28.7 C
Bogor
Monday, June 30, 2025

Buy now

spot_img
Home Blog Page 279

Partai Ummat Desak Promotor Batalkan Konser Coldplay di Jakarta Karena Pro LGBT

Jakarta | Jurnal Bogor
Partai Ummat menolak lawatan grup musik Coldplay dan mendesak promotor Third Eye Management dan PK Entertainment membatalkan konser di Jakarta karena grup musik ini mendukung LGBT yang dilarang oleh agama Islam.

“Masih ada waktu bagi promotor untuk membatalkan konser ini karena sangat merusak generasi muda kita. Khususnya untuk agama Islam, larangan terhadap seks sesama jenis jelas larangannya dalam al-Qur’an,“ kata Ketua Bidang Pendidikan DPP Partai Ummat Dr. Aspizain Caniago, S.Pd, M.Si menjelaskan, Rabu (8/11/2023).

Aspizain melanjutkan, larangan terhadap perilaku LGBT tidak istimewa dimiliki oleh agama Islam melainkan juga oleh semua agama yang tumbuh di Indonesia. Karenanya, tambahnya, ini bukan persoalan Partai Ummat semata, tapi ini persoalan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh agama.

“Kita sebagai pendidik sudah maksimal mengajarkan kepada anak didik kita agar berperilaku sesuai ajaran agama, terutama gaya hidup yang anti LGBT, ini malah orang luar membawa pengaruh buruk ke anak-anak kita,” kata Aspizain yang juga berprofesi sebagai seorang dosen.

Aspizain mengatakan kecenderungan seks personil Coldplay dan dukungan mereka ke gerakan LGBT sangat bisa mempengaruhi penggemar mereka di Indonesia yang rata-rata masih muda usia, karenanya usaha kampanye LGBT melalui musik sangat berbahaya sehingga harus dihentikan.

“Musik sangat halus mempengaruhi jiwa manusia dan tanpa sadar mereka terbawa arus dan perilaku idola mereka. Sebagai pendidik, kita paham bagaimana proses internalisasi nilai melalui seni. Seni musik sangat efektif bisa mengubah psikologi manusia,” kata Aspizain.

Aspizain mendesak kepolisian dan lembaga terkait yang berwenang untuk mencabut izin konser Coldplay yang akan digelar pada 15 November mendatang karena potensial membawa protes dari masyarakat yang merasa agama mereka dinista.

“Soal pengembalian uang tiket, itu tidak seberapa dibanding dampak yg ditimbulkannya. Yang paling penting kita harus menyelamatkan generasi muda kita yang kelak akan menjadi penerus,” pungkas Aspizain.

(yev/rls)

Penyelenggaraan PKN II BBPMKP Kementan Raih Akreditasi “Baik” dari LAN RI

Kepala BBPMKP, Yusral Tahir (kanan) menerima penghargaan.

Bogor | Jurnal Bogor
Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) Kementerian Pertanian berhasil meraih Akreditasi “Baik” dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.

Penyerahan sertifikat akreditasi dilakukan oleh Kepala LAN RI, Adi Suryanto kepada Kepala BBPMKP, Yusral Tahir secara resmi pada kegiatan Forum Sosialisasi dan Penyerahan Sertifikat Akreditasi Lembaga Pelatihan, Selasa (07/11) di Kantor Pusat LAN RI, Jakarta.

Akreditasi PKN tingkat II BBPMKP ini merupakan kali pertama dilakukan oleh BBPMKP. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, Dedi Nursyamsi menyatakan dukungan penuh pada peningkatan kualitas pendidikan karena menurutnya peningkatan kualitas SDM berbanding lurus dengan kualitas lembaga pendidikan/pelatihan/penyuluhan.

“Salah satunya adalah akreditasi penyelenggaraan pelatihan di Lembaga Pelatihan Kementerian Pertanian. Dukungan penuh anggaran dan upaya akselerasi proses penyiapan dokumen yang dipersyaratkan dikerahkan,” ujar Dedi.

Akreditasi pelatihan merupakan penilaian kelayakan terhadap Lembaga dan Program Pelatihan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh pihak atau lembaga yang berwenang, dalam hal ini Lembaga Admnisitrasi Negara (LAN) RI.

Kepala BBPMKP, Yusral Tahir mengatakan akreditasi merupakan langkah untuk menjamin dan memberikan keyakinan pada publik, ia pun mendukung penuh komitmen peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan yang diselenggarakan lembaganya.

