Cibinong | Jurnal Inspirasi

Sebanyak 37 kegiatan tender dan 13 non tender masuk ke Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ) Kabupaten Bogor hingga pertengahan Februari 2020. Kapala Kantor ULPBJ Kabupaten Bogor, Bambam Setia Aji mengatakan, pagu anggaran terder dan non tender tersebut puluhan miliar rupiah.

“Pagu anggaran Rp 44 miliar dari 37 kegiatan terder yang telah masuk ke kami hingga pertengahan bulan Februari. Sedangkan untuk yang non tedee itu ada 13 paket dengan pagu anggaran Rp 12,5 miliar,” ujar Bambam kepada Jurnal Bogor, kemarin.

Ia menambahkan, pihaknya baru menyelasaikan sebagian kecil paket dari puluhan yang masuk untuk proses tender.

“Dari 37 itu baru 6 yang selesai, 3 berjalan dan 28 persiapan. Untuk non teder itu 3 selesai, 1 berjalan, 8 persiapan dan 1 batal,” katanya.

Ia menerangkan, kegiatan kontruksi mendominasi paket yang diproses secara tender di ULPBJ Kabupaten Bogor. “Pekerjaan kontruksi ada 21, jasa konsultasi 8, pengadaan barang 5 dan jasa lainnya 3. Sementara untuk non teder itu paling banyak jasa lainnya yakni 12 dan 1 pengadaan barang,” terangnya.

Lebih lanjut ia memaparkan, dari keseluruhan kegiatan yang masuk itu sudah ada lebih dari 5 persen untuk efisiensi. “Dari 6 paket tender yang sudah selesai dengan pagu anggaran Rp 16 miliar itu efisiensi Rp 1 miliar alias 6,36 persen,” paparnya.

Noverando H

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus berbenah untuk menghadapi dunia perdagangaan dengan sistem digital alias online. Sebanyak 11 negara Asean belum lama ini melakukan penandatanganan kesepemahaman terhadap pergadangan dengan sistem digitalisasi (e-commerce).

Anggota DPR RI Komisi VI, Elly Rachmat Yasin mengatakan, perjanjian ASEAN E-Commerce sebagai kesempatan bagi pelaku usaha untuk melakukan ekspansi bisnis di bidang digital dalam meraih konsumen. 

“Sudah saatnya mencari inisiatif, membuka diri, dan go international melalui layanan online,” ujar Elly Rachmat Yasin kepada Jurnal Bogor, kemarin.

Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor ini menambahkan, E-Commerce memiliki keunggulan dengan jangkauan global yang tiada batas, biaya operasional pelaku usaha dapat ditekan sehingga berimbas pada modal yang lebih terjangkau. 

“Pelayanan operasional juga dapat dilakukan dimana saja tanpa terkendala waktu. Sehingga yang harus lebih ditekankan adalah jaminan kualitas produk yang bersaing dan promosi barang yang berkelanjutan,” tambahnya.

Lebih lanjut Wakil Sekretaris Fraksi PPP MPR RI ini menerangkan, mesti ada perubahan regulasi di Republik Indonesia yang berkaitan dengan konsumen.

“Permasalahan yang dihadapi adalah perlindungan konsumen. Saat ini Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum mengatur tentang transaksi elektronik. Sehingga dipandang penting untuk melalukan revisi UU tersebut atau menyusun RUU Transaksi Elektronik. Ini supaya Pemerintah dapat lebih memperhatikan bagaimana jaminan perlindungan konsumen dapat terjaga,” terangnya.

Sementara itu Plt Kepala Dinas UMKM dan Koperasi Kabupaten Bogor, Arman Jaya mengungkapkan, pihaknya masih melakukan persiapan dalam menghadapi sistem dagang UMKM berbasis online.

“Kami akan melakukan pelatihan SDM pelaku UMKM untuk pemasaran produknya secara online. Kami lakukan persiapan UMKM menghadapi e-commerce secara pelan-pelan,” kata Arman.

Terpisah, Kepala Dinas Peragangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor, Nuradi menjelaskan, pemasaran hasil produk Industri Kecil Menengah (IKM) di Bumi Tegar Beriman telah menuju perdagangan online.

“Kami sudah mempersiapkan untuk IKM dalam menghadapi perdagangan secara online. Kerjasama telah dilakukan dengan alibaba.com untuk pemasaran produk IKM di Kabupaten Bogor,” papar Nuradi.

