31.2 C
Bogor
Wednesday, November 11, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 1625

Komisi Kejaksaan Dalami Tuntutan Ringan

0

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan merampungkan proses klarifikasi mengenai laporan kepada Komisi Kejaksaan atas tuntutan ringan terhadap terdakwa penyiraman air keras. Novel mengatakan Komisi Kejaksaan sedang mendalami bukti-bukti yang termuat dalam laporan yang sudah diajukan sebelumnya.

Seperti diketahui, dua pelaku yakni Rahmat Kadir Mahulette dan Rony Bugis dijatuhi hukuman satu tahun penjara. Putusan tersebut dikeluarkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) karena dianggap ‘tidak sengaja’ menyiram Novel Baswedan dengan air keras.

“Kehadiran saya di sini tentunya memberikan keterangan-keterangan, informasi-informasi apa yang mendukung dari laporan yang saya sampaikan,” kata Novel kepada wartawan di Kantor Komisi Kejaksaan, Jakarta Selatan, Kamis (2/7).

Novel mengapresiasi respon cepat yang diperlihatkan Komisi Kejaksaan. Melalui proses ini, ia berharap agar Komisi Kejaksaan dapat mengerjakan tugas dan kewenangannya sebagaimana mandat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011. “Semoga apa yang nanti ke depan akan dilakukan bisa mendapat suatu kebaikan dan menghasilkan suatu hal bermanfaat untuk kepentingan penegakkan hukum yang adil, berorientasi kepada kebenaran dan berjalan dengan objektif,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak mengatakan, permintaan klarifikasi terhadap Novel Baswedan baru langkah awal. Selanjutnya, akan menunggu keputusan pengadilan kasus air keras selesai agar penanganan aduan bisa berjalan objektif dan komprehensif. “Kami baru sampai kepada meminta penjelasan, informasi, pengumpulan data-dokumen yang diperlukan karena bagaimana pun publik bereaksi atas apa yang sudah terjadi. Dan adalah menjadi tugas komisi untuk mencari penjelasan,” kata dia.

Barita menambahkan, pihaknya juga nanti tidak menutup kemungkinan akan memanggil Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani perkara teror air keras itu. Hanya saja, itu bisa dilakukan ketika proses peradilan telah selesai supaya tidak mengganggu jalannya persidangan.

“Karena pertimbangan hakim perlu juga kita lihat. Jadi, ada penjelasan dari Pak Novel Baswedan, kemudian ada pertimbangan hakim putusannya, baru nanti kami mintakan dari tim penuntut umum supaya komprehensif dan objektif. Jadi, output-nya rekomendasi,” jelasnya.

Barita menjelaskan rekomendasi nanti bisa berupa penyempurnaan organisasi dan peningkatan kinerja. Kemudian, rekomendasi berupa penghargaan atau hukuman. “Dasarnya dua menurut perpres. Apabila dalam melaksanakan tugas kewenangan terdapat suatu pelanggaran peraturan dan kode etik. Tapi, tentu yang mengeksekusi harus pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini Jaksa Agung,” kata Barita.

Pun, kewajiban Komisi Kejaksaan, imbuh dia, selesai saat rekomendasi disampaikan. Bila rekomendasi tak dijalankan Jaksa Agung, barulah Komisi Kejaksaan akan menyampaikan kepada Presiden RI.

ASS |*

Tak Kunjung Diserahkan ke Bapemperda, KAHMI Pertanyakan Revisi Perwali Sertifikasi PBJ

0

Bogor | Jurnal Inspirasi


Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bogor belum juga mendapatkan draft hasil revisi Peraturan Walikota (Perwali) 16 dan 17 Tahun 2019 dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kembali menjadi pertanyaan publik.


Kedua Perwali itu adalah, Perwali Nomor 16 Tahun 2019 tentang Wajib Sertifikasi Keahlian Barang/Jasa Pemerintah bagi Pejabat Administrasi Tertentu di Lingkungan Pemkot Bogor dan  Perwali Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemkot Bogor. 
Sebelumnya kedua perwali itu telah direvisi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Bagian Hukum Pemkot Bogor.


Advokat dari Arsywendo and Partner Dwi Arsywendo Law Firm menegaskan bahwa ketika draft perundangan-undangan sudah disahkan maka menjadi hak publik, dan harus dipublish agar semua bisa dipahami oleh semua kalangan masyarakat.
“Masa Bapemperda kesulitan minta draft peraturan tersebut, jangan-jangan revisi Perwali itu belum ditanda tangani oleh Walikota,” ujar Dwi kepada wartawan, Kamis (2/7/2020).


