Bogor | Jurnal Inspirasi
Penyebaran Covid-19 yang makin hari makin
mengkhawatirkan, khususnya di wilayah Bogor. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pun
bersiap untuk melakukan lockdown atau karantina wilayah. Berdasarkan data dari
Pemkot Bogor pada Minggu (29/3), jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) mencapai
638. Dengan rincian 186 dinyatakan selesai dan 452 masih dalam pemantauan.
Sementara untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP) berjumlah
47 orang. Enam di antaranya dinyatakan selesai, 32 masih diawasi dan sembilan
meninggal dunia. Sedangkan untuk positif Covid-19, berjumlah delapan orang, dua
meninggal dan enam masih diawasi.
Wakil Walikota Bogor, Dedie A Rachim mengatakan bahwa
pihaknya bersiap menerapkan kebijakan karantina wilayah atau lockdown lokal.
Namun, sebelum hal tersebut diterapkan pihaknya bakal melakukan sinkronisasi
dengan DKI Jakarta dan Kabupaten Bogor. “Kalau DKI lockdown maka
skenarionya adalah lockdown penuh. Tapi mesti tunggu perkembangan, karena kota
dan kabupaten akan menyesuaikan DKI, sebab Jakarta adalah epicentrum Covid-19
dengan jumlah postif Corona mencapai 1.000 orang lebih,” jelasnya kepada
wartawan, Minggu (29/3).
Dedie menyatakan bahwa Senin (30/3), pihaknya segera
berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat, untuk meminta Gubernur DKI Jakarta
duduk bareng membahas hal tersebut. “Lockdown memang kewenangan pusat,
tapi tetap kita siapkan langkah dan skemanya seperti apa. Berdasarkan rapat
dengan Bupati Bogor, mereka punya beberapa kendala lantaran wilayah yang begitu
luas, sehingga akan rumit bagi mereka,” paparnya.
Pemkot, kata Dedie, telah menyiapkan skenario apabila
lockdown penuh dilakukan. Pertama, dengan melakukan pemetaan zona-zona mana
saja yang ditutup. “Harus dipikirkan menyeluruh lockdown seperti apa.
Karena ada ring 1,2, 3 dan 4. Berdasarkan kesepakatan dengan bupati pelaksanaan
lockdown mesti didahului Jakarta. Kami merasa karantina wilayah perlu
dilakukan,” tuturnya.
Tetapi, kata dia, sebelum melakukan lockdown pemerintah
mesti memikirkan aspek ekonomi, sosial dan keamanan, agar kehidupan masyarakat
tetap berjalan normal. “Makanya hal ini akan dikoordinasikan dengan
gubernur agar disampaikan ke pemerintah pusat. Kami berkeyakinan bahwa
kebijakan lockdown bakal didukung masyarakat,” katanya.
Dedie menegaskan bahwa pemerintah harus membuat langkah
pasti, apakah melakukan lockdown Jabodetabek atau seperti apa. “Kalau
begini terus takkan ada kepastian, jumlah positif bertambah. Ekonomi tidak
berjalan. Bila ada kepastian kan bisa dihitung berapa kerugian,” imbuhnya.
Saat ini, kata Dedie, ekonomi sudah tak berjalan, sebab
di Kota Bogor saja sudah 20 hotel tutup. “Anak-anak sudah tak sekolah,
program pemerintah tak berjalan. Nah, pertanyaan dari masyarakat adalah sampai
kapan kondisi ini,” ucapnya.
Ia menuturkan, apabila lockdown dilakukan saat ini, maka
Insya Allah masyarakat dapat merayakan Idul Fitri seperti tahun lalu.
“Kalau saya berpikir bahwa lockdown perlu dilakukan. Untuk stok pangan
sendiri kita tak lepas dari dukungan Bulog,” katanya.
Lebih lanjut, kata Dedie, Dinas Perhubungan (Dishub) pada
Senin (30/3) bakal melakulan simulasi lockdown dan membuat beberapa cek point,
guna mengurangi pergerakan masyarakat yang tidak perlu. “Karena sejauh ini
masyarakat masih menganggap bila situasinya masih biasa saja,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bogor, Ade Sarip
Hidayat mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan insentif bagi tenaga medis
yang merawat pasien Covid-19 di Kota Hujan. “Untuk besaran jumlahnya masih
dalam pembahasan,” ucapnya.
Terpisah, Anggota DPRD Kota Bogor Fraksi PPP, Akhmad
Saeful Bakhri (ASB) mengatakan bahwa kebijalam lockdown adalah langkah tepat
untuk menghentikan penyebaran Covid-19, tentunya dengan bersinergi bersama
Kabupaten Bogor dan DKI Jakarta. “Hanya mesti dipastikan tentang ketahanan
pangan bagi warga, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Karena dampak
akan lebih terasa,” ucapnya.
Atas dasar itu, sebaiknya pemerintah mulai menyiapkan
bagaimana pola bantuan yang akan diberikan bagi MBR. “Pendataan mesti
dilakukan sejak saat ini. Kemudian sanksi bagi mereka yang nekat keluar rumah
juga mesti dibuat. Jangan sampai nantinya membuat permasalahan baru,”
imbuhnya.
Berdasarkan data yang dihimpun Jurnal Bogor, terdapat dua
skema local lockdown yang akan dilakukan. Pertama, akan dilakukan penyekatan
arus lalu lintas di lima lokasi simpang menuju pusat kota.
Yakni, Simpang Baranangsiang menuju Tugu Kujang dan SSA.
Selanjutnya, Simpang Empang menuju BTM,
Simpang Jembatan Merah dari Jalan Merdeka menuju Kapten Muslihat. Kemudian,
Simpang Air Mancur menuju Jalan Jendral Sudirman ke SSA serta Simpang Pangrango
menuju SSA.
Kedua, karantina selurh wilayah Kota Bogor dengan
melakukan penyekatan di sembilan titik. Yakni, Simpang Baranangsiang menuju
Tugu Kujang atau SSA. Kemudian Simpang Empang menuju BTM. Selanjutnya, Simpang
Gunungbatu menuju Jalan Veteran. Lalu Simpang RSUD menuju Semeru, Simpang Air
Mancur menuju Sudirman, Simpang BORR menuju Air Mancur, Simpang Marwan dari
arah Pangrango, Simpang Ekalokasari menuju Baranangsiang. Lantas U-Turn Polsek
Bogor Timur menuju Baranangsiang atau SSA.
Sebagai informasi, di Indonesia sudah ada beberapa wilayah yang melakukan lokal lockdown. Di antaranya Kalimantan Timur, Jaya Wijaya Papua, Tegal, Tasikmalaya dan Aceh.
Fredy Kristianto