Bogor | Jurnal  Inspirasi  

PENGURUS Cabang Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (Ikasi) Kota Bogor, tengah mempersiapkan sepuluh atlet junior dan senior sebelum bertanding di Kejuaraan Anggar tahun 2020 yang akan digelar di Jakarta, pada 4 hingga 5 April mendatang.

Pelatih Dwi Wahyu mengatakan, “Sepuluh atlet yang sudah kita siapkan untuk bertanding pada kejuaraan nanti, masih fokus berlatih di Gelanggar Olahraga Anggar Pajajaran, Kota Bogor secara kontinyu, sebelum bertolak ke Jakarta,” ujar Dwi Wahyu, Senin (9/3).

Dwi menjelaskan, jika sepuluh atlet yang telah disiapkan Pengcab Ikasi Kota Bogor di antaranya Arval, Zenna, Ayu, Rahma, tutun di under-14. Sedangkan di under-17 ada Salsa, sementara di nomor open senior ada Sultan, Agam, Wahyu, Anggi, dan Rara.

 “Keikutsertaan sepuluh atlet ini, bagian dari upaya Pengcab Ikasi Kota Bogor untuk menambah jam terbang, serta pengalaman bertanding atlet junior. Terlebih kepada atlet senior,” tegasnya.

Untuk target, tambah Dwi Wahyu, tentunya yang terbaik. Karena pada kejuaraan ini, selain menambah pengalaman bertanding, dan jam terbang atlet, tentunya prestasi medali emas juga jadi target Pengcab Ikask pada event tersebut. 

Asep Syahmid

Jakarta | Jurnal Bogor

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dan Komisi Pendidikan DPR diminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memasukan lagi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) sebagai mata pelajaran di sekolah. Dengan demikian, kedua lembaga ini mesti merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

“Sekarang jadi momentum yang tepat untuk merevisi, BPIP akan mendukung,” kata Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo, Minggu (8/3).

Hal tersebut disampaikan Benny untuk menanggapi kejadian saat Finalis Puteri Indonesia Kalista Iskandar yang tidak hafal Pancasila. Kalista tak mampu menyebut seluruh sila saat ditanya oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam acara final acara tersebut. Bambang Soesatyo meminta finalis asal Sumatera Barat ini menyebutkan lima sila. Akan tetapi, Kalista tak bisa menyebutkan dengan benar sila keempat dan kelima. Ia bahkan menyebut sila dengan “nomor”.

Menurut Benny, kegagalan Kalista menyebutkan isi dari Pancasila disebabkan oleh sistem pendidikan yang tidak lagi memasukkan ajaran Pancasila ke dalam kurikulum. Ia juga mengatakan Upacara Bendera setiap Senin juga sudah tak diwajibkan sehingga Pancasila menjadi jarang diperdengarkan.

Karena itu, Benny meminta Nadiem dan Komisi Pendidikan DPR untuk segera bertemu membahas merevisi UU Pendidikan. Ia menginginkan PMP dimasukkan sebagai mata pelajaran.

Benny menyebut rencana ini sebetulnya sudah ingin dilakukan semasa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Namun, rencana itu dibatalkan karena tidak memiliki dasar hukum.

“Karena dalam UU Sisdiknas, itu tidak jadi materi pembelajaran,” kata Benny.

Asep Saepudin Sayyev |*

Kemang | Jurnal Inspirasi

Pihak Rumah Sehat Terpadu Dompet  Duafa (RST DD)di Jalan Raya Parung Bogor Desa Jampang, Kecamatan Kemang telah merujuk seorang pasien WNI yang alami gejala flu, batuk dan demam, mirip gejala Corona atau Covid-19. Pasien sempat di isolasi satu hari sebelum di rujuk Ke RS Persahabatan (RSP) di Jakarta Timut. Upaya itu dilakukan karena pasien memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri (Taiwan) dari itu untuk antisipasi pasien selama satu hari kemairn di isolasi sebelum akhirnya dirujuk.

Sebagai upaya pencegahan, ruang IGD RST Duafa sementara tidak beroperasi dan dilakukan disterilisasi dan juga diberikan sinar UV karena sebelumnya pasien di rawat IGD sebelum dirujuk.

“Ia pasien datang hari Sabtu dini hari (7/3) Pasien datang ke IGD RST DD dengan gejala demam, batuk dan pilek. Tentunya petugas medis wajib memberikan pelayanan dan pengobatan kepada siapapun pasien yang datang untuk berobat, daan saat itu ditempatkan di ruangan terpisah sebelum di rujuk,” ujar Direktur Utama RST DD dr Muhamad Zakaria, kepada Jurnal Bogor, kemarin.