“Ini adalah pertama kali PKN tingkat II kami diakreditasi. Semoga dengan adanya ini (akreditasi), kami dapat terus melakukan perbaikan dalam penyelenggaran pelatihan”, tutur Yusral.

Dalam proses mendapatkan akreditasi dari LAN RI, BBPMKP Kementan sebelumnya telah melawati beberapa tahapan pelaksanaan akreditasi, diantaranya pengajuan akreditasi/surveilance, pemeriksaan berkas awal, desk asessment dan visitasi on site, serta pengumuman dan penyerahan sertifikat akreditasi.

(Nita/BBPMKP)

BBPMKP Kementan – Basarnas Kerjasama Latih ASN Cakap Analisis Kebutuhan Pelatihan

Bogor | Jurnal Bogor
Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) bekerjasama dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) melatih para Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup basarnas agar cakap menganalisis kebutuhan pelatihan guna mengurangi kesenjangan kinerja atau kompetensi dalam organisasi. Pelatihan dibuka pada Senin (06/11) di BBPMKP.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, Dedi Nursyamsi mengatakan peningkatan kompetensi SDM adalah hal yang sangat penting, dan salah satu fokus BPPSDMP saat ini adalah mewujudkan SDM yang andal dan berdaya saing, salah satunya melalui pelatihan.

Hal tersebut diwujudkan oleh BBPMKP sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPSDMP sebagai garda terdepan pelaksana pelatihan bagi para ASN.

Pelatihan Analisis Kebutuhan Pelatihan (AKP) berlangsung selama lima hari di BBPMKP bertujuan mengukur atau menemukan kesenjangan kinerja atau kompetensi saat ini dengan kinerja atau kompetensi yang diharapkan organisasi. Adanya kesenjangan kinerja atau kompetensi tentunya akan menciptakan masalah. Permasalahan tersebut diharapkan dapat dihilangkan atau diminimalisir dengan adanya pelatihan AKP. Kompetensi yang diharapkan tersebut meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

Peran AKP sangat penting agar perencanaan pelatihan dan pengembangan kompetensi berjalan efektif. Namun tidak semua organisasi atau instansi memahami dan menjalankan AKP karena minimnya informasi yang dimiliki oleh SDM pengelola pelatihan.

Kepala BBPMKP, Yusral Tahir mengatakan melalui program pelatihan AKP pihaknya berupaya membantu meningkatkan kapasitas SDM lingkup Basarnas sebagai upaya peningkatan mutu pelatihan. Ia pun menjelaskan pelatihan merupakan proses memperoleh kompetensi untuk melakukan suatu pekerjaan secara efektif.

“Pelatihan perlu direncanakan dengan matang segala sesuatunya agar dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.” Jelas Yusral.

Pelatihan AKP diikuti oleh 25 orang peserta yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Basarnas. Digelar mulai tanggal 5 hingga 9 November 2023 mendatang di BBPMKP.

(Restu/Nita/BBPMKP)

Launching HPN 2024, Jalan Santai Tokoh-tokoh Pers Nasional Di Bundaran HI

Kebon Sirih | Jurnal Bogor
Kegiatan jalan santai dan pembentangan spanduk di Bundaran Hotel Indonesia (HI) akan menjadi rangkaian acara menarik “launching” Hari Pers Nasional (HPN) yang dijadwalkan berlangsung hari Minggu (12/11) mendatang.

Acara launching, perkenalan HPN 2024 kepada publik yang akan diselenggarakan 90 hari jelang acara puncak HPN, tanggal 9 Februari 2024 mendatang antara lain akan dimeriahkan oleh Ketua PWI Pusat 2024, Hendry Ch Bangun dan Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu. Acara akan berlangsung mulai pukul 06.00 hingga pukul 10.00.

Raja Pane, Wasekjen PWI Pusat periode 2023-2028 mengatakan, HPN 2024 akan dilaksanakan di DKI Jakarta dengan tema “Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Keutuhan Bangsa”.

Raja mengharapkan, acara launching HPN 2024 akan dihadiri tokoh-tokoh pers nasional, para wartawan dan keluarganya sehingga acara tersebut dapat berlangsung meriah dan sekaligus menunjukkan spirit yang dibawa kepengurusan PWI periode 2023-2028. Kegiatan launching HPN saat Car Free Day (CFD), tambahnya, tiada lain dimaksudkan agar kegiatan dan acara-acara HPN 2024 dapat diketahui secara luas sehingga HPN mendapatkan dukungan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

HPN 2024 adalah HPN pertama kepengurusan PWI Pusat di bawah kepemimpinan Hendry Ch Bangun. Gagasan besar yang dibawa HPN 2024 mulai dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan PWI, termasuk saat Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun diterima Presiden Jokowi di Kompleks Kepresidenan, Selasa (7/11) lalu.

