Bogor | Jurnal Inspirasi

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bogor telah dua hari berjalan. Kendati demikian, masih banyak masyarakat yang  melakukan pelanggaran. Di antaranya tak memakai masker dan sarung tangan untuk pemotor, dan berboncengan. Padahal, alamat yang tertera dalam KTP mereka berbeda.

Selain itu, pengendara mobil pribadi masih banyak yang duduk tidak sesuai aturan. Menanggapi hal itu, Wakil Walikota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan bahwa kesadaran dan ketidakpahaman warga menjadi faktor PSBB tidak maksimal.

“Masyarakat masih belum memahami ketentuan dalam penggunaan kendaraan pribadi selama masa PSBB. Dimana, jumlah penumpang mobil tidak boleh lebih dari dua orang, serta pengaturan posisi duduknya juga tidak boleh bersebelahan,” ujar Dedie kepada wartawan, Kamis (16/4).

Menurut Dedie, khusus kendaraan angkutan umum bus, masih ada pelanggaran social dan physical distancing. “Kemudian masih banyaknya warga yang belum memakai masker atau belum memiliki masker ketika berkegiatan diluar,” ungkapnya.

Dedie juga mengakun masih menemukan adanya kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat diluar kelompok masyarakat yang dikecualikan. “Kami berharap kedepannya masyarakat bisa lebih aware perduli serta mampu mengikuti instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Surat teguran akan dikoordinasikan dengan Polresta Bogor,” ucapnya.

Seperti diketahui, di Kota Bogor terdapat 10 titik yang disekat saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlangsung 15 hingga 28 April 2020. Sebanyak 10 tersebut adalah, Simpang Ciawi, Simpang BORR, Simpang Pomad, Simpang Yasmin,  Simpang Terminal Baranangsiang, Simpang Batutulis, Simpang Empang, Simpang Gunung Batu,  Simpang RSUD dan Simpang Bubulak.

Lebih lanjut, Dedie mengapresiasi seluruh jajaran dari masing-masing instansi yang telah bertugas di hari pertama penerapan PSBB sehingga berjalan dengan lancar, meski masih ada beberapa evaluasi ringan.

“Menjaga dan memastikan semuanya mengikuti aturan PSBB bukan hal mudah bagi petugas. Tentu saja dengan segala keterbatasan dan kekurangan, saya pribadi mengucapkan terimakasih dengan tulus ikhlas, mudah-mudahan pengorbanan teman-teman semua, dari TNI Polri, Satpol pp, Dishub, dalam rangka menjaga keamanan masyarakat,” ujar Dedie.

Menurut Dedie, apa yang dilakukan petugas di lapangan merupakan bagian dari misi kemanusiaan untuk menyelamatkan jiwa warga di tengah wabah Covid-19. “Kalau masih ada warga yang tidak peduli, tolong diberikan teguran, kalau perlu diberikan langkah-langkah yang lebih tegas,” ungkapnya.

Terpisah, Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Hendri Fiuser juga berpesan kepada jajarannya untuk bertindak tegas, namun tetap humanis agar tidak terjadi hal-hal yang kontra produktif di lapangan.

Fredy Kristianto

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta untuk menghentikan pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) oleh sejumlah organisasi buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) mendesak. MPBI sendiri beranggotakan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).

“Permasalahan omnibus law sangat kompleks sehingga pembahasannya tidak tepat jika dilakukan di tengah situasi pandemi seperti ini. Terlebih lagi, sejak awal, tidak ada keterlibatan serikat buruh di pembahasan draf RUU Cipta Kerja,” ujar Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (16/4).

Andi Gani mengatakan syarat pembuatan undang-undang (UU) itu adanya partisipasi publik. Sementara itu, dalam perancangan Omnibus Law Ciptaker belum banyak masukan dari masyarakat. “Dengan demikian sudah hampir bisa dipastikan, UU ini tidak mengakomodasi kepentingan kaum buruh,” tuturnya.