Noverando H

Jakarta | Jurnal Bogor

Sebagian rakyat Indonesia kini menginginkan Anies Baswedan menjadi presiden. Kesuksesan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta dianggap oleh sebagian politisi sebagai investasi untuk 2024, termask dalam waktu dekat ajang Formula E akan digelar untuk promosikan Indonesia, termasuk promosi penggunaan mobil listrik.

Dukungan terhadap Anies diinisiasi elemen relawan seperti Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI) dengan Deklarasi Capres 2024 di pinggir Kali Mookervaart, Kali Deres, Jakarta, Minggu (16/2). Namun deklarasi ini batal dilakukan karena ada penolakan langsung dari Anies. “Ini bukan dia yang akan deklarasi, tapi rakyat sudah mendaulat. Sudah mendaulat yang amanah, kita tetap konsisten,” ucap Ketua Umum GPMI DKI Jakarta Raya Syarief Hidayatulloh.

Anies sendiri kata dia memilih fokus menuntaskan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta dibanding berbicara soal Pilpres 2024. Syarief menyatakan hal itu saat dirinya mengusulkan untuk deklarasi capres 2024. Saat mereka bertemu di Hotel Bidakara Jakarta, Minggu (16/2), Anies menolak menghadiri acara deklarasi yang diinisiasi elemen relawan itu.
“Pak Gubernur hari ini masih fokus mengurus Jakarta Raya dengan program-program beliau, dengan mengurus Jakarta Raya, mengurus DKI Jakarta, mengurus seluruh warga Jakarta,” kata.
Meski begitu, Syarief mengaku pihaknya sedang mempersiapkan deklarasi untuk Anies. Dia meminta publik, khususnya pendukung Anies, untuk sabar menunggu kejutan tersebut. Menurutnya, Anies tidak pernah mengucap ambisi menjadi presiden. Namun Syarief menampung pendapat dari kelompok masyarakat.
Dia enggan merinci rencana deklarasi tersebut. Namun dalam pidatonya di acara tersebut, Syarief sempat bilang GMPI bakal melakukan apel akbar di Jakarta pada Maret mendatang. Ia berencana mengumpulkan kader GMPI dari Jakarta dan sekitarnya.

Sementara pada acara itu, meski batal deklarasi acara tetap berjalan dengan agenda meresmikan kepengurusan dan kantor GMPI Jakarta Barat. Mengenai hal ini, belum ada tanggapan resmi dari Pemprov DKI Jakarta. 

Asep Saepudin Sayyev |*

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Proyek Bendungan Ciawi-Sukamahi yang digadang-gadang dapat menanggulangi banjir Jakarta masih menyisakan bekas persoalan pembebasan lahan di lingkungan masyarakat bawah. Pasalnya proyek Bendungan yang melibatkan 4 desa yaitu Sukakarya, Gadog, Sukamahi dan Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung masih menyisakan persoalan pembebasan tanah. Proyek yang berkolaborasi antara Kementrian PUPR dan Pemprov Jawa Barat tersebut menelan biaya ratusan miliar.

Dr.Adjit Sing Gill mengeluhkan bahwa P2T BPN Kabupaten Bogor tidak melakukan prosedur yang seharusnya dalam pembebasan tanah warga yang akan digunakan untuk proyek pemerintah dan kepentingan umum. “Saya punya tanah di lokasi yang kena dampak akan proyek Bendungan Sukamahi yaitu di Desa Sukakarya dan Gadog dengan total seluruh tanah yang saya miliki lebih kurang adalah 2 hektare. Awalnya informasi tentang akan ada pembuatan bendungan yang akan berdampak pada tanah yang saya miliki sudah sejak pemimpinan Presiden SBY, namun baru dikerjakan 2017 kini. Hanya saja P2T tidak melakukan prosedur pembebasan sesuai yang diterapkan menurut undang-undang,” jelas Dr.Adjit di kediamannya, kemarin.

