32.4 C
Bogor
Monday, May 11, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 778

Tertibkan TPS Ilegal di Cileungsi

0

Cileungsi | Jurnal Bogor 

Produksi sampah di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor yang mencapai ratusan ton per hari ternyata dimanfaatkan oleh segelintir pihak untuk mencari keuntungan. Salah satunya dengan menyediakan lokasi pembuangan sampah rumah tangga ilegal. Seperti tempat pembuangan sampah (TPS) di Kampung Babakan Desa Dayeuh, Cileungsi yang sudah beroperasi selama bertahun-tahun. 

“Setiap hari mobil yang mengangkut sampah masuk ke lokasi untuk membuang sampah di situ. Karena memang dari dahulu tempat untuk buang sampah. Kalau gak salah dikelola oleh pribadi bukan perusahaan atau dinas kebersihan,” kata Umar salahsatu warga sekitar, kepada Jurnal Bogor, Kamis (20/10).

Menurutnya, mobil yang membuang sampah ke lokasi tersebut umumnya adalah mobil angkutan sampah perumahan dan warga kampung dari beberapa desa di Cileungsi.

“Karena sudah lama ya di lokasi tumpukan sampah sudah banyak. Paling dipilih yang bisa dijual saja, sisanya ya dibakar,” paparnya.

Ia mengatakan, dahulu di wilayah Cileungsi ada beberapa lokasi pembuangan sampah perumahan yang dikelola pribadi. Seperti di Desa Limusnunggal yang sudah ditutup karena terkena proyek jalan tol.

“Kalau yang kecil-kecli lokasi pembuangan mungkin banyak, tapi yang agak besar yang tinggal disini,” pungkasnya.

** Taufik/Nay 

Jumlah Penerima BLT DD Desa Sukagalih Berkurang 

0

Jonggol | Jurnal Bogor 

Pemerintah Desa Sukagalih, Jonggol, Kabupaten Bogor, menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahap ke-3 tahun 2022. Secara simbolis Kades Samsudin menyerahkan bantuan untuk warga terdampak Covid-19 itu, Kamis (20/10).

Kasie Kesra Ayudin mengatakan, penyaluran BLT DD berlangsung  kondusif. Namun, untuk jumlah penerima BLT DD kali ini jumlahnya berkurang, karena sebagian sudah dialihkan ke bantuan lain.

“Di Desa Sukagalih sebelumnya ada 168 KPM penerima BLT DD. Namun, kini jumlahnya berkurang  menjadi 102 KPM,” papar Ayudin kepada Jurnal Bogor, Kamis (20/10).

Dia menambahkan, berkurangnya KPM dalam bantuan BLT DD ini karena ada pengalihan KPM ke bantuan yang lain, sehingga untuk menghindari double data bantuan diseleksi dengan teliti.

“KPM langsung menerima untuk 3 bulan kedepan, dengan besaran Rp300 ribu/bulan, kami berharap bantuan ini bisa bermanfaat untuk warga yang menerima dan tolong gunakan untuk kebutuhan pokok sehari-hari,” pungkas Ayudin.

** Ramses/Nay 

Tak Diselesaikan, Jalan Panyaungan Nanggung Hanya Dibongkar Bikin Berantakan

0

Nanggung l Jurnal Bogor 

Kepala Desa Parakanmuncang, Nanggung, Kabupaten Bogor Mauludin menyoroti keberadaan proyek  pembangunan Jalan Ace Tabrani Panyaungan- Nanggung. Kondisi proyek jalan yang tak diselesaikan berimbas terhadap masyarakat yang dirugikan.

Pasalnya, selama  berlangsungnya pembangunan jalan itu, pihak pelaksana hanya melakukan penggalian salah satu pada bagian badan jalan saja. “Kini kondisi jalan semakin rusak karena banyak yang yang berlubang. Gak bener itu pemborong, jalan cuma digali doang dilanjutkan tidak,” kata Kades Parakanmncang kepada Jurnal Bogor, kemarin.

