Bandung | Jurnal Inspirasi
Pemerintah Provinsi Jawa Barat memutuskan belum dapat membuka aktivitas sekolah, meskipun wabah virus Corona atau Covid-19 di Jabar mulai melandai dengan angka penularan atau reproduksi di bawah 1. Gubernur Ridwan Kamil mengatakan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim berencana membuka kembali sekolah di zona hijau.

Namun di Jawa Barat belum ada satu pun daerah dari 27 kota dan kabupaten yang berstatus zona hijau. Karena itu, sekolah di Jabar belum ada yang dibuka. “Pak Nadiem Makarim (Mendikbud) sudah mengumumkan kalau sekolah boleh dibuka di zona hijau. Nah perhari ini (Selasa 16/6/2020), 27 kota dan kabupaten di Jabar belum ada (zona hijau),” kata Kang Emil ini seusai rapat koordinasi Covid-19 di Mapolda Jabar, Selasa (16/6).

Kang Emil mengemukakan saat ini, baru 17 Kabupaten/Kota yang masuk kategori zona biru. “Saya berdoa mudah-mudahan dalam evaluasi dua mingguan, kita (Provinsi Jabar) naik ke hijau dari 17 yang sudah biru. Nah kami juga akan memberikan rapor kepada gugus tugas (pusat),” ujar Kang Emil.

Pembukaan sekolah di Jabar, tutur Gubernur, kebijakannya harus berbasis kesiapan kota/kabupaten berdasarkan zona tadi. Sebab, hal ini berpengaruh terhadap kurikulum belajar siswa. “Kalau sekolah kebijakannya harus satu kota dan kabupaten karena dalam satu kota dan kabupaten kurikulumnya sama dan fasilitasnya sama. Jadi kalau ada satu sekolah yang buka di kecamatan lain enggak, itu nanti akan terjadi kejomplangan (ketimpangan) kualitas pendidikan,” tutur Gubernur.

Kang Emil mengungkapkan, sektor pendidikan di Jabar yang diperbolehkan saat ini, baru pesantren. Sebab, karakteristik pesantren dan sekolah umum berbeda. “Kok pesantren bisa? Kalau pesantren itu rata-rata dimiliki oleh pribadi. Kurikulumnya juga tidak sama. Ya, dalam satu kecamatan ada yang tema kurikulumnya A. Kemudian pesantren lainnya kurikulum B. Maka, kalau yang satu duluan dan yang lain belakangan, nggak ada masalah,” ungkap Kang Emil.

Sementara, kata mantan Wali Kota Bandung ini, sekolah umum, seperti SD, SMP dan SMA itu gerakannya harus satu irama karena dimiliki oleh negara dan kurikulumnya diatur oleh negara. “Sehingga, kalau ada yang bertanya kenapa pesantren boleh, karena tadi, kurikulum beda, start dan finis beda, maka boleh dibuka duluan dengan catatan kesehatan di zona hijau dan biru dan protokol kesehatan,” kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan jadwal tahun ajaran 2020/2021 tidak akan berubah, yaitu akan dimulai pada Juli mendatang. Nadiem mengatakan, pola pembelajaran pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah, yaitu peserta didik yang berada di zona kuning, oranye dan merah, tetap melakukan pembelajaran dari rumah.

Nadiem mengatakan ada 94 persen peserta didik yang berada di zona kuning, oranye ,dan merah. Sedangkan sisanya 6 persen peserta didik yang berada di zona hijau diperkenankan untuk melakukan pembelajaran tatap muka.

“Sebesar 94 persen dari peserta didik kita tidak diperkenankan melakukan pembelajaran tatap muka jadi masih belajar dari rumah. Yang 6 persen yang di zona hijau itulah yang kami memperbolehkan pemerintah daerah untuk melakukan pembelajaran tatap muka tetapi dengan protokol yang sangat ketat,” ujar Nadiem dalam konferensi pers yang disiarkan di akun YouTube Kemendikbud, Senin (15/6).

“Jadi saya ulangi lagi bahwa untuk saat ini karena hanya 6 persen dari populasi peserta didik kita yang di zona hijau merekalah yang kita berikan persilakan untuk pemerintah daerah mengambil keputusan melakukan sekolah dengan tatap muka, sisanya 94 persen tidak diperkenankan, dilarang, karena mereka masih ada risiko penyebaran COVID,” tandas dia.