Apalagi Presiden Jokowi kata dia, pernah mengatakan bahwa tidak ada ganti rugi yang ada hanya ganti untung. Namun nyatanya proses pembebasan tanah yang dilakukan oleh P2T BPN Kabupaten Bogor terkesan main sruduk dan tidak ada komunikasi terlebih dahulu, baik dari harga atau pun berapa luas tanah yang dimiliki yang kena dampak pembuatan bendungan tersebut. “Saat itu ada mahasiswa yang datang (ke rumah Dr.Adjit-red) katanya sebagai pembantu dalam pembebasan lahan tersebut untuk menghitung jumlah pohon yang ada di tanah saya, namun berapa jumlahnya dan pohon apa saja yang produktif tidak disampaikan lagi,” kata dia

Bahkan yang lebih parahnya dalam pengukuran lahan tidak dilibatkan dan tidak diberi tahu. “Jadi P2T dalam hal ini semena-mena dalam melakukan pembebasan lahan warga. Seharusnya P2T itu mengajak kumpul warga kembali memberikan pemberitahuan bahwa lokasi disini akan dilakukan pembebasan lahan untuk bendungan. Adapun tawaran harga dari pemerintah itu sekian, dan warga silahkan ajukan berapa harga yang diajukan. Ini kan tidak dilakukan, kami hanya diberikan surat pernyataan bahwa di lokasi tersebut akan dilakukan pembangunan bendungan dan tanah saya kena sekian meter langsung di total jumlah uangnya tanpa memberikan rincian berapa harga per meternya,” tandasnya.

Lalu jika dalam waktu 2 minggu uang tersebut tidak diambil maka akan dititipkan  di pengadilan atau konsinasi,” jelasnya.

Ia menegaskan, tidak keberatan tanahnya terkena pembuatan bendungan, hanya saja P2T seharusnya memberikan rincian berapa harga yang ditawarkan oleh Pemkab Bogor. “Jangan main asal tulis angka, apalagi disaat belum ada kesepakan alat berat sudah masuk ke lokasi tanah saya dan merusak hampir kurang lebih 1 hektar tanah saya yang sudah dirusak. Disitu sudah saya ajukan keberatan keras kepada BPN terutama P2T.”

“Saat itu ada undangan, namun saya tidak bisa hadir, tapi saya berikan surat kuasa kepada istri saya, hanya saja dia juga tidak bisa hadir dalam acara tersebut. Otomatis pihak saya tidak ada yang hadir dalam pertemuan tersebut, namun saat saya mengajukan keberatan ke BPN tiba-tiba ada tanda tangan saya dalam daftar hadir tersebut, dan saya pastikan itu palsu. Kekecewaan saya disini kenapa warga diperlakukan seperti ini, diberi harga semena-mena tanpa mengikuti prosedur yang ada dan tidak diberikan rincian. Bahkan kami tidak dilibatkan dalam pengukuran tanah kami sendiri, setelah saya mengajukan keberatan barulah pihak BPN melakukan pengukuran ulang itu pun kami tidak diberikan peta hasil ukurnya,” kata Dr.Adjit.

Ia menambahkan, pemerintah jangan membodohi rakyat yang notabene berilmu pengetahuan saja masih diperlakukan seperti ini masih dibodoh-bodohi apalagi masyarakat diluar sana. “Adanya alat berat di lokasi sebelum proses pembebasan selesai dilaksanakan oleh masyarakat saja itu sudah salah. Oleh karena itu kasus ini kini saya serahkan kepada pengacara saya dari Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila,” kata dia.

Yohanes Mahatma Pambudianto, kuasa hukum Dr.Adjit Sing Gill mengatakan, ada kejanggalan dalam proses pembebasan mulai dari harga pembebasan, area pembebasan dan identifikasi kepemilikan dimana sudah diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang pembebasan untuk kepentingan umum.

“Dalam pembebasan ini ada tahap yang tidak dilalui yaitu identifikasi dan kualifikasi yang pada akhirnya menimbulkan konflik yang menyebabkan kerugian pada klient kami terkalit verifikasi data dan identifikasi data termasuk dalam proses pembebasannya yang langsung pada proses konsinasi di pengadilan,sedang kan proses penetapan itu tidak melalui proses yang benar hingga data yang diberikan pun salah. Kejadian itu sangat merugikan klient kami dan bahkan masyarakat yang lain,” kata Hatma biasa disapa.

Menurutnya, proses pembebasan ini sangat tidak manusiawi karena alat berat sudah diturunkan sebelum musyawarah selesai dengan masyarakat. Apalagi penentuan harga pembebasan yang terkesan ditutup-tutupi, serta penggusuran rumah warga yang dilakukan sebelum barang-barangnya dikeluarkan. “Jadi jika kita sandingkan dengan statement Presiden Jokowi tidak ada lagi ganti rugi yang ada hanya ganti untung, itu sangat berbanding terbalik. Pembebasan lahan yang dilakukan oleh P2T BPN Kabupaten Bogor ini kepada masyarakat tataran bawah terkesan semena-mena dengan tidak adanya klarifikasi terhadap pemilik lahan baik dari pihak desa sekalipun, bahkan terindikasi adanya pemilik lahan fiktif dan lahan baru. Intinya proses administratif pembebasan lahan saja yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang-undang,” ucap Hatma.

