30.9 C
Bogor
Wednesday, May 6, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 697

Diklaim, 50 Bidang Tanah di Sukamakmur Gagal Ikut Program PTSL

0

Sukamakmur | Jurnal Bogor

Ngeri, sebanyak 50 bidang tanah warga yang berada di Blok Balukbuk RT 01, RW 01, Desa Sukamakmur, Sukamakmur, Kabupaten Bogor, gagal mendapatkan kesempatan program percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari pemerintah, karena diklaim oleh orang lain.

Ujang Sunandar

Kepala Desa Sukamakmur, Ujang Sunandar membenarkan adanya 50 bidang tanah milik warganya yang tidak bisa diproses dalam program PTSL tahun 2021 karena sudah ada yang mendaftarkan ke BPN Kabupaten Bogor untuk permohonan sertifikat di lahan tersebut.

” Totalnya kurang lebih ada 50 bidang dengan luasan 20 hektare, bidang tersebut sudah dimohon untuk pembuatan NIB di BPN Kabupaten Bogor,” tutur Ujang kepada Jurnal Bogor, Kamis (26/01/23).

Menurutnya, persoalan lahan di lokasi tersebut sudah dimediasikan oleh BPN pada tahun 2018/2019 lalu. Namun sayangnya BPN tidak membatalkan permohonan akan pembuatan sertifikat yang diajukan 5 pemilik lahan yang mengklaim sudah membeli lahan milik warga tersebut.

“Sudah sempat dimediasi, namun sampai saat ini tidak ada keputusan dari BPN akan hasil dari mediasi tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, dalam hal ini BPN diminta untuk memediasi kembali akan persoalan di Blok Balukbuk tersebut, karena warganya tidak pernah merasa menjual lahan yang sudah ditempatinya bertahun-tahun kepada siapapun. Tapi, tiba-tiba ada yang memohon untuk menjadikan lahan yang ditempati warga tersebut untuk naik ke sertifikat.

“Saat ini saya yang menjabat sebagai Kepala Desa, dan saya ingin persoalan warga saya ini segera diselesaikan oleh BPN Kabupaten Bogor, jangan dibuat ngegantung seperti ini berlarut-larut,” kesalnya.

Apalagi, sambung dia, persoalan ini sudah pernah dimediasi sebelumnya. Dia mempertanyakan apakah waktu 5 tahun tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan ini, dan jangan hanya dimediasi saja tapi batalkan permohonan NIB dari 5 orang yang mengklaim tersebut. Jangan sampai, kata Ujang, hak warga terampas oleh perbuatan oknum.

“Saya ingin menyelesaikan persoalan ini, dan melindungi hak warga, jadi saya harap BPN Kabupaten Bogor segera gelar kembali mediasi, dan saya harap mediasi bisa dilakukan setelah pembagian sertifikat PTSL pada Maret 2023 mendatang, ” pungkasnya.

** Nay Nur’ain

Amati Penyebab Banjir Langganan, Achmad Fathoni Tinjau Beberapa Lokasi Saluran Air

0

Gunung Putri | Jurnal Bogor 

Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Achmad Fathoni meninjau beberapa lokasi saluran yang sering menjadi langganan banjir saat hujan di wilayah Cikeas Gardenia, Desa Cikeas dan Desa Wanaherang, Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

“Peninjauan pertama di Cikeas Gardenia, kami menemukan saluran yang mengecil dan semakin dangkal ke arah hilir, ada tanggul permanen baru, namun bagian bagian bawah dan beberapa sudah longsor, ” ujar Fathoni biasa disapa kepada Jurnal Bogor, Kamis (26/01/23).

Menurutnya, beberapa saluran berbatasan dengan tanah pribadi dan PT SGMP. Tapi masih memiliki space taman yang memungkinkan untuk dilakukan pelebaran. Fathoni juga meninjau sampai hilir, sebelum berujung di Setu Wanaherang, saluran memiliki perdagangan yang satunya berasal dari arah Green Cikeas dan Villa Asri.

“Disitu badan saluran dominan belum permanen dan ukuran mengecil, di titik pertemuan dengan setu, kondisi sangat dangkal dan banyak lumpur. Jadi, saat air melimpah, meluber ke lahan sekitar,” paparnya.

“Saya sampaikan ke DPKPP, coba kita rencanakan penanganan dari area ini. Karena disinilah muara beberapa saluran yang selama ini wilayahnya terkena banjir,” sambung politisi PKS tersebut.

