Jakarta | Jurnal Inspirasi

Presiden Joko Widodo melarang mudik untuk semua kalangan. Larangan itu sebelumnya hanya untuk anggota TNI dan Polri, ASN dan pegawai BUMN. Larangan mudik pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri berlaku mulai 24 April 2020, dan penerapan sanksi bagi yang melanggar akan efektif mulai 7 Mei 2020. Larangan mudik tersebut tidak memperbolehkan lalu lintas orang keluar masuk dari dan ke wilayah Jabodetabek, namun lalu lintas logistik masih diperbolehkan.

Dengan demikian, maka untuk mudik yang biasa dilakukan setiap tahun jelang Lebaran Idul Fitri, maka untuk tahun 2020 ini sudah tidak bisa lagi dilakukan oleh masyarakat seluruh kalangan. “Pada rapat hari ini, saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang,” kata Jokowi dalam rapat kabinet terbatas, Selasa (21/4).

Sebelumnya, Jokowi memang mengatakan belum bisa melarang mudik untuk semua kalangan sebelum adanya bantuan dari pemerintah. Sekarang, bantuan-bantuan sudah disalurkan baik itu bansos ke 1,2 juta warga Jakarta dan menyusul Bodetabek, bansos tunai hingga Kartu Pra Kerja. Dengan bantuan-bantuan tersebut yang mulai disalurkan, maka pemerintah memiliki alasan kuat untuk melarang mudik masyarakat. Teknisnya, Jokowi meminta untuk dibahas. Teknis mudik yang dimaksud seperti apa mengingat mudik tidak hanya terjadi dari Jabodetabek ke daerah-daerah lain. 

Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang jadi Menteri Perhubungan Ad Interim mengatakan, pelarangan mudik adalah untuk warga yang berasal dari daerah zona merah dan sudah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. “Jadi diputuskan untuk larangan mudik Ramadhan 1441 H di Jabodetabek, di wilayah PSBB dan zona merah corona,” jelas Luhut, dalam keterangan pers usai rapat kabinet terbatas, Selasa (21/4).

Dengan begitu, maka akses keluar dan masuk ke daerah-daerah tersebut tidak diperbolehkan. Namun, selain tenaga medis dan atau barang logistik, maka dilarang untuk masuk dan keluar. “Larangan mudik ini nanti tidak boleh lalu lintas orang dari dan keluar Jabodetabek. Logistik boleh, tapi lalu lintas orang masih boleh atau istilah aglomerasi,” katanya.

Sementara anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menilai kebijakan tersebut sangat terlambat diberlakukan. Sebab, dari semenjak polemik boleh atau tidaknya mudik Lebaran beberapa waktu lalu, sejumlah warga sudah terlebih dahulu melakukan mudik. Masyarakat yang sudah terlebih dahulu mudik juga berpotensi untuk menjadi penyebar virus Covid-19. “Pertama larangannya sangat terlambat. Sudah banyak yang mudik. Dan peluang menjadi spreader sangat besar,” kata Mardani.

Kebijakan yang telah dikeluarkan Presiden tersebut, perlu dibarengi dengan langkah konkret dari kementerian untuk membuat kebijakan ini efektif. Pemerintah diharapkan dapat memperhatikan warga sampai yang ada di daerah tujuan mudik. Politikus PKS ini juga mengatakan, biasanya warga yang datang dari kota untuk mudik, itu memberikan bantuan kepada warga yang berada di kampung halaman. Jika melarang warga untuk mudik, Mardani meminta pemerintah meng-cover bantuan yang biasa diberikan masyarakat untuk keluarga di kampung halamannya.

“Larangan ini mesti diikuti dengan apa yang mesti dilakukan pemerintah. Biasanya yang mudik itu bawa bantuan untuk mereka yang di kampung. Pastikan bahwa ada bantuan yang diberikan dapat di-cover pemerintah,” ujarnya.

Pemerintah juga perlu membentuk tim pengawas yang memastikan warga tidak mudik. Sebab, jika tidak ada pengawasan, larangan ini dikhawatirkan tidak akan berjalan efektif. “Ketiga, tanpa ada tim yang mengawal larangan ini akan ompong. Seperti apa yang terjadi dengan PSBB,” tuturnya.

Asep Saepudin Sayyev |*

Bogor | Jurnal Inspirasi

Wabah Covid-19 yang hingga kini belum mereda, membuat DKM Masjid Raya Bogor meniadakan sementara shalat tarawih berjamaah dan buka puasa bareng pada bulan Ramadhan tahun ini. “Di Masjid Raya Bogor sesuai hasil rapat pengurus, karena saat ini belum ada keputusan kondisi kondusif dari pihak berwenang, maka off tidak ada kegiatan,” ujar Ketua DKM Masjid Raya Bogor, Ahmad Fathoni kepada wartawan, Selasa (21/4).

