Bogor | Jurnal Bogor

Forum Pedagang Pasar Bogor menyampaikan aspirasinya kepada Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata, Senin (16/1). Hal tersebut dikarenakan mencuatnya wacana pembongkaran gedung Pasar Bogor dalam waktu dekat ini.

Sekretaris Forum Pedagang Pasar Bogor, Abas menyampaikan, munculnya wacana tersebut, membuat para pedagang resah. Sebab, belum ada kepastian kapan Pasar Bogor akan dibongkar dan bagaimana nasib mereka jika pasar tersebut dibongkar.

“Kami sebagai pedagang, ingin berjuang dan kami tidak ingin dipindahkan. Karena Pasar Bogor ini merupakan bagian dari sejarah, dari jaman Belanda sudah ada itu. Saya saja berdagang sejak tahun 80an,” ujar Abas.

Lebih lanjut, Abas juga mengeluhkan terkait penagihan iuran dari kartu kuning yang sampai saat ini masih menjadi beban para pedagang. Sebab, tunggakan sejak puluhan tahun silam masih ditagih oleh pihak pasar.

“Kami merasa kartu kuning ini menjadi beban karena banyaknya iuran yang harus kami bayar. Sehingga kami minta, untuk kartu kuning ini bisa dihapuskan atau diberikan pemutihan,” ungkap Abas.

Menjawab aspirasi pedagang, Dadang memastika akan menindaklanjuti keluhan tersebut dengan merencanakan pemanggilan Dirut Perumda Pasar Pakuan Jaya dalam waktu dekat ini. Namun, ia menyampaikan kepada para pedagang, bahwa dalam waktu dekat ini hanya Plaza Bogor yang akan direvitalisasi.

“Sejauh ini yang saya dapat informasi, baru Plaza Bogor saja yang akan direvitalisasi. Jadi untuk bangunan belakang (Pasar Bogor, red) belum ada kepastian dan rencananya. Tapi nanti akan saya panggil Dirut pasar,” kata pria yang akrab disapa Kang DID ini.

Kang DID berharap, dari pertemuannya nanti, pihak Pemerintah Kota Bogor dan Perumda Pasar Pakuan Jaya bisa memberikan perhatian lebih kepada para pedagang Pasar Bogor.

“Saya harap pemerintah harus bisa memperhatikan nasib pedagang ini, disamping kita mendukung program pemerintah,” tegas Kang DID.

Lalu, terkait kartu kuning, Kang DID juga memastikan akan mengangkat isu tersebut agar para pedagang bisa mendapatkan dispensasi. Mengingat banyaknya iuran atau retribusi yang harus dibayar pedagang.

Berdasarkan informasi yang Kang DID terima, para pedagang Pasar Bogor, setiap bulannya membayar iuran kurang lebih sebanyak Rp250 ribu. Dengan total jumlah kios yang mendapai 1000, ia menilai deviden yang diberikan oleh pihak Perumda Pasar Pakuan Jaya tidak masuk akal.

“Ini menjadi informasi yang penting bagi kami. Saya akan menanyakan hal ini juga agar ada kejelasan, karena deviden yang diberikan oleh Perumda Pasar Pakuan Jaya sangat rendah di tahun lalu,” pungkasnya.* Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Bogor

Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bogor saat ini masih mematangkan mengenai besaran tarif sewa Gelanggang Olahraga Masyarakat (GOM) Kecamatan Bogor Utara dan Selatan.

Nantinya besaran biaya sewa akan dibawa ke DPRD untuk dibahas dan dimasukan dalam perda retribusi.

Kepada wartawan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bogor, Herry Karnadi mengatakan bahwa pengenaan tarif penggunaan dua GOM tersebut baru akan diusulkan melalui revisi Perda Retribusi ke DPRD Kota Bogor.

“Kami baru masukin Perda retribusi ke dewan dalam waktu dekat ini,” ujar Herry Karnadi, Senin (16/1).

Kata dia, besaran tarif yang diusulkan, minimal Rp500 ribu, dan tarif maksimalnya Rp 1 juta per dua jam. Tarif ini nantinya hanya berlaku untuk penggunaan lapangan bola dengan rumput sintetis.

Sementara mengenai penggunaan lapangan basket, voli, bulutangkis indoor akan menerapkan tarif yang telah diberlakukan dengan GOR Pajajaran.

“Minimalnya Rp500 ribu hingga Rp1 juta, sedangkan Rp50 ribu per jam untuk in door, sedangkan untuk out door dikisaran Rp30 ribu per jam,” ungkapnya.

Herry menyatakan, apabila mengacu kepada lapangan sintetis yang sejenis di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, biaya sewa yang diusulkan pihaknya ini tergolong sangat murah.

Di sana, biaya yang ditetapkan senilai Rp2 juta perdua jam, bahkan pada jam-jam tertentu bisa mencapai Rp3 juta.

Namun, karena ketiga lapangan bola ini diperuntukan bagi seluruh masyarakat Kota Bogor, sehingga penerapan biaya sewa akan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat Kota Bogor.

“Kalau diterapkan angka segitu (Rp2 juta perjam), kan kasian, dan orang gak ada yang bisa manfaatin nanti,” paparnya.

Herry menuturkan bahwa pengelola akan dilakukan oleh pihak profesional. Tetapi lantaran sampai saat ini belum ada pengelolanya, sehingga ketiga lapangan bola ini masih belum dikenakan biaya alias gratis.

“Kalau dari sisi kami, ketika belum muncul (pengelola) ya kita masih free-kan dulu, masyarakat belum ditarif,” paparnya.

Ia menuturkan, biaya sewa yang diusulkan nantinya masih berubah, tergantung dari pihak ketiga, mengingat mereka akan dibebankan dengan pemeliharaan, gaji pegawai dan segala macam.* Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Bogor

Polresta Bogor Kota Polda Jabar melaksanakan kegiatan cipta kondisi operasi minuman keras yang ada di wilayah hukum Polsek Bogor Tengah, Minggu (15/1).

Lokasi razia tepatnya berada di seputaran Jalan Paledang dan Jalan Dewi Sartika, Kota Bogor.

Pada operasi miras tersebut anggota dari Polsek Bogor Tengah berhasil mengamankan puluhan minuman keras dari berbagai macam merk dan minuman keras oplosan jenis ciu.

Adapun rinciannya, 4 botol merk intisari, 4 botol merk anggur kolesom, 2 botol anggur putih dan 3 botol miras oplosan jenis ciu

Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso meminta kepada seluruh Jajaran hingga polsek untuk menciptakan kondusifitas wilayah. Termasuk menggelar Operasi Cipta kondisi, utamanya operasi minuman keras secara rutin.

“Ini bertujuan mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas dan gangguan keamanan lainnya yang di akibatkan pengaruh dari minuman keras,” jelas Kombes Bismo, Senin (16/1/2023).

Terpisah Kapolsek Bogor Tengah Kompol Dede kasmadi menjelaskan, razia miras sudah rutin dilakukan di wilayah hukum Polsek Bogor Tengah.

“Diharapkan dengan adanya razia rutin ini mampu menekan angka kriminalitas, utamanya di wilayah hukum Polsek Bogor Tengah,” ucapnya.* Fredy Kristianto