Bogor | Jurnal Bogor

Toko helm yang berlokasi di Jalan Aria Surialaga, Kelurahan Pasir Kuda, Kecamatan Bogor Barat, digasak komplotan pencuri. Akibatnya, toko tersebut mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah.

Kanit Reskrim Polsek Bogor Barat, Ipda Imam Bahtiar mengatakan bahwa pihaknya telah mendalami kasus pencurian tersebut. Bahkan, kini polisi sedang memburu pelaku pencurian.

“Petugas kami sudah turun ke lokasi, dan saat ini masih dalam penyelidikan. Tetapi tak ada rekaman CCTV,” ujar Ipda Imam kepada wartawan, Rabu (15/2).

Polisi, sambung dia, juga tengah mencari keberadaan mobil yang diduga digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Menurutnya, pelaku berhasil menggasak sekitar 50 unit helm berbagai merk.

“Kerugian diperkiraan puluhan juta. Ada sekitar 50 helm yang hilang,” tandasnya.n Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Bogor

Pemerintah pusat telah menerbitkan regulasi pelarangan penjualan Minyakita (minyak goreng rakyat) secara bundling atau menggabungkan dua produk berbeda dalam satu paket.

Wali Kota Bogor Bima Arya pun melakukan inspeksi mendadak (sidak) ketersediaan minyak goreng dan Minyakita di agen dan pasar tradisional.

Dalam sidaknya, Bima tidak menemukan penjualan minyakita yang dibundling seperti sidak sebelumnya.

“Kemarin ada yang bundling, tapi tadi yang jual di sini melaporkan sudah tidak lagi di-bundling. Sudah Minyakita aja yang datang,” ujar Bima kepada wartawan, Rabu (15/2).

Menurut dia, dengan tidak adanya bundling penjualan minyakita juga turut ditunjang dengan kembalinya stok. Bima juga menegaskan bahwa stok ketersediaan minyakita kerap menipis lantatan diminati masyarakat.

Kendati demikian, Bima memprediksi bila stok minyakita di pasaran akan kemnlbali meningkat. Hal itu lantaran ia telah mendapat informasi dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI mengenai penambahan produksi stok minyakita.

“Ya, dalam waktu sepekan lebih akan kembali membanjiri pasar,” paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso menyatakan bahwa stok minyak dalam kondisi yang mencukupi.

“Forkopimda Kota Bogor bakal melakukan pengecekan persediaan dari minyak goreng, beras, cabai, dan kita dapati untuk persediaan minyak curah mencukupi untuk Kota Bogor,” tegasnya.

Kata dia, berdasarkan hasil tinjauannya, kemungkinan stok minyakita di sejumlah toko akan tersedia dalam waktu dekat.

Saat ditanya mengenai adakah indikasi penimbunan minyak. Kapolresta menegaskan bahwa sejauh ini pihaknya belum mendapati hal itu. Namun, polisi mempersilahkan masyarakat melapor bila ada informasi penimbunan.

“Siapapun yang menimbun atau mengoplos sudah melakukan tindak pidana, dan akan kami tindak,” ungkapnya.* Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Bogor

Komisi I DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja (Raker) dengan camat se-Kota Bogor, Rabu (15/2). Dalam raker ini, pihak legislatif mencoba meminta laporan rencana kerja (Renja) di tahun 2023 terkait pembangunan di wilayah.

Dalam rapat ini hadir, Ketua Komisi I, Heri Cahyono, Wakil Ketua Komisi I, Anna Mariam Fadhilah, Sekretaris Komisi I Fajari Arya Sugiarto beserta anggota Komisi I Ade Azkiah, Endah Purwanti, Siti Maesaroh, Ence Setiawan dan H. Mulyadi.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Anna Mariam Fadhilah, menyebutkan berdasarkan hasil rapat pembangunan dan program di tahun akhir kepemimpinan Wali Kota Bogor Bima Arya, belum ada pemerataan pembangunan di wilayah.

Sebab, proyek strategis masih terpusat di sekitaran pusat kota saja. Hal ini terlihat dengan kondisi di wilayah, dimana pada 2023 ini, pembangunan kantor kelurahan banyak yang belum terealisasi.