Menurut dia, kedua kegiatan tersebut ditiadakan karena berpotensi menimbulkan kerumunan orang di tengah bahaya penularan virus Corona. “Kami kan nggak bakal bisa menjamin kondisi kesehatan orang yang datang nanti. Apakah mereka sehat dan tak terinfeksi Covid-19 atau tidak,” ucapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti mengatakan bahwa kebijakan meniadakan tarawih berjamaah dan buka puasa bersama merupakan langkah yang tepat dalam mencegah semakin meluasnya pandemi Covid-19.

“Dalam kondisi darurat seperti ini lebih baik dilakukan di rumah masing-masing bersama keluarga. Hal serupa pun pernah terjadi saat zaman sahabat Nabi Muhammad saw, dimana ada wabah penyakit mematikan yang menyebabkan banyak manusia meninggal. Bahkan dalam Sirah sahabat sampai tidak ada hajian,” ujar Endah.

Politisi PKS ini menyatakan bahwa ibadah di rumah takkan menghilangkan esensi utama dalam beribadah. “Ini demi kebaikan bersama. Pengambil keputusan tertinggi dalam ijtima ulama adalah MUI dalam hal peribadatan, dan putusan itu disetujui pemerintah. Jadi wajib mengikuti keputusan pemerintah,” paparnya.

Endah menambahkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor harus bekerjasama dengan MUI dan kepolisian serta TNI untuk terus melakukan sosialisasi dan imbauan agar warga menjalankan ibadah di rumah masing-masing.n

Fredy Kristianto

Pernahkah Anda merasa nyeri?. Pastinya, tentu kita semua pernah merasakan nyeri apapun penyebabnya dan rasanya. Tentulah sangat tidak nyaman sehingga ingin mencari jalan pintas apapun caranya agar rasa nyeri tersebut segera hilang.

Ada 5 jenis nyeri yang harus kita ketahui, supaya kita bisa menentukan penyebab dari nyeri itu sendiri yaitu: Nyeri akut: patah tulang, melahirkan, operasi; Nyeri kronis: sakit kepala,kanker, radang sendi ; Nyeri nonsiseptif : batu ginjal, usus buntu, nyeri seperti ditusuk-tusuk; Neuropati : infeksi, kecelakaan; dan Phantom pain: misal pada pasien yang diamputasi.

Untuk menentukan seberapa nyeri yang kita rasakan, maka nyeri bisa dinilai menggunakan skala nyeri. Cara yang digunakan untuk menentukan tingkatan nyeri yaitu dengan penilaian skala numerik (Numeric Rating Scale) atau skala analog visual (Visual Analog Scale).

Untuk mengatasi nyeri biasanya kita meminum atau menggunakan obat – obatan analgetik seperti paracetamol, asam mefenamat, tramadol, ketorolac dan sebagainya. Akan tetapi disamping efeknya yang dapat segera meredakan nyeri, pada obat ini juga mempunyai efek samping yang tinggi, seperti perdarahan saluran cerna, tukak lambung, anoreksia (tidak nafsu makan), diare, mual muntah dan sebagainya.

Saat ini ada alternatif lain yang bisa menjadi pilihan untuk mengatasi nyeri yaitu dengan menggunakan obat yang berbahan herbal salah satunya adalah daun pepaya (Carica Papaya). Daun pepaya mempunyai efek anti nyeri atau analgetik karena pada daun papaya tersebut mengandung zat alkaloid karpain.

Berdasarkan uji farmakologi, diketahui bahwa alkaloid karpain ini mempunyai efek anti nyeri, sehingga pada zaman dahulu daun pepaya ini sering digunakan untuk meringankan nyeri haid. Adapun caranya sangat mudah yaitu  ambil 1 sampai 2 helai daun papaya yang masih muda. Cuci sampai bersih, setelah itu buang tangkai daunnya. Tumbuk daunnya sampai cukup halus. Kemudian tambahkan air masak ke dalam tumbukan tersebut, lalu peras dan saring. Air perasan ini boleh ditambahkan sedikit garam dengan tujuan untuk mengurangi rasa pahitnya. Air perasan pepaya ini siap untuk diminum. Namun kalau sakit masih berlanjut, lakukan pengobatan secara medis.

Mari kita kurangi penggunaan obat-obatan yang tentu mempuya efek samping yang dapat merusak tubuh, dan beralih pada obat herbal yang sudah disediakan oleh alam untuk kita. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat yang positif untuk kita semua.

• Dikutip dari berbagai sumber

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bogor hingga hari keempat dinilai belum maksimal. Bahkan, Wakil Walikota Bogor, Dedie A. Rachim memiliki tiga catatan penting dalam PSBB ini.

“Ada tiga catatan penting dalam pelaksanaan PSBB ini. Ada yang harus dievaluasi, sebab kebijakan tersebut belum mampu menurunkan jumlah orang yang terkonfirmasi posiif Covid-19,” ujar Dedie kepada wartawan, baru-baru ini.

