Bogor | Jurnal Inspirasi

Lima kepala daerah penyangga Ibu Kota Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) menyepakati pengetatan pergerakan orang di wilayah masing-masing selama masa Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB). Khusunya di setiap stasiun KRL yang melintasi  tiga wilayah tersebut. Mereka pun mengusulkan kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk penghentian operasional kereta api listrik (KRL) atau Commuterline Jabodebek, setelah ditemukan tiga penumpang KRL positif Covid-19.

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengatakan berdasarkan hasil kajian bahwa mayoritas mereka yang terpapar Covid-19 punya interaksi dengan Jakarta dan 30 persennya menggunakan transportasi publik KRL. Sehingga, pihaknya mengusulkan dua opsi ke Kementerian Perhubungan terkait pengetatan KRL.

“Pertama, kita minta operasional KRL dihentikan, dan kedua kita minta diperketat penumpangnya,” kata Bima Arya dalam perbincangan dengan tvOne, Senin, 11 Mei 2020.

Menurut Bima, opsi menghentikan operasional KRL bukan kewenangan daerah, tapi kewenangan pemerintah pusat. Tapi mengatur atau mengetatkan pergerakan orang masuk atau keluar suatu daerah terkait pandemi Covid-19 ini merupakan kewenangan daerah masing-masing.

Untuk itu, forum kepala daerah Bodebek menyepakati pengetatan pergerakan penumpang KRL yang akan naik maupun turun di suatu daerah. Sesuai ketentuan PSBB, hanya 8 sektor pegawai yang dikecualikan tetap pergi untuk bekerja, antara lain sektor kesehatan, pangan, logistik, keuangan dan perbankan, energi, dan komunikasi.

“Boleh (naik KRL) asal 8 sektor yang dikecualikan. Pokoknya harus ada surat keterangan lah, dia bekerja dimana, ini untuk mencegah orang juga ke Jakarta,” ujarnya.

Meskipun saat ini jumlah penumpang KRL sudah menurun 60 persen, Bima menilai masih ada orang-orang yang tidak memiliki tujuan jelas atau tetap bekerja tapi diluar 8 sektor yang dikecualikan PSBB, yang masih menggunakan KRL.

“Sasaran kita adalah orang yang tidak jelas tujuannya untuk mengurangi kepadatan di stasiun. Kalau penumpang KRL sekarang sudah drop, tinggal 40 persen (bekerja di 8 sektor yang dikecualikan), tapi ada sekitar 5-6 persennya yang bekerja di sektor yang tidak dikecualikan (masih naik KRL),” paparnya.

Bima menambahkan kendatipun kurva soal pasien corona di Jabodetabek relatif landai tapi belum stabil sehingga belum bisa dipastikan kapal corona berakhir. “Jakarta kemarin turun sekarang naik lagi, jadi belum stabil, karena masih banyak yang melanggar PSBB terutama di tempat kerumunan, kalau diperpanjang ini bukan dilonggarkan tapi diperketat,” imbuhnya.

Asayyev |*
 

Bogor | Jurnal Inspirasi

Proyek galian tanah di depan kantor Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, menyebabkan keresahan warga sekitar lokasi. Pasalnya, adanya aktifitas truk besar pengangkut tanah yang kerap melintas telah menyebabkan ruas jalan menjadi licin karena tanah berserakan.

Kepada wartawan, Lurah Kayumanis, Hapid Supriadi, membenarkan bahwa ada aktivitas galian di lokasi yang dulunya dikelola oleh PT. Hutama Prima, kini dikelola oleh PT. Multi Pembangunan Usahajaya.

“Pihak kelurahan sudah mengetahui dan memantau adanya galian tersebut,” ungkapnya.

Selain itu, surat perijinan yang baru dikantongi oleh pihak Kelurahan, sambung Hapid hanya surat tidak keberatan dari warga. Pihak RW juga sudah melakukan penyemprotan jalanan agar tanah tanah tidak berserakan di jalan. “Kalau masih meresahkan nanti akan saya panggil lagi pihak-pihak terkaitnya,” jawabnya.

