megamendung pada 12-13 Agustus lalu. Kegiatan tersebut diikuti oleh 38 Ketua RT dan 6 Ketua RW Desa Sanja.

Kepala Desa Sanja Edi Yusuf mengatakan, kegiatan peningkatan kapasitas ini sesuai dengan aturan dan arahan UUD nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dimana RT dan RW wajib mengetahui tugas pokok dan fungsi nya dalam menjalankan amanah di masyarakat.

” Untuk menghindari adanya ketidakpahaman dalam melaksanakan tupoksinya maka Pemerintah Desa Sanja mengadakan peningkatan kapasitas untuk Ketua RT dan RW yang baru menjabat ini,” papar Edi Yusuf kepada Jurnal Bogor, Minggu (21/08/22).

Menurutnya, dengan diadakannya peningkatan kapasitas ini paling tidak memahami apa yang menjadi tanggung jawabnya dan apa yang harus dilimpahkan ke Pemerintah Desa.

“Jangan sampai karena ketidaktahuan berakhir dengan menyalahgunakan wewenang dalam jabatan yang berakhir merugikan masyarakat nantinya,” paparnya.

Dia berharap, hasil dari pelatihan peningkatan kapasitas ini bisa diaplikasikan dalam melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, karena RT adalah tempat mengadu masyakarat yang pertama ketika ada permasalahan sebelum ke Pemerintah Desa.

“Semoga amanah dalam menjalankan tugas, bertanya jika memang ada yang belum paham, bekerja dengan ikhlas karena kita semua adalah pelayan masyarakat,” pungkas Edi Yusuf.

** Nay Nur’ain

Di Kabupaten Bogor Capai 28,6 Persen, Satu dari Tiga Balita di Jabar Berpotensi Stunting

Redaksi
-
0
Di Kabupaten Bogor Capai 28,6 Persen, Satu dari Tiga Balita di Jabar Berpotensi Stunting


Bogor | Jurnal Bogor

Satu dari tiga anak di bawah usia lima tahun (Balita) di Provinsi Jawa Barat berpotensi mengalami stunting. Tingginya anak Balita di tanah Pasundan ini menjadikan provinsi yang dipimpin Gubernur Ridwan Kamil ini mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat.

“Penurunan angka stunting ini merupakan program nasional, makanya khusus Jawa Barat mendapatkan perhatian serius agar angka stuntingnya turun,” kata Koordinator Bidang Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat, Pintauli Romangasih Sireger, Minggu (20/08/2022) ditemui, di Cibinong, Kabupaten Bogor, usai sosialisasi penurunan stunting di wilayah khusus.

Di Jawa Barat, kata Pintauli, anak yang berpotensi stunting itu sangat tinggi, termasuk di Kabupaten Bogor, jumlah anak Balita yang berpotensi stunting di Kabupaten Bogor mencapai 28,6 persen.Makanya, program penurunan stunting di wilayah khusus dimasifkan, salah satunya dengan mengedukasi masyarakat utamanya kaum ibu dan remaja putri soal cara mencegah stunting.

“Pencegahan stunting itu harus terpadu dari hulu sampai hilir dengan melibatkan semua elemen, artinya bukan hanya kami (BKKBN), tapi pemerintah daerah dan masyarakat,” ujarnya.

Pintauli menjelaskan, cara mencegah stunting itu bisa dimulai dari hari pertama dimulai kehidupan sampai 1.000 hari kedepan. Maksud dari hari pertama kehidupan itu ketika masih jabang bayi didalam kandungan hingga usia anak berusia dua tahun.

“Caranya, ketika masa kehamilan itu, jabang bayi harus diberi asupan gizi seimbang, karena pada 1.000 hari pertama kehidupan itu yang menentukan masa depan anak baik dari sisi pertumbuhan maupun kecerdasan otak,” terangnya.

Pintauli menegaskan, makanan yang mengandung asupan gizi seimbang itu harganya tidak mahal dan mudah diperoleh dari sekitar tempat tinggal. “Inilah yang terus kita sosialisasikan melalui kader-kader yang sudah kita latih, mereka ini menjadi ujung tombak kami dalam menuntaskan masalah stunting,” kata Pintauli.

Anggota DPR – RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor, Anton Sukartono Suratto menjelaskan, stunting itu menjadi masalah nasional, makanya untuk menurunkannya diperlukan kerja keras tak hanya bukan hanya dilakukan pemerintah, tapi semua elemen harus terlibat aktif.

