Cibinong | Jurnal  Inspirasi  

Terhitung sejak 14 Januari hingga 6 Mei 2020 lalu, Bidang Organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bogor, telah menyelesaikan lima kegiatan yang berkaitan dengan organisasi. Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua I KONI Kabupaten Bogor, Joy F Pendhita, Senin (11/5).

“Sejak awal Januari hingga pertengahan Mei ini. Kita sudah menyelesaikan lima kegiatan yang berkaitan dengan sengketa. Baik itu dari cabang olahraga, ataupun atlet,” ujarnya.

Joy menjelaskan, jika lima kegiatan yang telah diselesaikan bidang organisasi KONI Kabupaten Bogor, di antaranya kunjungan KONI ke Jawa Barat pertama pada 14 Januari terkait penanganan perkara dan konsulidasi perkara sengketa cabor Federasi Arung Jeram Indonesia (Faji) dan Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (Pobsi), kedua pemanggilan pada pengurus cabor Faji 21 Januari mengenai penanganan perkara dan kosulidasi perkara sengketa cabor Faji yang dihadiri hanya pihak dari TB Wajedi, dan pihak Bayu Rahmawanto tidak hadir.

Ketiga sambung Joy, pemanggilan cabor Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (Pasi) pada 24 Februari penangan perkara cabor Pasi terkait mutasi atletnya, pemanggilan cabor Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) pada 15 Maret mengenai penangan perkara cabor perbakin terkait mutasi atletnya, serta penangan perkara bantuan hukum terhadap atlet dari cabor Pasi atas nama Hendro Yap, dalam hal memberikan bantuan hukum kepada keluarga atlet terkait permasalahan administratif kependudukan dalam perkara litigasi di Pengadilan Negeri (PN) Cibinong, pada 6 Mei lalu.

“Kelima kegiatan tersebut telah kita selesaikan seluruhnya. Sehingga sekarang ini sudah tidak ada lagi masalah yang terjadi pada atlet, maupun cabor tersebut,” pungkasnya. 

** Asep Syahmid

Cibinong | Jurnal  Inspirasi

Lima pebulutangkis Kabupaten Bogor, untuk Jawa Barat pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua, harus menjalani program latihan secara mandiri. Hal itu disebabkan, masih tingginya jumlah penyebaran wabah virus Covid-19 di tanah air, ataupun Jawa Barat sendiri, sehingga tim pelatih lebih memilih untuk mengintruksikan atlet berlatih mandiri dirumahnya masing-masing selama pandemi Covid-19 berakhir.

Apalagi penyelenggaraan PON 2020 sudah resmi ditunda pelaksanaannya ke tahun 2021, jadi untuk sementara waktu, sambil menunggu masa pandemi Covid-19 berakhir, para atlet harus menjalani progran latihan mandiri dirumah masing-masing atlet, sesuai dengan program yang diberikan pelatih setiap harinya. Hal itu dikatakan Ketua Pengcab Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kabupaten Bogor, Dedi Budi Sumardi, akhir pekan kemarin.

“Ada lima atlet kami yang masuk tim Pemusatan Latihan Daerah Jawa Barat, untuk PON Papua. Bahkan, sekarang ini mereka juga tengah menjalani program latihan mandiri, selama masa pandemi Covid-19,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Debus itu menjelaskan, jika kelima pebulutangkis binaannya yang sudah dipulangkan oleh PBSI Jawa Barat, untuk berlatih secara mandiri dirumah selama masa pandemi wabah virus Covid-19 belum berakhir, di antaranya Muhammad Fachrikar AP, Amanda Ramadiansyah, Nita Violina Marwah, Renaldi Samosir, dan Herdiana Julia Marbela.

“Jadi sekarang mereka berlatih dirumah mereka masing-masing, dan tujuan dari pemulangan mereka oleh tim pelatih Jawa Barat, tentunya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan,” tegasnya.