Pria yang jugaPengurus Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah Majelis Daerah KAHMI Bogor itu mengatakan bahwa dalam merancang sebuah produk hukum harus melalui kajian hukum yang komperhensif sehingga tidak berujung polemik.
“Ya, harus mempertimbangkan segala aturan-aturan yang lehih tinggi, jangan sampai asal-asalan  dalam menentukan aturan atau kebijakan, apalagi langsung dituangkan dalam pasal-pasal,” paparnya.


Sebab, kata Dwi, pasal dalam sebuah aturan saling terkait, dan tak boleh melampaui peraturan yang lebih tinggi. “Adanya pasal karet dalam regulasi itu, tentunya akan saling berbenturan. Karena itu lebih baik dihilangkan,” jelasnya.


Dwi menegaskan, alangkah lebih baiknya Pemkot Bogor mencabut regulasi tersebut lantaran banyaknya keluhan dari ASN yang merasa dirugikan atas aturan itu.


“Karena dalam suatu regulasi itu bukan hanya berisikan norma hukum yang harus dipatuhi saja, akan tetapi norma-norma lainnya yang juga harus diperhatikan. “adi jangan dibuat secara asal-asalan,” katanya.

Fredy Kristianto

Ojol Diperbolehkan Angkut Penumpang, Ini Syaratnya

0

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan menerapkan Pra Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) pada 3 Juli hingga sebulan kedepan. Ojek online (ojol) dan ojek pangkalan (opang) sudah diizinkan mengangkut penumpang mulai Senin (6/7) dimulai dari pukul 04.00 WIB hingga 24.00 WIB. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Walikota Bima Arya mengatakan bahwa ojol wajib menyemprotkan disinfektan setiap mengangkut penumpang dan menyediakan penutup kepala di dalam helm serta menyediakan hand sanitizer juga masker.

“Nanti barang-barang itu wajjb diberi kepada penumpang, bukan dipinjamkan. Penumpang pun diimbau membawa helm sendiri,” kata Bima, Kamis (2/7/2020).

Selain itu, sambung dia, kendaraan pun wajib dipasang penyekat yang melekat seperti ransel di driver ojol.
“Penkot pun meminta operator ojol menyediakan check point kesehatan bagi para driver,” paparnya.

Fredy Kristianto

Bima Belum Izinkan Tempat Karaoke dan Wisata Kolam Renang Beroperasi

0

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan menerapkan Pra Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) pada 3 Juli hingga sebulan kedepan. Kendati demikian, belum semua tempat wisata dilerbolehkan beroperasi.

Walikota Bogor, Bima Arya mengatakan, tempat seperti panti pijat, karaoke dan wisata kolam renang belum bisa dibuka. Hal itu lantaran ketiga sektor itu berisiko tinggi menjadi area penularan antar pengunjung. “Jadi tiga itu belum bisa diizzinkan,” ucapnya kelada wartawan, Kamis (2/7/2020).

Bima memastikan akan menindak tegas, para pengusaha tiga bidang ini, jika ngotot beroprasi di masa Pra AKB. “Kami akan tindak tegas, entah itu penutupan sementara atau pengkajian kembali izin usahanya seperti yang sebelumnya,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Atep Budiman mengatakan bahwa sudah banyak tempat wisata yang mengajukan proposal relaksasi di masa Pra AKB. “J-Bound, The Jungle, Kuntum, Kebun Raya Bogor, de Voyage dan lain-lain,” kata Atep.

Namun, kata Atep, untuk wahana air belum dapat dibuka dalam waktu dekat lantaran masuk ke dalam kategori high risk (risiko tinggi). “Berdasarkan hasil kajian epidemiologi tidak boleh ada tempat yang melibatkan banyak krang. Seperti wahana air, dimana di dalamnya banyak interaksi anak-anak. Memang sampai saat ini belum ada kajian resmi apakah air sebagai media penghantar penularan,” katanya.

Atep mengatakan, tempat wisata yang masuk dalam kategori high risk akan dibuka apabila grafik pandemi Covid-19 semakin melandai. “Lagipula penerapan protokol kesehatan di wahana air masih susah. Nah, kalau untuk J-Bound dan Kuntum masuk kategori low risk,” paparnya.

