Bogor | Jurnal Bogor

BP Tapera menyelenggarakan 9.057 akad kredit massal di Pembukaan Tapera Property Expo (TPE) 2022. Kegiatan itu merupakan pameran perumahan subsidi terbesar yang diikuti oleh 25 pengembang perumahan subsidi dan 8 bank penyalur.

Acara ini diselenggarakan selama 7 hari, dari 28 November hingga 4 Desember mendatang di Lippo Plaza Ekalokasari Bogor, Kecamatan Bogor Timur.

Pada kegiatan itu, BP Tapera bersama 40 Bank Penyalur menggelar 8.203 akad kredit massal secara serentak di seluruh Indonesia.

Akad kredit massal ini disaksikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Bogor, Komisioner BP Tapera dan bank penyalur, pengembang serta seluruh pengunjung yang datang menghadiri pembukaan Tapera Property Expo 2022.

Akad kredit massal sebanyak 9.057 ini disumbangkan oleh Bank nasional sebanyak 8.722 akad dan 335 akad dari Bank Pembangunan Daerah.

Akad kredit terbesar dilaksanakan melalui BTN sebanyak 5.000 akad, disusul BTN Syariah sebanyak 2.354 akad, BNI sebanyak 1.000 akad, disusul BRI sebanyak 170 akad, BSI sebanyak 150 akad dan BPD Sulawesi Selatan dan Barat sebanyak 100 akad.

Komisioner BP Tapera, Adi Setianto, memberikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh
Bank Penyalur atas komitmennya dalam menyalurkan kredit pembiayaan perumahan kepada
MBR.

“Akad kredit massal ini memperlihatkan komitmen Bank dalam menyalurkan FLPP. Kami
berharap ke depan, pembiayaan Tapera pun bisa berlaku hal yang sama,” ungkap Adi.

Dalam kesempatan ini, Adi Setianto juga menyampaikan bahwa pemilihan Provinsi Jawa Barat
sebagai lokasi pelaksanaan acara Tapera Property Expo 2022 berdasarkan realisasi rumah
subsidi terbesar dan data ketersediaan rumah subsidi di aplikasi SiKumbang, serta data
penyaluran FLPP.

Menurut Adi Setianto, Komisioner BP Tapera tujuan dari pelaksanaan TPE 2022 ini adalah untuk memberikan informasi dan edukasi mengenai program pembiayaan perumahan, tugas dan fungsi
BP Tapera sebagai Lembaga yang menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah
yang layak dan terjangkau bagi MBR.

Lebih lanjut, Adi berharap, melalui kegiatan ini juga tercipta sinergitas BP tapera dan
stakeholder serta pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan rumah subsidi bagi masyarakat
sehingga pada akhimya tercapai target realisasi penyaluran dana FLPP dan Tapera yang dikelola
oleh BP Tapera.

“Kami menargetkan akan dikunjungi oleh 3 ribu pengunjung yang terdiri dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), PNS, Pekerja Mandiri dan Pekerja Informal serta terlaksananya 1.500 akad kredit massal,” harapnya

Optimis 100 persen target Realisasi tercapai sisa waktu yang ada menjelang memasuki tahun 2023, BP Tapera optimis menyelesaikan target yang ada. Tercatat per 25 November 2022, realisasi FLPP telah mencapai 195.545 unit senilai
Rp21,76 triliun.

Sehingga total penyaluran dari tahun 2010 – 2022 sebanyak 1.139.124 unit senilai Rp96,93 triliun.

“Dari target 226 ribu unit, kami optimis menuntaskan di akhir tahun. Optimisme ini berkat
dukungan dari semua pihak termasuk bank penyalur dan para pengembang.

Optimisme ini akan
kami teruskan di tahun mendatang dengan target tahun 2023 sebanyak 220 ribu unit senilai
Rp25,18 triliun,” ungkap Adi

Sementara itu untuk penyaluran pembiayaan Tapera per 25 November 2022 telah terealisasi
akad pembiayaan sebesar 4.502 unit senilai Rp673,75 miliar. Akad pembiayaan tapera ini melalui
Bank BTN, BRI, BTN, BSI dan BJB. Baik untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit
Renovasi Rumah (KRR).
Tahun Anggaran 2023, penyaluran pemanfaatan dana Tapera akan ditargetkan senilai Rp850
miliar atau 10.000 unit.