Selain itu, lanjutnya, didapati juga area lahan kosong PSU di ujung perumahan yang potensial untuk dijadikan lahan pertanian. Beberapa warga yang mayoritas ibu-ibu menyampaikan ingin mengembangkan dan menata wilayah tersebut. 

” Saya sampaikan siap untuk hadir dan ngobrol santai di pertemuan berikutnya bersama warga,” pungkasnya .

Kemudian, lanjut Fathoni, peninjauan titik kedua yaitu di Green Cikeas, kondisi saluran di sini masih banyak belum permanen, sehingga banyak terjadi gerusan dan longsor. Pengembang belum melakukan tanggung jawabnya terkait saluran drainase.

“Yang lebih parah lagi, ke arah hilir bukannya membesar malah semakin mengecil dan berujung hanya di buang ke lahan kosong tanpa ada badan saluran drainase,” cetusnya.

Menurutnya, DPKPP sudah mengecek status PSU-nya, ternyata baru penyerahan administrasi dan belum secara fisik. Sehingga ini masih menjadi tanggung jawab pengembang untuk menyelesaikan penanganan saluran drainasenya.

“Saya ajak juga DPKPP dan Muspika Gunung Putri untuk meninjau sampai ujung di dekat pemancingan. Disitu kita melihat belum adanya saluran yang memadai,  sebagai kelanjutan dari saluran perumahan. Padahal, dilokasi itu juga bermuaranya saluran dari Villa Asri 1, dari perkampungan, jalur gas alam dan beberapa wilayah lain, karena memang lokasinya rendah. Wilayah ini berada di perbatasan Desa Cicadas dan Desa Wanaherang, dan dilintasi Sutet PLN,” bebernya Aleg yang berasal dari Dapil 2 tersebut.

Untuk selanjutnya, lanjut Fathoni, perlu direncanakan beberapa kolam retensi serta pembuatan jaringan drainase yang baik dan memadai sesuai perkiraan debit air yang akan melewatinya.

” Nanti akan kita bahas ini untuk kelanjutan, dan solusi yang harus dijalankan seperti apa,” pungkas anggota Komisi 3 tersebut mengakhiri.

** Nay Nur’ain

Warga Sukajaya Ingin Segera Tempati Huntap

0

Sukajaya | Jurnal Bogor 

Sebanyak 50 unit bangunan hunian tetap (huntap) di Desa Pasir Madang, Sukajaya, Kabupaten Bogor sudah selesai dalam tahap pembangunan. Kendati masih menjadi harapan masyarakat yang saat ini masih tinggal di hunian sementara (huntara).

Pasalnya, Huntap yang sebagian telah  rampung itu masih dalam keadaan tidak teraliri listrik dan air.

Korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah tersebut, mau tidak mau menempati huntara dengan segala keterbatasan.

Huntara yang dibangun berkerangka baja ringan dengan berdinding GRC itu dikatakan penghuni Mumun (70), dalam satu ruangan menjadi berbagai aktivitas.

Baik tempat tidur, tempat belajar anak, menyimpan lemari, tempat menonton televisi, sekaligus dapur. Kini sudah tiga tahun, dirinya bersama keluarga sudah tidak sabar menepati hunian yang layak. 

“Harapan kita ingin cepat pindah ketempat yang lebih layak. Karena tinggal di huntara ini kita menempati dengan tidak ada pilihan lain,” katanya.

Hal itu dibenarkan oleh Kepala Desa Cileuksa, Ujang Ruhyadi, bahwa dalam kurun waktu tiga tahun ini, pembangunan huntap itu pun sangat menjadi dambaan bagi para korban yang rumahnya mengalami kerusakan akibat peristiwa waktu itu.

“Harapan kami sesuai dengan yang dijanjikan pemangku kebijakan itu akhir 2023 bisa selesai semua,” katanya.

Di sisi lain, Pria yang akrab disapa Apih Ujang itu berharap tak hanya soal huntap saja yang menjadi atensi pemerintah, akan tetapi pemerintah daerah Kabupaten Bogor mendorong juga percepatan pemulihan ekonomi di Desa Cileuksa.

Pasalnya, ladang-ladang mereka sebagai sumber mata pencaharian rusak akibat bencana. sejak bencana terjadi hingga saat ini, warga yang terdampak seperti memulai kembali semuanya dari nol.