“Jadi tadi camat mengeluhkan bahwa anggaran sarpras kecil, BOP kecil dan pembangunan yang harusnya disegerakan ini tidak dikerjakan. Contohnya adalah pembangunan dan revitalisasi kantor kelurahan. Bahkan ada beberapa kantor kelurahan yang dilaporkan sudah mengalami rusak berat,” jelas Anna.

Lebih lanjut, politisi PKS ini pun meminta kepada Pemerintah Kota Bogor dalam hal ini Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor untuk segera membuat susunan anggaran untuk melaksanakan pembangunan kantor kelurahan di masa APBD Perubahan 2023 mendatang.

“Menurut kami kantor kelurahan itu menjadi penting karena kantor kelurahan adalah representatif pemerintah kota bogor yang berada di wilayah. Kalau kantor kelurahan tidak bisa digunakan karena rusak, bagaimana pelayanan bisa dijalankan. Sedangkan pembangunan yang sifatnya tidak esensial seperti taman, pedestrian bisa diberikan anggaran,” tegasnya.

Tak hanya itu, perjuangan Komisi I DPRD Kota Bogor untuk meningkatkan anggaran sarpras kelurahan nyatanya belum juga direalisasikan oleh Pemkot Bogor. Anna menyebutkan berdasarkan laporan para camat, anggaran sarpras kelurahan masih berada di angka Rp75 juta.

Padahal, dalam pembahasan APBD sebelumnya, Pemkot Bogor sudah berjanji untuk menyiapkan anggaran Rp150 juta untuk masing-masing kelurahan.

“Tadi kita lihat ternyata perjuangan kami menyuarakan aspirasi untuk meningkatkan anggaran kelurahan belum terealisasi kami sangat sedih. Saya rasa ini tergantung prioritas dan political will dari pemimpin daerah, nah kami sebagai DPRD tentu akan terus menyuarakan kebutuhan warga ini,” jelas Anna.

“Sekaligus kami akan memperjuangkan untuk menaikkan anggaran BOP RT, RW dan LPM yang sudah lima tahun tidak mengalami kenaikan,” sambungnya.

Berdasarkan hasil rapat ini, nantinya Komisi I DPRD Kota Bogor akan membuat rekomendasi dan menyampaikannya ke forum Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor agar bisa ditindaklanjuti dengan TAPD.* Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Bogor

Setelah disidak Komisi IV DPRD Kota Bogor mengenai kondisi SMPN 20 yang memprihatinkan, Dinas Pendidikan (Disdik) pun mengunjungi sekolah tersebut pada Rabu (15/2).

Seperti diketahui, berdasarkan hasil sidak Komisi IV didapati bahwa kondisi bangunan saat membahayakan guru dan siswa saat kegiatan belajar mengajar (KBM) dilaksanakan.

Di antaranya, perpustakaan di lantai dua, lantainya goyang saat diinjak. Sehingga membahayakan keselamatan siswa yang belajar pada ruang Lab IPA.

Kepala Disdik Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto mengaku berterima kasih bagi pihak yang begitu peduli dan konsen akan dunia pendidikan. Ia pun memastikan percepatan dalam pembangunan dan perbaikan di SMPN 20 bakal dilaksanakan dengan sesegera mungkin.

“Kami akan upayakan percepatan pembangunan dan perbaikan,” ujarnya kepada wartawan.

Sujatmiko menjelaskan bahwa pihaknya sudah menganggarkan untuk perbaikan SMPN 20 pada tahun ini. “Ya, tetapi kalau dari nilai anggaran kurang. Anggaran yang ada tidak akan mungkin cukup, yang terjadi permasalahan ini struktur bangunann yang ada di lab dan di perpustakaan,” jelasnya.

Menurut dia, permasalahan di Lab IPA perlu penanganan khusus karena berdasarkan hasil kajian, ternyata kualitas dari campuran mutu beton dibawah standar.

“Kemudian untuk kerusakan turap karena adanya pergeseran tanah sehingga berdampak pada pergeseran bangunan, ketika konstruksi terhadap dinding ini rapuh, karena tanahnya labil,” ungkapnya.

Sujatmiko meminta konsultan perencanaan segera mendesain bagian mana saja yang perlu direvitalisasi. Sebagai langkah awal, sambung dia, pihaknya akan membangun turap untuk mencegah longsor.