Menurutnya, warga sangat dirugikan jika sampai jalan tersebut tidak diselesaikan. “Sudah dibongkar-bongkar, keadaan jalan terlihat berantakan gak diselesaikan,” papar Kades.

Menurutnya, jalan yang sudah kepalang dibongkar harus diselesaikan pengerjaannya. “Siapa pun itu pelaksananya harus menyelesaikan pekerjaannya karena sudah di anggarkan oleh kabupaten. Kami sangat kecewa dengan kejadian ini,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Gerakan Nasional Padjajaran (Genpar) Sambas Alamsyah mengungkapkan jalan raya Ace Tabrani itu seharusnya sudah selesai dibangun atau minimal sedang dalam tahap pengerjaan, namun kini terlihat masih dalam keadaan banyak yang berlubang.

“Dengan waktu yang ditentukan seharusnya pengerjaan jalan tersebut telah selesai. Namun kami lihat  pekerjaan jalan tersebut hanya baru sebatas penggalian bahu jalan dan badan jalan,” ujar Sambas.

Sementara di papan informasi jalan sepanjang 325×300 meter  merupakan proyek peningkatan jalan Panjaungan-Nanggung tercatat nominal anggaran sebesar Rp1.987.506.300 dengan batas waktu pengerjaan 120 hari dengan pihak pelaksana CV Nusantara Sentosa dengan konsultan PT Demensi Ronakon.

Menurut Sambas, ada beberapa titik bekas galian terutama di badan jalan, tepatnya di wilayah Desa Parakanmuncang sangat membahayakan bagi para pengguna jalan. “Apalagi sekarang musim penghujan, nampak terlihat galian di badan jalan digenangi air seperti kolam ikan,” cetusnya.

Masih kata Sambas, sekitar sebulan yang lalu pernah ada pengerjaan pengerasan memakai mesin.

“Waktu itu saya lihat sudah ada pekerjaan pengerasan bahkan sampai menggunakan mesin, dibarengi juga dengan dilakukannya proses penggalian di badan jalan, tetapi entah kenapa sampai saat ini belum juga ada tindakan untuk ke tahap selanjutnya, yaitu pembangunan jalan yang informasinya akan ditingkatkan dengan cara dibetonisasi,” ujarnya

Dia pun meminta kepada pihak terkait agar segera melakukan perbaikan jalan raya Ace Tabrani dan jangan sampai kondisinya bertambah parah.

Hal serupa dikatakan warga sekitar, Dudu Kamal, surat perintah pelaksanaan kerja dari DPUPR untuk proyek bangunan jalan  terhitung dari 16 Juni 2022  selama 120 hari masa kelender sampai hari ini masa kerja sudah habis. Sedangkan pengerjaan jalan belum banyak dilakukan dan hanya sebatas penggalian bahu jalan dan badan jalan.

“Kami warga merasa resah. Sebab penggalian badan jalan itu kerap membahayakan para pengguna jalan,” tukasnya.

** Arip Ekon

Polsek Klapanunggal Polres Bogor Gelar Restorative Justice Kasus Penggelapan

0

Klapanunggal | Jurnal Bogor 

Polsek Klapanunggal Polres Bogor menerima permohonan penerapan keadilan restoratif terkait kasus penggelapan jabatan yang terjadi di sebuah perusahaan di wilayah Desa Kembang Kuning, Klapanunggal, Kabupaten Bogor pada September 2022. Polsek Klapanunggal Polres Bogor menggelar restorative justice terkait adanya perdamaian di antara kedua belah pihak, Kamis (20/10).

Kapolsek Klapanunggal AKP Bagus Azi Lesmana Putra S.I.K., M.M mengatakan telah menerima perdamaian dari kedua belah pihak dan surat permohonan restoratif yang sudah  ditanda tangani pihak pelapor yakni B (42) dan telah diterima penyidik. 