“Kondisinya mereka bertahan hidup di pemulihan kebencanaan memanfaatkan lahan-lahan yang memang sisa dari keporak-porandaan, Sektor pertanian, contoh dia itu dulu punya lahan ada beberapa petak, setelah bencana per lahan-lahan lahannya dibentuk kembali, setelah panen kedua baru ada perluasan,” katanya.

Untuk meringankan beban masyarakat, menurutnya pemerintah bisa memberikan solusi untuk mengatasinya baik dari sektor pertanian, peternakan, hingga wisata.

“Kalau dari dinas harus turun langsung, ke daerah-daerah yang dianggap masih lemah, karena pasca bencana pemerintahan desa dan dinas terkait fokus untuk huntap tempat tinggal warga, tapi disisi lain perlu dilirik juga bukan hanya tempat tinggal, tapi kita perlu memikirkan juga tentang kehidupan warga itu,” tukasnya.

** Andres

Desa Antajaya Fokus Ketahanan Pangan Bidang Peternakan

0

Tanjungsari | Jurnal Bogor

Pemerintah Desa Antajaya, Tanjungsari, Kabupaten Bogor, menjadikan bidang peternakan sebagai fokus utama pelaksanaan program ketahanan pangan. Hal itu lantaran potensi peternakan di Desa Antajaya lebih mudah dikembangkan.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Desa Antajaya, Asep Darda. Menurutnya, banyaknya warga yang beternak membuat program ini lebih mudah diimplementasikan bila dibandingkan program ketahanan dalam bidang pertanian.

“Dari dahulu warga Desa Antajaya memang sudah banyak yang berternak sehingga peternakan menjadi program utama bidang ketahanan pangan,” kata Asep Darda kepada Jurnal Bogor, Kamis (26/01/23).

Menurutnya, kontur wilayah yang dekat dengan pegunungan dan rerumputan membuat program bidang peternakan lebih efektif dan efisien. Hal itu lantaran para peternak dapat mencari kebutuhan pakan ternak lebih mudah, sehingga dapat mengurangi pengeluaran pakan.

“Jadi kalau ternak sapi dan kambing para peternak dapat lebih mudah mencari pakan, karena disini dekat pegunungan dan rerumputan,” ujarnya.

Terkait program ketahanan pangan bidang peternakan tersebut, Asep Darda mengaku, Pemerintah Desa memberikan alokasi sebanyak 11 ekor Sapi dan 42 ekor Kambing yang disalurkan kepada empat kelompok ternak yang tersebar di empat dusun.

“Alhamdulilah bantuan dari desa ini sudah mulai bertambah dan produktif. Kami berharap program ini benar-benar dapat membantu perekonomian kelompok ternak,” tukasnya.

Asep mengatakan, meskipun Antajaya memiliki lahan pertanian yang luas, namun sistem pertanian yang mengandalkan tadah hujan membuat pengembangan sektor pertanian menjadi agak sulit. Karena proses pertanian hanya dapat dimaksimalkan pada saat musim hujan.

“Oleh karena itu kami fokus dalam bidang peternakan, karena memang potensi pertanian agak sulit untuk mencari sumber air sehingga tidak bisa berkelanjutan dan menunggu ketersediaan air,” jelasnya.

** Taufik / Nay 

Pengrajin Tusuk Sate di Kertajaya Kesulitan Bahan Baku

0

Rumpin | Jurnal Bogor 

Jika anda berkujung ke Desa Kertajaya, Rumpin, Kabupaten Bogor, anda pasti akan melihat pembuatan tusuk sate di setiap rumah yang ada di sana.

Usaha kerajinan pembuatan tusuk sate ini sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu dan telah menjadi usaha turun temurun yang diwariskan dari orang tua mereka.

Namun sayang, belakangan ini sejumlah pengrajin tusuk sate di Rumpin, terancam gulung tikar. Pasalnya, mereka kesulitan mendapatkan bambu sebagai bahan baku.

“Di Rumpin sudah susah nyari bambu tua untuk dijadikan tusuk sate,” ujar Ulis (36), salah seorang pengrajin.

Ia dan pengrajin lainnya mengaku terpaksa mencari bahan baku hingga ke Lebakwangi yang jaraknya cukup jauh. Padahal, setiap pengrajin hanya membutuhkan lima hingga sepuluh batang bambu dalam satu minggu.