“Kami juga akan memperbaiki konstruksi pondasi untuk tembok yang terjadi penurunan, kita bongkar dari bawah kemudian akan kita perkuat, baru dibangun tembok baru,” jelasnya.

Saat ditanya mengenai target memulai pengerjaan, Sujatmiko menegaskan bahwa hal itu akan dilaksanakan pada Juni 2023, setelah proses lelang selesai.

“Mudah-mudahan Mei kita bisa mulai untuk kontrak dengan pihak ketiga pemenang lelang,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri menegaskan bahwa kondisi ruangan Lab IPA sudah tidak bisa digunakan, karena lantai diatasnya sudah goyang dan membahayakan.

“Ini perlu segera diintervensi,” ucap pria yang akrab disapa Gus M inj

Gus M juga mendapati kondisi turap mengkhawatirkan karena sudah terdapat retakan sehingga mengancam bangunan sekolah karena rawan longsor.

“Ini adalah PR Kadisdik yang baru. Jangan sampai kondisi ini dibiarkan dan menjadi bencana bagi para siswa yang ada di sekolah,” tegas lelaki yang gemar memelihara musang ini.

Berdasarkan laporan dari Kepala Sekolah, Komisi IV mencatat minimnya ruang kelas di SMPN 20 Kota Bogor ini. Hal ini pun tergambarkan dengan dialihfungsikannya mushola dan no menjadi ruang belajar.

Sehingga Gus M meminta agar Disdik Kota Bogor mulai memetakan masalah dan kebutuhan sekolah yang ada di Kota Bogor. Sebab, sarana prasarana sekololah perlu menjadi prioritas.

“Pendataan masalah sarpras perlu dijalankan. Jangan sampai menunggu ada kejadian bencana baru kelimpungan. Kadisdik baru harus bisa menyelesaikan ini, kalau tidak dilaksanakan kami akan mengambil langkah tegas,” katanya.

Terpisah, Kepala Sekolah SMPN 20 Kota Bogor, Dwi Nurharyani menyampaikan terimakasihnya kepada Komisi IV yang telah memberikan perhatian ke SMPN 20 Kota Bogor

Ia pun berharap aduan dan masukan dari pihak sekolah bisa ditindaklanjuti dan disampaikan ke Disdik Kota Bogor.

“Semoga dari kunjungan ini aspirasi kami bisa ditindaklanjuti dan kami mengucapkan terimakasih kepada Komisi IV DPRD Kota Bogor yang telah memberikan perhatiannya kepada sekolah kami,” tutupnya.* Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Bogor

Badan Pendapatan (Bapenda) Kota Bogor melaksanakan Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB -P2) yang berlangsung di Alun-Alun Kota Bogor sejak Senin (14/2) hingga Selasa (15/2).

Hasilnya hingga Senin (14/2) siang, Bapenda sudah meraup Rp 2,7 miliar dari PBB -P2.

Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian pada Badan Pendapatan (Bapenda) Kota Bogor, Anang Yusuf mengatakan bahwa target dari pekan panutan PBB -P2 2023 sebesar Rp2 miliar.

“Pada Senin (14/2) jam 11 siang kita sudah mencapai 2,7 miliar target PBB di pekan panutan. Target sendiri adalah Rp2 miliar artinya sudah melebihi target,” katanya.

Anang menjelaskan bahwa Bapenda optimistis akan meraup Rp5 miliar dalam giat tersebut, mengingat besarnya animo masyarakat.

“Sekarang ini kita sedang melaksanakan moment pemberian stimulius berupa pemberian diskon sebesar 15 persen untuk bulan februari-maret 2023. Kemudian 13 Maret sampai dengan April 2023 10 persen, 5 persen diskon untuk 13 april sampai 12 mei 2023,” ucap Anang.

Anang menambahkan, pelaksanaan pekan panutan untuk memberikan contoh ke masyarakat bahwa ASB membayar pajak dan itu nanti akan ditindaklanjuti ke kelurahan yang akan membayar pajak secara manual.

“Sebenarnya pembayaran sudah di buka di beberapa channel pembayaran Ada di shoppee tokopedia dan lain-lain. Kemudian juga ada di buka lapak Bank BJB. Untuk manual ya kita melaksanakan mobil keliling di setiap Senin hingga Kamis di tiap kelurahan,” paparnya.* Fredy Kristianto