“Dengan itu kami pun melakukan restorative justice pada Rabu (19/10). Yang dihadiri oleh pihak pelapor dan terlapor serta para saksi sebagaimana diatur Perpol 8 Tahun 2021,” ujarnya kepada Jurnal Bogor, Kamis (20/10).

Menurutnya, dalam restorative justice yang dilakukan pihak terlapor yakni F (23) telah meminta maaf kepada pihak pelapor yakni B (42) terkait perbuatannya dan bersedia mengganti kerugian sebesar 7 juta rupiah yang timbul akibat kasus penggelapan tersebut.

” Yang kemudian pihak pelapor pun memaafkan kejadian tersebut. Dengan telah dilakukan restorative justice ini maka perkara pun dianggap telah selesai,” tandas AKP Bagus Azi Lesmana.

** Nay Nur’ain

Ruko Metland Jadi Sentral Prostitusi dan Peredaran Miras

0

 

Cileungsi | Jurnal Bogor 

Perkembangan dunia hiburan di wilayah Cileungsi mulai merambah kawasan komersial yang disediakan oleh pengembang Perumahan Metland Transyogi. Hal itu dapat dilihat dari makin banyaknya tempat karaoke, panti pijat hingga club yang berada di area komersil.

Padahal, dari kebanyakan lokasi hiburan itu tidak memiliki izin resmi dari Pemerintah Kabupaten Bogor terkait penyediaan sarana hiburan. Tidak adanya tindakan tegas dari pemerintah dan aparat terkait disinyalir menjadi penyebab utama semakin maraknya tempat maksiat tersebut.

“Di Metland sekarang semua ada. Mau belanja ada, mau makan ada mau hiburan juga ada. Dari karaoke, club sampai pijat plus plus juga ada,” kata salah satu warga Cileungsi, Azis kepada Jurnal Bogor, Kamis (20/10).

Menurut dia, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, keberadaan tempat hiburan di wilayah komersil Metland Transyogi semakin menjamur. Hal itu lantaran bisnis dunia malam tersebut memang menjanjikan keuntungan yang besar. 

“Ya kalau tidak memberikan keuntungan gak mungin sekarang banyak yang bisnis tempat hiburan di situ. Apalagi mereka menjual miras juga yang kita tahu untungnya sangat besar,” kata dia.

Azis mengaku, merasa heran dengan pengembang Perumahan Metland yang terkesan tutup mata terkait keberadaan lokasi maksiat. Begitu juga dengan aparatur setempat yang terkesan mendiamkan keberadaan tempat hiburan tersebut.

“Kalau pihak Metland dan aparat tegas, maka tidak akan makin menjamur seperti sekarang,” ucapnya.

Menanggapi hal itu, salahsatu ulama di Cileungsi KH Tatang Tajudin menyatakan, para ulama mengutuk keras keberadaan tempat prostitusi yang berkedok pijat dan tempat hiburan yang menyediakan miras.

“Pemerintah harus tegas. Tutup tempat prostitusi dan hiburan yang menjual miras, jangan dibiarkan keberadaan tempat seperti itu semakin merusak moral generasi muda di Cileungsi,” pungkasnya.

** Taufik /Nay 

PKL dan Parkir Liar Didepan RSUD Ciawi Ditertibkan

0

Ciawi | Jurnal Bogor

Pemerintah Kecamatan (Pemcam) Ciawi bekerjasama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor, melakukan penertiban terhadap para pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Jalan Raya Ciawi-Gadog, persisnya di depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciawi, Kamis (19/10).

Tidak hanya PKL, parkir liar kendaraan pengunjung RSUD Ciawi yang setiap hari mengganggu arus lalu lintas (Lalin) pun, turut ditertibkan dan tidak diperbolehkan lagi ada kendaraan parkir di jalan depan rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tersebut.