Zakaria mengatakan, ia secepatnya melakukan antisipasi dengan merujuk pasie ke RS Persahabatan Meskipun belum positif Corona. Karena gejala yang dialami pasien mirip gejala Corona apalagi pasien mengaku pernah melakukan perjalanan ke Taiwan.

“Jadi sekali lagi baru dugaan dan sebagai bentuk kewaspadaan kami di RST DD, pasien di rujuk tadi Minggu dini hari,”katanya.

Ia menambahkan saat itu sempat terjadi kepanikan karena pengunjung takut di IGD, namun saat ini IGD di RT DD sudah normal. Masyarakat tak usah khawatir. “IGD udah normal kembali dan  pasien sudah dirujuk,”pungkasnya.

Cepi Kurniawan

Bogor | Jurnal Bogor

Sebagian konsumen Kampoeng Kurma mengajukan penarikan dana kepada manajemen. Langkah itu diambil, lantaran para konsumen tersebut tak kunjung mendapatkan kavling tanah yang dijanjikan  Manajemen Kampoeng Kurma (MKK).

“Penarikan dana langkah terakhir yang kami lakukan, karena selain kavling yang dijanjikan tak kunjung diberikan, dari sisi akad  pun tidak lagi berprinsip pada syariah, tapi sudah mengacu pada akad bhatil,” kata Alfian Sucipto, kepada wartawan usia bertemu dengan tim legal Kampoeng Kurma, Sabtu (07/03).

Alfian mengaku, dirinya sudah beberapa kali memberikan kesempatan kepada MKK untuk menunaikan kewajibannya menyediakan dan menyerahkan tanah kavling yang menjadi obyek jual beli.

Namun, kata konsumen yang tinggal di wilayah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) itu, MKK tidak kunjung menepati dengan berbagai alasan.  Saat ini, kata Alfian, dari 4.283 konsumen 2.657 diantaranya  belum mendapatkan haknya ataupun kepastian kavling. “Langkah menarik dana yang sudah disetorkan kepada MKK banyak dilakukan konsumen lainnya,” ujar konsumen yang membeli kavling di Blok Jonggol itu..

Alasan penarikan dana itu, kata Fahri, konsumen asal Citayam, Kota Depok, lantaran dari sisi agama sudah menyimpang. “Saya mau membeli kavling, karena tertarik dengan konsep syariah yang ditawarkan, selain memang saya dan keluarga menginginkan di sisa hidup nanti tinggal di kawasan yang berpedoman pada ajaran Islam yang saya anut,” katanya. 

Fahri pun mengaku kecewa, karena MKK tak menepati janjinya. “MKK, saya anggap sudah membohongi. Jujur saja ini menjadi pelajaran buat saya pribadi, kedepannya untuk berhati-hati,” ujarnya.

Fahri pun meminta, kepada siapa saja baik perseorangan atau korporasi yang ingin berbisnis sejalan dengan prinsip ajaran agama Islam jangan sampai mengecewakan umat lagi. “Kalau memang mau berbisnis secara syariah, saya minta untuk lebih dalam lagi belajar agama, agar kejadian seperti saya ini tidak terulang lagi,” tegasnya.

Sementara itu, Tim Legal MKK, Lilis Dalimunthe menghargai, sikap yang diambil sebagian konsumen yang mengajukan penarikan dana.  Namun, demikian, Lilis mengatakan, tim saat ini sedang melacak lahan yang sudah dibebaskan MKK di sejumlah lokasi.“Konsumen yang sudah mendapatkan lahan kavlingnya akan kita bantu untuk menyelesaikan legalitasnya sampai Akta Jual Beli (AJB),” katanya.

Lilis mengatakan, tim yang bekerja sejak dua bulan lalu sudah mengambil alih beberapa lahan yang selama tiga tahun ini dikuasi pihak ketiga. Lahan-lahan milik MKK itu tersebar di beberapa wilayah diantaranya, Jasinga, Cipanas, Jonggol dan Cirebon.  “Jadi sebetulnya ini bukan bodong, tapi pihak ketiga yang dipercaya manajmen belum memberikan lahannya ke kami. Sekarang beberapa sudah,” tegasnya.

Lilis menjelaskan, lahan yang belum diserahkan pihak ketiga berdasarkan data, diantaranya di Jonggol seluas 54,1 hektar, Tanjungsari 13,3 hektar, Jasinga 13,2 hektar, Koleang 10,2 hektar, Cirebon 7,8 hektar dan Cipanas  seluas 7,2 hektar. “Jadi total yang masih kita kejar ada sekitar 106 hektaran lagi,” katanya.