Kepala Negara mengapresiasi program PWI Pusat periode 2023- 2028 yang fokus kepada masalah pendidikan; peningkatan kompetensi wartawan dan wawasan kebangsaan wartawan.

HPN 2024 yang akan diselenggarakan lima hari jelang pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) tanggal 14 Februari 2024 diharapkan pula menjadi kado istimewa ulang tahun PWI—- tidak saja untuk masyarakat pers tapi juga bangsa Indonesia.

Salah satu acara unggulan yang diadakan HPN 2024 adalah acara Dialog Kebangsaan bersama tiga pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres).

(yev/rls)

Lebih 1 Bulan Proyek Pasar Gunung Putri tak Dikerjakan CV Bella Persada, Alat Berat Cuma Jadi Pajangan

Gunung Putri | Jurnal Bogor
Pembangunan Pasar Gunung Putri yang berada di Perumahan Griya Bukit Jaya, Desa Tlajung Udik, Gunung Putri, Kabupaten Bogor yang seharusnya sudah mulai dikerjakan oleh CV Bela Persada justeru hanya tampak alat berat yang mangkrak.

Anggaran Rp7,3 miliar yang sudah dilelang, seolah tidak bermanfaat. Hal itu terlihat dengan tidak adanya kegiatan di lokasi pembanguna Pasar Gunung Putri. Bahkan sampai saat ini pun, sebagian besar warga GBJ masih belum setuju dengan pembangunan pasar di lokasi tersebut.

“ Sampai saat ini, warga belum menyetujui akan dibangun pasar di lokasi tersebut, karena kami menilai tidak ada dampak baiknya untuk kami sebagai warga perumahan. Justeru kami menganggap akan memperkumuh wilayah tempat tinggal kami,” ungkat AZ salah satu warga GBJ.

AZ berharap pembangunan pasar tersebut tidak diteruskan, karena terlalu banyak fakor yang merugikan warga dan hanya akan menguntungkan segelintir orang. “ Yang kami khawatirkan bukan cuma sampah dan banjir, tapi juga keamanan. Nanti yang ada lokasi tempat tinggal kami malah jadi kumuh,  tidak ada yang menjamin pasar yang akan dibangun itu akan menjadi pasar bersih,” tandasnya.

Sementara, Herry HK, pemerhati lingkungan dan infrastruktur mengatakan, Pemkab Bogor kurang peka saat memasukan lelang lokasi yang ingin dibangun pasar. Minimnya sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi salah satu penyebab pekerjaan tersebut tidak bisa dikerjakan.

“ Waktunya memang belum habis, tapi apakah memang bisa keburu jika baru dikerjakan dalam waktu yang kurang dari 2 bulan ini,” kata Herry kepada Jurnal Bogor, Selasa (7/11/23).

Bukan hanya itu saja, Herry juga prihatin dengan pemborong yang sudah mendapatkan tender tapi ternyata ada kendala di lapangan. Sudah pasti dirinya merugi karena sudah bukan rahasia umum dimanapun adanya cawe-cawe dalam mendapatkan sebuah proyek pekerjaan.

“ Saya yakin, kajian pun sepertinya tidak dilakukan. Jika ada kajian, akan ada tim lapangan yang turun dan mempertanyakan kepada masyarakat terkait lokasi pembangunan pasar tersebut. Jika memang ada masalah, seharusnya lelang itu tidak diteruskan, dan anggaran bisa dialokasikasikan untuk hal lain yang lebih urgent seperti jalan,” tuturnya.

(nay nur’ain)

Rekonstruksi Jalan Tunggilis – Bondol Memprihatinkan, Ada Anak Dibawah Umur yang Dipekerjakan

Cileungsi | Jurnal Bogor
Bukan hanya retak dan patah saja yang terlihat secara kasat mata. Pemasangan besi dowel untuk sambungan pada Jalan Tunggilis – Bondol pun sudah berserakan karena pemborong tidak menggunakan bekisting saat pemasangan besi dowel. Terlihat, batas untuk sambungan yang seharusnya ditahan oleh bekisting dan dipasng besi dowel, justeru hanya dibiarkan begitu saja, bahkan kondisi besi malah lepas dari betonnya.