Camat Ciawi, Sutisna mengatakan, dalam melaksanakan penertiban pedagang dan parkir liar kendaraan pengunjung RSUD yang setiap hari mengganggu arus lalin ini, pihak kecamatan bekerjasama dengan Dishub dan Satpol PP Kabupaten Bogor.

 “Kami ingin sekitar depan rumah sakit tidak ada lagi PKL maupun parkir liar kendaraan pengunjung di jalan,” ungkapnya kepada wartawan saat ikut melakukan penertiban didepan RSUD Ciawi.

Mantan Camat Ciomas itu pun menyatakan, untuk mengantisipasi adanya aktivitas para pedagang dan parkir liar kendaraan pengunjung kembali, pihaknya melalui anggota Satpol PP kecamatan beserta Dishub akan melakukan penjagaan di sekitar depan RSUD.

 “Jadi setiap hari akan ada penjagaan dari anggota Satpol PP bersama Dishub di sekitar lokasi depan rumah sakit. Tentunya penjagaan itu akan dilakukan sampai tidak ada lagi pedagang atau pun kendaraan yang parkir di jalan,” jelas Sutisna.

Sementara, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dishub Ciawi, Iwan Sugito menjelaskan, keberadaan parkir liar kendaraan pengunjung di bahu jalan depan RSUD Ciawi, memang mengganggu arus lalin. Sehingga, harus dilakukan penertiban agar semua kendaraan pengunjung rumah sakit, parkir ditempat yang sudah disediakan.

“Intinya semua kendaraan pengunjung tidak boleh ada yang parkir di jalan. Silakan parkir di tempat yang sudah disediakan pihak rumah sakit,” ujarnya.

Terkait adanya pihak ketiga yang mengakomodir kegiatan parkir liar kendaraan pengunjung dengan dalih mengacu kepada Peraturan Bupati (Perbup) tentang retribusi parkir ditepi jalan umum, Iwan mengaku, saat ini Perbup tersebut sedang dalam tahap revisi.

 “Dan jalan ini masuk ke Provinsi Jawa Barat (Jabar) bukan kabupaten. Makanya, pihak ketiga yang mengakomodir adanya parkir didepan RSUD Ciawi, tidak bisa menerapkan Perbup itu,” paparnya.

Terpisah, Kapala Bagian (Kabag) Tata Usaha (TU) RSUD Ciawi, Mardani merasa terbantu dengan adanya penertiban PKL dan parkir liar kendaraan didepan rumah sakit. Alasannya, selain merusak estetika RSUD Ciawi, saat ini kondisi rumah sakit sedang ada penilaian dari pihak BPJS.

 “Di bulan November juga akan ada penilaian akreditasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Makanya, kalau masih ada pedagang dan parkir liar, saya khawatir penilaian yang didapat hanya pratama bukan madya apalagi paripurna,” imbuhnya.

Meski begitu, Mardani mengaku secara hati nurani merasa kasihan kepada para pedagang. Namun, berbeda dengan keberadaan parkir liar yang selama ini banyak dikomplain dari berbagai pihak, termasuk di internal rumah sakit.

 “Parkir kendaraan di depan rumah sakit banyak yang komplain karena dianggap mengganggu, apalagi saat ada pasien yang emergency atau darurat, kendaraan ambulance saat akan masuk ke ruang instalasi gawat darurat (IGD) selalu kesulitan akibat terhalang kendaraan yang parkir di jalan,” akunya.

Mardani berharap, usai dilakukan penertiban, kondisi depan rumah sakit steril dan tidak ada lagi pedagang maupun parkir liar kendaraan. 

 “Kami juga berterimakasih kepada pihak kecamatan, Dishub dan Satpol PP yang sudah melaksanakan penertiban,” tukasnya.