Yang jelas, dengan dipulangkannya lima pebulutangkis Kabupaten Bogor tersebut, merupakan langkah yang tepat untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama masa pandemi Covid-19. Terlebih, tambah Debus, perhelatan PON juga ditunda ke tahun 2021, jadi kalau para atlet dipulangkan ke daerahnya masing-masing, persiapan juga masih panjang. Karena masih ada waktu satu tahun kedepan untuk persiapannya. 

** Asep Syahmid

Citeureup | Jurnal Inspirasi

Bantuan sembako yang berasal  dari Presiden (Banpres) jadi bahan pertanyaan pemerintah desa. Pasalnya, ada beberapa desa yang dikirim oleh pihak ke-3, namun barang tersebut tidak sesuai dengan berita acara pengiriman dan membuat beberapa desa memutuskan untuk tidak membagikan bantuan tersebut sebelum ada kepastian dari Dirjen Kemensos RI.

Seperti yang terjadi di Desa Sanja dan Desa Leuwinutug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, desa-desa tersebut menjadi dilema karena harus menandatangani berita acara dengan jumlah barang yang tidak sesuai dengan isi berita acara tersebut. Pemdes Leuwinutug yang berkoordinasi dengan TKSK Kecamatan Citeureup memutuskan untuk tidak membagikan bantuan Presiden itu sebelum jumlah kilogram beras sesuai dengan yang tertera dalam berita acara.

“Bantuan ke desa kami (Desa Leuwinutug) malam tadi dengan jumlah 1.358 paket, namun jumlah beras tidak sesuai dengan berita acaranya yang seharusnya 15 kg hanya dikirim 10kg, kami sudah berkordinasi dengan TKSK Kecamatan Citeureup dimana hasil keputusan untuk menunda membagikan bantuan sebelum ada kejelasan dari Dirjen Kemensos perihal pengiriman barang yang tidak sesuai dengan berita acara yang ditandatangani,” jelas Yayan.

“Kami (Desa Leuwinutug) gak mau disalahkan dan disuudjonin sama warga maka dari itu kita koordinasi dengan TKSK mengambil jalan terbaiknya, hasilnya menunda sampai ada kepastian dari Dirjen Kemsos RI apa barang ini mau ditukar atau bagaimana.”

“Pengiriman barang ini dilakukan oleh pihak ke-3 yakni PT. SDS yang beralamat di Jakarta, jadi perusahaan tersebut harus mengirim barang sesuai dengan berita acara namun disini beras yang dikirim bukan 15 kg melainkan 10 kg, jadi kami harap pihak PT. SDS untuk melakukan klarifikasi terkait pengiriman barang ini,” kata Yayan.

Hal senada dialami oleh Desa Sanja, Kecamatan Citeureup yang juga dikirim beras oleh PT. SDS tidak sesuai dengan jumlah yang tertera dalam berita acara. “Gak tau kita hanya nerima itu makanya surat penerimaan barang tidak saya tandatangani karena jumlah barang tidak sesuai dengan berita acara, ini pun masih menunggu sisa pengiriman barang yang lain karena belum sesuai jumlah,” kata Hadi.

** Nay Nur’ain

Parung | Jurnal Inspirasi

Minimarket di Jalan Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor disatroni perampok bersenjata api (senpi). Aksi perampokan itu juga terekam kamera CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian. Panit 2 Reskrim Polsek Parung, Iptu Undang, mengatakan peristiwa itu terjadi pada Minggu (10/5). Disebutkan ada tiga perampok menggunakan senpi dalam kejadian tersebut.

“Kejadian kemarin sekitar pukul 08.50 pagi hari waktu toko mau buka,” kata Iptu Undang saat dikonfirmasi Jurnal Bogor, Senin (11/5).

Undang menambahkan, berdasarkan keterangan salah seorang pegawai bernama Fitri, perampokan terjadi ketika ia hendak membuka toko. Kemudian, tiga pelaku yang menggunakan penutup wajah dan pakaian hitam menghampirinya dan langsung menodongkan pistol. “Menodongkan senjata berupa pistol. Benar atau palsu pistol itu kita belum mengetahui sebenarnya masih dalam penyelidikan,” ucap Undang.