Asep Saepudin Sayyev |*

Bogor | Jurnal Inspirasi
Kedua kalinya Sekretariat Dewan (Setwan) bekerjasama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor melakukan rapid test bagi para legislator dan para PNS, Selasa (16/6). Sekretaris Dewan (Sekwan) Boris Darureasman mengatakan bahwa dalam kegiatan rapid test tersebut diikuti 30 anggota dewan dan 10 PNS dan hasilnya semua negatif. “Karena hasil rapid-tes ini hanya 15 menit bisa diketahui, alhamdulilah hasilnya non reaktif semua,” ujar Boris kepada wartawan.

Boris mengatakan, inisiatif untuk melakukan rapid-test berangkat dari tugas pokok dan fungsi dewan sebagai pengawasan. Karena mereka terlibat dalam berbagai kegiatan, misalnya dalam pembagian bantuan dan sebagainya.

Menurut Boris, diikutsertakannya PNS untuk rapid test, karena dalam setiap kegiatan dewan selalu ada keterlibatan PNS untuk pendampingan dengan tugas sebagai notulensi dan sebagainya. Boris menjelaskan, kegiatan rapid-test tersebit tidak akan ditindak lanjuti dengan sweb-tes, karena hasilnya non reaktif semua. “Info dari Dinas Kesehatan tidak akan ada sweb karena hasil rapid hasilnya non reaktif semua, kecuali ada yang reaktif,” ungkapnya.

Boris berharap, meski banyak melakukan kegiatan ditengah pandemi Covid-19, semua Anggota legislator maupun PNS tetap dalam keadaan sehat. “Ya, mudah-mudahan semua tetap sehat, supaya bisa menjanakan pungsinya dalam pengawasan dan legislasi untuk temen-temen dewan dan kami pun sebagai PNS yang mempunyai tugas memfasilitasi tri fungsi dari DPRD sama-sama sehat, supaya dalam menjalankan tugas bisa nyaman dan optimal,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Cibinong | Jurnal Inspirasi
WAKIL Ketua I KONI Kabupaten Bogor Bidang Organisasi, Joy Pendhita meminta calon pengurus PESTI Kabupaten Bogor harus benar-benar  menyiapkan atlet dan pelatihnya guna menghadapi Porda Jabar 2022 mendatang. Saat ini, PESTI Kabupaten Bogor memang baru melakukan audiensi dengan KONI Kabupaten Bogor dan belum memberikan draft susunan kepengurusannya.

“Calon para pengurus PESTI sudah datang ke KONI.  Kami hanya menekankan bahwa semua cabor baru yang akan ambil bagian di Porda Jabar 2022 mendatang harus bisa mendulang emas. Targetnya harus jelas dan realistis,”  beber Joy Pendhita.

Jika targetnya meragukan, kata dia, kemungkinan KONI Kabupaten Bogor tidak akan memberangkatkannya ke Porda. Begitupula, sambung Joy, dengan cabor-cabor yang ada  di KONI, jika ke Porda tidak ada kans untuk mendulang emas, mungkin KONI  akan melakukan evaluasi soal keberangkatannya ke Porda Jabar 2022.

Sementara itu, Ketua Umum KONI Kabupaten Bogor,  Junaidi Samsudin secara tegas mengatakan, PESTI Kabupaten Bogor harus bisa mendulang medali emas di Porda Jabar 2022 mendatang. Disamping itu, kata Junsam, ia tidak mau kepengurusan PESTI ini ada yang tumpang tindih atau masuk juga dalam kepengurusan PELTI Kabupaten Bogor.

”Semua pengurus inti dalam satu cabor tertentu harus fokus pada cabornya masing-masing. Hal ini juga berlaku bagi cabor cabor yang baru, semua pengurusnya harus fokus pada pencapaian target medali di Porda Jabar 2022 mendatang,” tegas  Junsam.

** Asep Syahmid

Cibinong | Jurnal Inspirasi
PERHELATAN Piala Dunia U-20 yang akan digelar tahun 2021 di Indonesia harus punya dampak nilai ekonomis kepada semua daerah  yang akan jadi host dari pesta akbar sepakbola tersebut. Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor sebagai host utama dari event World Cup U -20 tahun 2021 akan jadi ajang promosi Kabupaten Bogor di mata dunia.     

Wakil Bupati Bogor, H  Iwan Setiawan, SE bertekad momentum Piala Dunia U 20 tahun 2021  harus punya dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Bogor. “Piala Dunia U 20 ini akan jadi sejarah tersendiri bagi Kabupaten Bogor terutama Stadion Pakansari yang akan semakin mendunia di kalangan pecinta si kulit bundar,” tegas politisi Partai Gerindra ini.

Untuk itu, kata Iwan, semua elemen masyarakat, SKPD, para  pelaku usaha dan organisasi keolahragaan yang ada di Kabupaten Bogor  harus all out untuk mensuksekan pelaksanaan event World Cup U 20.

