FORMI Rancang Bimtek Olahraga Rekreasi

By

-

February 18, 2020

Cibinong | Jurnal Inspirasi

KETUA umum FORMI Kabupaten Bogor, Usep Supratman mengatakan kalau dirinya sedang menyusun konsep untuk menggelar Bimtek Olahraga Rekreasi kepada kalangan Pelajar ( Osis ), Karang Taruna dan OKP yang ada di Kabupaten Bogor. Bimtek FORMI tersebut, kata Usep, sebagai media yang tepat bagi jajaran pengurus FORMI Kabupaten Bogor dalam melakukan pemasalan olahraga Rekreasi di kalangan generasi muda yang ada di Kabupaten Bogor.

“Selain menggandeng elemen klub senam dan elemen olahraga rekreasi lainnya, FORMI Kabupaten Bogor juga berkewajiban melakukan pemasalan olahraga rekreasi kepada kalangan pelajar, karang taruna dan OKP yang ada di Kabupaten Bogor.

Kedepannya, kata Usep, dengan Bimtek tersebut nantinya akan banyak kalangan generasi muda di Kabupaten Bogor untu serius mengembangkan minat dan bakatnya kepada cabang olahraga yang masuk dalam FORMI.

Dalam kesempatan yang sama, Usep juga mengaku sangat bangga dengan rencana Seksi Ortrad dan Layanan Khusus di Dispora Kabupaten Bogor yang akan menggelar Bimtek untuk kalangan PAUD HI dan juga kepada kalangan guru olahraga yang ada di SD .

Dalam kesempatan terpisah, Seksi Ortrad dan Layanan Khusus Dispora Kabupaten, Dedi Supriyadi mengaku akan selalu bersinergi dengan FORMI Kabupaten Bogor dalam pengembangan olahraga rekreasi dan tradisional yang ada di Kabupaten Bogor.

“Saya sangat sependapat jika Pak Usep akan menggelar Bimtek Olahraga Rekreasi ke kalangan pelajar, karang taruna dan OKP yang ada di Kabupaten Bogor,” beber Dedi Supriyadi .

Dedi menegaskan, rumpun olahraga rekreasi yang masuk FORMI Kabupaten Bogor ini memang harus lebih digencarkan sosialisasinya kepada kalangan pelajar dan generasi muda di Kabupaten Bogor.

“Saya optimis ketika generasi muda di Kabupaten Bogor sudah mengenal secara detail terkait olahraga rekreasi dan tradisional maka akan banyak bermunculan talenta atletnya. Hal inilah yang akan menjadi modal penting bagi FORMI Kabupaten Bogor kedepannya,” tuntas Dedi.

Asep Syahmid

Dispora Gelar Bimtek Olahraga Tradisional

By

Admin

-

February 18, 2020

Cibinong | Jurnal Inspirasi

SEBANYAK 40 peserta dari PAUD Holistik Integratif (PAUD HI) se Kabupaten Bogor mulai 25-26 Februari 2020 di salah satu hotel yang ada di kawasan Megamendung akan digelar Bimtek Olahraga Tradisional. Hal tersebut dikatakan oleh Kasie Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus Dispora Kabupaten Bogor Dedi Supriyadi.

Dedi menambahkan, kegiatan kali ini memang kerjasama dengan Disdik Kabgupaten Bogor kaitan dengan peserta yang akan ambi bagian dari Bimtek Ortrad kali ini. Setelah menggelar Bimtek dengan para peserta dari PAUD HI, pihaknya juga akan melakukan kegiatan yang sama dengan para guru olahraga tingkat SD se Kabupaten Bogor pada 3-4 Maret 2020.

Dalam melaksanakan Bimtek Ortrad tersebut, pihak Dispora Kabupaten Bogor akan memanggil para pembicara dari UPI Bandung, FORMI Jabar dan juga mengundang Ketua FORMI Kabupaten Bogor.

“Insya Allah dalam waktu dekat kami akan sounding dengan Ketua FORMI Kabupaten Bogor untuk membahas dua kegiatan Bimtek yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini,” tegas Dedi.