Salah satu pekerja, Udin (bukan nama sebenarnya) mengaku tidak mengerti cara pemasangan besi untuk sambungan harus pakai bekisting. Karena memang tidak ada pemberitahuan, juga tidak ada larangan, baik dari mandor maupun dari pihak lain.

Sementara salah satu warga sekitar Wawan menyayangkan dengan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pemborong. Wawan yang juga pernah terjun ke dunia konstruksi menyebut kualitas pekerjaan betonisasi jalan Tunggilis – Bondol perlu perhatian khusus dari dinas terkait.

“ Saya terkejut ya, saat melihat cor sambungan dipasng besi dowel tanpa bekisting. Jelas itu akan membuat sambungan tidak sempurna bahkan akan berdampak patah pada beton,” kata Wawan kepada Jurnal Bogor, Selasa (7/11/23).

Bisa dilihat sendiri, sambung Wawan, banyak sekali beton yang patah dan retak sampai kedasar itu bukan tanpa sebab, dan untuk perbaikannya pun tidak bisa memakai sealant. Karena keretakan beton tersebut hampir 1 Cm.

“ Retaknya sudah sangat lebar bahkan sampai kebawah, mungkin  harus pakai sikandur untuk menutup area yang retak sampai kebawah itu. Jika hanya pakai sealant untuk aspal, gak nyampe 3 bulan saat dilintasi kendaraan beton itu akan melebar retaknya, karena tidak ada perekat antara satu sama lain,” jelasnya.

Mirisnya lagi, tambah Wawan, saat dirinya berbincang-bincangn dengan pekerja ternyata ada anak dibawah umur yang dipekerjakan, ini sudah sangat keterlaluan sekali sebetulnya. Jadi, jangankan ahli di bidangnya, dia bekerja saja mungkin harus mendapatkan arahan.

“ Saya berharap ada dinas terkait yang lebih tinggi atau perwakilan dewan untuk mengkroscek langsung lokasi pekerjaan Tunggilis – Bondol. Karena dengan kondisi sekarang, sudah pasti peran konsultan pengawas dan pengamat dari UPT Jalan dan Jembatan bisa dibilang tidak bekerja,” tukasnya.

Saat dikonfirmasi via WhatsApp terkait kondisi pekerjaan dan adanya pekerja dibawah umur, baik Atam sebagai pengamat UPT Jalan dan Jembatan Cileungsi dan Damanik sebagai pelaksana tidak memberikan tanggapan apapun.

Untuk diketahui, Rekontruksi Jalan Tunggilis – Bondol Kecamatan Cileungsi dikerjakan oleh CV Cipta Widya Dharma dan PT Angelia Oerip Mandiri sebagai Konsultan Pengawas dengan memakan anggaran sebesar Rp 1,4 miliar dengan waktu pelaksanaan 120 hari kerja.

(nay nurain)

Antisipasi Kebanjiran, SMPN 3 Gunung Putri Akan Dipindahkan Pengembang

SMPN 3 Gunung Putri

Gunung Putri | Jurnal Bogor
Rawan banjir, SMPN 3 Gunung Putri yang berada di Desa Ciangsana, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, akan dipindahkan. Hal tersebut dibenarkan Kepala Sekolah SMPN 3 Gunung Putri Rusdi. Dia mengatakan, sebagai pelaksana dia hanya melanjutkan permohonan dari pimpinan sebelumnya.

“Histori dari pimpinan sebelumnya, bahwa tahun 2018 silam itu pernah terjadi banjir selutut. Dan atas dasar itu mungkin, diajukanlah relokasi ke tempat lain yang lebih tinggi,” ungkap Rusdi kepada Jurnal Bogor melalui telepon selularnya, Selasa (7/11/23).

Selain banjir, sambung Rusdi, keluhan yang kedua ialah ada rencana pembangunan oleh pengembang untuk rumah hunian. Dengan posisi gedung sekolah yang berada di bawah, aliran air saat hujan deras itu sangat luar biasa sekali. Ditambah lagi, jika nanti sudah mulai dibangun rumah hunian, resapan air akan berkurang, dan lokasi sekolah yang berada dibawah akan terancam jika tidak sesegera mungkin untuk diruislagh.

“ Untuk ruislaghnya sendiri sudah masuk pembahasan Pansus di DPRD. Bahkan surat dari Sekda dan DPRD pun sudah keluar, dan saya sendiri sudah melihat lokasi sebanyak 3 kali,” tutur Rusdi.