Menurut dia, sejak PSBB diberlakukan masih banyak masyarakat yang belum menggunakan masker ketika ke luar rumah. “Kita harus evaluasi. Terutama bagi masyarakat yang belum tahu pentingnya penggunaan masker,” ungkapnya.

Selain itu, sambung dia, pengusaha dan para pedagang masih melakukan kegiatan seperti biasa. Padahal bidang itu, kata Dedie, tak masuk dalam pengecualian PSBB. “Ya, contohnya berjalan toko dan usaha yang tak dikecualikan masih buka usaha,” katanya.

Dedie menegaskan, Pemkot Bogor akan menggalakan kembali mengedukasi masyarakat mengenai pelaksanaan PSBB. “Kami sudah menginstruksikan agar kelurahan dibantu Babinsa dan Babinkamtibmas mengimbau para pelaku usaha,” ucapnya.

Dedie juga mengakui bahwa mobilitas masyarakat dan kegiatan transportasi jasa angkutan umum masig tinggi. “Ini akan kami evaluasi. Sebab ada angkutan umun masih beroperasi di luar jam operasional. Kami sering menemukan angkutan umum yang masih beroperasi dengan daya muat lebih dari 50 persen,” paparnya.

Atas dasar itu, Pemkot Bogor bakal melakukan evaluasi pada beberapa lokasi penyekatan yang dirasa kurang tepat. Jadi satu sampai dua hari kedepan kami bakal eauasi,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Bogor asal PKB, Jatirin mengatakan bahwa agar pelaksanaan PSBB maksimal, pemerintah mesti memikirkan dampak ekonomi bagi masyarakat bawah. “Kalau mau maksimal harus dibarengi dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selain itu, aparat yang bertugas juga diberi BOP dan menggandeng ulama guna memberikan pemahaman kepada warga,” ungkapnya.

Jatirin menyatakan, apabila sistem PSBB tak segera dievaluasi, maka akan sulit untuk memutus mata rantai penyebaran wabah Covid-19 di Kota Bogor yang notabenenya merupakan zona merah.

“Untuk memutus wabah Corona memang tergantung masyarakat, dan bila begini terus dampak sosialnya bakal makin besar. Tapi susah kalau hanya meminta warga diam di rumah tanpa dipenuhi kebutuhannya. Banyak warga yang ngadu ke saya. Kalau kita diam di rumah terus, lantas dapur kami bagaimana?,” paparnya.

Jatirin menuturkan bahwa wabah Covid-19 sudah ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kota Bogor, sehingga penanganannya mesti dengan strategi yang luar biasa. “Misalnya, “Gerakan Sejuta Masker” yang digaungkan bagus. Tapi alangkah baiknya bila masker itu didistribusikan langsung ke warga melalui RW,” ucapnya.

Lebih lanjut, kata dia, apabila kebutuhan masyarakat sudah dapat dicover pemerintah, maka penegakan disiplin dapat dilakukan dengan mudah. Contohnya, kata dia, apabila ada sopir angkot yang nekat tak pakai masker, langsung diberi sanksi berupa pelarangan operasi. “Atau ‘kandangin’ langsung angkotnya. Jadi intinya bantuan bagi warga harus segera didistribusikan,” tegasnya.

Terpisah, Camat Bogor Tengah, Agustian Syah mengaku bahwa hingga kini masih banyak pelanggaran PSBB yang terjadi di wilayahnya, terutama oleh para pelaku usaha yang tetap menekat membuka tokonya. Padahal, mereka tidak masuk dalam daftar usaha yang dikecualikan.

“Ya, seperti toko baju, ATK dan bengkel. Semuanya kami data dan melaporkannya ke Gugus Tugas Covid-19. Soal dicabut atau tidak izin usahanya, kami masih menunggu rekomendasi,” ucapnya.

Dalam kesempatan berbeda, Paur Humas Polresta Bogor Kota Ipda Desty Irianti mengatakan bahwa sedikitnya terdapar 193 surat terguran sudah dikeluarkan Polresta Bogor Kota terhadap para pengendara yang melanggar PSBB. “193 durat tilang itu adalah data tanggal 15 sampai 16 April,” ungkapnya.

Ia menyatakan, pelanggaran paling banyak dilakukan adalah tidak menggunakan masker oleh pemotor. Kemudian, pemotor berboncengan berbeda alamat KTP. “Kemudian untuk penumpang mobil pribadi, mereka tak jaga jarak,” paparnya.

Ipda Desty menyatakan bahwa sejauh ini belum ada tindakan sanksi lanjutan bagi pelanggar PSBB. “Sementara belum ada sanksi lanjutan,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam penerapan PSBB, Pemkot Bogor bersama kepolisian akan menggunakan KUHP Pasal 212, 216 dan 218 bagi para pelanggar PSBB. Khususnya mereka yang menyelenggarakan kegiatan yang menyebabkan berkumpulnya banyak orang.

Selain itu, para pelanggar juga akan dikenakan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Pasal 93 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan dengan denda Rp100 juta hingga pencabutan izin bagi pengusaha yang melanggar.

Fredy Kristianto