Lebih lanjut, kata Atep, pihaknya akan terus melakukan pemantauan terhadap tempat-tempat wisata yang akan diujicobakan. “Ya, syukur-syukur pemantauannya dapat dikolaborasikan dengan teknologi,” tandasnya.

Fredy Kristianto

Kiwong: Bila Perwali Sertifikasi PBJ Rugikan ASN, Wajib Dibatalkan

0

Bogor | Jurnal Inspirasi

Kisruh Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Wajib Sertifikasi Keahlian Barang/Jasa Pemerintah bagi Pejabat Administrasi Tertentu di Lingkungan Pemkot Bogor dan  Perwali Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemkot Bogor, menuai sorotan Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bogor.

Ketua Bapemperda, Ahmad Aswandi mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih menunggu hasil revisi kedua perwali itu diserahkan kepada pihaknya. “Kami sudah minta, dan hanya tinggal menunggu itu (perwali) diserahkan. Kan kemarin sudah direvisi oleh pemkot,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (1/7).

Pria yang akrab disapa Kiwong ini mengatakan bahwa tujuan pihaknya meminta revisi perwali tersebut adalah untuk mempelajari dan memberikan masukan terkait poin-poin yang sebelumnya menuai kontroversi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan di DPRD Kota Hujan.

“Jadi kami ingin mempelajari dan memberi masukan, poin mana saja yang masih menimbulkan kontroversi untuk diperbaiki,” kata politisi PPP ini.

Kiwong menegaskan bahwa pihaknya akan segera memanggil Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bogor untuk berdiskusi terkait subtansi lahirnya regulasi tersebut dan tujuannya. “Kami akan diskusikan soal ini karena DPRD mendapat aduan dari pihak yang merasa dirugikan,” ungkapnya.

Kata Kiwong, apabila nantinya ditemukan ada poin yang merugikan ASN, tentunya perwali itu harus dibatalkan. “Pemerintah mesti mengedepankan kearifan lokal. Kedepannya peraturan harus menjadi pelindung dan menyemangati ASN dalam bekerja,” pungkasnya.

Fredy Kristianto

Tanggapi Keluhan Warga, PLN Perbaiki Tiang Listrik

0

Nanggung l Jurnal Inspirasi
Menanggapi keluhan masyarakat terkait adanya tiang listrik yang miring dan hampir roboh, PLN Leuwiliang,  melalui petugas teknisi lapangan bagian perawatan langsung melakukan perbaikan terhadap 2 tiang listrik di daerah  Kampung Nangela Atas RT 01 RW 07 dan Kampung Rancabakti RT 02 RW 05, Desa Nanggung, Kecamatan Nanggung.

Manajer PLN Area Leuwiliang Faisal Mulp mengatakan, keberadaan kedua tiang listrik yang dikeluhkan warga, Kamis (2/7), sudah dilakukan perbaikan  menggunakan skur baja. “Keberadaan tiang listrik tersebut bukannya tidak diperbaiki, tetapi lagi tingginya wabah virus Corona sehingga pelaksanaannya tertunda,” kata Faisal kepada Jurnal Bogor.

Sebetulnya kata dia, perihal ini sudah sampai dan pihaknya terus melakukan sosialusasi berkaitan jaringan dan penggunaan listrik di masyarakat. “Kedua tiang listrik tersebut sudah diperbaiki petugas lapangan, mohon maaf untuk keterlambatannya bukannya tidak diperbaiki. Karena kemaren lagi panas panasnya adanya Covid- 19 jadi pengerjaannya tertunda,” tandasnya lagi.

Menurut Faisal, tiang listrik di Kampung Nangela dan di Kampung Rancabakti yang  kondisinya  mengalami kemiringan sudah diperbaiki dengan menggunakan skur kawat baja  termasuk dipasang adukan coran agar lebih kokoh dan tidak membahayakan warga,” tuturnya.

Setelah diperbaikinya tiang listrik tersebut, warga Desa Nanggung tidak merasa was was dan mengucapkan terima kasih atas respon cepat yang diberikan PLN, sehingga proses perbaikan tiang listrik tersebut langsung ditindak lanjuti.

Supervisor Teknik Leuwiliang Anom menyampaikan, bila masyarakat memiliki keluhan gangguan listrik maupun adanya tiang listrik yang dianggap membahayakan, silakan  masyarakat datang ke kantor di dekat Pom bensin Leuwiliang. “Kami terus berupaya memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Salah satunya dengan melakukan perbaikan pada  tiang listrik ini,” tutupnya. 