Menurut Hatma, sebagai warga negara yang tanahnya dimintakan oleh negara untuk keperluan umum itu mesti disepakati juga hak-haknya sebagai warga Negara. Terkait masalah penggantian biayanya, jumlah luasaan area tanah yang akan digunakan itu harus jelas supaya tidak ada yang dirugikan. “Kami sudah pasti akan melakukan gugatan,dan menolak konsinasi pengadilan apalagi jika nanti hasil temuan kami di lapangan pihak-pihak yang bersangkutan yang melakukan pembebasan tanah ini terbukti semena-mena maka tidak menutup kemungkinan kami akan melaporkan kepada Komnas HAM dan Komnas Anak. Sejauh ini kita sudah masuk legal audit dan kita akan kirimkan surat kepada Ombudsman juga kepada KPK karena sudah terlihat adanya indikasi korupsi dari proses pembebasan lahan ini. Kami juga nantinya akan menghimpun masyarakat lain yang takut padahal mendapkan perlakuan yang sama seperti klien kami,” pungkas Hatma mengakhiri. Nay Nur’ain

Gunung Sindur | Jurnal Inspirasi

Yusuf Azhar (21) sudah kembali berkumpul dengan keluarga di Perumahan Griya Cimangir, Blok B1 No 27, Desa Gunungsindur, Kecamatan Gunungsindur pasca dilakukan karantina di kepulauan Natuna selama 14 hari. Dikatakan Aprilia (57) Ibunda Yusuf, sebagai orang tua tentu  khawatir ketika anaknya harus dikarantina di kepulauan Natuna. Namun kehawatiran itu hilang setalah anaknya tiba di rumah.

“Allhamdulillah kondisi sekarang semakin gemuk, harapan saya semoga  virus Corona ini cepat teratasi oleh pemerintah sehingga bisa kembali untuk meneruskan pendidikannya di China,” kata Aprilia ibunda dari Yusuf Azhar, Minggu (16/2).

Ia juga mengaku, anaknya sendiri mengikuti kuliah sejak 2 september 2019 dan baru tahun pertama baru belajar bahasa Mandarin. Sejak adanya virus itu di Wuhan akhirnya dievakuasi dan diobservasi di Natuna. Aprilia mengatakan, Yusuf meskipun dinyatakan sehat kondisinya akan terus dipanatu oleh tim kesehatan Provinsi Jawa Barat. “Yusuf anak kedua dari 4 bersaudara dan tadi ada dokter Bandung, khusus memantau Yusuf kedepannya, nanti ketika ada perubahan fisik seperti ada batuk bisa langsung lapor ke tim dokter,” ujarnya.

Hal senada dikatakan, Yusuf Azhar  bahwa ketika di Natuna selalu ada pemeriksaan kesehatan setelah makan pagi dan makan sore sampe malam hari. “Kalau dari Bogor ada tiga orang, dan alhamdulilah disana sehat semua, saya belajar bahasa di Wuhan, sudah 6 bulan melanjutkan kuliah di Kampus Central China Normal University,” jelasnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, kondisi saat ini sangat terganggu karena harus memulai perkuliahan dengan sistem kelas online. “Apabila sudah dinyatakan aman di China pasti saya balik lagi. Dan sesuai dengan surat dari kemenkes saya dinyatakan sehat, kami masing-masing memiliki sertifikat, warga tak usah khawatir dengan kehadiran saya disini,” tambahnya.

Sementara itu Bupati Bogor Ade Yasin usai melihat kondisi Yusuf mengatakan, bahwa kondisi Yusuf dalam keadaan baik. Ade Yasin mengatakan Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemeritah Pusat terus berkoordinasi soal keadaan tiga mahasiswa asal Bogor yang berkuliah di Wuhan, bahwa ketiganya itu negatif Corona dan kondiisnya dalam keadaan sehat. “Kementerian kesehatan juga sudah mengeluarkan surat pemberitahuan bahwa Yusuf dalam keadaan baik sehat dan negatif virus Corona,” kata Ade Yasin.

Ia pun meminta agar masyarakat Kabupaten Bogor khusus warga sekitar lingkungan dimana Yusuf tinggal tidak usah khawatir. “Gak usah cemas dan kahwatir berlebihan WNI yang dikarantina kemarin selama 14 hari di Natuna itu dalam keadaan baik dan sehat termasuk Yusuf,”pintanya.