** Dede Suhendar

Gedung Sekolah MIS PUI Banar Ambruk

0

Nanggung | Jurnal Bogor

Satu ruang kelas di sekolah MIS PUI Banar di Kampung Banar RT 02 RW 09, Desa Nanggung, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor ambruk lantaran kondisi bangunan yang sudah lapuk termakan usia.

Kepala Sekolah MIS PUI Banar, Ade Saepudin mengatakan, kejadian ambruk satu ruang kelas tersebut terjadi pada Selasa (18/10/2022), pukul 17.00 WIB.

“Penyebab roboh bangunan disebabkan kondisi sekolah yang memang sudah tua,” kata Ade Saepudin.

Selain sudah lapuknya kondisi bangunan sekolah tersebut, Ade Sapudin menjelaskan, saat musim penghujan seperti yang terjadi akhir-akhir ini juga ada rembesan air pada tebingan yang tak jauh dari bangunan sekolah tersebut.

“Ditambah rembesan air hujan dari bawah tebing yang semakin memperparah kondisi bangunan sehingga bangunan sekolahan ambruk,” kata Ade Saepudin.

Ade Saepudin mengatakan, atas kejadian tersebut diharapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk meninjau langsung kondisi sekolah dan memberikan solusi terkait pembangunan ruang kelas baru.

“Mudah-mudahan dinas terkait cepat dan tanggap dalam merespons ambruknya satu ruang kelas di MIS PUI Banar dengan memberikan bantuan berupa bangunan ruang kelas baru agar proses belajar dan mengajar kembali berjalan,” tukasnya.

** Andres

TOT Solusi Pupuk Mahal, Kementan Dorong SDM Pertanian Atasi Krisis Pangan

0

Jakarta | Jurnal Bogor

Kementerian Pertanian terus mendorong SDM Pertanian untuk mengantisipasi berbagai persoalan termasuk ancaman krisis pangan. Dengan melatih SDM-SDM Pertanian diharapkan mampu menggenjot produksi dan produktivitas pertanian. Karena hingga saat ini terbukti jika sektor pertanian sangat penting bagi kehidupan dan juga menjadi penyelamat dari keterpurukan.

Hal tersebut disampaikan saat sosialisasi Training of Trainer (ToT) Solusi Pupuk Mahal, Selasa (18/10/2022).

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, peran pertanian sangat vital.

“Karena, pertanian harus memenuhi kebutuhan pangan seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, pertanian tidak boleh bermasalah. Apalagi ancaman krisis pangan global semakin nyata,” katanya.

Sementara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi, juga menjelaskan betapa pentingnya pertanian untuk menyangga hidup dan kehidupan. 

“Utamanya saat ini, disaat krisis pangan global yang luar biasa. Dalam kondisi krisis pangan global ini, ternyata sektor pertanian yang menyelamatkan kita dari keterpurukan,” katanya.

Dedi menegaskan, banyak negara, yang saat ini disinyalir lebih dari 60 negara, mengalami krisis pangan. lebih dari 300 juta orang mengalami krisis pangan. 

“Harga pangan melejit tentu disebabkan karena pasokan pangan berkurang signifikan. Dampak utamanya karena covid 19, climate change, serta perang rusia-ukraina. dalam kondisi seperti ini banyak saudara kita yang tak mampu mengakses pangan dengan baik, bahkan banyak yang mengalami stunting,” ujarnya.

Indonesia beruntung, beras sebagai makanan pokok ada dalam kondisi cukup. Indonesia juga berhasil mencapai sistem pertanian pangan yang tangguh, swasembada pangan, 3 tahun tidak impor beras, yaitu 2019 sampai 2021.

“Bahkan, sampai saat ini BPS mengeluarkan rilis bahwa 2022 pasokan beras kita surplus lebih besar dibanding tahun lalu. BPS memprediksi di desember 2022 indonesia surplus beras bahkan meningkat dari tahun lalu. itulah yang menyelamatkan kita dari krisis pangan global,” katanya.

