Bogor, Jurnal Inspirasi  

Pengurus Cabang Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Kota Bogor, masih menunggu kuota atlet untuk cabang olahraga renang yang bakal memperkuat Kontingen Kota Bogor pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) XIII Jawa Barat 2020, dari Dinas Pemuda dan Olahraga  (Dispora) Kota Bogor. Hal itu ditegaskan Ketua Harian PRSI ‘Kota Hujan’ Muhammad Nasir, Senin (24/2).

“Sampai saat ini kita masih menunggu kuota atlet yang rencanannya akan  memperkuat Kontingen ‘Kota Hujan’ di ajang olahraga dua tahunan antar  pelajar se-Jawa Barat tahun 2020 ini,” ujarnya.

Nasir menjelaskan, kalau atlet renang yang akan memperkuat tim renang Kota Bogor nanti, merupakan atlet-atlet pilihan. Karena, sambung pria  yang juga tercatat sebagai pelatih renang itu menegaskan, jika Pengcab PRSI Kota Bogor, tetap akan menyeleksi atlet yang akan dikirimkan ke Popda 2020 mendatang.

“Atlet yang akan diturunkan nanti, adalah atlet-atlet pilihan dari hasil seleksi yang kita lakukan ke klub-klub renang yang ada di Kota Bogor. Karena kita juga ingin memberi kesempatan untuk semua pelajar yang memang aktif di cabor renang yang ada di Kota Bogor,” tegasnya.

Untuk seleksi atlet pelajar, tambah Nasir, pihaknya belum bisa memastikan kapan seleksi digelar. Karena, sejauh ini Pengcab PRSI Kota Bogor, masih harus menunggu instruksi kuota atlet dari Dispora, berapa atlet renang yang harus diturunkan. Tapi, kalau kuota sudah diketahui, maka seleksi bisa dilakukan.

“Tahun sebelumnya itu atlet renang ada sepuluh atlet, lima di antaranya perenang putri, dan lima lagi atlet pelajar putra. Jadi, untuk Popda kali ini, kita belum tahu, karena belum ada kuota resmi dari Dispora soal atlet renang,” pungkasnya.  

Asep  Syahmid

Bogor, Jurnal Inspirasi

Sebanyak 38 pelajar yang tergabung dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) se-Kota Bogor, dipastikan akan ambil bagian pada Sirkuit Panjat Tebing Seri 1 tahun 2020, yang digelar Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Kota Bogor, di wall climbing SMA Plus YPHB Kota Bogor, pada 28 Februari hingga 1 Maret. Hal itu dikatakan Ketua Panitia Sirkuit Seri 1, Siti Robiah, Senin (24/2).

“Untuk sampai saat ini sudah ada 38 pelajar yang tergabung dari siswa SD, SMP, dan SMA yang terdaftar akan ambil bagian pada Sirkuit Seri 1 yang digelar FPTI Kota Bogor. Namun, jumlah tersebut masih bisa bertambah. Karena untuk pendaftarannya baru akan ditutup pada 27 Februari nanti,” ujarnya.

Wanita yang akrab disapa Obi itu menjelaskan, jika katagori yang akan  dipertandingkan di Sirkuit Seri 1 FPTI Kota Bogor tahun 2020 kali ini,  akan mempertandingkan dua kategori, di antaranya kategori speed klasik putra-putri, dan lead putra-putri. Sedangkan untuk usia peserta mulai dari usia 6 hingga 10 tahun, 11 hingga 14 tahun, dan 15 hingga 19 tahun.

“Usia yang akan ditandingkan untuk SD itu mulai dari usia 6 hingga 10 tahun, sedangkan untuk SMP mulai dari 11 hingga 14 tahun. Sementara untuk usia 15 hingga 19 tahun tersebut, itu pelajar SMA,” tegasnya.

Obi menambahkan, kalau sirkuit kali ini, merupakan event untuk mencari atlet-atlet pelajar yang ada di Kota Bogor, dan sekaligus juga ingin menyosialisasikan olahraga panjat tebing kepada para pelajar SD, SMP, dan SMA yang ada di ‘Kota Hujan’.

