Jakarta | Jurnal Inspirasi

Satgas Pangan Polri meminta agar pembelian sejumlah bahan pokok dibatasi. Hal ini diberlakukan demi menjaga ketersediaan bahan pokok di tengah waspada virus Corona. Surat bernomor B/1872/III/Res.2.1/2020/Bareskrim tertanggal 16 Maret 2020 menyebut bahan pangan yang dibatasi, antara lain beras maksimal 10 kilogram (kg), gula 2 kg, minyak goreng 4 liter, dan mie instan sebanyak dua dus.

“Agar mengantisipasi tindakan spekulan dan untuk koordinasi lebih lanjut dapat mengirimkan informasi melalui email: satgaspanganpolri@gmail.com,” tulis surat yang ditandatangani oleh Ketua Satgas Pangan Polri Brigjen (Pol) Daniel Tahi Monang, Selasa (17/3).

Satgas Pangan, sambung dia, bersama stakeholders melakukan langkah-langkah untuk menjamin ketersediaan pangan, serta menjamin kelancaran distribusinya dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung program Gugus Tugas percepatan penangan corona virus. Menanggapi hal itu, para pengusaha ritel mengaku akan mematuhi aturan pembatasan pembelian bahan pangan. Ketua Komite Ritel Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Tutum Rahanta menyebut imbauan Satgas Pangan mulai diterapkan pekan ini.

“Rasanya ada yang sudah mulai efektif karena ini sudah imbauan. Ibaratnya ini perintah ke kami. Jadi, kami hanya melaksanakan aturan untuk masyarakat ini,” ungkap Tutum. Tujuan kebijakan di atas, ia melanjutkan agar masyarakat tidak membeli bahan pangan secara berlebihan, mencegah tindakan spekulan oleh pedagang, hingga pengambilan keuntungan di tengah kekhawatiran virus corona.

Menurutnya, para pengusaha memaklumi imbauan tersebut dan tidak akan keberatan melaksanakannya. “Karena memang diperlukan untuk menenangkan pasar dengan membeli sesuai stok normal, sehingga semua punya akses yang sama dengan jumlah wajar,” katanya. Hanya saja, Tutum memberi catatan agar pemerintah dan Satgas Pangan Polri turut memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Apalagi, imbauan ini berasal dari Satgas, agar tak ada keberatan dari masyarakat kepada kebijakan yang diterapkan pengusaha ritel ke depan.

Di sisi lain, Tutum mengaku memang kekhawatiran virus corona sempat membuat masyarakat panik, sehingga melakukan pembelian dengan jumlah banyak. Hal ini membuat permintaan akan pasokan beberapa barang meningkat pesat.
“Semua bahan pangan sebenarnya permintaannya meningkat karena virus corona, hampir semuanya, kecuali gula. Kalau itu (gula) lebih karena persoalan lain, pasokannya kurang, sehingga harga mahal. Barang lain tentu seperti masker, hand sanitizer, dan barang kebersihan lainnya,” jelasnya.

Namun pemerintah membantah, telah menginstruksikan Satgas Pangan Polri untuk meminta para pedagang pasar maupun asosiasi ritel membatasi pembelian bahan panganan pokok di tengah mewabahnya Virus Corona. 

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan hal tersebut. Ditegaskannya, saat ini, pemerintah justru masih berkoordinasi dengan para pelaku usaha tersebut mengenai kondisi stok bahan pangan pokok sebenarnya. “Enggak ada (membatasi), justru sekarang ini Pak Menko (Airlangga Hartato) perintahkan kami segera diskusi koordinasi dengan teman-teman Aprindo, Hippindo dan Gapmmi. Kita akan undang besok untuk memastikan kembali jaminan stok pasokan dan stabilitas harga,” kata dia.

Asep Saepudin Sayyev |*

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Pencairan bantuan jatah hidup (Jadup) yang sampai sekarang belum terealisasi mendapatkan sorotan dari DPRD Kabupaten Bogor. Wakil rakyat itu mendesak semua persoalan terkait data penerima yang menjadi penyebab lambatnya pencarian diselesaikan cepat, karena pengungsi yang jumlahnya mencapai ribuan jiwa itu sangat membutuhkan bantuan.

“Bencana yang menimpa Kabupaten Bogor di tahun 2020 ini datang bertubi-tubi, terakhir ini kita disibukan dengan merebaknya penyebaran virus Corona. Tapi, bukan berarti persoalan di empat kecamatan di wilayah barat yang terkena musibah bencana banjir bandang dan tanah longsor terabaikan,” kata Wakil Ketua DPRD Agus Salim, kepada Jurnal Bogor, Selasa (17/03).