Dedi menambahkan, krisis pangan tidak bisa dianggap remeh karena bersifat global. 

“Kita mesti keluar dari kondisi krisis ini. kita harus antisipasi krisis pangan global, kita kendalikan inflasi yang disebabkan komoditas yang sering mengungkit inflasi, kita mengendalikan produksinya, olahannya, distribusinya,” katanya. 

Menurutnya, produksi mesti digenjot saat off season, gunakan varietas unggul yang tahan terhadap perubahan iklim, tahan serangan hama dan penyakit. kita harus mempunyai teknologi smart farming. 

“Antisipasi selanjutnya adalah substitusi pangan impor. ganti komoditas pangan impor dengan pangan lokal. pangan impor harganya terus melejit, kalau pangan lokal ada disekitar kita. buat olahan variatif terhadap komoditas lokal,” katanya.

Antisipasi selanjutnya yaitu genjot ekspor komoditas yang berpotensi tinggi. 

Sedangkan Kepala Pusat Pelatihan Pertanian (Kapuslatan) BPPSDMP, Leli Nuryati, menjelaskan ToT yang akan digelar pada tanggal 26 – 28 Oktober mendatang ditujukan untuk dosen, widyaiswara, penyuluh dan masyarakat. 

“Melalui dosen itu resonansinya sudah luar biasa, kalau 1 dosen dalam 1 tahun mengajar 500 mahasiswa, 500 mahasiswa pada saat melaksanakan merdeka belajar, kampus merdeka pasti juga tersosialisasi kepada petani saat mereka melakukan praktek kerja lapangan maupun pengabdian masyarakat,” katanya.

Begitu juga widyaiswara. Menurutnya, BPPSDMP memiliki 10 UPT pelatihan termasuk UPT provinsi yang banyak widyaiswara.

“Lewat ToT kami yakini mampu memberikan informasi yang lebih luas mengenai ilmu yang terkait dengan antisipasi pupuk yang harganya cukup mahal,” ujarnya.

Leli juga menambahkan ToT turut melatih para penyuluh di seluruh Indonesia, khususnya para penyuluh di tingkat kecamatan. 

“Kami harapkan para penyuluh di balai penyuluhan pertanian bisa mengikuti secara individu, setelah mengikuti pelatihan ini mereka melalui tugasnya melakukan pendampingan dan pengawalan kemudian sharing dan diseminasi informasi terbaru bisa disampaikan kepada para petani,” katanya.

Menurutnya, ToT Solusi Pupuk Mahal bagi widyaiswara, dosen serta guru pertanian, tujuannya diharapkan dapat memberi penjelasan dan pembelajaran kepada petani tentang sosialisasi solusi pupuk mahal. 

“Juga dapat menyusun bahan ajar terkait solusi pupuk mahal dan mendiseminasikan informasi tentang penanganan solusi pupuk mahal serta mendapat wawasan inovasi kambing domba,” katanya.

**kementan

Bahu Jalan Raya Nasional di Leuwisadeng Amblas 

0

Leuwisadeng| Jurnal Bogor 

Tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor mengakibatkan tanah longsor di sisi kiri ruas jalan nasional di Jalan Raya Sibanteng.

Tanah longsor pada sisi kiri jalan raya Sibanteng dari arah Leuwisadeng ke arah Cigudeg tersebut persis di bawahnya terdapat aliran irigasi yang mengairi areal pesawahan warga.

Akibat kejadian yang terjadi pukul 14.30 WIB tersebut sempat mengganggu arus lalu lintas, karena banyaknya pengendara yang memperlambat laju kendaraan bahkan ada yang hanya sekedar melihat kejadian tersebut.

Petugas yang datang ke lokasi baik dari pihak kepolisian, TNI, Satpol PP dan pihak Desa Sibanteng membantu mengatur arus lalu-lintas guna memberikan rasa aman terhadap pengendara.