Sementara itu, Kabid Pemudayaan Olahraga Dispora Kabupaten Bogor, Elwi Sulistianto mengatakan, kegiatan yang akan dilakukan seksie Ortrad dan Layanan Khusus itu punya urgensi yang sangat penting dengan tagline The City Of Sport and Tourism yang tengah digalakan di Pemkab Bogor.

Harapan kami, kata Elwi, olahraga tradisional ini nantinya bisa berkembang dengan pesat di kalangan pelajar yang ada di Kabupaten Bogor. “Saat ini Olahraga Rekreasi dan Tradisional sudah banyak event nya di tingkat nasional dan Internasional. Makanya, kami di Dispora Kabupaten Bogor akan selalu mengusulkan kegiatan ini menjadi kegiatan yang rutin tiap tahunnya dan akan bekerjasama dengan elemen FORMI Kabupaten Bogor,” pungkas Elwi.

Asep Syahmid

Festival Cabor Bulutangkis Optimis Lahirkan Talenta Atlet Potensial

By

Admin

-

February 18, 2020

Cibinong | Jurnal Inspirasi

KETUA Pengcab Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kabupaten Bogor, Dedi Budi Sumardi menegaskan, pihaknya sangat optimis Pengcab PBSI Kabupaten Bogor akan mampu melahirkan talenta atlet potensial yang datang dari ajang Festival Cabang Olahraga Bulutangkis yang saat ini tengah digarap oleh Seksi PITOK Dispora Kabupaten Bogor hingga Rabu (19/2).

“Festival cabor bulutangkis yang dilakukan Seksi PITOK ini merupakan bagian dari pengamanan aset-aset andal melalui bidang olahraga. Jadi, festival ini, adalah wadah kami untuk mencari, serta membina potensi-potensi atlet andal yang ada di Kabupaten Bogor,” ucap pria yang akrab disapa Debus itu.

Kepala Sekolah SMPN 2 Sukaraja ini menjelaskan, banyaknya atlet-atlet pelajar yang keluar sebagai juara pada Festival Olahraga Bulutangkis ini, tidak tertutup kemungkinan akan jadi ujung tombak PBSI Kabupaten Bogor.

Dedi menambahkan, PBSI kabupaten Bogor juga sangat bangga jika GOR Laga Tangkas dalam waktu dekat ini akan jadi salah satu venue turnamen bulutangkis yang berskala nasional dan internasional.

“Beberapa waktu lalu pengurus PBSI sudah melakukan pengecekan lokasi GOR Laga Tangkas. Mudah Mudahan ini akan jadi titik awal bagi event event nasional dan internasional cabor Bulutangkis di gelar di GOR Laga Tangkas,” tegas Debus.

Asep Syahmid

Perkemi Siapkan 10 Kenshi Terbaik

By

Admin

-

February 18, 2020

Cibinong | Jurnal Inspirasi

PELAKSANAAN Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Jabar tahun 2020 akan digelar di Kota Bandung sekitar Agustus mendatang. Waktu yang tidak terlalu lama tersebut, saat ini benar benar dimanfaatkan semua cabor yang atletnya akan masuk dalam bagian Kontingen Kabupaten Bogor untuk Popda Jabar 2020.

Saat ini semua atlet kempo binaan Perkemi Kabupaten Bogor yang akan tanding di ajang Popda Jabar 2020 sudah mulai melakukan aktivitas latihan di salah satu ruangan yang ada di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor.

“Setidaknya ada sekitar 10 atlet binaan Perkemi Kabupaten Bogor yang akan ikut dalam Popda Jabar 2020 di Kota Bandung. Persiapan yang kami lakukan sudah mulai sekarang,” ujar Rudy Andrianto, Sekum Perkemi Kabupaten Bogor.

Rudy menambahkan, 10 atlet kempo yang akan tampil di Popda Jabar 2020 nanti tentunya adalah atlet atlet terbaik dan merupakan atlet binaan yang dilakukan Perkemi Kabupaten Bogor selama ini.