Sementara, Kasatpol-PP Kota Bogor, Agustyansyach mengaku sudah menurunkan tim ke lokasi dan meminta agar aktifitas penggalian tanah dihentikan. “Saya perintahkan agar aktifitas dihentikan, apalagi kalau tidak ada izinnya dari kegiatan itu. Nanti Senin (11/5) tim akan kembali kesana. Kalau masih ada aktifitas, kita sita barang barang disana dan tutup galiannya,” tandasnya.

n Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengaku bingung dengan keputusan pemerintah pusat tentang pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), seiring dengan adanya keputusan Kementerian Perhubungan, terkait pengoperasian kembali transportasi massal.

Wakil Walikota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan bahwa pemkot mendukung hal yang menjadi keputusan pemerintah pusat khususnya pada bidang transportasi bersama semua regulasinya. Namun, harus berlandaskan kebaikan bagi semua dalam menekan penularan Covid-19.

“Kami mendukung saja apa, selama memang itu bisa kami fahami silahkan saja,” ujar Dedie kepada wartawan, Minggu (10/5).

Namun, Dedie meminta agar pemerintah pusat mengeluarkan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis penerapan PSBB bagi pemerintah daerah. Ia mengaku pada awalnya pemkot bingung dengan keputusan pemerintah pusat, yang mengubah kebijakan PSBB demi menghidupi roda ekonomi.

“Tapi kalau memang itu niatnya untuk menggerakkan kembali roda ekonomi silahkan saja, selama memang itu bisa kami fahami,” paparnya.

Dedie juga meminta kepada pemerintah pusat, sesegera mungkin mengeluarkan pedoman petunjuk pelaksanaan PSBB. “Ya, kami meminta agar pemerintah pusat segera mengeluarkan petunjuk teknis pelaksanaan PSBB, sehingga tidak ada tumpang tindih saat pelaksanaan,” katanya.

Lebih lanjut, kata dia, pembuatan petunjuk teknis tersebut untuk mencegah kemungkinan melencengnya tujuan PSBB. “Kami juga punya target, kalau kebijakan PSBB berganti mesti disesuaikan, dan harus disampaikan ke petugas lapangan agar efektif,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Aktivis kemanusiaan geram dengan pelarungan jenazah anak buah kapal (ABK) Indonesia di kapal berbendera China. Pemerintah Indonesia menyebutkan sudah atas persetujuan keluarga, namun belakangan diketahui pihak keluarga tidak pernah mengizinkannya. Sebelumnya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pernyataan pers (7/5) mengatakan. “Dari informasi yang diperoleh KBRI, pihak kapal telah memberitahu pihak keluarga dan mendapat surat persetujuan pelarungan di laut dari keluarga tertanggal 30 Maret 2020, pihak keluarga juga sepakat menerima kompensasi kematian dari kapal Tian Yu 8,” kata Retno dalam konferensi video.

Masalahnya, belakangan pihak keluarga menyatakan bahwa pelarungan itu tanpa ijin pihak keluarga. Keluarga Ari, warga Desa Serdang Batang, Ogan Kemering Ilir, Sumsel hanya tahu kalau jika Ari bekerja di kapal. Orang tua Ari bahkan menegaskan, pelarungan Ari di Samudera Pasific tidak mereka ketahui.

Wartawan senior yang juga aktivis Iwan Piliang mengecam keras pernyataan Menlu Retno itu. “Dimana dignity kita sebagai bangsa dan negara Bapak @jokowi? Dan Ibu @Menlu_RI pun terindikasi berbohong ke publik seakan mengatakan pengelola kapal sudah ijin melarung jasad ke laut, nyatanya dibantah keluarga. Kapan setetes harap kita memuliakan ketulusan keinsanan?,” tulis Iwan di akun Twitter @iwanpiliang7.

