Cibinong | Jurnal Bogor
Subkor Kewilayahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor Fetty Yuniawati mengakui masih minimnya desa yang ada di Kabupaten Bogor yang meraih prestasi dan berinovasi untuk menggali potensi yang ada di wilayahnya.
Menurutnya, jika dipersentasekan baru 10 persen desa yang mampu berinovasi dan berprestasi di Kabupaten Bogor. Hal itu pun yang menjadi pekerjaan rumah DPMD untuk mendorong para kepala desa agar terus menggali potensi-potensi yang ada di wilayahnya.
“Kemarin saya diundang oleh Kepala Desa Gunung Putri karena adanya kunjungan dari Kepulauan Belitung Timur, dan ini sudah yang kesekian kalinya saya mendapatkan undangan dari desa tersebut,” ungkap Fetty kepada Jurnal Bogor, Kamis (08/03/23).
Melihat perkembangan Desa Gunung Putri, sambung dia, sangat wajar sekali desa tersebut mendapatkan predikat terbaik dari Kabupaten Bogor. Apalagi Desa Gunung Putri sudah meraih prestasi bukan hanya di kabupaten bahkan sampai tingkat nasional.
“Berkat inovai-inovasi yang dilakukannya kini desa tersebut selalu menjadi sasaran percontohan dari kabupaten lain. Sebagai aparat pemerintah yang menaungi soal desa, saya sangat bangga dan berterimakasih kepada Kepala Desa Gunung Putri yang sudah mengharumkan nama Kabupaten Bogor,” ujar Fetty.
Dia berharap untuk desa lain yang ada di Kabupaten Bogor agar bangun dari tidurnya, karena tidak kita pungkiri ada kepala desa yang hanya mengandalkan anggaran yang masuk ke desa, sehingga tidak bisa membangkitkan semangat masyarakat. Padahal, sejatinya warga itu jika digerakkan oleh pemimpinnya pasti bersedia untuk ikut berpartisipasi apalagi ini untuk kebaikan desanya sendiri.
“Sikap seperti itulah yang belum sepenuhnya dimiliki oleh kepala desa, itu terbukti dengan banyaknya BUMDes yang sudah terdaftar di DMPD. Bahkan bisa dibilang semua desa mengklaim punya BUMDes. Tapi jika kita survei ke lapangan BUMDes itu hanya namanya saja,” bebernya.
Inilah yang harusnya jadi pekerjaan rumah kepala desa, lanjut Fetty, banyak sekali jenis usaha yang bisa digerakkan, apalagi usaha BUMDes itu sangat luas sekali, tidak harus di desanya sendiri. Jika tidak ada inovasi yang menarik didesa tersebut, kades bisa mengalihkan usaha BUMDes itu ditempat lain dan itu sah dan diperbolehkan.
“Jadi kuncinya adalah kemauan, jika kepala desa tersebut mau desanya berkembang dan berkeadaban serta maju dan mandiri, anggaran tidak akan menjadi alasan untuk sebuah desa meraih prestasi, contohnya Desa Gunung Putri ini mampu berinovasi ditengah keterbatasan anggaran,” pungkasnya.
** Nay Nur’ain