Politisi PKS itu meminta, Dinas Sosial serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang diberi tugas mendata jumlah pengungsi secepatnya menyelesaikan tanggungjawabnya. Apalagi Jadup itu sudah dijanjikan kepada korban bencana.

“Kalau ada hambatan cepatlah diselesaikan. Dananya kan sudah ada di APBD di pos Biaya Tak Terduga (BTT). Ini memang bagian dari ujian, tapi harus ditangani sampai tuntas,” tegasnya.

Anggota DPRD dari daerah pemilihan (Dapil) V Kabupaten Bogor Aan Triana Al Muharom pun ikut  menyesalkan, lambatnya pencairan dana bantuan Jadup untuk pengungsi korban bencana alam di Kecamatan Sukajaya, Cigudeg, Nanggung dan Jasinga..

“Bencana kan hampir tiga bulan berlalu, sungguh ironi sekali, pendataan jumlah pengungsi yang menjadi dasar pencairan Jadup sampai sekarang belum beres. Kan data sudah disampaikan para kepala desa, ketika masa tanggap darurat berakhir,” ungkapnya.

Aan membenarkan, bantuan Jadup senilai Rp 10.000/hari untuk setiap jiwa sangat dibutuhkan pengungsi, kenapa ?, karena sejak terjadi bencana sampai sekarang mereka belum bisa mencari nafkah. Alhasil, untuk hidup sehari-hari masih bergantung pada bantuan logistic dari relawan baik perorangan maupun organisasi.

“Kondisi pengungsi yang tinggal di tenda –tenda sangat memprihatinkan dan belum siap bekerja, misalnya bertani atau berdagang keluar, fikiran mereka masih belum focus. Ini bukan cerita ngarang, kalau tak percaya silakan datang ke tenda pengungsian, untuk melihat langsung kondisi kehidupan para pengungsi,” katanya.

Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sri Mulyani, diberita Jurnal Bogor edisi Selasa (17/03) membenarkan, jatah hidup untuk pengungsi korban bencana alam di empat kecamatan di wilayat barat Kabupaten Bogor belum bisa dicairkan, karena data penerima masih diverifikasi lagi.

“Dari empat kecamatan baru Jasinga dan Cigudeg yang datanya sudah diajukan. Itu pun harus dicroscek lagi dengan cara mencocokan dengan data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil),” ungkapnya.

Data penerima bantuan hidup itu, kata Sri diusulkan kepala desa melalui kecamatan. “Jadi semua data pengungsi yang akan menerima bantuan jatah hidup itu disampaikan ke dinas itu melalui camat,” tutupnya.

Mochamad Yusuf

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus memastikan fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Bogor mampu menangani kondisi siaga Covid-19 atau Corona. Pemkot berkomunikasi dengan DPRD Kota Bogor untuk mengalokasikan dana tidak terduga dalam upaya pencegahan penyebaran virus ini.

“Kami berkomunikasi dengan dewan akan mengupayakan untuk mengalokasikan dana tidak terduga untuk pencegahan corona ini. Ini segera diproses, sudah disampaikan kepada Ketua Dewan yang pada prinsipnya tentu sangat mendukung,” katanya.

Namun, persoalannya bukan hanya  ketersediaan dana, tetapi stoknya, barangnya juga minim “Di seluruh daerah mengeluhkan hal yang sama, ketersediaan masker, hand sanitizer, alat deteksi suhu tubuh dan lain sebagainya. Karena itu ini masih terus dikoordinasikan,” ujar Bima kepada wartawan.

Menurut dia, besaran anggaran yang diajukan, kata Bima, paling tidak sekitar Rp1 miliar hingga Rp2 miliar. “Itu memungkinkan, kita masih hitung-hitung ya. Tapi tentu dengan persetujuan DPRD, ini masih dikomunikasikan,” katanya.

Menurutnya, pemkot akan mengalokasikan dana tersebut ketika ada kebutuhan untuk ruang isolasi dan alat pelindung diri dan lain sebagainya.

Fredy Kristianto

Ciampea  | Jurnal Inspirasi

Adanya virus Corona ternyata berdampak terhadap pendaftaran nikah. Seperti di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciampea, selain sepi yang daftar nikah, juga pihak KUA membatasi jumlah yang mengantarkan pengantin, hanya wali nikah dan saksi serta Petugas KUA saja. “Jadi sesuai imbauan pemerintah bahwa untuk mengantisipasi penularan Covid-19 pihak KUA membatasi jumlah orang yang mengantarkan pengantin. Disarankan pengantin, wali nikah dan saksi saja yang boleh menghadiri  saat akad nikah,”kata Kepala KUA Kecamatan Ciampea, Herman, kemarin.