** Arip Ekon

PJs Kades Bendungan Salurkan BLT Dana Desa

0

Jonggol  | Jurnal Inspirasi
Penjabat sementara (PJs) Kepala Desa Bendungan, Kecamatan Jonggol, Gogo Badarudin, Kamis (2/7) menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) tahap II. Kegiatan ini dilaksanakan di kantor desa.

Gogo Badarudin yang sehari  – harinya menjabat Kepala Seksi (Kasie) Pemerintahan Kecamatan Jonggol menjelaskan , penyaluran BLT  DD tahap dua ini menyasar sebahagian warga yang terdampak Covid-19, kecuali bagi PNS, perangkat desa, penerima program keluarga harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST).

Warga masyarakat yang  menerima  BLT Dana Desa, terkeculai PNS, ppenerima keluarga harapan atau PKH. Sebelumnya kami sudah menyalurkan BLT tahap satu, dan hari ini kami kembali melakukan pembagian tahap dua,” ungkap  Gogo.

Sementara itu, salah satu warga setempat  yang enggan disebutkan menerangkan, masyarakat sangat berterimasih kasih kepada pemerintah pusat, daerah dan dan kepala desa atas bantuan selama ada virus Corona (Covid-19) ini.

“Pembagian BLT ini sangat membantu kami di saat situasi pandemi virus Corona yang menimpa. Semoga ini cepat berlalu agar kami bisa kembali berkativitas seperti biasa, anak-anak juga kembali sekolah,” ungkapnya. 

** Nay Nur’ain

Warga Desa Cimande Hilir Keluhkan Potongan BLT DD

0

Caringin | Jurnal Inspirasi
Warga di Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, mengeluhkan pemotongan bantuan langsung tunai (BLT) tahap II bersumber anggaran dari Dana Desa (DD) untuk warga terkena dampak Virus Corona yang dilakukan pihak desa. Sebab, BLT DD yang seharusnya diterima warga sebesar 600 ribu, hanya diterima setengahnya atau sebesar 300 ribu.

Salah seorang warga RT 01/03, Desa Cimande Hilir berinisal J mengatakan, bantuan yang diberikan pihak desa untuk warga terkena Covid-19 bersumber anggaran dari DD, tidak seutuhnya diterima. “Kami hanya menerima sebesar 300 ribu,” akunya kepada Jurnal Bogor.

Menurut J yang setiap hari bekerja serabutan itu mengungkapkan, pihaknya sudah pernah menanyakan langsung kepada pegawai desa terkait pemotongan bantuan BLT DD yang diberikan pemerintah selama tiga bulan itu. “Kata pegawai desa sih dibagikan kepada warga yang lain. Ini kan aneh, masa uang yang seharusnya saya terima 600 ribu malah dibagi dua,” kesalnya.

Selain itu, kebijakan pemotongan BLT DD yang dilakukan pihak desa hanya sepihak. Karena, warga penerima bantuan tidak pernah merasa diajak musyawarah. “Taunya dipotong saja tanpa ada musyawarah dan dibuatkan berita acara apapun kepada saya,” jelas warga Desa Cimande Hilir lainnya berinisial W yang juga sebagai penerima BLT DD.

Untuk itu, W minta agar pihak pemerintah baik kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat, menyikapi permasalahan pemotongan bantuan yang ada di Desa Cimande Hilir. “Bagaimana pun ini kebijakan sepihak dan merugikan warga. Apalagi, semenjak ada Covid-19 tempat usaha saya menjadi sepi,” tegas bapak yang sehari-harinya berdagang tersebut.

Sementara, Pjs Kepala Desa (Kades) Cimande Hilir, Yanto Koeswanto membenarkan adanya hal tersebut. Namun, pihaknya membantah jika pemotongan itu atas perintah desa. “Memang pada saat pembagian BLT DD dilaksanakan di kantor desa. Tapi kami tidak tahu, itu kebijakan RT dan  penerima bantuan,” kilahnya saat dihubungi melalui telepon selulernya.

Yanto pun menyatakan, permasalahan itu sudah diselesaikan secara musyawarah yang dihadiri BPD, Babinsa, Babinmas, RT dan RW serta warga. “Begitu rame ada masalah tersebut, kami langsung adakan musyawarah,” tukasnya.

** Dede Suhendar

Test Swab Diapresiasi Ratusan Pedagang Pasar Cisarua

0

Cisarua | Jurnal Inspirasi
Gugus Tugas Kabupaten Bogor dan Gugus Tugas Provinsi Jawa Barat, melakukan test Swab kepada ratusan pedagang di Pasar Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Kamis (2/7). Adanya test Swab di Pasar Cisarua tersebut mendapat apresiasi dan sambutan antusias dari para pedagang yang sebagian besarnya menginginkan tes tersebut.