“Tentunya kami ingin memberikan prestasi yang maksimal bagi Kontingen Kabupaten Bogor di ajang Popda Jabar 2020 nanti di Kota Bandung,” papar Rudy.

Ia menambahkan, para atlet kempo yang akan bertanding di Popda Jabar 2020 tentunya akan menjadi generasi kempo Kabupaten Bogor untuk masa yang akan datang.

Asep Syahmid

Launching e-warung, 402 PKH Terima Bantuan Kerjasama CV Berkah Bunmay – Gapoktan Unggul Jaya

By

Admin

-

February 18, 2020

Bogor, Jurnal Inspirasi

Terdata sebanyak 402 Program Keluarga Harapan (PKH) berhak menerima bantuan yang digulirkan Kementerian Sosial (Kemensos) pada acara launching e-warung yang disaksikan aparatur wilayah Kelurahan Rancamaya, Camat Bogor Selatan Hidayatulloh, Senin (17/2/2020).

Di e-warung yang berlokasi di RT 01/RW 08 Kelurahan Rancamaya, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor itu, warga menerima paket sembako yang dipasok dari CV Berkah Bunmay yang bekerja sama dengan Gapoktan Unggul Jaya sebagai supliernya.

“Alhamdulillah e-warung ini jadi yang pertama di Kelurahan Rancamaya, dan warga akan segera mendapatkan manfaatnya. Semua kebutuhan pokok warga ini disuplai atas kerja sama Gapoktan Unggul Jaya bersama CV Berkah Bunmay,” jelas Komisaris CV Berkah Bunmay, Mahpudin.

Dengan telah dilaunchingnya e-warung di Kelurahan Rancamaya, ia pun berharap ke depannya agar silaturahmi warga pun akan semakin baik dan tetap terjaga.

Sementara Camat Bogor Selatan Hidayatulloh mengatakan, bahwa bantuan yang diberikan pemerintah pusat pada hakikatnya ingin meningkatkan taraf hidup warga Kota Bogor agar lebih sejahtera.

“Konteks dalam kegiatan ini adalah bagaimana caranya memberdayakan masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya,” ucap Dayat sapaannya seraya menambahkan bahwa bantuan dalam bentuk non tunai seperti melalui e-warung itu pun dapat mencegah terjadinya penyelewengan.

Handy Mehonk

Syarat NUPTK untuk Honorer Minta Dihapus

By

Admin

-

February 17, 2020

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Guru honorer penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) wajib memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2019. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta syarat tersebut dihapus, karena dinilai terlalu memberatkan bagi guru honorer.
Ketua PB PGRI XXI Didi Suprijadi mengatakan, banyak guru yang hingga saat ini belum menerima NUPTK. Salah satu kendalanya adalah lambatnya pengurusan dan keluarnya NUPTK dari Pemerintah Daerah. “Kedua syaratnya mesti lima tahun mengajar dulu. Kalau dengan Dapodik saja saya rasa itu sudah cukup,” kata Didi.

Data guru di Dapodik sendiri dapat muncul setelah dua tahun mengajar. Dalam artian lebih cepat daripada harus menunggu NUPTK. “Sebetulnya mungkin dikiranya supaya tidak ada yang liar. Tapi kan sebenarnya sudah cukup dengan dapodik saja. Tidak bakal kemana-mana itu. Karena di dapodik sudah jelas, ngajarnya, mata pelajarannya, sudah jelas ijazahnya,” lanjut pembina Federasi Guru dan Tenaga Honorer Swasta Indonesia (FGTHSI).
Untuk itu dia menyarankan kepada pemerintah untuk menghapus syarat NUPTK. Untuk Kemendikbud dia beranggapan bisa menghapus NUPTK pada Permendikbud nomor 8 tahun 2020 yang baru dikeluarkan sepekan lalu itu.
Selebihnya, dia sepakat dengan kebijakan tentang penyaluran dana BOS itu. Terlebih ada upaya minimalisir tindak pidana korupsi ketika sekolah wajib transparan dalam penggunaan dana BOS.
“Terlebih sekarang juga bisa fleksibel kan. Sekolah tidak lagi dipatok harus beli apa. Artinya bisa belanja dana BOS sesuai kebutuhan sekolah. Sekolah yang satu dengan sekolah lain kebutuhannya kan berbeda,” pungkas dia.