“Kami berharap semua program yang dikelola oleh BP Tapera, baik FLPP maupun Tapera akan meningkatkan akses dan keterjangkauan MBR terhadap perumahan yang layak huni dan terjangkau.

Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengatasi
kekurangan rumah atau backlog,” pungkasnya.n Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Bogor

Warga Bogor patut berbangga. Pasalnya, RSUD Kota Bogor akan menjadi rumah sakit dengan layanan rawat inap terbesar di kota hujan. Hal itu dikarenakan pembangunan blok I dan IV akan segera rampung pada 29 Desember nanti.

“Bila bangunan blok I dan IV telah rampung, maka akan ada penambahan ruang rawat inap sekitar 100 hingga 200 bed. Saat ini, RSUD Kota Bogor telah memiliki 425 bed,” terang Kepala Bidang Pengembangan Bisnis dan Pengendalian Mutu RSUD Kota Bogor, dr. Armein Sjuhary Rowi, M.Kes.

Dengan adanya penambahan jumlah bed, pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua IDI Kota Bogor ini berkeyakinan, bila RSUD Kota Bogor akan menjadi rumah sakit yang memiliki jumlah bed terbesar di kota hujan.

“Semua itu dilakukan untuk menjawab tantangan masyarakat yang menginginkan pelayanan kesehatan terbaik untuk anggota keluarganya. Dan RSUD harus menjadi pemeran utama untuk menjawab tantangan itu,”.

Apalagi, pasien yang datang ke RSUD bukan hanya datang dari Kota Bogor saja, namun juga datang dari Kabupaten Bogor, Cianjur, Sukabumi, bahkan Banten.

“Tentu ini yang memotivasi kami, untuk menjadikan RSUD sebagai rumah sakit rujukan regional,” tegasnya.

Namun demikian, Armein menyadari lahan yang dimiliki RSUD saat ini masih belum cukup untuk menopang segala kebutuhan rumah sakit. Mengingat, RSUD saat ini tengah menuju menjadi rumah sakit pusat layanan anak, pusat layanan jantung dan pusat layanan kanker.

“Atas dari itu, pihak managemen rumah sakit berharap adanya perluasan lahan,” tutupnya.n Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Bogor

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melakukan tindakan tegas terhadap wajib pajak nakal, dengan memasang papan teguran pada sejumlah rumah mewah di wilayah Kota Bogor.

Pemkot memasang papan peringatan di pintu gerbang dan pagar rumah yang bertuliskan ‘Pemilik Objek Pajak ini, Menunggak Pajak Daerah’.

Pemasangan papan dilakukan pada beberapa titik lokasi. Yakni, Jalan Sudirman, Kelurahan Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Jalan Dadali, Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal dan Jalan RE Samanta Direja, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan.

Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian pada Bapenda Kota Bogor Anang Yusuf mengatakan, pemasangan papan pengawasan wajib pajak diperuntukan bagi mereka yang menunggak pajak lebih dari 2 tahun dengan nilai pajak diatas Rp50 juta.

“Kami juga telah memberikan surat tagihan untuk membayar pajak sebanyak 3 kali, beserta surat pemberitahuan akan dipasang plang apabila tidak membayar pajak sampai dengan tanggal 26 Nopember 2022.

Menurut Anang, sejak 10 Oktober sampai 23 Desember 2022, Pemkot Bogor memberikan keringanan dalam membayar pajak PBB berupa penghapusan sanksi administrasi (denda) dengan catatan telah mendaftarkan e-SPPT PBB.

Kata dia, pemasangan plang kepada penunggak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dilakukan sebagai upaya penagihan kepada wajib pajak yang tidak melunasi tagihan PBB-P2.

Untuk pemasangan papan pengawasan dilaksanakan oleh Bapenda dengan didampingi Satpol PP Kota Bogor dan aparat wilayah serta kelurahan sehingga kondusif dan tak ada perlawanan.n Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Bogor

Kisruh terbitnya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)ada bidang tanah dalam peta penetapan lokasi (penlok) proyek Jalan Regional Ring Road (R3), Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, terus menuai sorotan.

Sekretaris Daerah Kota Bogor, Syarifah Sofiah Dwikorawati mengatakan bahwa hal tersebut masih dipelajari oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Saya minta yang terbir PTSL ditunda dulu (tak dieksekusi). Tapi untuk yang lain jalan saja,” ujar Syarifah kepada wartawan, Senin(28/11).