Lilis pun menegaskan, tim sudah melaporkan ulah oknum pihak ketiga yang melakukan penipuan kepada MKK  ke Polda Jawa Barat. “Laporan kami juga berlaku bagi oknum internal , termasuk kepada oknum internal MKK yang menggelapkan dana investasi konsumen,” tutupnya.

Mochamad Yusuf

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengumumkan awal puasa 1 Ramadhan 1441 hijriah jatuh pada tanggal 24 April 2020. Keputusan ini disampaikan melalui Maklumat PP Muhammadiyah nomor 01/MLM/I.0/E/2020 yang diunggah di situs resmi PP Muhammadiyah, Minggu (8/3).

Dalam maklumat tersebut yang ditanda tangani oleh Ketua Umum Haedar Nashir dan Sekretaris PP Muhammadiyah Agung Danato mengungkapkan keputusan ini penetapan 1 Ramadhan 1441 H/2020 berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.

Ijtimak jelang Ramadan 1441 H terjadi pada Kamis Wage, 23 April 2020 pukul 09.29.01 WIB. Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta ( f= -07°48¢ (LS) dan l= 110°21¢BT ) = +03°53¢09² (hilal sudah wujud). Dan di seluruh wilayah Indonesia, pada saat terbenam Matahari, Bulan berada di atas ufuk.

Dengan demikian, Muhammadiyah akan melaksanakan salat Tarawih pada Kamis, 23 April 2020 malam hari dan memulai puasa Ramadan 1441 pada Jumat Kliwon, 24 April 2020. Selanjutnya PP Muhammadiyah, menetapkan 1 Syawal 1441 H jatuh pada Minggu, 24 Mei 2020. Hal tersebut berdasarkan Ijtimak jelang Syawal 1441 H terjadi pada Sabtu Wage, 23 Mei 2020 pukul 00.41.57 WIB.

Hasil Ijtimak pada saat itu tinggi bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta ( f= -07°48¢ (LS) dan l= 110°21¢BT ) = +06°43¢31²(hilal sudah wujud). Sedangkan di seluruh wilayah Indonesia, pada saat terbenam Matahari, Bulan berada di atas ufuk.

Sehingga warga Muhammadiyah akan melaksanakan salat Tarawih terakhir di Ramadhan 144 H, pada Sabtu, 23 Mei 2020 malam. Dan  pada Minggu, 24 Mei 2020 pagi hari, warga Muhammadiyah akan melaksanakan salat Id. 

Asep Saepudin Sayyev |*

Cibinong | Jurnal Bogor

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Elly Rachmat Yasin siap turun tangan untuk percepatan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi korban bencana alam di barat Kabupaten Bogor (Bobar-red). Berencana akan bangun Huntap di atas lahan milik PT Perkebunan Nusantara (PN) VIII Cikasunka, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor masih menunggu persetujuan formal pengelola perkembunan kelapa sawit di wilayah Cigudeg itu.

Elly Rachmat Yasin mengatakan, pihaknya duduk di komisi yang salah satu wilayah kerjanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“BUMN itu anatara lain PTPN. Di Kabupaten Bogor itu PTPN delapan tapi belum ada komunikasi dengan saya,” ujar Elly kepada Jurnal Bogor, kemarin.

Ia menegaskan, dirinya akan mendorong pengelola perkebunan sawit tersebut untuk mengeluarkan persetujuan secara tertulis untuk penebangan pohon pada area yang akan dibangun Huntap.

“Pada saat pertemuan dengan BUMN tersebut pasti saya akan sampaikan, tapi sempat sekarang belun ada komunikasi yang dilakukan Pemkab Bogor dengan saya,” tegasnya.

Lebih lanjut ia menerangkan, komunikasi Pemkab Bogor itu akan menjadi dasar dirinya mendorong PTPN tersebut. “Saya bicara dengan BUMN tersebut harus ada dasarnya. Saya masih nunggu komunikasi Pemkab Bogor terkait ini,” terangnya.

Sebelumnya, Pemkab Bogor masih menunggu persetujuan PT Perkebunan Nusantara VIII Cikasunka untuk melakukan penebangan 501 pohon sawit yang lahannya akan dibangun hunian tetap (huntap) di Desa Sukaraksa, Cigudeg.

“Pemkab Bogor harus punya etika administrasi hingga kami menunggu persetujuan tertulis dahulu dari PT. Perkebunan Nusantara VIII Cikasungka,” kata Kepala Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Syarifah Sopiah Dwikorawati.