Asep Saepudin Sayyev |*

Demokrat: LRT Mercusuar yang Mubazir

By

Admin

-

February 17, 2020

Jakarta | Jurnal Bogor

Moda transportasi massal lintas rel terpadu atau light rail transit (LRT) Fase 1 rute Kelapa Gading-Velodrome Rawamangun telah beroperasi sejak akhir tahun lalu. Namun demikian, efisiensi pembangunan moda transportasi ini dipertanyakan.
Salah satunya oleh Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon yang belakangan mengaku sering berkunjung ke Kelapa Gading. Menurut pengamatannya, moda transportasi itu belum ramai dipakai oleh warga. “Baru tahu LRT menuju Rawangun sepi banget ternyata,” tegasnya di akun Twitter pribadi, Senin (17/2).
Dia bahkan berpandangan bahwa LRT ini bagian dari proyek gagal yang dikerjakan di era Presiden Joko Widodo. Jansen Sitindaon turut mempertanyakan hasil survei yang dijadikan dasar pembangunan LRT. Pasalnya, jalur tersebut bukan rute para pekerja warga DKI.
Selain itu, jaraknya juga terbilang pendek, yaitu hanya 5,8 kilometer, yang jika ditempuh dengan ojek hanya membutuhkan waktu 10 menit untuk sampai.
“Bangunnya habis Rp 5,8 triliun. Ini mercusuar tapi gegabah dan mubazir menurut saya. Habis berapa pemda DKI tiap tahun subsidi ya?” tanya terheran-heran.
Lebih lanjut, Jansen Sitindaon mengamini pernyataan yang pernah disampaikan mantan Sekretaris Kementerian BUMN, M. Said Didu tentang jebakan infrastruktur.
Jangankan balik modal, membiayai operasional harian aja dari penumpang yang naik tidak mampu. Jadi harus terus disubsidi,” terangnya. “Jujur kereta api bandara yang habis Rp 5 triliun aku belum pernah naik. Jangan-jangan itu juga sepi,” sindir Jansen Sitindaon.

Asep Saepudin Sayyev |*

Aktivis Sebut Jangan Cuma Ambil Keuntungannya Saja

By

Admin

-

February 17, 2020

Leuwiliang l Jurnal Bogor

Saling lempar tanggung jawab antara PD Pasar Tohaga Leuwililiang dengan UPT PUPR Wilayah V Leuwiliang mengenai jalan rusak yang tak kunjung dibangun sudah belasan tahun menuju jalur Pasar Leuwiliang kini mendapat kritikan keras dari aktivis asal Bogor Barat Rahmatullah. “Kami sangat menyayangkan para pemangku kebijakan di wilayah PD Pasar tradisional Leuwiliang liang saling lempar tanggung jawab dengan UPT PUPR, padahal mereka sama sama dari pemerintahan juga,” kata Rahmat kepada Jurnal Bogor, Senin (17/2).

Rahmat berpendapat, seharusnya dalam melayani masyarakat di wilayahnya, para pemangku mestinya saling berkoordinasi demi tercapainya persoalan tersebut.” Kan tidak susah cuma berkoordinasi duduk bareng, apalagi masih di satu wilayah kan tidak jauh,” bebernya.

“Jangan membingungkan dengan saling lempar tanggung jawab. Kalau terus terus begini kan yang di rugikan masyarakat itu sendiri,” bebernya lagi.

Memang lanjut Rahmat, kondisi jalan tersebut sudah lama mengalami kerusakan yang cukup parah.” Seharusnya bukan lagi saling menyalahkan tapi jika memang punya itikad baik, kedua belah pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara dengan komunikasi yang baik,” imbuhnya.