“Mau tidak mau, biaya produksi bertambah. Akibatnya, tak sedikit pengrajin yang menstop produksinya,” katanya.

Maka dari itu, solusi yang bisa diambil untuk mengatasi kendala tersebut adalah keberadaan “bapak angkat” sebagai penopang permodalan, guna meningkatkan produksi dan kesejahteraan. Karena, keberadaannya, selain sebagai salah satu sumber ekonomi, juga bisa menjadi lapangan pekerjaan.

“Ratusan warga kami masih berharap ‘bapak angkat’ yang bisa melakukan pembinaan, terutama dalam penambahan modal untuk meningkatkan produksi tusuk sate yang saat ini menjadikan komuniditas unggulan yang bisa diandalkan oleh masyarakat desanya,” ujar Baedillah, Sekretaris Desa Kertajaya.

Menurut Baedillah, usaha kecil masyarakat ini akan terus berkembang. Bahkan, bisa menjadi lapangan pekerjaan masyarakat. Tapi, yang masih menjadi kendala adalah, permodalan serta pemasaran yang harusnya bisa diperluas lagi.

“Memang, saat ini produksi tutus sate yang dihasilkan masyarakat baru bisa mencukupi untuk pasar lokal, namun dengan adanya tambahan modal dan pembinaan dari ‘bapak angkat’ masyarakat yakin produksi tusuk sate ini bukan hanya di pasaran lokal saja, akan tetapi pasar nasional, bahkan bisa di ekspor,” ungkapnya.

Pasalnya, selain bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, terutama kaum ibu-ibu. Pekerjaan ini juga bisa menjadi bisnis yang menguntungkan. Karena, untuk membuat tusuk sate ini tidaklah sulit, dan yang diperlukan hanyalah kemauan dan ketekunan saja.

“Bahkan, hanya dengan modal sebilah bambu dipotong-potong berukuran. Kemudian dibelah tipis-tipis seukuran tusuk sate, lalu dibersihkan,” tuturnya.

Namun sayang, keberadaan perajin ini tidak begitu terkoordinasi dengan baik sehingga dalam pendapatan tergantung pada kemampuan masing-masing perajin untuk menghasilkan tusuk sate.

Padahal dalam sehari, warga Desa Kertajaya bisa memproduksi puluhan ribu tusuk sate yang dikirim melalui satu penampungan sebelum dikirim di Jakarta. Rata-rata setiap sepasang tusuk sate yang masing-masingnya terdiri dari 200 tusukan dihargai sekitar Rp 1.000,-.

“Tapi harga tersebut cukup tipis jika melihat harga bambu yang kini bisa mencapai Rp. 7.000 per-batangnya untuk ukuran yang kecil dan Rp 25.000,- untuk ukuran besar,” jelas Sekdes.

Dia berharap kedepan ada investor yang dapat menjadi penampung bagi tusuk sate yang dihasilkan warganya.

“Sehingga dapat lebih meningkatkan pendapatan warga yang secara tidak langsung akan berdampak pada kesejahteraan wilayah,” tukasnya.

** Andres

PDIP Jabar Desak Pencabutan Moratorium DOB

0

Cileungsi | Jurnal Bogor 

Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Barat (Jabar), mendorong pemerintah pusat untuk mencabut moratorium Daerah Otonom Baru (DOB), khusus untuk Jawa Barat. Mengingat, peliknya berbagai permasalahan yang ada di Jawa Barat, mulai dari kemiskinan, infrastruktur, ekonomi, pendidikan hingga kesehatan.

“Sehingga tentunya dengan apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan sekalian. Harus ada dorongan, harus ada kerja-kerja yang dilakukan agar pemerintah pusat pada akhirnya mencabut moratorium khusus untuk Jawa Barat,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, dalam Dialog Publik Mengawal CPDOB di Jawa Barat, kemarin.

Terlebih, kata Ono, apabila dibandingkan dengan provinsi tetangga yakni, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit, jumlah Kabupaten/Kota di Jawa Barat juga masih tertinggal.

“Jawa Timur sudah 38 Kabupaten/Kota, Jawa Tengah sudah 34 Kabupaten/Kota. Nah Jawa Barat baru 27 Kabupaten/Kota,” kata dia.

Ono menuturkan, salah satu rumusan tentang bagaimana mengelola pemerintahan, bagaimana mengentaskan kemiskinan dan bagaimana memeratakan pembangunan adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konsep pendekatan pelayanan kepada masyatakat, kata Ono, harus ada pembentukan DOB.