Iwan mengakui bahwa dirinya sebenarnya “puasa” mengkritik. Hanya saja, karena Retno Marsudi terindikasi tajam berbohong, harus mengecam hal itu. “Saya puasa kritik sejatinya Pak, beralih berinfaq pujian karena mereka fakir pujian. Tapi @Menlu_RI Bu Retno ini terindikasi tajam berbohong. Ini kan soal dignity, kenapa sadis sekali sih Bu berbohongnya? Kalian digaji siapa sih sejatinya? Ngeri kali peradaban kita Pak @asboediono_id,” tulis @iwanpiliang7 membalas cuitan Romo Boed di akun @asboediono_id.

@iwanpiliang7 menambahkan: “Kalau sampai ranah dignity ini pun diduga boong, parah kali peradaban ingin dibangun @Menlu_RI ini. Apa sih yang dicari dalam hidup, apalagi digaji negara? Pakai uang rakyat!”.

Lalu siapa yang dihubungi pihak Kemenhub, sehingga bisa keluar pernyataan Menlu Retno yang bertolak belakang dengan pernyataan pihak keluarga ABK kapal China?. Aktivis perempuan Erna Sitompul mempertanyakan sumber informasi Menlu Retno. “Merasa Dibohongi, Keluarga 2 ABK WNI yg Dilarung ke Laut Tuntut Pihak Penyalur. Pihak keluarga hanya mndapatkan informasi dari PT KBS bahwa ABK tersebut meninggal karena sakit, dan proses pemakaman jenazah dilakukan scara syariat Islam. Keluarga siapa yang dihubungi Menlu?” tanya Erna di akun @erna_st.

Sementara Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani mengatakan, pihaknya telah menerima 389 pengaduan mengenai berbagai macam permasalahan yang dialami anak buah kapal Indonesia. Data tersebut didapatkan dari akumulasi pelaporan sejak tahun 2018 hingga 6 Mei 2020. “Pengaduan terkait ABK selama tahun 2018 hingga 6 Mei 2020 sebanyak 389 pengaduan,” kata Benny dalam keterangan tertulisnya.

Ia melanjutkan, ada lima jenis pengaduan oleh ABK. Terbanyak yang diadukan adalah gaji tidak dibayar 164 kasus dan meninggal dunia di negara tujuan 47 kasus. Kemudian disusul kecelakaan 46 kasus, ingin dipulangkan 23 kasus, dan penahanan paspor atau dokumen lainnya oleh P3MI atau manning agency 18 kasus.

Sedangkan pengaduan terbanyak dibuat para ABK Indonesia dengan penempatan Taiwan 20 kasus, Korea Selatan 42 kasus, Peru 30 kasus, Tiongkok 23 kasus, dan Afrika Selatan 16 kasus.

“Dari total 389 kasus yang masuk ke BP2MI, sebanyak 213 kasus telah selesai ditangani 54,8 persen dan 176 kasus masih dalam proses penyelesaian,” ujarnya.

Menurut Benny, kendala yang dihadapi untuk kasus ABK ialah belum adanya aturan turunan yang mengatur perlindungan secara khusus bagi PMI ABK. Di samping itu, kata dia, data ABK sering tidak terdaftar di BP2MI khususnya ABK yang memiliki risiko permasalahan cukup tinggi.

Benny menjelaskan, yang harus dilakukan saat ini adalah menegasan kewenangan, tugas dan fungsi antar institusi yang menangani tata kelola penempatan dan pelindungan ABK perikanan.

Serta membangun database terpadu terintegrasi antar institusi terkait seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BP2MI dan Kementerian Luar Negeri. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi kasus eksploitasi terhadap ABK Indoneia seperti yang terjadi di kapal ikan China beberapa waktu lalu.

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) membentuk tim investigasi untuk menyelidiki proses penempatan anak buah kapal yang diduga mengalami eksploitasi saat bekerja di kapal ikan berbendera China Long Xing 629, beberapa waktu lalu. “BP2MI telah membentuk tim investigasi untuk menyelidiki proses penempatan ABK yang bekerja di kapal berbendera Tiongkok tersebut,” kata Benny.

Selain itu, lanjut dia, BP2MI juga menyurati aparat Kepolisian untuk mendukung proses penyelidikan kasus-kasus pengaduan ABK lain yang telah diterima BP2MI. Terkait perlindungan ABK ke depannya, Benny mendorong pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penempatan dan Pelindungan ABK Pelaut Niaga dan Perikanan.