Lebih lanjut Rusdi menjelaskan, saat ini dirinya sebagai pelaksana hanya tinggal menunggu perintah dari atasan. Untuk saat ini kondisi sekolah jika hujan lebat memang tidak banjir separah tahun lalu, namun jika hujan lebat air masuk kedalam ruang kelas walaupun tidak terlalu tinggi.

“ Jarak lokasi yang akan diruislagh tidak terlalu jauh, kurang lebih 500 meter dari lokasi sekolah yang saat ini. Untuk saya pribadi mau dipindahkan atau tidak itu tidak ada masalah, semua sesuai dengan kajian dan permohonan dari pengembang. Karena sudah pasti ada plus minusnya jika sekolah tidak diruislagh,” tandasnya.

“ Jika nanti dipindahkan pun kami merasa senang, karena sudah pasti akan mendapatkan bangunan baru. Mengingat, bangunan sekolah saat ini memang sudah seharusnya mendapatkan renovasi. Kalo jadi pindah kan akan baru semua gedungnya. Namun saya berpesan, agar memikirkan dan merencanakan untuk akses jalan, itu yang paling utama,” tambah Rusdi.

Sementara Kepala Bidang Aset BPKAD Eko Mujiarto membenarkan hal tersebut. Dimana ada pengembang perumahan yang mengajukan ruislagh atas lokasi lahan SMPN 3 Gunung Putri.

“ Betul ada pengembang yang mengajukan ruislagh, dan saat ini sedang dalam pembahasan dengan pansus,” kata Eko.

Eko menyebut, ruislagh yang diajukan oleh pengembang karena adanya informasi dari kepala desa jika SMPN 3 Gunung Putri sering banjir. “ Pengembang mengatakan, mereka mendapatkan aspirasi dari kades bahwa SMPN 3 Gunung Putri sering banjir. Karena itulah pengembang mengajukan ruislagh dengan lokasi yang tidak banjir,” paparnya.

Untuk lokasi eksisting SMPN 3 Gunung Putri sendiri, sambung Eko, memang rawan banjir karena lokasi berada di cekungan, letak sekolah berada dibawah jalan. Kemudaian juga dekat dengan setu dan bekas rawa sehingga jika sudah hujan lebat sekolah pasti banjir.

“ Saat ini proses ruislagh SMPN 3 Gunung Putri sedang dalam pembahasan di Pansus Ruishlagh DPRD Kabupaten Bogor. Pansus sendiri sudah survei lokasi, tinggal menunggu putusannya saja,” pungkas Eko.

(nay nur’ain)

Menuju Indonesia Emas, HA IPB Bakal Launching Buku Putih di Reuni Akbar

jurnalinspirasi.co.id – Himpunan Alumni (HA) IPB University akan menyelenggarakan reuni akbar untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) IPB ke -60 di Sentul International Convention Center (SICC) pada 25 hingga 26 November 2023.

Ketua Umum HA IPB, Walneg S Jas mengatakan bahwa sudah menjadi tradisi bila setiap 10 tahun selalu diadakan reuni akbar dengan mengumpulkan alumni-alumni top.

“Total alumni kita ada 200 ribu orang sampai sekarang. Nah untuk reuni akbar nanti diharapkan akan ada 15 sampai 20 ribu orang yang hadir di SICC,” ujar Walneg kepada wartawan, Selasa (7/11).

Menurut dia, dalam reuni akbar nanti HA IPB akan melaunching Buku Putih yang berisikan tentang kedaulatan agromaritim untuk Indonesia Emas 2045.

“Buku itu adalah sumbangsih gagasan untuk mencapai Indonesia emas dengan memperkuat agromaritim sebagai landasan utama menuju Indonesia emas. Di dalamnya ada pemikiran profesor-profesor yang dapat digunakan oleh pemerintah,” ucap Walneg.

Dimana, sambung dia, di dalamnya terdapat rangkuman untuk memajukan pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, perikanan, dan perdagangan.

“Kalau bertekad agar Indonesia maju dengan memanfaatkan bonus demografi, agromaritim adalah landasan,” kata Walneg lagi.

Selain itu, kata dia, pada reuni akbar juga akan diperlihatkan karya dan legacy dari IPB dan alumni, yang jumlahnya kurang lebih ada 100 stand pameran dari bidang pertanian maupun non pertanian. Kemudian, ditambah bazaar kuliner yang total standnya mencapai 150.