“Selain mencari calon atlet andal. Ini adalah media kami untuk mensosialisasikan olahraga panjat tebing kepada para pelajar yang ada di Kota Bogor. Maka dari itu, sirkuit seri 1 FPTI Kota Bogor ini kita gelar,” terangnya.

Yang jelas, tambah Obi, peserta yang akan ambil bagian pada sirkuit seri 1 FPTI Kota Bogor tahun 2020 ini, sudah ada 38 peserta, dan jumlah tersebut bisa bertambah. Karena, pendaftaran baru akan ditutup pada saat technical meeting digelar pada 27 Februari nanti. 

Asep Syahmid

Jakarta, Jurnal Inspirasi

Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja jika disahkan berpotensi banyak hak cuti yang diperoleh para pekerja saat ini hilang. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengklaim, hak cuti yang berpotensi hilang misalnya cuti haid, menikah, beribadah, dan lain sebagainya sehingga dinilai banyak merugikan kaum buruh. Kondisi ini memberikan karpet merah untuk korporasi dan keset bagi buruh. “Cuti panjang selama 2 bulan setiap 6 tahun masa kerja hilang,” kata Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Minggu (23/2).
Dia menjelaskan, berdasarkan pada pasal 93 UU No 13 Tahun 2003, upah pekerja tetap dibayar ketika
a. pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; b. pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
c. pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah (dibayar untuk selama 3 hari), menikahkan anaknya (dibayar untuk selama 2 hari) mengkhitankan anaknya (dibayar untuk selama 2 hari), membaptiskan anaknya (dibayar untuk selama 2 hari), isteri melahirkan atau keguguran kandungan (dibayarkan untuk selama 2 hari), suami atau isteri atauanak atau menantu atau orang tua atau mertua (dibayar untuk selama 2 hari), atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia (dibayar untuk selama 1 hari);
d. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara; e. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha; g. pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat;
h. pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha; dan i. pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.
Sementara, kata Said Iqbal, di dalam RUU Cipta Kerja, pengusaha hanya diwajibkan membayar upah pekerja yang tidak masuk bekerja dengan alasan sebagai berikut:
a. pekerja/buruh tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena berhalangan; b. pekerja/buruh tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya dan telah mendapatkan persetujuan pengusaha;
c. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya karena kesalahan pengusaha sendiri atau halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha; atau
d. pekerja/buruh tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena menjalankan hak waktu istirahat atau cutinya.
“Dengan membandingkan apa yang diatur dalam omnibus law dan UU No 13 Tahun 2003, bisa kita lihat dengan jelas; ada beberapa cuti yang hilang. Misalnya haid, pekerja menikah, menikahkan anak, mengkhitankan anak, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia; menjalankan tugas negara, hingga menjalankan kewajiban ibadah seperti haji,” kata Said.
Tidak hanya itu, menurut pria yang juga menjadi Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) ini, istirahat panjang selama 2 bulan setiap kelipatan 6 tahun masa kerja juga terancam hilang.
“Dalam Pasal 79 Ayat (2) huruf d UU No 13 Tahun 2003 disebutkan, istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerjaselama 6 tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama,” jelasnya.

Tetapi, lanjutnya, dalam RUU Cipta Kerja dikatakan, perusahaan dapat memberikan cuti panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. “Kata dapat di sini mengandung arti, istirahat panjang bukan lagi kewajiban bagi pengusaha. Kalau perusahaan tidak bersedia memberikan, atau tidak mau mengatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; maka buruh tidak akan mendapatkan istirahat panjang,” jelasnya.
KSPI juga menyatakan bahwa banyak hak buruh yang dihilangkan dalam RUU Cipta Kerja. Said Iqbal menyebutkan, ada 9 alasan lagi KSPI menolak Omnibus Law. Sembilan alasan tersebut adalah: (1) hilangnya upah minimum, (2) hilangnya pesangon, (3) outsourcing bebas diterapkan di core bisnis, (4) kerja kontrak tanpa batasan waktu, (5) waktu kerja yang eksploitatif, (6) TKA buruh kasar berpotensi bebas masuk ke Indonesia, (7) mudah di PHK, (8) jaminan sosial terancam hilang, dan (9) sanksi pidana hilang.
Oleh karena itu, buruh Indonesia dan KSPI dengan tegas menolak Omnibus Law. Pihaknya meminta pemerintah dan DPR secara arif dan bijaksana tidak mengesahkan beleid yang berpotensi mendegradasi kesejahteraan kaum buruh ini.

