Jakarta | Jurnal Inspirasi

Akses transportasi keluar masuk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bogor (Jabodetabek) akan ditutup di tengah pandemik Covid-19. Rencana itu mulai diberlakukan pada Senin 30 Maret 2020 setelah ada keputusan dari pemerintah pusat.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Ahmad Yani. Pihaknya juga sudah menyampaikan rencana penutupan tersebut kepada semua operator melalui Organisasi Gabungan Angkutan Darat (Organda).

“Saya sudah sampaikan kepada semua operator melalui organda. Saya udah telpon, bahwa hasil rapat tadi kemungkinan besar persiapan ditutup untuk keluar masuk Jabodetabek,” ujarnya di Jakarta, Minggu (29/2)

Meski begitu, kata dia, pihaknya masih menunggu penetapan rencana itu oleh pemerintah pusat. Karena, kata dia, pemerintah pusat besok akan menggelar rapat terbas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Kalau hasil rapat terbatas sudah, ada keputusan presiden maka akan ditetapkan,” ungkapnya.

Dia menambahkan, akses yang ditutup ditujukan kepada kendaraan pribadi dan angkutan orang. “Kalau untuk logistik dan barang tidak atau dikecualikan,” ucapnya.

Adapun teknisnya masih disusun. Sedangkan yang menjadi ujung tombak penegakan aturan ada pada petugas lapangan seperti polisi dan TNI. “Untuk pintu pintu masuk Jabodetabek yang dikontrol oleh mereka. Baik di jalan tol maupun di jalan nasional yang keluar masuk Jabodetabek,” pungkasnya.

Asep Saepudin Sayyev |*

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Status darurat kesehatan nasional minta segera ditetapkan Presiden Joko Widodo seiring meluasnya virus Corona (Covid-19) di Indonesia. Desakan ini mencuat dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) karena penetapan itu diperlukan agar langkah-langkah penanganan penyebaran Covid-19, penyakit akibat virus corona, di Indonesia dapat dilakukan dengan terukur.

“PSHK mendesak Presiden Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden untuk menetapkan status darurat kesehatan Covid-19 berbarengan dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah terkait penanganan darurat kesehatan secara nasional,” kata Direktur Advokasi dan Jaringan PSHK Fajri Nursyamsi Fajri dalam keterangan tertulis, Minggu (29/3).

Fajri menjelaskan, penetapan status darurat bencana ini memiliki dasar hukum, yakni Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Fajri mengatakan penetapan status darurat kesehatan ini akan berpengaruh pada pengambilan kebijakan berikutnya, termasuk misalnya karantina wilayah. Rencana pemerintah menetapkan PP tentang karantina wilayah, kata dia, harus segera direalisasikan.

Peneliti PSHK Agil Oktaryal berujar peraturan pemerintah tersebut juga harus memuat aturan mengenai hak masyarakat dan tanggung jawab pemerintah selama karantina berlangsung. Selain itu, PSHK menilai pemerintah perlu melakukan Pembatasan Sosial dalam Skala Besar seperti yang juga diatur dalam UU Kekarantinaan Kesehatan. “Kami mendesak Presiden Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden yang menetapkan karantina wilayah untuk daerah tertentu ataupun secara nasional,” ujar dia.

Pasal 55 UU Kekarantinaan Kesehatan menyebutkan, pemerintah pusat wajib memenuhi kehidupan dasar orang yang berada dalam lingkup wilayah karantina kesehatan. Selain itu, UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga mengatur kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dan menyalurkan bahan pangan dalam keadaan darurat.

Agil mengatakan pemerintah juga harus segera membatasi mobilitas penduduk di daerah terjangkit Covid-19 ke daerah-daerah lainnya untuk mencegah penularan lebih luas. PSHK juga mendesak pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan PP terkait karantina wilayah. “Agar mendapat masukan dan gambaran akan kebutuhan riil di daerah,” kata Agil.

Hingga hari ini, tercatat ada 1.285 kasus positif corona di Indonesia, 114 orang meninggal, dan 64 orang sembuh. PSHK menilai angka ini menunjukkan darurat kesehatan di Indonesia sudah mengkhawatirkan. Karantina wilayah dinilai perlu lantaran imbauan pembatasan interaksi fisik (physical distancing) dianggap tak efektif memutus mata rantai penyebaran virus.

Asep Saepudin Sayyev |*

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Jumlah kasus Covid-19 di Amerika Serikat meningkat sangat drastis setiap harinya. Akhir pekan kemarin, jumlah kasus terkonfimasi positif di Negeri Paman Sam itu sudah mencapai angka 100 ribu, bahkan di atas jumlah kasus positif di China dan Italia. Lebih dari separuh dari total 50 negara bagian di AS kini sudah menetapkan karantina wilayah. Beberapa WNI yang tinggal di Amerika pun was-was.