“Indonesia kan menargetkan tahun 2045 memasuki generasi emas. Nah, untuk mencapai target itu, ditentukan dari generasi sekarang. Kader Partai Demokrat di Kabupaten Bogor wajib hukumnya membantu pemerintah mensosialisaikan sekaligus bergerak nyata dalam menurunkan program stunting,”tegasnya.

Sementara itu, seorang ibu asal Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Mutmainnah mengaku senang mengikuti sosialisasi soal stunting. “Jujur saja, saya sebagai masyarakat desa selama ini tidak tahu, kalau kehamilan itu menjadi masa yang menentukan anak yang dilahirkan itu tumbuh sehat dari sisi fisiknya dan memiliki kecerdasan,” ujarnya.

Mutmainnah mengatakan, ilmu yang didapatkan dari sosialisasi dengan menghadirikan narasumber dari BKKBN Provinsi Jawa Barat akan ditularkan kepada ibu-ibu dan remaja-remaja putri di kampungnya. “Mudah-mudahan dengan cara saya menindaklanjuti informasi dari Ibu Pintauli, angka stunting di Kabupaten Bogor turun,” tutupnya.

**m.yusuf

Warga Sukaluyu Desak Dinkes Turun ke Pustu tak Layak

Redaksi
-
0
Warga Sukaluyu Desak Dinkes Turun ke Pustu tak Layak

Tak Sedikit Pasien Luar Kecamatan Nanggung Datang ke Pustu di Desa Sukaluyu

Nanggung l Jurnal Bogor

Warga Desa Sukaluyu, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor meminta  Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor untuk turun ke lokasi  bangunan Puskesmas Pembantu (pustu) di Kampung Sawah RT 02 RW 4 Desa Sukaluyu, Kecamatan Nanggung yang sudah tak layak, namun Pustu itu masih digunakan untuk pelayanan masyarakat.

“Banyak masyarakat yang berobat disini, termasuk warga dari luar Kecamatan Nanggung juga cukup banyak, mengingat darurat, kami  minta Pemkab Bogor untuk segera membangun kembali pustu itu. Seandainya nih, adanya genteng atau kayu yang  jatuh dari pustu itu dan menimpa masyarakat, terus kira kira siapa yang bertanggung jawab,” kata Sunandar, warga setempat kepada Jurnal Bogor.

Kondisi fisik bangunan pustu itu, dinilainya sudah tidak layak. “Kami minta gedung pustu yang dinantikan masyarakat  bisa dibangun 2022 ini,” pintanya.

:Dengan begitu, kami mohon dengan sangat kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor untuk segera menindaklanjuti pustu yang ada di Desa Sukaluyu Kecamatan Nanggung ini. Intinya, kami minta Dinkes untuk turun ke lokasi ,” tegas Sunandar.

Pantauan di lokasi, warga berdatangan memang banyak hingga membludak, bahkan hingga lantai beralaskan keramik menjadi tempat duduk pasien.

Ketua RW 10 Kampung Batu dua Desa Wangunjaya, Kecamatan Leuwisadeng M Sanip ditemui saat ia mengantar sang istri berobat di pustu tersebut mengaku tidak ada pilihan lain, sebabnya pelayanan kesehatan di Wangunjaya, Kecamatan Leuwisadeng meski ada, tetapi bukanya  hanya seminggu sekali.

“Disana (Desa Wangunjaya) hanya melayani kesehatan seminggu sekali, setiap hari Rabu bukanya,” imbuh Sanip. “Makanya kami kesini, antar istri berobat  ke pustu di Desa Sukaluyu,” jelas dia lagi.

Menurut Sanip, seharusnya jadwal pelayanan pustu di wilayah desanya  itu ditambah sebab pasien yang datang ke pustu Desa Sukaluyu cukup banyak. “Termasuk warga Desa Wangunjaya dan Sadengkolot  Kecamatan Leuwisadeng itu tak sedikit yang berobat di pustu Sukaluyu. Kami minta jadwal pelayanan di pustu Wangunjaya harus ditambah, karena jumlah pasien di pustu Desa Sukaluyu itu cukup banyak.” pintanya.

Selain jadwal pelayanan ditambah, kata Sanip, Pustu di Sukaluyu sudah semestinya  direnovasi, karena sudah tak layak. “Harus direnovasi dan dilengkapi fasilitas kesehatannya. Sebab  keberadaan pustu di Desa sukaluyu ini, meski keadaannya  rusak berat tentunya kami sebagai desa tetangga, Wangunjaya dan Sadengkolot sangat terbantu,” kata dia.

Kades Sukaluyu Aos Hermawan sebelumnya menyebut pelayanan  di pustu itu kalau bisa sementara dipindahkan. Dia khawatir membahayakan karena bangunan  pustu seperti gentengnya sudah banyak yang berjatuhan. “Kalau bisa pelayanan di pustu itu, sementara waktu dipindahkan ke Poskamdes, ” tukasnya.