Saat disinggung mengapa aparatur wilayah setempat bisa memberikan rekomendasi sehingga PTSL bisa terbit. Syarifah menegaskan, bila hal itu saat ini sedang dipelajari Pemkot Bogor. “Soal itu kami akan bicarakan dulu dengan BPN,” ucap Syarifah.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Chusnul Rozaqi mengatakan bahwa pihaknya akan melayangkan surat permohonan pembatalan PTSL setelah rapat dengan BPN dilaksanakan pada Selasa (29/11).

“Setelah kami meminta klarifikasi dari BPN soall terbitnya PTSL, kita akan layangkan surat permohonan pembatalan,” ungkapnya saat dihubungi via Whatsapp.

Lebih lanjut, kata Chusnul, dalam penlok Jalan R3 terdapat tiga bidanng tanah yang diterbitkan PTSL. Namun, ia mengaku belum mengetahui secara rinci berapa luasan lahan tersebut.

“Belum tahu berapa harus ditanya ke staf dulu,” tandas Chusnul.n Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Bogor

Kelanjutan pembangunan Jalan Regional Ring Road (R3) di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, nampaknya akan sedikit tersendat. Hal itu lantaran terbitnya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada salah satu bidang tanah yang sebelumnya sudah masuk dalam penetapan lokasi (penlok) R3.

“Ya, memang masalahnya cukup pelik. Dulu ada konsinyasi dititipkan di PN. Kemudian ada pemilik lahan meninggal dunia, termasuk keluarnya PTSL. Itu bukan masalah besar, tapi mesti diurai kembali,” ucap Wakil Wali Kota Bogoe, Dedie A. Rachim kepada wartawan, Minggu (27/11).

Menurut Dedie, terbitnya PTSL di lahan penlok R3 kemungkinan disebabkan ahli waris mengurus PTSL di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ia pun mengaku sudah meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk membuat kajian.

“Kalau bisa dibatalkan PTSL-nya Alhamdulillah. Tapi saya tak tahu apakah sudah ada permohonan pembatalan. Tetapi bila PTSL terbit, kita harus pengadaan dan otomatis mesti dianggarkan, takutnya lama lagi,” kata Dedie.

Lebih lanjut, kata Dedie, pada 2023 Pemkot Bogor akan meminta rekomendasi SDA PUPR untuk pembuatan Detail Engineering Design (DED) Jembatan Ciliwung.

“Rencananya pembebasan lahan sampai ke Wangun akan dilaksanakan pada 2024. Pada 2023 akan dialokasikan anggarannya,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri menyebut bahwa terbitnya PTSL merupakan fenomena yang luar biasa. “Ada apa ini? Sudah dipenlok, tapi keluar PTSL,” ungkapnya.

Pria yang akrab disapa Gus M ini meminta Pemkot Bogor mendalami hal ini, termasuk dengan memanggil untuk meminta penjelasan kepada Lurah Katulampa hingga Camat Bogor Timur.

Gus M juga mengaku akan membawa hal tersebut dalam rapat Komisi I untuk membahas hal itu, termasuk merencanakan pemanggilan BPN, lurah hingga dinas terkait. “Kita akan bahas ini di komisi,” pungkasnya.n Fredy Kristianto

Caringin | Jurnal Bogor

Program Bogor Bugar yang jadi salah satu program Dispora Kabupaten Bogor terus mendapatkan perhatian serius dari semua elemen masyarakat Kabupaten Bogor.

Salah satu bukti nyata dukungan yang kuat kepada program Bogor Bugar terlihat dari antusiasnya masyarakat di Bumi Tegar Beriman yang ikut dalam pelatihan Instruktur Senam angkatan kedua.

Pelatihan Instruktur Senam Angkatan kedua ini dilakukan di salah satu hotel yang ada di kawasan Kabupaten Bogor bagian selatan.

Program pelatihan Instrukur Senam ini adalah program kerja dari Bidang Pembudayaan Prestasi Olahraga ( PPO) Dispora Kabupaten Bogor dan dibuka secara langsung oleh Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan AP

Menurutnya, dalam pelatihan Instruktur Senam ini pihaknya menggandeng KORMI Kabupaten Bogor.

” Kegiatan pelatihan instruktur senam ini merupakan kerjasama dengan KORMI Kabupaten Bogor. Saya berharap akan semakin banyak SDM di Kabupaten Bogor jadi Instruktur senam setelan dilakukannya pelatihan Instruktur senam dengan dua angkatan ini,” ujar Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan AP disela sela pembukaan pelatihan instruktur senam, Selasa, 28 November 2022.