“Bazaar kuliner akan diisi oleh alumni IPB yang sukses di bidang makanan dan minuman. Selain itu ada juga kegiatan yang digawangi civitas akademika seperti seminar, demo produk, sosialisasi teknologi, dan lainnya,” tegasnya.

Lebih lanjut, kata Walneg, reuni juga akan diisi dengan aksi donor darah. “Targetnya akan ada 2 ribu kantung darah yang disumbangkan ke Bank Darah. Untuk saat ini sudah ada 1.000 orang yang mendaftar,” ucap dia.

Dalam kesempatan itu juga, sambung Walneg, HA IPB juga akan melaunching Senior Green Living, yakni sebuah kompleks perumahan yang berada di ketinggian 800 meter di atas permukaan laut.

“Lokasinya ada di Cigombong, nah perumahan itu akan ditawarkan ke alumni. Jadi itu kavling agromaritim, ada perumahan dan lahan hijaunya,” tandasnya.* Fredy Kristianto

APIP Masih Investigasi Kerugian Uang Negara di Desa Cidokom dan Banyuresmi

Cigudeg | Jurnal Bogor
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Bogor masih melakukan investigasi terhadap dua desa yakni Desa Cidokom, Gunungsindur dan Desa Banyuresmi, Cigudeg yang diduga telah merugikan uang negera.

“Desa Banyuresmi dan Cidokom saat ini masih dalam proses,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Renaldi Yushab kepada wartawan, Selasa (07/11/2023).

Renaldi menyampaikan bahwa pihak Inspektorat sedang melakukan proses penyelidikan.

“Teman di Inspektorat sedang bekerja untuk menghitung kerugian yang memang terjadi di kedua desa tersebut,” katanya.

Menurut dia, ada ketentuan, prosedur dan proses masyarakat yang pihaknya representasikan dengan BPD, nanti setiap usulan kades termasuk kinerja bisa melalui tahapan oleh BPD.

“Karena didalam regulasi pengangkatan dan pemberhentian kepala desa saat ini harus usulan BPD, tinggal mereka komunikasi dengan camat dan pemantauan agar semua bisa terpenuhi,” katanya.

Jadi kata dia, terkait polemik di Desa Banyuresmi soal mosi tidak percaya yang dilayangkan masyarakat itu bisa menjadi acuan pemberhentian kepala desa.

“Tata cara penggantian kades bisa meninggal dunia, mengundurkan diri atau juga semua usulan dari BPD,” katanya.

Intinya kata dia, proses investigasi yang dilakukan oleh APIP terhadap persoalan yang muncul di Desa Banyuresmi masih berlanjut.

“Pemeriksaan masih berjalan untuk Banyuresmi,” pungkasnya.

(andres)

Bupati Iwan Minta Pj Gubernur Teruskan Proyek Jalan Tambang

Bupati Bogor Iwan Setiawan saat Boling di Ciseeng.

Ciseeng | Jurnal Bogor
Bupati Bogor Iwan Setiawan meminta PJ Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin dapat meneruskan proyek jalur tambang di wilayah Bogor Utara.

Di ujung masa jabatan sebagai Bupati, Pemkab Bogor saat ini tengah berupaya membangun jalur tambang. Namun, hal tersebut kata Iwan, tidak akan lepas jika tidak didukung Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengingat semua pendataan dilakukan oleh Pemprov Jabar.

“Jalur tambang itu progres Gubernur RK (Ridwan Kamil) mudah-mudahan ditindaklanjuti oleh PJ Gubernur. Karena PR besar di Bogor ini dalam penyelesaian jalan tambang,” kata Bupati Iwan Setiawan di sela-sela kegiatan Boling di Ciseeng, Selasa (7/11/2023).

Ia mengatakan, saat ini pihaknya akan menyampaikan aspirasi masyarakat Bogor Utara kepada Pj Gubernur Jawa Barat.

“Hari ini akan ketemu bakal sampaikan lagi, jangan sampai beda pemimpin beda program, harus linear, jalan tambang positif bukan negatif,” ujarnya.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan, terkait progres perencanaan pembangunan jalur tambang masih seputar tahapan administrasi dan pembebasan lahan.

“Ini harus berkesinambungan, mungkin nanti akan kami sampaikan kembali, progresnya belum tahu domainnya ada di provinsi, kami hanya pembebasan lahan saja dengan pihak Jayabaya,” pungkasnya.

(andres)