Padahal jika dibangun dengan baik dari segi ekonomi akan lebih maksimal perputaran ekonomi di wilayah Pasar Leuwiliang.” Artinya dalam hal ini mereka (PD Pasar Tohaga Leuwiliang,red) punya tanggung jawab yang sama untuk melakukan perbaikan dari insfrastruktur jangan sampai cuma hanya mengambil keuntungannya saja,” kritiknya.

Kepala PD Pasar Leuwiliang, Aldino Novianto belum bisa memberikan keterangan terkait hal ini saat di konfirmasi melalui WhatsApp. “Maaf saya lagi di Cibinong mau ke pasar.”

Sebelumnya dikatakan, Kepala Administrasi dan Umum PD Pasar Tohaga Leuwiliang, Nia Dalilatunniati menyebutkan, bahwa keberadaan jalan menuju jalur Pasar Leuwiliang itu site plannya masuk ke PUPR.

“Setahu kami status jalan tersebut tidak masuk ke wilayah pasar jadi bukan kewenangan PD Pasar untuk membangunnya. Tetapi lebih jelasnya silakan tanya langsung sama Kepala PD Pasar,” singkatnya.

Terpisah, Kepala UPT PUPR wilayah V Leuwiliang Zaitun Nur Azizah, menyatakan bahwa status jalan menuju Pasar Leuwiliang bukan jalan kabupaten melainkan milik Pasar Tohaga Leuwiliang. “Pihak PUPR tidak ada kewenangan untuk membangun jalan tersebut karena bukan ruas jalan Kabupaten,” katanya.

“Seandainya ruas jalan itu statusnya milik Kabupaten pastinya sudah kami perjuangkan. Karena jalan itu masuknya wilayah Pasar Tohaga jadi pihak PUPR tidak ada rencana pengerjaan pemeliharaan apalagi untuk dibangun,” paparnya.

“PD Pasar ada pengelolanya, kalau pun jalan itu mau diserahkan ke kita untuk ditingkatkan sok mangga tetapi harus secara tertulis dan ajukan ke Bupati langsung,” pungkasnya.

Arip Ekon

Kini, Bayar SPP Bisa Pakai GoPay

By

Admin

-

February 17, 2020

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) melalui GoPay sebelumnya merupakan guyonan netizen ketika Presiden Jokowi menunjuk Nadiem Anwar Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Namun kini, SPP sudah dapat dilakukan melalui GoPay diaplikasi GoJek. Senior Vice President Sales GoPay, Arno Tse mengatakan metode pembayaran biaya pendidikan ini memudahkan orang tua murid karena dapat dilakukan dimana saja.

Pembayaran itu dapat dilakukan melalui aplikasi Gojek di fitur GoBills. Tidak hanya membayar SPP, pembayaran pendidikan lain seperti buku, seragam, dan kegiatan ekstrakurikuler juga dapat dibayar dengan GoPay. “Saat ini ada sekitar 180 lembaga pendidikan seperti pesantren, madrasah, sekolah dan tempat kursus di Indonesia yang telah terdaftar di GoBills,” kata dia dalam keterangan pers, Senin (17/2).

Di bidang pendidikan, GoPay telah membantu Madrasah Miftahul Akhlaqiyah di Ngaliyan di Semarang, Universitas Tarumanegara dan Universitas Bunda Mulia untuk mengimplementasikan QRIS. Di awal tahun 2019, GoPay juga telah menjadi uang elektronik pertama yang membangun ekosistem non-tunai dengan 50 SMK di Jakarta Utara.