“Ajang sepakbola dunia ini bisa memperkenalkan semua potensi wisata, usaha kreatif dan juga potensi lainnya yang ada di Kabupaten Bogor untuk di promosikan ke kancah dunia,” bebernya.

Lebih lanjut, kata Iwan, Pemkab Bogor saat ini sudah melakukan tahapan tahapan pelaksanaan yang ada kaitannya dengan Piala  Dunia U -20 tahun 2021. Dilain tempat, Kadispora Kabupaten Bogor, Bambang Setiawan menegakan, semua tahapan yang berkaitan dengan pelaksanaan Piala Dunia U 20 tahun 2021 di  Kabupaten Bogor  sudah dilakukan dengan alur yang terprogram.

“Saat ini rehabilitasi pembangunan Stadion Mini Cibinong dan Stadion Pakansari sudah masuk ke fase perenncanaan . Mudah mudahan pelaksanaan pembangunannya bisa digelar Juli atau Agustus ,” jelas Bambang.

Ia juga setuju dengan apa harapan Piala Dunia U 20 harus berdampak ekonomis bagi masyarakat di  Kabupaten Bogor. “Akan banyak dampak positifnya dari perhelatan Piala Dunia U 20 jika digelar di Stadion Pakansari. Ini momentum emas bagi Kabupaten Bogor untuk promosi di kancah dunia,” pungkasnya.

** Asep Syahmid

Cibinong | Jurnal Inspirasi
Di tengah wabah pandemi Covid-19 yang sudah hampir 3 bulan menghantui seluruh masyarakat Indonesia, ternyata menimbulkan sejumlah polemik yang membuntutinya. Selain dari segi kesehatan, wabah pandemi yang pertama kali terjadi di Negeri Tirai Bambu ini pun berimbas hampir ke selurus aspek kehidupan. Mulai dari aspek ekonomi, sosial, politik, sampai dengan hukum tak luput dari efek pandemi yang cukup membuat riskan pemerintah pusat maupun daerah dalam menangani situasi seperti sekarang ini.

Minimnya anggaran membuat pemerintah harus mengalihkan dana ini dan itu untuk penanganan Covid-19, tak terkecuali di Kabupaten Bogor. Sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk terpadat se Indonesia, memaksa kabupaten yang dipimpin oleh Ade Yasin ini memangkas APBD 2020 hampir 400 miliar untuk penanganan Covid-19 ini.

“Namun, di sisi lain serapan anggaran yang kurang begitu transparan dan juga kualitas bantuan yang kurang begitu memuaskan, membuat sejumlah kalangan mempertanyakan serapan anggaran sebesar lari ke mana saja dan seperti apa fakta di lapangan,”kata Ketua HMI MPO  Wildan Nugraha Cabang Bogor saat dikonfirmasi kemarin.

Ia  menilai Pemkab Bogor terkesan hanya menggugurkan kewajiban dan tidak melihat sejauh mana anggaran terserap sampai dengan diterima oleh masyarakat. “Sampai saat ini kami masih mengkaji terkait dengan penanganan Covid-19 ini terutama di Kabupaten Bogor, yang sejak awal terendus aroma yang kurang sedap dalam menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD itu,” ucapnya.

Wildan juga menambahkan timnya yang terdiri dari Pengurus HMI MPO Cabang Bogor sedang bergerak mengumpulkan data di lapangan untuk disinkronkan dengan data yang disampaikan Pemda. “Kami, sedang bergerak untuk mengumpulkan data, mengambil sampel dari beberpa kecamatan untuk kemudian menemukan titik terang siapa yang bermain dengan anggaran ini,” tutupnya.

Sementara itu, Kabid Eksternal HMI MPO Cabang Bogor Badru Tamam menyoroti kinerja DPRD Kabupaten Bogor yang seakan tutup mata atas alokasi anggaran Covid-19 ini. Komeng sapaan akrabnya mempertanyakan terkait dengan pembentukan Pansus yang sampai hari ini seakan luput dari perhatian.

“Kita menyayangkan kinerja DPRD yang terkesan lambat dalam mengambil kebijakan. Hal ini terlihat dari tidak terbentuknya Pansus sampai detik ini, padahal urgensinya saya rasa sudah cukup untuk dijadikan pijakan terbentuknya Pansus. Dengan anggaran yang cukup menguras APBD sangat dipertanyakan integritas para anggota DPRD jika dalam waktu dekat masih tidak terbentuk Pansus,” tegasnya.

** Cepi Kurniawan