Dia berharap Pemkab Bogor bisa dimasukan diperubahan anggaran dan bisa dibangun pada 2022, karena usulan bangunan pustu itu sudah masuk di Sistem informasi pemerintah daerah (SIPD).

** Arip Ekon

Dugaan Skenario UPT Jalan Ciampea Terbongkar, Sambas Alamsyah: DPUPR Dinilai Bobrok

Redaksi
-
0
Dugaan Skenario UPT Jalan Ciampea Terbongkar, Sambas Alamsyah: DPUPR Dinilai Bobrok

Ciampea l Jurnal Bogor

Unit Pelaksana Teknis (UPT) wilayah IV Ciampea dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor, beredar informasi dugaan kuat membuat skenario dengan dibuatnya berita acara seolah-olah  alat berat yang direntalkan beberapa waktu itu melalui workshop dan anggarannya masuk ke kas daerah.

Ketua Umum LSM Genpar Sambas Alamsyah membeberkan skenario yang dibuat UPT dan DPUPR dengan dibuatnya berita acara tersebut tidak mencerminkan keberpihakan sebagai pelayan kepada masyarakat. “Dugaan kuat, berita acara itu dibuat seolah alat berat itu merupakan hasil  rental melalui workshop dan seolah olah anggaranya itu masuk ke kas daerah. Plt Bupati mesti segera mengevaluasi kinerja  Dinas PUPR,” ujar Sambas kepada Jurnal Bogor, Minggu (21/8).

Seandainya kejadian itu benar adanya, Sambas  menganggap DPUPR dinilai bokbrok. Sambas memaparkan bahwa  diketahui setelah adanya oknum pegawai UPT Jalan Ciampea merentalkan alat berat seiring ramainya pemberitaan media menyusul informasi bahwa pihak UPT dan DUPPR Kabupaten Bogor dugaan dibuatnya berita acara palsu.

Berita acara kesepakatan yang mereka buat itu, kata Sambas, alat berat yang mereka rentalkan itu dari workshop seolah anggarannya masuk ke kas daerah. Padahal anggaran hasil rental alat berat masuk ke kantong pribadi. “Itu tidak benar, mereka UPT dan DPUPR telah melakukan pembohongan publik,” jelasnya.

Sebelumnya Sambas mengungkapkan alat berat yang disewakan oknum tersebut dihargai per harinya sebesar Rp700 ribu. “Per harinya 700 ribu alat berat baby Roller itu direntalkan,” jelas Sambas.

Sambas menerangakan, alat berat yang direntalkan itu  sejak Senin, 25 Juli karena adanya pemberitaan kemudian alat berat baby roller itu ditarik lagi pada Senin, 1 Agustus. Sehingga  alat berat milik UPT Jalan dan  Jembatan wilayah IV Ciampea yang diduga sempat direntalkan guna pemadatan pada pengerjaan proyek jalan Cinangneng- Tenjolaya oleh CV Utama Putra telah berlangsung selama satu pekan.

“Dugaan kuat alat berat milik UPT Jalan dan  Jembatan wilayah IV Ciampea selama satu pekan telah direntalkan. Direntalkan oleh oknum pegawai UPT Jalan, per harinya dihargai sebesar 700 ribu,” beber Sambas Alamsyah.

Pihak kontraktor membayar rental alat berat itu, dengan cara transfer ke rekening penilik jalan A. Padahal seharusnya pihak UPT sesuai bidang,  idealnya ikut mengawasi dan bukan malah sebaliknya ikut bermain.

Tidak hanya itu,  sebelumnya pada Juli dugaan kuat alat berat jenis mesin gilas 6-8 ton direntalkan oleh oknum pegawai UPT jalan Ciampea. “Ya itu juga direntalkan di  kawasan perumahan Leuwiliang dan perumahan kawasan Cibatok – Cibungbulang,” ungkap Sambas.

Sebelumnya, Jurnal Bogor mengkonfirmasi meminta penjelasan dari Kasubag UPT Jalan Ciampea HA dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor Soebiantoro soal dugaan rental alat berat tersebut, namun tidak merespons.

** Arip Ekon

1...834835836...1,738Page 835 of 1,738

Jl. Pangeran Sogiri Jl. Hollywood Residence No.16 Blok A3, RT.07/RW.02, Tanah Baru, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16154

Contact us: jurnalbogorinspirasi@gmail.com

© Copyright - PT Jurnal Bogor Inspirasi