Asep Saepudin Sayyev |*

Jakarta, Jurnal Inspirasi

Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pers Mahasiswa Islam (Bakornas LAPMI) PB HMI mendukung upaya pemerintah untuk menyelenggarakan asuransi bagi seluruh petani, agar tidak ada lagi kerugian petani akibat gagal panen. Hal tersebut menjadi bahasan utama dalam Seminar Nasional Pertanian yang berlangsung di Hotel Diradja, Jakarta, Jumat, (21/2).

“Kesejahteraan petani harus dijaga dan dilindungi mengingat minat petani Indonesia kian turun dari tahun ke tahun,” ungkap Direktur Utama Bakornas Lapmi PB HMI, Bergas Chahyo Baskoro dalam rilis yang diterima Jurnal Bogor, Minggu (23/2).

Seminar bertajuk “Strategi Percepatan Sosialisasi dan Masalah Kebijakan Asuransi Pertanian” dipandu moderator Ali Yansyah Abdurrahim. Para narasumber antara lain Komisi IV DPR RI Budhy Setiawan, Kepala Divisi Asuransi Agri dan Mikro PT Jasindo Ika Dwinita Sofa, peneliti LIPI Deni Hidayati, dan Kepala Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Erdiriyo.

Sejak 2015, penyelenggaraan asuransi pertanian dikelola oleh PT Asuransi Jasa Indonesia Persero (Jasindo). Produk asuransi pertanian berupa Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), Asuransi Usaha Tani Jagung (AUTJ) Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), Asuransi Usaha Ternak Kerbau (AUTK), dan beberapa lainnya.

Kepala Divisi Asuransi Agri dan Mikro PT Jasindo Ika Dwinita Sofa mengatakan, ada banyak alasan mengapa petani perlu mendapat perlindungan asuransi. Berbagai faktor seperti pola tradisional, faktor alam, area luas, modal terbatas, dan penggunaan teknologi yang masih minim menimbulkan kondisi ketidakpastian sehingga memicu risiko bagi petani.

“Dengan perlindungan asuransi, petani maupun peternak akan mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam menjalankan usahanya sehingga mereka dapat memusatkan perhatian pada pengelolaan usaha tani yang lebih baik, lebih aman, dan lebih menguntungkan,” ungkap Ika.

Sementara, menurut Anggota Komisi IV DPR RI Budhy Setiawan, sosialisasi AUTP sampai ke petani masih kurang sehingga pemahaman terhadap AUTP dan manfaatnya terbilang rendah.  Karena itu, butuh adanya peningkatan dukungan pemerintah daerah, baik dari Dinas Pertanian maupun tenaga penyuluh, juga peningkatan sosialisasi melalui media massa.

Selain itu, DPR akan mendorong hadirnya pengaturan lebih spesifik mengenai asuransi pertanian. Dasar hukum asuransi pertanian dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani belum diturunkan menjadi Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Pemerintah.

“Program asuransi pertanian ini sangat strategis dan fundamental. Kehadirannya penting karena dapat memberikan jaminan kelangsungan kehidupan petani dalam menghadapi beragam ketidakpastian faktor eksternal dan mendorong lahirnya berbagai inovasi pertanian,” ujar Budhy.

Peneliti LIPI Deny Hidayati mengatakan, petani dan usaha tani padi selalu berhadapan dengan tingginya risiko ketidakpastian dan kerugian usaha tani. Berbagai penyebabnya termasuk serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) serta bencana alam seperti banjir dan kekeringan yang juga dipengaruhi perubahan iklim.