Kasus virus corona di Amerika Serikat kini dipastikan paling tinggi di dunia, dengan lebih dari 86.000 orang positif terinfeksi Covid-19. Merujuk data Universitas Johns Hopkins, AS melampaui China yang mencatat 81.782 kasus dan Italia yang melaporkan 80.589 kasus. Kedua negara itu sebelumnya merupakan pusat pandemi virus corona.

Tetapi dengan 1.200 kematian terkait-Covid-19, jumlah kematian AS masih jauh dibawah China (3.291) dan Italia (8.215). Tonggak sejarah yang suram ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump meramalkan negaranya akan kembali bekerja “cukup cepat”, setelah negara itu melaporkan adanya 3,3 juta warga yang mengajukan tunjangan pengangguran pekan lalu.
Lebih dari 1.100 orang yang terjangkit Covid-19 meninggal di AS. Dalam konferensi pers di Gedung Putih, Washington, Trump mengatakan: “Mereka harus kembali bekerja, negara kita harus kembali, negara kita didasarkan pada itu dan saya pikir itu akan terjadi dengan cepat. “Kita dapat memanfaatkan bagian dari negara kita, kita mungkin mengambil bagian besar dari negara kita yang tidak begitu terdampak dan kita dapat melakukannya dengan cara itu.”

Dia menambahakan: “Banyak orang yang salah mengartikan ketika saya mengatakan kembali, mereka akan mempraktikan jarak sosial sebanyak yang Anda bisa dan mencuci tangan serta tidak menjabat tangan dan semua hal yang kita bicarakan.”

Ketika AS menyalip China dalam hal kasus virus corona terbanyak, Trump meragukan angka yang dirilis Beijing, mengatakan kepada wartawan: “Anda tidak tahu jumlahnya di China”. Namun dalam cuitannya kemudian ia mengatakan telah melakukan “percakapan yang sangat baik” dengan Presiden China Xi Jinping. “China telah melalui banyak hal dan telah memahami virus ini. Kami bekerja sama secara erat. Sangat saya hargai,” kata Trump.

Wakil Presiden Mike Pence mengatakan tes virus Corona saat ini dapat dilakukan di 50 negara bagian dan lebih dari 552.000 tes telah dilakukan sejauh ini. Bisakah presiden memerintahkan semua orang kembali bekerja?. Tidak. Awal bulan ini, Trump menetapkan periode 15 hari untuk memperlambat penyebaran virus Corona dengan mendesak semua orang Amerika untuk mengurangi interaksi publik secara drastis selama periode tersebut.

Namun imbauan ini bersifat sukarela dan tidak ada kewajiban untuk melakukannya. Padahal, dalam konstitusi AS jelas bahwa pemerintah memiliki wewenang untuk menjaga ketertiban dan keamanan publik, yang menurut para pakar adalah tanggung jawab gubernur negara bagian untuk memutuskan pembatasan terkait penyebaran virus.

Saat ini, 21 negara bagian AS telah memerintahkan warganya untuk tinggal di rumah mereka untuk mengatasi pandemi. Presiden AS telah mengeluarkan kebijakan federal untuk menangani wabah, seperti Undang-Undang Stafford, yang memungkinkan pemerintah AS untuk mengelontorkan puluhan miliar dolar untuk bantuan darurat. Trump juga telah mengajukan Undang-Undang Produksi Pertahanan, yang akan memungkinkannya untuk menasionalisasi manufaktur guna menghasilkan pasokan medis.

Asep Saepudin Sayyev |*

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Pada akhir pekan kemarin, Kementerian Kesehatan Belanda menarik kembali sekitar 10 ribu masker yang sudah didistribusikan ke beberapa rumah sakit dalam upaya menghentikan penyebaran virus Corona. Masker itu diimpor dari Cina dan penarikan dilakukan karena masker dinilai tidak memenuhi standar kualitas.

Kementerian Kesehatan Belanda menjelaskan mereka menerima pengiriman masker dari sebuah manufaktur di Cina pada 21 Maret 2020. Namun mereka menemukan indikasi kualitas masker itu tidak memenuhi standar mereka saat dilakukan pemeriksaan.

“Sisa masker yang hendak dikirim akhirnya ditahan dan masker yang ada belum didistribusikan,” demikian keterangan Kementerian Kesehatan Belanda, seperti dikutip dari asiaone.com.

Sebagian masker yang dikirim, sudah didistribusikan ke tenaga kesehatan professional. Dalam pengetesan kedua terungkap  masker-masker itu tidak memenuhi kualitas sehingga diputuskan untuk tidak menggunakan satu pun dari masker-masker itu. Masker itu tidak dapat menutup wajah dengan sepatutnya atau ada yang filternya rusak.       

Melalui temuan ini, maka pengiriman masker-masker berikutnya akan dilakukan pengujian lebih ketat. Masker yang ditarik itu jenis FFP2 yang sudah dikirim ke beberapa rumah sakit.  Ditempat terpisah, Menteri Kesehatan Prancis Olivier Veran mengumumkan pihaknya telah memesan lebih dari satu miliar masker dari Cina sebagai bagian dari upaya menghentikan penyebaran virus Corona.