Ekonom Core Piter Abdullah mengatakan ini bisa disebut monopolis karena pembayaran SPP ini hanya menggunakan satu alat pembayaran digital. “Tergantung apakah ada pemaksaan atau tidak, seharusnya masyarakat tidak diwajibkan menggunakan satu alat pembayaran. Karena ada juga Ovo, Linkaja, Dana,” ujar Piter.
Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf Macan Effendi berpendapat proses pembayaran elektronik saat ini sudah bisa dilakukan oleh berbagai produk selama tidak ada paksaan. Dia memberikan contoh sebuah aplikasi OVO. Selain bayar SPP, aplikasi itu juga bisa digunakan untuk membayar biaya kuliah.

“Nah buat saya kalau selama tidak ada instruksi apa pun melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka itu adalah proses digitalisasi biasa, karena dilakukan oleh sekolah,” tutur Dede.
Dia melanjutkan bila sekolah yang memilih mau menerapkan pembayaran melalui OVO, Bukalapak, Tokopedia atau sejenisnya, itu tidak masalah. “Itu enggak apa-apa. Tapi kalau ada kebijakan dari Kemendikbud yang notabene Pak Nadiem ini sebagai mantan CEO dari Gojek, tentu kami protes,” ujar legislator asal daerah pemilihan Jawa Barat II ini.
Karena itu, kata dia, sama saja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan Mantan CEO Gojek, Nadiem Anwar Makarim menggunakan kewenangan ataupun menggunakan kepentingan sendiri jika pembayaran SPP melalui GoPay itu atas instruksi Kemendikbud.
Dia melanjutkan, jika tujuan dari pembayaran SPP melalui GoPay itu untuk memudahkan orang tua atau wali murid, maka hanya sebagai proses digitalisasi. Dia berpendapat proses digitalisasi saat ini tidak bisa dihindari.
“Karena sekarang kan mau bayar PLN, mau bayar pulsa, macam-macam juga dilakukan melalui proses digitalisasi. Saya sih lihatnya seperti itu ya. Karena tadinya saya ketika dapat info ini, langsung wah kalau sampai ada instruksi dari Kemendikbud, itu berarti penyalahgunaan wewenang, tapi ternyata tidak ada,” tuturnya.

Asep Saepudin Sayyev |*

Bima Arya dan Ade Yasin Kerjasama Kelola Sampah

By

Admin

-

February 17, 2020

Bogor | Jurnal Inspirasi

Walikota Bogor Bima Arya dan Bupati Ade Yasin bertemu di Balaikota Bogor pada Senin (17/2). Pertemuan dua kepala daerah itu bertujuan untuk membahas kerjasama terkait pengelolaan sampah dengan plastic energy. “Dalam pekan ini kami akan mendapat persentasi teknis dari plastic energy agar kerjasama sampah bisa direalisasikan,” ujar Walikota Bima Arya kepada wartawan.

Menurutnya, ia sudah sering mengkomunikasikan mengenai kerjasama itu dengan Bupati Ade Yasin, baik via telepon maupun Whatsapp. “Masalah Galuga urusan antara kota dan kabupaten. Tapi bila Nambo dengan provinsi. Kami sudah sepakat maksimalkan pengelolaan sampah di Galuga,” ungkapnya.

Bima mengatakan, lahan Kota Bogor di Galuga mencapai 38 hektare, sementara Pemkab Bogor empat hektare. Kedua wilayah sepakat mengelola sampah. Namun, soal siapa yang mengolah dan teknisnya bakal dibicarakan bersama.

Sementara itu, Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin mengatakan bahwa kepentingan kota dan kabupaten sama lantaran karena keduanya juga membuang sampah di tempat yang sama, yakni Nambo dan Galuga. Sehingga masalah sampah menjadi persoalan bersama, terutama tentang plastik.

“Tapi kami inginnya jangan hanya sampah plastik saja, tetapi yang lain juga dapat teratasi. Bila porsinya sudah diatur oleh Pemprov Jawa Barat. Kami dapat sekian porsinya, tapi kan masih kurang Kabupaten Bogor saja sehari menghasilkan 2.800 ton. Sementara yang baru keangkut hanya 600 ton sisanya kemana? Ini kan bisa di buang ke Nambo atau Galuga,” pungkasnya.

Fredy Kristianto

Buy now