Herman juga menyarankan, bagi warga yang ingin melaksanakan pernikahan, apalagi menyelangarakan pesta pernikahan secara besar-besaran diharapkan untuk mengantisipasi  penyebaran Covid 19. “Saya harapkan mengadakan secara sederhana saja hindari perkumpulan banyak orang untuk mengantisipasi peredaran Corona,” kata Herman.

Dia menjelaskan, untuk di KUA Kecamatan Ciampea pada bulan ini yang daftar nikah turun yang sebelumnya mencapai 120 pendaftar. Namun untuk saat ini pasca adanya Corona bulan ini hanya 40 orang saja yang daftar nikah. “Dan kalau memang dipaksakan sebaiknya menyiapkan alat kebersihan dan menyediakan handsanitizer agar terhindar dari Covid-19, karena kita gak tahu kan. Hal itu bentuk antisipasi dan sebaiknya dalam kondisi seperti ini untuk menunda dulu pernikahan,”pungkasnya.

Cepi Kurniawan

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Menteri Sosial Juliari P. Batubara mengambil berbagai langkah cepat untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan merebaknya Virus Corona. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mempercepat pencairan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahap II yang dijadwalkan cair pada April diajukan cair Maret tahun ini.

“Sesuai arahan Presiden Bapak Joko Widodo, kita harus menjaga daya beli KPM PKH sebagai kelompok yang sangat rentan terhadap perlambatan ekonomi akibat penyebaran virus korona (Covid-19). Setiap tahun, bantuan PKH diberikan empat tahap, kalau sesuai jadwal disalurkan bulan Januari, April, Juli, Oktober,” kata Mensos dalam rilisnya yang disampaikan Humas Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kemensos RI, Selasa (17/3). “Khusus tahap kedua ini, diajukan dari bulan April menjadi bulan Maret 2020”, tegas Ari panggilan akrab Mensos.

Mensos berharap percepatan pencairan dana PKH dapat menjaga daya beli KPM PKH dan dimanfaatkan dengan baik oleh KPM untuk meningkatkan gizi anak sehingga mereka dapat terhindar dari penyebaran virus korona. “Jika gizi KPM terjaga maka kecil kemungkinan mereka akan mudah terserang penyakit termasuk covid-19. Dari laporan yang saya terima banyak KPM yang telah mencairkan dana mereka di sejumlah daerah,’ tambah Mensos.

Kemensos mencatat, KPM yang telah mencairkan bantuan PKH pada tahap II seperti  Kalimantan Selatan, Lampung (kab Lampung Timur, Pesawaran), Bengkulu, NTT, Banten (Pandeglang, Serang dan Kab Lebak), Jawa Tengah, Maluku dan Maluku Utara, Sulawesi Tengah dan Sumatera Selatan.

Percepatan pencairan bansos PKH tahap II tersebut sangat dirasakan manfaatnya oleh Siti Rohani KPM asal Kota Metro, Propinsi Lampung. Siti Rohani mengaku senang bisa menerima bansos PKH lebih cepat dari biasanya karena hal ini bisa membantu memenuhi kebutuhan anaknya. “Uang ini akan saya gunakan untuk mencukupi kebutuhan gizi anak dan keperluan sekolah,” jelas Siti.

Siti yang sehari-harinya bekerja sebagai pedagang mainan ini juga mengaku tidak mengambil semua dana PKH. “Saya ambil seperlunya untuk memenuhi kebutuhan saja dan sisanya masih saya tabung di bank,” imbuhnya

Sementara, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Pepen Nazaruddin menjelaskan besaran bantuan yang di salurkan pemerintah pada tahap II jumlahnya mencapai lebih dari tujuh triliun.

“Sampai tanggal 10 Maret 2020 kemarin, yang diajukan dan telah cair dari Kementerian Keuangan senilai Rp. 7.014.888.950.000 untuk 9,214.185 KPM”, kata Pepen.

Pepen juga menghimbau agar KPM PKH tidak panik dengan kondisi yang berkembang belakangan ini. “Kita harapkan tidak ada gejolak harga makanan yang terjadi, untuk itu KPM diminta tidak perlu panik dengan isu mengenai virus korona karena pemerintah telah berupaya untuk meminimlisirnya,” jelas Pepen.

Handy Mehonk