Asep Saepudin Sayyev |*

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Pernyataan Juru Bicara pemerintah untuk penanganan kasus Covid-19, Achmad Yurianto yang mengatakan bahwa Virus Corona ini memudah menular dari orang miskin membuat marah Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama. Dia mengatakan, pernyataan Yuri adalah rasis dan wajib dipidanakan.

“Di tengah kondisi seperti ini pernyataan Yuri sangat tidak etis. Sebagai Jubir pemerintah harusnya Dia biasa menyampaikan sesuatu yang tidak menyinggung pihak manapun,” kata Haris dalam keterangan persnya, Sabtu (28/3).

Pidatonya terkait dengan update penanganan Corona, Yuri menyebut bahwa yang kaya melindungi yang miskin dan yang miskin melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya. Tentu pernyataan ini membuat geger, karena diangggap pidato tersebut sumber penyakit datang dari orang-orang miskin.

“Ini sudah rasis, tidak pantas keluar dari mulut pejabat. Penyakit ini menyerang bukan pada orang kaya maupun orang kurang mampu, tapi menyerang siapapun. Kami sangat menyesalkan pernyataan ini. Apalagi ini disiarkan oleh stasiun tv, tentu akan sangat menyakitkan,” tegas Haris.

DPP KNPI mengancam akan membuat class action terkait pernyataan Yuri tersebut. Bahkan KNPI mengancam akan melakukan aksi agar presiden memecat Yuri sebagai jubir penanganan corona sekaligus jabatannya di Kemenkes.

“Kami akan laporkan Yuri ke polisi atas ucapannya itu. Karena ini sudah penghinaan kepada masyarakat. Kami juga meminta agar Presiden Jokowi memecatnya dari semua jabatannya. Yuri juga harus meminta maaf kepada masyarakat kurang mampu sesegera mungkin,” tandas Haris.

Sementara Achmad Yurianto sendiri sudah membantahnya dan mengkarifikasi terkait pernyataannya. Yuri menegaskan bahwa dia tidak bermaksud merendahkan masyarakat miskin. “Itulah yang saya katakan yang kemudian saya di-bully di mana-mana itu kan. Mbok yang kaya itu lho, saya sih memang agak keras ngomongnya. Bukan dalam rangka menghina yang miskin. Saya itu lebih mengatakan untuk menekan yang kaya,” ujar Yuri.

Yuri lantas mencontohkan pekerjaan asisten rumah tangga (ART). Dia mengatakan mobilitas ART yang tinggi berpotensi menularkan virus Corona. “Tetapi persepsinya di balik. Dikira saya menyudutkan yang miskin. Padahal saya ingin mempermalukan yang kaya gitu lho. Misalnya di rumah punya asisten rumah tangga, ART itu tiap hari mondar-mandir dari rumahnya ke rumah majikan, dia naik angkot kan resikonya tinggi toh untuk tertular. Kalau dia nanti sakit terus di rumah majikan sakit semua kan jadi repot,” ungkapnya.

Yuri menyayangkan ucapannya itu yang viral di media sosial justru diputarbalikkan. Dia menegaskan kembali bahwa ingin menyentil orang kaya, bukan menyudutkan orang miskin. “Diputar, dikira saya menghina yang miskin kan. Padahal coba kalau dilihat siapa? nggak mungkin orang miskin orang miskin nggak punya twitter, iya kan. Yang ngomong itu orang yang kaya itu loh,” tutur Yuri.

Asep Saepudin Sayyev |*

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pemindahan Ibukota tetap berjalan. Namun persiapan pemindahan ibukota negara yang terus dijalankan itu dinilai tidak tepat dilakukan pemerintah di tengah pandemik virus Corona atau Covid-19. Diketahui, kementerian terkait sudah melakukan komunikasi dengan beberapa investor untuk pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur.

“Pernyataan Luhut ini seolah menutup mata dengan kasus pendemik corona ini,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia, Maksimus Ramses Lalongkoe, Minggu (29/3).

Harusnya, kata dia, pemerintah bisa lebih peka terhadap kekhawatiran yang dialami masyarakat. Sebab saat ini, wabah virus Corona terus meluas. Berdasarkan data per hari ini, jumlah pasien yang dinyataka positif Corona mencapai 1285, dan pasien meninggal 114 orang.

“Mereka sebagai penguasa harusnya hindari dulu pernyataan-pernyataan yang justru mendapat kritikan publik di tengah situasi bangsa dilanda bencana dasyat, bencana yang tak lazim hingga mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat,” paparnya.

Bahkan ia berharap, Presiden Joko Widodo memberikan tindakan tegas kepada menteri dua periode tersebut karena dinilai telah menyakitkan hati masyarakat. “Luhut kurang peka dan kurang sensitif dengan situasi saat ini dan menurut saya, Jokowi harus segera ganti Luhut jadi menteri,” tandasnya.

Asep Saepudin Sayyev |*