Jakarta | Jurnal Bogor
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dan Komisi Pendidikan DPR diminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memasukan lagi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) sebagai mata pelajaran di sekolah. Dengan demikian, kedua lembaga ini mesti merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
“Sekarang jadi momentum yang tepat untuk merevisi, BPIP akan mendukung,” kata Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo, Minggu (8/3).
Hal tersebut disampaikan Benny untuk menanggapi kejadian saat Finalis Puteri Indonesia Kalista Iskandar yang tidak hafal Pancasila. Kalista tak mampu menyebut seluruh sila saat ditanya oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam acara final acara tersebut. Bambang Soesatyo meminta finalis asal Sumatera Barat ini menyebutkan lima sila. Akan tetapi, Kalista tak bisa menyebutkan dengan benar sila keempat dan kelima. Ia bahkan menyebut sila dengan “nomor”.
Menurut Benny, kegagalan Kalista menyebutkan isi dari Pancasila disebabkan oleh sistem pendidikan yang tidak lagi memasukkan ajaran Pancasila ke dalam kurikulum. Ia juga mengatakan Upacara Bendera setiap Senin juga sudah tak diwajibkan sehingga Pancasila menjadi jarang diperdengarkan.
Karena itu, Benny meminta Nadiem dan Komisi Pendidikan DPR untuk segera bertemu membahas merevisi UU Pendidikan. Ia menginginkan PMP dimasukkan sebagai mata pelajaran.
Benny menyebut rencana ini sebetulnya sudah ingin dilakukan semasa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Namun, rencana itu dibatalkan karena tidak memiliki dasar hukum.
“Karena dalam UU Sisdiknas, itu tidak jadi materi pembelajaran,” kata Benny.
Asep Saepudin Sayyev |*