Menurut, Babinsa Sibanteng, Serka Yadhi Mulyadi, akibat tanah longsor di sisi kiri jalan raya tersebut dikhawatirkan kerusakan semakin melebar dan membuat jalan amblas.

“Tanah longsor berada di sebelah kiri jalan ditakutkan ketika kendaraan bermuatan berat dikhawatirkan tidak mampu menahan beban berat ditakutkan jalan ini amblas,” ungkap Yadhi Mulyadi kepada wartawan, Rabu (19/10).

Sementara itu, Kapolsek Leuwiliang, Kompol Agus Suprianto mengatakan, akibat kejadian tersebut diimbau kepada pengendara untuk berhati-hati saat melintas jalan tersebut.

Selain membantu mengatur arus lalu lintas, pihaknya juga memasang garis polisi untuk membantu mengingatkan pengendara yang melintas.

“Jalan Sibanteng mengalami longsor dimohon untuk pengendara berhati hati saat melintas terlebih ketika malam hari. Penanganan sementara sudah kami arahkan untuk dikasih police line,” tukasnya.

** Andres

FKP Tentukan Tarif Pelanggan Tirta Kahuripan 2023

0

Cibinong | Jurnal Bogor
Perumda Air Minum Tirta Kahuripan menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) atas rencana rekategori pelanggan dan struktur tarif pelanggan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan yang akan berlaku per Januari 2023 untuk tagihan rekening air bulan Februari 2023, Cibinong, Rabu (19/10).

Direktur Operasional (Dirops) Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, Abdul Somad mengatakan, FKP tersebit dijalankan menurut amanat peraturan yang berlaku terhadap penerapan tarif air minum.

“FKP tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari konsultasi publik berdasarkan amanat dari Permendagri No.71 Tahun 2016 yang diubah Permendagri No.21 Tahun 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum dan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 610/Kep.890-Rek/2021 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum BUMD di Provinsi Jawa Barat,” ujar Abdul Somad kepada Wartawan, kemarin.

Ia mengungkapkan, pihaknya juga telah monitoring langsung terhadap pelanggan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dalam bidang air minum pada beberapa bulan lalu.

“Sebelumnya pada bulan April sampai dengan bulan Juni 2022, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan telah melaksanakan sensus pelanggan dan menemukan semakin variatifnya parameter penunjang dan kondisi fisik bangunan yang sudah berubah. Sehingga hal tersebut menjadi dasar program rekategori golongan pelanggan untuk dapat lebih memberikan rasa keadilan bagi pelanggan,” katanya.

Sementara itu, Dewan Pengawas (Dewas) Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, Kardenal menambahkan, perusahaan plat merah Kabupaten Bogor yang diwasinya membuat kebijakan untuk pelanggan kalangan ekonomi bawah.

“Perumda Air Minum Tirta Kahuripan menerapkan tarif untuk kelompok pelanggan sosial dan masyarakat berpenghasilan rendah dibawah harga dasar, dengan kata lain kelompok tersebut mendapat subsidi sedangkan kelompok rumah tangga lainnya untuk pemakaian kebutuhan dasar yang ditetapkan itu masih dibawah tarif dasar,” tambah Kardenal.

Lebih lanjut ia memaparkan, skema pembagian kelompok pelanggan yang baru ini diharapkan tidak ada lagi pelanggan kurang mampu mensubsidi pelanggan yang jelas mampu sehingga menciptakan tarif yang adil dan terjangkau sesuai dengan kemampuan pelanggan.

“Diharapkan dengan penyesuaian golongan pelanggan tersebut dapat meningkatkan kinerja Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor sehingga dapat melakukan pengembangan dan optimalisasi pelayanan pelanggan serta meningkatkan cakupan pelayanan yang saat ini baru mencapai 28,01%, masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah pusat yang menargetkan 68% untuk wilayah perkotaan dan 60% untuk wilayah pedesaan,” papar Kardenal.

** Noverando H