“Jadi untuk beberapa wilayah yang diusulkan untuk segera dieksekusi menjadi daerah otonom baru,” kata dia.

Lebih lanjut Ono mengatakan untuk mengawal pergerakan CPDOB dan hasil rekomendasi dialog publik hari ini, pihaknya membentuk Satgasus Percepatan CPDOB di Jawa Barat.

“Satgasus akan membuat resume, yang akan menjadi surat lampiran dan dalam surat DPD yang akan disampaikan ke DPP Partai dan kepada Ketua DPR RI serta Kementerian terkait,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Presidium Bogor Timur, Nafizul Al Hafiz Rana mengatakan,  sangat tegas dan ilmiah terkait pentingnya pemekaran Kabupaten Bogor Timur dan menjadi kebutuhan yang sangat urgent karena luas wilayah dan jumlah penduduk cukup besar.

“Tidak ada alasan politis untuk pemekaran Bogor Timur dan ini murni untuk kebutuhan dan pelayanan masyarakat Bogor Timur dari segala segi,” paparnya.

Selain itu, sambung Al hafiz, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hampir mencapai 700 miliar membuat Bogor Timur sudah layak dimekarkan dan tidak akan mengganggu APBN. Dirinya juga menyoroti ketimpangan anggaran di tingkat nasional yang akan sangat berpengaruh pada kemakmuran rakyat Kabupaten Bogor.

** Taufik/Nay 

Ratusan Siswa Bersaing di Kesatuan Bogor Olympic & Festival 2023

0

Bogor | Jurnal Bogor

Ratusan siswa dari SMA/SMK/MA asal Jabodetabek, Jabar dan perwakilan daerah di Indonesia berlomba dalam Kesatuan Bogor Olympic & Festival (KBOF) 2023 yang digelar Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kesatuan Bogor, Kamis (26/1/2023).

Acara yang mengusung tema “Nusantara” akan berlangsung hingga 28 Januari  sebagai wadah untuk  para siswa-siswi tingkat SMA/SMK dalam berkompetisi mengasah skill akademik dan seni yang mereka punya pada masing-masing bidang lomba yang disediakan. Diharapkan kedepannya melalui media yang ada masing-masing individu dapat memiliki communication skill, logic, group skill dan ethics yang lebih baik. Karena hal tersebutlah yang nantinya dapat dijadikan bekal untuk menghadapi perkembangan zaman yang dinamis dan kompetitif.

Sementara KBOF 2023 telah resmi dibuka dengan ditandai pemukulan gong yang dilakukan oleh Wakil Rektor III Dr Nusa Muktiadji Ir., MM,  mewakili Rektor IBI Kesatuan Bogor Prof. Dr. H. Moermahadi Soerja Djanegara, S.E., M.M., Ak., CA., CPA., CSFA., ASEAN CPA.

Sebelumnya Ketua Pelaksana KBOF 2023, Dr. Iswandi Sukartaatmadja, SE., MM., CIIQA dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta lomba KBOF.

“Kesiapan generasi muda Indonesia harus disertai peningkatan kualitas diri dan memerlukan media untuk menguji kompetensi diri, sebagai salah satu tolak ukur sejauh mana peningkatan kualitas yang telah dicapai oleh masing-masing individu. Disamping itu, bimbingan dan arahan terhadap generasi muda tentu dilakukan sinergis yang sangat diperlukan dalam bagian proses menuju sebuah kualitas yang unggul,” kata dia.

“Oleh karena itu, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor mengadakan kegiatan “Kesatuan Bogor Olympic dan Festival” (KBOF). KBOF IBI Kesatuan merupakan olimpiade dan festival dimana minat, bakat, serta kreativitas siswa/i SMA/MA SMK dipertandingan, sehingga dapat mengembangkan persatuan dan solidaritas antar sekolah di Kota Bogor maupun di luar Kota Bogor.”

Terdapat 7 mata lomba akademik dan 4 mata lomba non-akademik yang terdiri dari Capital Market: 10 tim, Accounting SMA: 20 tim, Accounting SMK: 24 tim, Marketing Competition: 13 tim, Cooking Competition: 10 tim, Finance and banking: 14 tim, Office Administration: 43 tim, Ambassador: 4 tim,, Festival Band: 7 tim, Dance Cover: 9 tim dan tootal peserta yang berpartisipasi: 208 tim.

Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Dr Nusa Muktiadji Ir., MM dalam sambutannya juga berterimakasih kepada para peserta dan panitia pendamping yang berpartisipasi dalam KBOF 2023, ini merupakan acara rutin yang diadakan oleh IBI Kesatuan, namun karena pandemi di tahun 2020 dan 2021 kegiatan KBOF sempat tertunda demi mengikuti aturan PPKM dari pemerintah.

“ Tujuan dari KBOF sendiri ialah untuk melatih softskill dan hardskill bagi para siswa/i SMA/SMK/MA. IBI Kesatuan membuka transparansi untuk penilaian setiap mata lomba, yaitu dengan mengundang juri dari pihak eksternal IBI Kesatuan, agar penilaiannya bisa seobjektif mungkin,” jelasnya.

Sementara dalam hal softskill, sebagai pendidik adalah untuk melatih bertanggung jawab dan sportifitas dalam pertandingan. Sebagai pendidik, harus mendidik generasi masa depan untuk memiliki softkill yang kuat. Untuk itu KBOF memfasilitasi bagi para generasi masa depan sebagai media melatih softskill mereka.

“Selamat bertanding. Semoga menjadi pemenang, dan junjung tinggi sportivitas,” pungkasnya.

** Prast

Mentan SYL Tutup Rakernas Pertanian 2023, Ajak Jajaran Kementan Tingkatkan Produksi dan Kendalikan Inflasi

0

Jakarta | Jurnal Bogor

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) menutup rapat kerja nasional (rakernas) pembangunan pertanian 2023 di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu, 25 Januari 2023. Dalam penutupan ini, SYL mengajak seluruh jajaran Kementan untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengendalikan inflasi serta mewujudkan pertanian yang lebih kuat dengan meningkatkan produksi.

“Inilah saatnya idelisme kita keluarkan, perkuat dengan nasionalisme untuk membangun kepentingan bangsa, negara dan rakyat dan mengendalikan inflasi serta tingkatkan produksi. Kalian harus jadi pembela negara, kalian harus jadi pejuang dan pembela rakyatnya. Tentu kita mau lihat ke depan rakyat kita hidupnya makin sejahtera,” ujarnya.

Sejauh ini, kata SYL, pertanian memberi kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta mampu mengendalikan inflasi secara nyata. Pertanian juga menjadi salah satu solusi atas lapangan kerja hingga berjuta-juta.

“Kinerjamu sudah luar biasa sehingga mampu mempertahankan dan mengendalikan inflasi yang ada. Jadi ke depan tidak ada lagi pertanaman yang hanya berkutik di budidaya, pikiranmu harus tertuju pada pasca panen, pengolahan dan market,” katanya.

Ke depan, SYL mengungkapkan bahwa tantangan sektor pertanian semakin berat karena terjadi perubahan akibat berbagai gekolak dunia. Di antaranya perang berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina. Karena itu, pertanian harus dijaga dan dikerjakan bersama terutama dalam memperkokoh pangan Indoensia.

“Maju mandiri dan modern itu salah satunya menyikapi inflasi dan subtitusi impor. Kita tanam kedelai yuk dan jangan dibeli dengan harga 5000. Minimal sama dengan harga jagung lah supaya petani mau bertanam,” katanya.

Sebelumnya Wakil Presiden RI, KH. Maruf Amin mengapresiasi capaian dan kinerja jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) yang mampu menjaga kondisi pangan Indonesia disaat krisis dunia melanda.

“Saya memberikan apresiasi buat teman-teman pertanian dan untuk jajaran Kementan yang selama ini telah menjaga dan mempertahankan pertanian Indonesia,” katanya.

Selain itu, Wapres mengapresiasi kolaborasi dan semangat kerja petani dalam meningkatkan produksi padi sehingga pada tiga tahun terakhir, yakni 2019 hingga 2021 Indonesia sukses mewujudkan swasembada beras dengan tidak mengimpornya dari luar negeri.

“Terima kasih karena pertanian dan pangan Indonesia dipandang tangguh dan berhasil mencapai Swasembada beras selama 2019-2021 dan kita mendapatkan penghargaan dari international. Saya kira ini tidak hanya cukup dipertahankan tapi perlu terus ditingkatkan demi kemandirian pangan yang berkelanjutan dan kesejahteraan nyata bagi masyarakat dan tentunya para petani,” jelasnya.