MPBI sudah membuat surat untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua DPR RI. Isinya, MPBI akan menggelar aksi besar-besaran secara nasional. Aksi itu akan gelar pada akhir April ini dan serentak di 30 provinsi di Indonesia. MPBI mengultimatum pemerintah dan DPR untuk membuka ruang dialog sebelum 30 April nanti.

Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban mengatakan sebaiknya semua pihak fokus pada penanganan pandemi Covid-19. Juga terhadap gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang saat ini mulai terjadi. “Kami meminta pembahasan RUU Cipta Kerja bisa dihentikan. Kalau masih melanjutkan pembahasan itu sama saja DPR dan pemerintah membunuh para buruh. Karena hal itu akan memaksa buruh untuk turun ke jalan di tengah corona ini,” tegasnya.

Buruh, menurut Elly, takut dengan virus corona. Namun, mereka lebih takut lagi dengan masa depannya yang tidak memiliki kepastian jika omnibus law disahkan. Sementara itu, Ketua KSPI Said Iqbal meminta DPR dan Pemerintah fokus memikirkan cara efektif mengatasi penyebaran virus corona. Salah satunya, dengan meliburkan buruh dan tetap membayar upah penuh. “Itu sebagai langkah physical distancing. Sampai hari ini jutaan buruh masih bekerja di perusahaan, mereka terancam nyawanya,” pungkasnya.

Asep Saepudin Sayyev |*

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Publik menyoroti Staf Khusus Milenial Presiden Joko Widodo. Setelah Andi Taufan dan Adamas Belva Syah Devara, kini Gracia Billy Mambrasar mencuri perhatian lantaran profil LinkedIn yang ditulisnya. Dalam profilnya, Billy menulis sebagai staf khusus dan penasihat Presiden Jokowi. Ia merupakan salah satu dari 14 stafsus yag dimiliki Jokowi.

Yang menarik, Billy menulis bahwa ia memiliki kedudukan yang sama dengan seorang menteri. Pun, ia bisa melapor langsung kepada Presiden. Selain itu, Billy menggambarkan posisinya setara dengan Lembaga West Wing di Amerika Serikat yang merupakan penasihat Presiden Amerika Serikat.

Merujuk ke Perpres Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No 17/2012 Tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wapres, di pasal 19 diatur bahwa stafsus bertanggung jawab secara administratif kepada Sekretaris Kabinet. Namun, dalam penugasan, masing-masing stafsus bertanggung jawab kepada Presiden.

Sebelumnya, Andi Taufan menjadi sorotan karena menulis surat berkop Sekretariat Kabinet kepada seluruh camat se-Indonesia. Dalam surat itu, ia meminta para camat bekerja sama, menunjuk perusahaannya, PT Amartha Fintek sebagai relawan Covid-19 di desa.

Selain itu, Belva menjadi sorotan karena perusahaannya, Ruangguru menjadi salah satu mitra pemerintah dalam Kartu Pra Kerja. Skill Academy, salah satu program Ruangguru ditunjuk menjadi penyedia pelatihan online Kartu Pra Kerja.

Asep Saepudin Sayyev |*

Perpres Nomor 29 Tahun 2018

Pasal 19

(1) Staf Khusus Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.

(2) Staf Khusus Presiden dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, yang diangkat oleh Presiden dari salah satu Staf Khusus Presiden.

(3) Dalam penugasan sesuai bidang, masing-masing Staf Khusus Presiden bertanggung jawab kepada Presiden.

Sementara itu, di Pasal 24 diatur bahwa hak keuangan dan fasilitas stafsus setara pejabat eselon 1A.

Pasal 24

Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Staf Khusus Presiden diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan struktural eselon I.A.

Cibinong  | Jurnal Inspirasi

Ditengah wabah virus Corona (Covid-19) tentu para medis di Puskesmas di Kabupaten Bogor harus dijaga stamina dan aman dari paparan virus. Namun hingga saat ini banyak dari petugas medis di tingkat Puskemas di Kabupaten Bogor belum juga dilakukan Rapid Tes Covid-19.