Menurut dia, ini diperlukan sebagai instrumen hukum turunan Undang-Undang 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Benny juga menegaskan, lembaganya siap menerima mandat untuk mengelola penempatan PMI secara keseluruhan termasuk ABK. “Yang terpenting adalah BP2MI mengharapkan untuk segera diakhiri ego sektoral dalam penanganan ABK dalam proses penempatan maupun pelindungannya,” ujarnya.

Asep Saepudin Sayyev |*

Bogor | Jurnal Inspirasi

Kasus positif Covid-19 di Kota Bogor sejak tiga hari ke belakang tidak terjadi penambahan. Hal itu terlihat dari data yang dirilis oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) pada Minggu (10/5). Kepala Dinkes Kota Bogor, dr. Sri Nowo Retno mengatakan bahwa pada Minggu (10/5) jumlah orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 tidak bertambah, yakni 93 orang. Sedangkan untuk pasien sembuh bertambah seorang, sehingga berjumlah 19, sementara yang diawasi berkurang satu orang. “Jadi total yang masih diawasi ada 60. Untuk pasien meninggal tetap 14,” ujarnya.

Sementara, kata Retno, sejauh ini terdapat 243 Pasien Dalam Pemantauan (PDP), 108 dalam pengawasan. Sedangkan 89 dinyatakan sembuh, sedangkan 46 pasien meninggal dunia. “Untuk yang meninggal belum dapat dipastikan positif Covid-19,” ungkapnya.

Kemudian, kata Sri, untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) ada sebanyak 1.208, 1.100 di antaranya dinyatakan sembuh dan 108 orang masih dalam pemantauan. “Untuk Orang Tanpa Gejala (OTG) berjumlah 214.  Sebanyak 169 dinyatakan selesai dan 45 orang dalam pemantauan,” tuturnya.

Sri menyatakan bahwa pada Minggu (10/5) terdapat penambahan kasus OTG sebanyak tiga orang dan jumlah orang yang sembuh bertambah 39. “Yang dinyatakan sembuh juga nambah 36 orang,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Cibinong | Jurnal Inspirasi  

DITENGAH situasi Pandemi Covid 19  dan adanya program kerja secara bergiliran untuk  tenaga kebersihan di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor , namun hal tersebut tidak mengurangi program perawatan dan pemeliharaan  rumput di Stadion kebanggaan rakyat Kabupaten Bogor yang pernah jadi tempat final cabor sepakbola  event  Asian Games 2018 lalu.

Saat ini kondisi rumput di Lapangan Pakansari sangat bagus, terawat, rapih , hijau dan enak dipandang. Hamparan hijau lapangan Pakansari tersebut tentunya akan sangat menggoda dan menimbulkan rasa kangen para seniman lapangan hijau di tanah air untuk kembali merumput di Stadion berkapasitas 31 ribu penonton itu.

“Program perawatan rumput , lapangan di Stadion Pakansari tetap berjalan dengan normal. Setiap hari ada aktifitas kerja merawat rumput di lapangan Stadion Pakansari, “ ujar Sekretaris  UPT Paspor Dispora, H. Heri Sobirin.

Heri menambahkan, saat ini kondisi rumput di Stadion Pakansari sudah sangat bagus dan sangat siap untuk menggelar satu pertandingan sepakbola. 

“Karena saat ini masih Pandemi Covid 19, maka Stadion Pakansari masih belum bisa digunakan untuk kegiatan apapun yang menggundang kerumunan orang banyak,” beber Heri Sobirin.

Selain itu, kata Heri, UPT Paspor juga tetap melakukan pemantauan dan monitor kepada pekerjaan perawatan  di beberapa sarana olahraga  lainnya yang milik Pemkab Bogor seperti GOR Laga Tangkas, GOR Laga Satria,  Stadion Mini Persikabo ataupun di beberapa GOM dan Stadion mini lainnya.                 