**Kementan/ppmkp

Dua Fokus Kerja Kementan Tahun 2023, Perluas Diversifikasi dan Tingkatkan Ekspor

0

Jakarta | Jurnal Bogor

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mendorong jajaran kerjanya memperluas diversifikasi pangan lokal dalam menekan produk impor seperti gandum dan daging sapi. Menurut SYL, masyarakat bisa menanam berbagai pangan lokal seperti unikayu dan memperbesar budidaya kambing sebagai pengganti sapi.

“Kita harus menyikapi dan mengantisipasi importasi melalui subtirusi impor. Katakanlah besok yang bersoal adalah daging sapi, karena itu kita harus siapakan kambing. Kemudian kita siapkan juga singkong, sagu, surgum dan gandum untuk mengendalikan gandum. Tentu ini bukan hal yang mudah karena itu harus berkerjasama dengan mitra dan pemerintahan daerah,” ujar SYL, Rabu, 25 Januari 2023.

Berikutnya, kata SYL, pemerintah mendorong peningkatan ekspor produk pertanian Indonesia melalui berbagai program seperti peningkatan produksi dalam negeri serta gerakan tiga kali ekspor atau geratieks.

“Kita tingkatkan ekspor yuk. Semua yang berkait dengan ekspor harus kita dorong. Katakanlah sarang burung walet, kopi, kelapa dan juga porang. Semua harus kita dorong agar mampu menjaga inflasi,” katanya.

Karena itu, SYL berharap, rakernas pertanian 2023 menjadi konsolidasi emosional bagi seluruh jangan dan juga mitra lainya dalam mewujudkan berbagai program nasional. Pertanian harus tumbuh dan menjadi penopang utama bagi perekonomian Indonesia.

“Tentu langkah langkah kita tidak semudah kamarin. Karena itu kita harus bekerja lebih keras lagi. Dan tentu kkehadiran 2800 orang ini harus menjadi konsolidasi emuaional dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan ke depan,” katanya.
 
Sebagau informasi, pada triwulan II 2020, PDB Sektor Pertanian tumbuh positif 16,24 persen (q to q) dan terus berlanjut pada 2022. Disisi lain, Nilai Tukar Petani (NTP) juga terus membaik, bahkan pada penutupan tahun 2022 (Desember 2022) mencapai 109,0.

** Kementan/ppmkp

Pemdes Selawangi Berharap Ada Puskesmas

0

Tanjungsari | Jurnal Bogor

Sarana dan prasarana kesehatan merupakan salah satu hal penting yang harus menjadi prioritas pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Minimnya sarana kesehatan secara tidak langsung akan berdampak pada kualitas kesehatan masyarakat dalam suatu wilayah. Untuk itu, Pemerintah Desa Selawangi sangat berharap dibangun Puskesmas di wilayahnya untuk menunjang layanan kesehatan bagi warga Selawangi.

“Saya sangat mengharapkan adanya Puskesmas di wilayah saya, khususnya Desa Selawangi, mengingat pentingnya sarana prasarana kesehatan yang saat ini keberadaannya cukup jauh,” kata Kepala Desa Selawangi, Juhendi Zulfikar kepada Jurnal Bogor, Rabu (25/01/23).

Menurut dia, guna merealisasikan pembangunan Puskesmas di desanya, Juhendi mengaku sudah menyediakan lahan yang nantinya diperuntukan untuk membangun puskesmas atau layanan kesehatan sejenis.

“Untuk lahan sudah saya siapkan tanah 200 meter untuk pembangunan fasilitas kesehatan. Warga Desa Selawangi memang cukup banyak jadi sudah sangat membutuhkan keberadaan Puskesmas. Contohnya, saat ini jika ada ibu yang akan melahirkan harus ke Puskesmas Tanjungsari yang jaraknya cukup jauh. Oleh karena itu, saya berharap adanya Pusat Pelayanan Kesehatan di Desa Selawangi,” tukasnya.

Juhendi mengatakan, Desa Selawangi merupakan desa dengan wilayah terluas dan jumlah penduduk terbanyak dibandingkan desa lain di Kecamatan Tanjungsari. Untuk itu, pelayanan kesehatan menjadi program utama selain pembangunan infrastruktur. 

“Ke depan program bidang kesehatan, terkait pembangunan sarana pra sarana kesehatan dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat akan menjadi prioritas program pembangunan di Desa Selawangi,” tandasnya.

** Taufik / Nay