Sembari menodongkan pistol ke arah kepala korban, para perampok memaksa korban untuk mengarahkan mereka ke lokasi penyimpanan uang. Setelah itu, mereka menggasak seluruh uang yang ada di dalam brankas. “Ada sekitar Rp 54 jutaan, pelaku tidak melukai korban,” tutur Undang.

Setelah mengambil uang tersebut, para pelaku langsung melarikan diri. Polisi hingga saat ini masih menyelidiki kasus perampokan tersebut. “Saat ini kasus masih dalam penyelidikan,” tutup dia.

Menurut warga sekitar, minimarket tersebut memang sering jadi sasaran aksi kriminal seperti pencurian sepeda motor di parkiran bahkan pembobolan toko. Namun untuk aksi perampokan bersenpi baru kali terjadi.

** Cepi Kurniawan

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Ribuan nasib buruh kini menjadi korban akibat dampak Pandemi Covid-19, namun hal yang sangat disayangkan adalah Pandemi Covid-19 ini seolah dijadikan ajang aji mumpung bagi oknum pengusaha untuk menabrak aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan alasan terdampak Covid-19. Sampai saat ini sudah ada 6 perusahaan yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak tanpa memberikan kompensasi kepada para karyawannya.

“Alasan PHK tanpa memberikan hak-hak pekerja seperti THR, pesangon dan lain-lainnya dengan alasan Covid-19 tidak bisa dibenarkan secara hokum,” kata Ketua BPPH MPC Kabupaten Bogor, Imam Rusmana,SH, Senin (11/05).

Apalagi kata dia, ada bentuk aji mumpung dari oknum pengusaha nakal yang memanfaatkan alasan Covid 19 untuk melakukan efisiensi terhadap para pekerjanya dengan tanpa memberikan hak hak nya sebagaimana Undang-Undang mengatur tentang itu. “Ada ketentuannya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan jika dalam kondisi perusaan merugi, dan pilihan akhir adalah harus melakukan efisiensi pekerjanya dengan duduk bersama terlebih dahulu dengan para pekerjanya, dan kewajiban perusaan adalah menyampaikan situasi dan kondisi keuangan perusaan sedang tidak stabil dengan didukung bukti hasil audit dari pihak yang berwenang dan menerangkan selama dua tahun berturut turut perusaan merugi,” katanya.

PHK dan melakukan penundaan pemberian uang THR dengan alasan Covid-19 sangat tidak bisa di benarkan, bahkan jika perusahan sama sekali tidak memberikan uang THR itu bisa masuk dalam ranah hukum pidana. “Kami dari Badan Penyuluhan Dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila Majelis Pimpinan Cabang siap memberikan advokasi dan bantuan hukum kepada warga masyarakat pekerja yang mengalami tindakan serupa dari perusahaan, BPPH siap mengawal tahapan tahapan prosesnya dan saat ini sudah ada satu perkara PHK massal dari salah satu perusaan di wilayah hukum Kabupaten Bogor yang sudah kami daftarkan permohonan bipartit atau mediasinya di Kantor Disnakertrans Kabupaten Bogor Bidang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial PHI,” jelasnya.

Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata atau restoran yaitu PT.Yahal Putra Nusantara yang berada di Cisarua Kabupaten Bogor dan berkantor pusat di Jakarta yang melakukan pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

“Kami juga mendapatkan pengaduan dari para pekerja kalau selama mengabdi dengan hampir rata-rata masa kerja mereka 5-10 tahun tidak pernah diberikan fasilitas jaminan kesehatan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan lainnya ini adalah bentuk tindak pidana dalam hukum ketenagakerjaan,” jelas Imam.

Harapan kami, kata dia, pihak Disnakertrans Kabupaten Bogor bertindak cepat untuk memanggil pemilik perusahaan tersebut apalagi sebagai Warga Negara Asing (WNA) harus taat dan patuh pada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Indonesia.

** Nay Nur’ain