Ia pun mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Bogor untuk tidak mengkonsumsi makanan dari restoran yang menyajikan makanan dari binatang seperti kelelawar dan buaya atau bintang lainya.

“Jangan lah harus jaga kesehatan, dan saya minta di Kabupaten Bogor tidak ada restoran yang menyajikan menu seperti kelelawar dan buaya,”pungkasnya.

Cepi Kurniawan

Bogor | Jurnal Inspirasi

Setiap kendaraan wajib melakukan pengujian secara berkala setiap 6 bulan sekali yaitu seperti bus umum atau tidak umum, truk umum atau tidak umum dan kendaraan berpenumpang umum. Untuk mempermudah masyarakat Kota Bogor melakukan pengujian kendaraannya, Dinas Perhubungan dalam waktu dekat ini akan  melaksanakan rencana penerapan kartu uji elektronik.

Hal itu disampaikan oleh Islahuddin Isma, selaku Kepala Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor dalam acara sosialisasi dengan media,  Jumat (14/2). “Kami akan  mensosialisasikan penggunaan kartu uji elektronik, saat ini  kami sedang mempersiapkannya,  penerapan kartu uji eletronik tersebut  akan diuji cobakan di bulan April atau Mei 2020. Kartu uji elektronik ini  berbasis android untuk lebih memudahkan dalam hal mendaftar dan  mencari informasi. Jadi lebih transparansi, akuntable, keterbukaan dan memotong jalur panjang birokrasi. Aplikasi kartu uji elektronik ini nanti tersedia di playstore. Aplikasi ini lebih diutamakan untuk pemilik kendaraan yang wajib uji.”

“Dalam proses pengujian ada dua segmen, pekerjaan teknis dan pekerjaan administrasi pengujian, ini harus dimatchingkan, produknya keluar di administrasi tapi substansinya dari teknis pengujian, jadi datanya harus disinkronkan dengan kartu. Sehingga bisa terlihat dan dalam tugas pengawasan kami lebih terbantu, karena anggota di lapangan bisa memantau status kendaraan tanpa harus memberhentikannya. Semua by sistem, semua masuk ke server, kita punya  data base sehingga tinggal kita kembangkan sesuai kebutuhan, baik untuk pengguna, pemilik maupun pengawas.”

“Semua ini atas perintah atau amanah dari Kementrian Perhubungan, pengujian harus menggunakan kartu elektronik, sehingga semua terintegrasi, “ pungkasnya.

ADV | Prast

Cibinong | Jurnal Inspirasi

PT Sayaga Wisata menuding sejumlah persoalan menjadi penyebab molornya pembangunan hotel miliknya yang berada di Jalan Raya Tegar Beriman Cibinong. “Hotel itu diputus kontrak Juni 2019. Kami minta diaudit ulang oleh BPKP sekaligus minta legal opinion Kajaksaan Tinggi,” ujar Dirut PT Sayaga Wisata, Supriadi Jufri kepada Jurnal Bogor, kemarin.

Ia mengatakan, hasil BPKP menjadi dasar pihaknya dalam meneruskan pembangunan hotel yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor. “BPKP hasilnya baru keluar pada Januari 2020, sehingga kami bisa melanjutkan sisa pekerjaanya. Ada Perpres kalau sisa pekerjaan itu dilanjutkan dengan penunjukan langsung, tapi kami mengingkan lelang lagi secara terbuka,” katanya.

Ia menarangkan, pihaknya tidak ingin adanya paradigma negatif atas proses lelang untuk kelanjutan pembangunan hotel itu. “Tapi kalau dilakukan lelang pasti ada proses yang mundur karena lelang itu panjang, nanti dinilai merugikan perusahaan makanya dibutuhkan legal openion. Kami menghindari penunjukan langsung, lebih baik lelang terbuka saja,” terangnya.

Lebih lanjut ia memaparkan, masih ada anggaran belasan miliar untuk sisa pekerjaan hotel yang dibangun menggunakan dana puluhan miliar tersebut.

“Kontraktor yang diputus kontrak itu dikenakan denda Rp 4,6 miliar. Sisa pekerjaan itu hampir Rp 14 miliar tapi nanti ada penambahan nilai dengan persetujuan pemegang saham dan segala macam. Kami lebih memilih proses administrasi yang benar walaupun bertele-tele,” paparnya.

Noverando H