Noverando H

Cibinong | Jurnal Bogor

Polisi Resort (Polres) Bogor masih terus melakukan pengembangan atas tindak pidana korupsi (Tipikor) yang telah menetapkan tersangka terhadap dua Aparatur Sipil Negara (ASN). Kapolres Bogor, AKBP Roland Ronaldy mengatakan, pihaknya masih melakukan pengembangan atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) pekan kemarin di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor.

“Pengembangan. Untuk sementara ini proses penyidikan kami yaitu dua tersangka ASN di DPKPP yang OTT dengan uang Rp 120 juta,” ujar AKBP Roland kepada Wartawan, kemarin.

Ia menambahkan, pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah ASN termasuk dua tersangka itu.

“Biarkan penyidik melakukan pemeriksaan. Terkait perkara ini, perkembangan nanti akan kami sampaikan,” katanya.

Mantan Penyidik KPK ini menegaskan, pihak pemberi uang tunai kepada ASN DPKPP tersebut menjadi target Polisi. “Pemberinya harus kena. Kalau ada yang menerima, pasti ada yang memberi,” tegasnya.

Lebih lanjut ia memaparkan, langkah penindakan hukum yang dilakukan pihaknya terhadap ASN yang terjerat Tipikor tersebut, mendapakan dukungan pucuk pimpinan Pemtintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor.

“Ini salah satu dukungan Bupati terhdap penindakan korupsi yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Bupati mendukung kami untuk melakukan kegiatan ini,” tutupnya.

Noverando H

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Akibat Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak membayar cicilan pinjaman, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bogor, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yakni Bogor Tegar Beriman (BTB) Syariah sempat merugi. Direktur Utama (Dirut) BTB Syariah, Dedin Nuryadi mengatakan, pihaknya mengalami kerugian keuangan pada beberapa tahun kemarin. 

“Kami merugi pada tahun 2018 itu karena banyak kreditur macet. Kreditur macet itu merupakan ASN yang tugasnya di kecamatan,” ujar Dedin kepada Jurnal Bogor, kemarin. Ia menerangkan, puluhan ASN yang menjadi kreditur macet itu menjadikan uang perusahaan perbankan cukup banyak yang berada diluar.

“Jumlah ASN yang menjadi kreditur macet itu ada 98 yang pinjamannya bervariasi yakni ada yang pinjamannya antara 25 dan paling maksimal 50 juta rupiah,” terangnya.

Ia menambahkan, pihamnya telah melakukan pelaporan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atas sebab keungan negara merugi. “Kami sudah laporkan hal ini ke Inspektorat Kabupaten Bogor. Jadi para ASN tidak bayar angsuran itu sudah dilaporkan ke Inspektorat,” katanya.

Lebih lanjut ia memaparkan, tidak adanya jaminan pemindam dikala itu menjadi celah bagi para ASN tersebut merasa aman tidak membayar angsuran.”Waktu peresmian oleh Bu Nurhayanti (mantan Bupati-red) bilang BTB jangan mengharap jaminan SK dengan ASN, makanya kami tidak ada jaminan apa pun waktu itu. Sekarang peminjaman perorangan itu menggunakan jaminan ijasah,” paparnya.

Noverando

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor tidak akan segan-segan memasang plang di atas lahan yang menunggak Pajak Bumi Bangunan (PBB). Kasubid Penagihan dan Keberatan PBB pada Beppenda Kabupaten Bogor, Gandi Putra mengatakan, pihaknya memasang plang terhadap lahan yang menggak dengan nominal besar. “Kami pasang plang di atas lahan yang nunggak pajaknya minimal 100 juta rupiah,” ujar Gandi kepada Jurnal Bogor, kemarin.

Ia menerangkan, ada mekanisme yang dilakukan pihaknya sebelum melakukan pemasangan plang tersebut. “Kami lakukan terlebih dahulu teguran 1, 2 dan 3. Setelah wajib pajak tidak bayar juga, kami lakukan pemanggilan dengan melibatkan Kejari Kabupaten Bogor, tetap tidK bayar juga, baru pasang plang,” terangnya.

Ia menambahkan, pihaknya telah melakukan upaya mendorong wajib pajak membayar PBB pada tahun lalu dengan memasang belasn plang. “Tahun 2019 kemarin, kami lakukan pasang plang di enam belas titik lahan yang menunggak pajaknya. Nanti setelah wajib pajak melunasi tunggakan tersebut, plang kami cabut,” katanya.

Lebih lanjut ia memaparkan, pihaknya sama sekali belum mencabut plang yang telah ditancapkan pada tahun kemarin. “Memang sudah ada waji  pajak yang kemari untuk menanyakan tunggakannya, tapi sampai sekarang ini belum ada plang yang kami cabut,” paparnya. Noverando H