Asnan AP mengatakan, pelatihan instruktur senam angkatan kedua ini berlangsung dari tanggal 28 sampai 29 November 2022

” Ada sekitar 70 peserta yang menjadi perwakilan Kecamatan dan 30 perwakilan Inorga yang berada dalam naungan KORMI Kabupaten Bogor,” jelasnya

Ia menambahkan, pemateri pelatihan Instruktur Senam angkatan kedua kali ini berasal dari FOKBI Jabar dan KORMI Kabupaten Bogor.

Selain itu, kata Asnan AP. pelatihan insrtruktur senam yang dilakukan Dispora Kabupaten Bogor tampak hadir 8 orang instruktur yang melakukan praktek secara langsung didepan peserta pelatihan.

Asnan AP menegaskan kegiatan pelatihan instruktur senam yang dilakukan dalam dua angkatan ini Dispora menekankan pada Senam Panca Karsa, Senam Bugar Jabar Juara, Senam Kebugaran Jasmani dan Senam Kebugaran Indonesia. ( asep syahmid)

Bogor | Jurnal Bogor

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor semakin serius membangun ekosistem kendaraan listrik di kota hujan. Salah satunya dengan menyediakan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Plaza Balaikota Bogor, yang sudah bisa dinikmati publik mulai Sabtu (26/11).

Dalam acara serah terima SPKLU dari PLN kepada Pemkot Bogor, juga akan dikenalkan kendaraan operasional kedinasan berbasis listrik, terdiri dari 2 unit mobil dan 5 unit motor.

Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bogor, Yadi Cahyadi mengatakan, langkah ini merupakan bagian dalam menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Listrik Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Selain itu, Wali Kota Bogor juga sangat konsern dengan isu-isu lingkungan. Kendaraan listrik ini arahnya ke penggunaan energi ramah lingkungan. Infrastrukturnya terus disiapkan, SPKLU di Balaikota ini merupakan langkah awal yang berkolaborasi dengan PLN,” ungkap Yadi kepada wartawan.

Dalam kesempatan ini, kata Yadi, juga akan dilakukan ‘Riding Peduli Stunting’. Riding ini bertujuan untuk lebih mengenalkan kendaraan listrik ke masyarakat Kota Bogor sekaligus aksi sosial dengan memberikan bantuan kepada warga yang memiliki anak stunting.

Sementara itu, kendaraan dinas berbasis listrik milik Pemkot Bogor yang akan dikenalkan antara lain mobil Hyundai Ioniq 5 dan motor United T1800.

Menurut Yadi, Pemkot Bogor menjadi kota pertama yang memiliki kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional kedinasan sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo.

“Unitnya sudah ada dan sudah siap. Kami hadirkan acara penyerahan SPKLU. Akan mulai digunakan tahun ini, secepatnya,” pungkas Yadi.

Dalam kesempatan yang sama, akan dipamerkan juga motor-motor listrik dari berbagai merek yang ada di Indonesia, termasuk dari Grab dan Gojek dalam mendukung kendaraan ramah lingkungan.

Sementara itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan bahwa SKPLU ini nantinya dapat digunakan sebagai tempat pengisian bahan bakar kendaraan listrik dinas dan juga dapat digunakan oleh masyarakat umum.

“Ini menjadi sejarah. Kita jemput masa depan Kota Bogor. Terima kasih kepada PLN yang sudah membangun SKPLU ini,” ungkapnya.

Ia menuturkan bahwa ke depan PLN bakal banyak membangun SKPLU lain di Kota Bogor, dengan begitu permintaan pasar juga dinilai akan semakin banyak.

“Nanti akan semakin banyak, otomatis permintaan pasar akan semakin banyak. Masyarakat semakin bergeser ke kendaraan listrik. Rasanya berkendaranya mulus sekali, banyak juga yang sudah pakai bertahun-tahun jadi saya optimis banyak yang akan melakukan konversi,” tutur Bima.

Ia menyadari kebijakan konversi kendaraan listrik memancing pro dan kontra masyarakat. Meski demikian hal tersebut tidak menyurutkan perkembangan dan kebijakan soal kendaraan listrik sebab hal itu merupakan intruksi presiden.

Bima juga menyebut tidak ada aturan khusus mengenai penggunaan kendaraan listrik. Aturan yang dikenakan sama dengan kendaraan konvensional. “Semua aturannya sama aja, jalur dan batas kecepatannya sama,” tandasnya.n Fredy Kristianto