 “Kami melihat dari situasi yang ada nampaknya para pedagang antusias menyambutnya. Apalagi ini permintaan Jawa Barat untuk dilakukan  Swab, sebab ini lebih baik, makanya tim medisnya juga dari Jawa Barat,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Drg. Mike Kaltarina.

Dia mengatakan, pelaksanaan Swab di Pasar Cisarua ini merupakan tindak lanjut program dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19.  “Ini adalah program Gugus Tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun tentunya dalam pelaksanaan Swab kali ini tidak lepas adanya kerja sama dengan pihak PD Pasar, kecamatan dan tim dari Kabupaten Bogor,” kata Mike.

Sementara Direktur Operasi PD Pasar Tohaga, Donny Djatnika menyatakan kegiatan ini merupakan program yang dicanangkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat agar melaksanakan test Swab kepada para pedagang Pasar Cisarua.

 “Hal ini dilakukan agar hasilnya didapat nanti lebih akurat lagi. Karena kan sasaran utamanya yakni ditujukan kepada 500 pedagang pasar, disamping ada juga warga sekitar yang ingin di Swab,” terangnya.

Donny mengaku, sejak pelaksanaan kegiatan sampai hari ini belum mendapat adanya laporan yang terpapar Covid-19 untuk wilayah Cisarua.  “Mudah-mudahan tidak ada sebagaimana harapan kami. Perlu diketahui sebelumnya juga kami telah melaksanakan Swab di sejumlah pasar yang ada di Kabupaten Bogor, seperti di pasar Cileungsi, Cibinong, Parung, Cikereteg dan Parung Panjang. Lusanya giliran Pasar Ciawi. Adapun untuk jumlah pedagang di Pasar Cisarua ini seluruhnya hampir ada 530,” punkasnya.

** Deny

Galakan Program Gasibu, TP PKK Wates Jaya Bagikan 300 Nasi Bungkus

0

Cigombong | Jurnal Inspirasi
Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteran Keluarga (TP PKK) Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, kembali melakukan bakti sosial (Baksos). Kali ini aksi baksosnya itu dilaksanakan melalui program Gerakan Nasi Bungkus (Gasibu) yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Ketua TP PKK Desa Wates Jaya, Siti Mulyana menyatakan, kegiatan ini merupakan wujud kepedulian terhadap warga terdampak Covid-19. Dimana pihaknya membuka dapur umum di kediamannya. ”Alhamdulillah, dengan adanya dapur umum ini, kami bisa memasak. Bahkan, para ibu-ibu PKK sangat antusias membuat nasi kotak untuk dibagikan kepada warga tersampak Covid-19. Apalagi kan ini juga anjuran Bupati Bogor Ibu Ade Yasin,” kata Siti Mulyana saat ditemui Kamis (2/7).

Dijelaskannya, saat ini  dengan adanya pandemi Covid-19, membawa dampak dan pengaruh pada kesejahtraan warga. Karena itu, dirinya meminta warganya untuk selalu tetap waspada. Disamping menjaga kebersihan, mencuci tangan dan jaga jarak termasuk selalu menggunakan masker ketika akan keluar dari rumah.

“Apa yang kami lakukan ini semata-mata guna membantu warga, semoga saja bisa bermanfaat meskipun hanya sekedar sebungkus nasi,” ucapnya.

Ia pun menjelaskan, TP PKK Wates Jaya menyiapkan sekitar 300 nasi. Dari jumlah itu akan dibagikan pada warga yang berada di sejumlah titik dengan sasarannya seperti tukang ojeg maupun pejalan kaki yang melintas di seputar wilayah Wates Jaya.

“Kami berharap, semoga apa yang dibagikan kali ini bisa bermanfaat dan bisa menolong masyarakat yang membutuhkan dan semoga apa yang dibagikan dalam Gasibu ini tepat sasaran,” harap Siti.

Sementara, salah seorang warga setempat, Yusup menyampaikan terima kasih kepada  Ketua TP PKK yang telah membagikan nasi bungkus. “Mudah-mudahan, adanya Gerakan Nasi Bungkus yang digalakan oleh PKK Desa Wates Jaya dapat membantu masyarakat yang terkena imbas pendemi Covid-19,” imbuhnya.

** Deny