“Mudah – mudahan   Pandemi Covid 19 segera berakhir dan semua bisa beraktifitas seperti semula. Jujur kami juga sangat kangen dan rindu dengan pertandingan sepakbola Liga 1 di Stadion Pakansari,” tuntas Heri Sobirin.  

** Asep Syahmid

>> Dampak  Penundaan PON XX Tahun 2020

Cibinong | Jurnal  Inspirasi  

Ketua Harian Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Jawa Barat, Walter Rumsory menegaskan, jika dengan ditundanya pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua 2020 ke tahun 2021, tentunya akan berdampak terhadap persiapan petinju yang akan memperkuat Kontingen ‘Tanah Pasundan’ di pentas olahraga empat tahunan di Indonesia ini.

“Kalau dari segi kesiapan, sudah pasti persiapan atlet akan jauh lebih siap, dan lebih matang dengan dimundurkannya perhelatan PON 2020 ke tahun 2021. Karena, para atlet bisa lebih panjang melakoni program latihannya,” ujar Walter Rumsory,

Ia menjelaskan, bahwa dengan berubahnya jadwal PON 2020 ke tahun 2021 bakal berpengaruh kepada persiapan. Tapi, dari segi anggaran tentunya juga sangat berpengaruh, karena anggarannya pasti bertambah untuk biaya makan-minum, penginapan atlet, biaya Training Camp (TC), maupun uang saku atlet selama PON belum digelar.

“Anggaran sudah pasti berpengaruh, sebab biaya oprasional cukup besar untuk atlet. Apalagi dengan target yang sudaj dicanangkan, tentu sangat berpengaruh,” tegasnya.

Untuk saat ini, sambung Walter, sebagain atlet tinju PON Jawa Barat, masih tetap fokus berlatih di kawasan Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Hal itu dilakukan, karena Pertina Jawa Barat ingin para petinju ini wajib untuk terus berlatih, untuk menjaga kondisi fisik, maupun kecepatan pukulan terpantau dengan baik oleh palatih. Maka dari itu program latihan masih berjalan seperti biasa, meski dalam masa tanggap darurat penyebaran wabah virus Covid-19.

“Evaluasi tetap kita lakukan dari sekarang. Karena kita juga harus memikirkan kesehatan para atlet selama pandemi Covid-19 ini belum berakhir. Jadi, kami tidak hanya memperhatikan kesiapan petinju saja, tapi kesehatan atlet juga harus jadi tanggung jawa kita,” pungkasnya.  

** Asep Syahmid

Bogor | Jurnal  Inspirasi  

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia membuat seluruh aktivitas terhenti. Termasuk kegiatan keolahragaan yang terpaksa mengalami penundaan.

Hal ini membuat para atlet harus melakukan latihan mandiri yang berlangsung di rumah masing-masing. Mereka mengikuti jadwal latihan yang telah diberikan oleh tim pelatih. Selama menjalani aturan pemerintah untuk diam di rumah.

Tak ketinggalan KONI KIota Bogor. Sebagai induk olahraga pembinaan dan prestasi di Kota Hujan, para atlet selalu diawasi dan dimintai perkembangan hasil latihan mereka. Terutama bagi para atlet yang masuk ke dalam pemusatan latihan daerah (pelatda) Jawa Barat maupun pemusatan latihan nasional (pelatnas).

“Kami selalu memonitor perkembangan dari latihan para atlet. Meski hanya bisa mengawasi dari rumah, tapi tak kesulitan karena ada media sosial,” ujar Ketua KONI Kota Bogor, Benninu Argoebie.

Benn-sapaan karibnya-menuturkan, saat ini seluruh aktivitas di gedung KONI Kota Bogor dihentikan sejak pertengahan Maret lalu. Dan diperpanjang kembali selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diterapkan.

Kendati begitu, bukan berarti tak ada rapat kepengurusan dan melakukan kordinasi lintas cabor. Memanfaatkan kecanggihan teknologi, hal itu bisa dilakukan dari rumah. “Jadi, seluruh aktivitas atlet maupun perkembangan cabor bisa tetap kami pantau,” tandasnya.

** Asep Syahmid