“Padahal kami sebenernya khawatir yang setiap hari menskrining pasien, kami juga punya keluarga khawatirnya jika kami telat dilakukan rapid tes malah jadi pembawa virus itu,”kata salah seorang petugas medis di Puskesmas wilayah Kabupaten Bogor saat bercerita, kepada Jurnal Bogor, kemarin.

Ia mengatakan, banyak sudah dilakukan rapid test. Namun sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19 malah belum dilakukan rapid test. “Saya berharap segera dilakukan rapid test agar Segera diketahui hasilnya apapun itu, mudah mudahan kami negatif ketika memang dilakukan rapid test,” katanya.

Hal itu pun mendapatkan sorotan dari anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Ruhiyat Sujana bahwa  petugas medis harus menjadi prioritas karena merekalah pahlawan sebenarnya dalam penanganan Covid 19. “Saya sangat menyayangkan perhatian pemerintah daerah terhadap mereka petugas medis baik di Puskesmas maupun rumah sakit masih belum maksimal baik perlengkapan APD dan lainnya,”tegas Ruhiyat.

Anggota DPRD Kabupaten Bogor Fraksi Demokrat itu pun mendesak Bupati Bogor selaku Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Bogor segera melakukan upaya agar petugas medis segera dilakukan rapid test. “Sebenarnya kami (Komisi 4) sudah bosen mengingatkan terus, emang keblinger ini. Anggaran sudah ada, Gercep omong kosong belaka,”tegasnya.

Sementara protokoler Bupati Bogor Gus Udin mengatakan petugas medis di tingkat Puskemas mengapa belum dilakukan rapid tes karena alat rapid tes di Kabupaten Bogor hingga saat ini habis, dan masih menunggu kiriman dari Kementerian Kesehatan. “Iya (belum)  menunggu kiriman baru (alat rapid test) karena yang baru habis,”singkat Gus Udin mengakhiri.

Cepi Kurniawan

Kemang  | Jurnal Inspirasi

Peringatan HUT Kopassus yang ke -68, Batalyon 14 Grup 1 Kopassus dilakukan bersama mantan anggota Kopasus yang tergabung dalam  Komando Bogor Raya (Kobar)  dan pemerintah Kecamatan Kemang, turun ke jalan membagikan ratusan masker dan ribuan nasi box di Jalan Raya Kemang – Parung, kepada sopir angkutan umum dan ojok online, Kamis (16/4).

Komandan Bataliyon 14 Grup 1 Kopassus Mayor Inf Eko Hardianto mengatakan, peringatan Dirgahayu yang ke -68 ini, membagikan masker dan nasi box. Dibagikan di tiga titik mulai dari sekitaran lampu merah Salabenda, pangakalan ojek Desa Kemang dan di depan gerbang Batalyon.

“Bantuan dibagikan langsung dan tetap berjaga jarak kepada tukang parkir, ojek pangkalan, ojek online dan masyarakat yang sekiranya membutuhkan, dan tidak pula kami memberikan imbauan kepada mastarakat untuk selalu memakai masker saat keluar rumah,” ujarnya Danyon kepada wartawan, kemarin.

Disamping itu anggota Kopassus juga memberikan himbauan kepada masyarakat untuk bersama-sama memutus mata rantai penyebaran virus corona dengan cara hidup bersih, sehat. “Juga menerapkan physical distancing, menggunakan masker, rajin mencuci tangan dengan air mengalir, berjemur dan di rumah saja apabila tidak terlalu penting untuk keluar,” paparnya.

Ditemui di lokasi salah satu ojek online yang ikut mendapatkan bantuan dari Kopassus, Indrayana mengaku senang. Pasalnya saat pandemi corona saat ini penghasilan dirinya menurun. Dirinya juga berterima kasih sudah mendapatkan masker dan langsung dipakaikan oleh anggota kopassus.

“Alhamdulillah dapat bantuan ini. Semoga Kopassus terus berbuat dan berkarya memberikan sumbangsih terbaiknya kepada bangsa dan negara Indonesia tercinta,” tukasnya.

Cepi Kurniawan