Asuransi pertanian dapat menjadi solusi karena berfungsi sebagai upaya pengalihan risiko untuk melindungi petani dan usaha tani. “Asuransi memberikan ganti rugi akibat kegagalan usaha tani sehingga keberlanjutan usaha tani dan penghidupan petani dapat terjamin,” kata Deny.

Asep Saepudin Sayyev |*

Cibinong, Jurnal Inspirasi

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor menetapkan mantan Kepala Desa (Kades) di wilayah Kecamatan Tamansari berinisial ADG sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) Dana Desa tahun 2018 lalu.

Kasus yang menyeret mantan Kades Tamansari itu terbongkar ketika Kejari Kabupaten Bogor melakukan penyelidikan. Pasalnya,  pagu anggaran pembangunan jalan dari dana desa sebesar Rp500 juta, namun oleh tersangka berinisial ADG yang dulunya menjabat Kades tidak dimanfaatkan secara semestinya.

Setelah diselidiki oleh Kejari Kabupaten Bogor ternyata  laporan anggaran dana desa yang cair pada termin ke 3 tahun 2018 tersebut fiktif, hingga aparat adhyaksa menahan tersangka ADG dan menjebloskannya ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Pondok Rajeg, Cibinong.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kabupaten Bogor, Rolando Rotinga mengatakan, pidana dugaan Tipikor tersebut terungkap atas laporan instansi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

“Modus tersangka mantan Kades ADG ini adalah dengan membuat laporan fiktif pembangunan jalan dan lainnya, hal itu kami ketahui setelah mendapatkan laporan dari Inspektorat Kabupaten Bogor dan menyelidikinya lebih lanjut,” ujar Rolando kepada Wartawan, kemarin.

Ia menambahkan, tersangka ADG sudah mengakui Tipikor sebesar Rp 500 juta , bahkan tersangka sudah mengembalikan uang sebesar Rp 170 juta dan surat akte jual beli (AJB) rumah miliknya.

“Walaupun tersangka ADG sudah mengakui dan berupaya mengembalikan kerugian negara, kasus tindak pidana korupsi ini tetap kami lanjutkan dan mengenakan tersangka dengan Undang-Undang (UU) nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto UU nomor. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman penjara minimal selama 3 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda minimal Rp 150 juta dan maksimal Rp 750 juta,” katanya.

Ia menerangkan, hingga awal tahun 2020 ini, selain mantan Kades ADG, beberapa pelaku tindak pidana korupsi maupun pungutan liar (Pungli) juga akan menyusul ditahan. 

“Kalau untuk Kades ada dua orang, selain Adg juga ada Kades lainnya akan disidangkan ke meja pengadilan karena melakukan tindak pidana pungutan liar. Total dari tahun 2019 hingga saat ini kami sudah mengungkap tujuh orang yang melakukan tindak pidana korupsi,” tutur Rolando.

Sementara itu, Kasie Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Juanda berharap kasus Tipikor Kades ADG ini menjadi pembelajaran dan tidak terulang lagi di desa-desa lainnya di Bumi Tegar Beriman.

“Semoga penahanan Kades ADG ini jadi yang terakhir dan Kades lainnya belajar dari kasus ini, karena kalau masih nekat melakukan tindak pidana korupsi maka kami pun tak segan menindaknya karena selain Kabupaten Bogor menjadi etalase ibu kota juga karena program dana desa ini merupakan program pembangunan yang masuk dalam nawacita Presiden Joko Widodo,” kata Juanda.

Melihat masih ada Kades yang ditahan aparat hukum karena melakukan tindak pidana korupsi, Bupati Bogor Ade Yasin pun meminta para Kades tidak ceroboh dan ‘bermain – main’ dengan dana desa ataupun alokasi dana desa.

“Kades saya ingatkan agar jangan ceroboh dan ‘bermain – main’ dengan dana desa ataupun alokasi dana desa karena semua dana yang berasal dari pemerintah itu terpantau oleh aparat hukum, saya sudah perintahkan Inspektorat untuk memperbanyak uji petik atau lapangan dan jangan hanya melihat dari laporan tertulis saja,” tegas Ade Yasin.

Noverando H