26.3 C
Bogor
Sunday, April 12, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 1546

UPT Datangi Pembangunan Kontrakan di Lahan Fasum Dramaga Pratama

0

Ciampea | Jurnal Inspirasi
Unit pelaksana teknis (UPT) Penataan Bangunan III wilayah Leuwiliang mendatangi kembali bangunan milik warga perumahan Dramaga Pratama, Desa Cibadak, Kecamatan Ciampea. Musababnya, pembangunan kontrakan dua lantai ternyata berdiri diatas lahan fasilitas umum (fasum) perumahan.

“Jadi pemilik bangunan sudah kita berikan teguran keras sebanyak tiga kali tapi tidak pernah digubris, makanya kita melanjutkan ke dinas terkait, dan akan diarahkan ke pembongkaran, bahkan pihak pemilik sudah diberikan ke kantor tapi belum ada itikad baik sampai sekarang,” kata Kepala UPT Penataan bangunan III Wilayah Leuwiliang Walter Rumsory usai melakukan sidak, Selasa (30/6).

Ia juga menjelaskan, kalau mengenai pembongkaran, merupakan upaya tindakan tegas dan memberikan contoh ke pihak lain khususnya wilayah Bogor Barat untuk mengikuti aturan ketika membangun apapun.

“Yang jelas kita sudah melakukan berbagai upaya tapi tidak pernah digubris, makanya tinggal menunggu tindakan dinas terkait yang mengarah ke pembongkaran,” tegasnya.

Walter juga menuturkan, bahwa bangunan tersebut sudah lama keberadaannya. Bahkan, saat ini satu bangunan sudah dihuni oleh warga lain yang mengontrak. “Saya menjabat sejak bulan Januari pun sudah ada, dan dipastikan sekitar satu tahun lalu bangunan tersebut berdiri, totalnya ada empat bangunan dua lantai,” tuturnya

Sementara itu, Ketua RW 05 Perumahan Dramaga Pratama Ali Lukman membenarkan, keberadaan pembangunan diatas lahan fasilitas umum milik perumahaan yang seharusnya tidak boleh. “Kalau dilihat dari site plan memang itu fasilitas umum, makanya warga membuat surat pernyataan terhadap pembangunan tersbeut yang dijadikan sebagai kontrakan,” tegasnya.

Ali juga mengungkapkan, keberadaannya sudah lama, dan pihaknya udah melakukan persuasif kepada pemilik sekitar 5 bulan lalu tapi tak ada hasil. Bahkan, keberadaan kontrakan disitu sering terjadi hal aneh sampai membawa perempuan tidak jelas, tentu warga disini sangat terganggu.

“Sebenarnya kita punya kewajiban merawat fasilitas dan membersihkan saluran air, malah pembangunan kontrakan diatas fasilitas umum sama sekali tidak ada izin ke RT RW maupun warga sekitar,” tutupnya.

** Cepi Kurniawan

Kades Hambaro Minta Klaim Tanah Diuji BPN

0

Nanggung l Jurnal Inspirasi
Kepala Desa Hambaro, Firadaus memberikan penjelasan mengenai tanah yang berada di Kampung Cidudut, Desa Hambaro, Kecamatan Nanggung tepatnya tanah yang kini jadi lapangan sepak bola. Status tanah ini ramai diperbincangkan karena adanya saling klaim. Menurut Kades, di desa bukan lembaga kompeten untuk menguji alas hak kepemilikan tanah tetapi desa ini tempatnya musyawarah mencapai mupakat dan bisa diuji di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor.

“Desa ini tempatnya pelayanan administrasi, adapun untuk menguji alas hak itu BPN  sebagai lembaga yang berkompeten dalam bidang pertanahan,” kata Firdaus, Selasa (30/6).

Dia menjelaskan bahwa status tanah tersebut memang saat ini ada dua yang mengklaim. Di satu sisi diklaim oleh keluarganya alm Sopian Mahmud yang beralamat di Jakarta dengan alas hak yang tercatat di kantor desa terdapat dalam leter C desa termasuk SPPTnya. “Terus dari Alm Pak Sopian  hingga saat ini belum dijual ke  pihak perusahaan sebagaimana isu yang telah beredar di masyarakat. Hanya saja dari ahli waris keluarga alm Pak Sopian baru adanya proses jual beli dengan perusahaan, jadi tanah tersebut belum dijual,” tegas Firdaus.

Karena, tambah Firsdus ada yang mengatakan dari pihak Sopian Mahmud yang informasinya saat ini lagi proses jual beli dengan pihak perusahaan. Jadi, tegas Firdaus,  surat akta jual beli, SPPT termasuk surat lainnya dengan kepemilikam perusahaan belum diterbitkan karena tanah tersebut belum dijual .” Hanya saja pihak BPN baru memploting luas tanah tersebut,” tandasnya.

Di satu sisi, warga  masyakat mengklaim dengan dasar segel jual beli di tahun 1970, adapun dari alas hak ataupun dua hak tersebut masing masing punya kelemahan, warga masyarakat memiliki segel tetapi tidak dijelaskan secara spesifik baik itu nomor leter C desa dan nomor SPPTnya. “Luas tanahnya ini hanya tercatat batas batas tanah sama persil dikuatkan persil 23 kalau tidak  salah,” jelasnya.

Menurut Firdaus, adapun yang menjadi pertanyaan, dalam segel tersebut tidak ada tanda tangan pihak kedua. Sementara sepengetahuannya disegel itu harus menguatkan  kedua belah pihak antara pihak pertama dan kedua. “Pihak pertama tercatat atas nama sebagai penjual tanah, yaitu Ahmad Palak yang keduanya ada 2 orang masyarakat warga masyakatnya itu harus tercatat sebagai pembeli”.

“Ditambah dari pihak kedua tidak ada yang membubuhkan tandatangan, yang ada hanya  tercantum sebagai saksi-saksi saja, itu juga dipertanyakan keabsahannya dan harus diuji materi oleh pihak BPN,” kata Firadus.

Ia menegaskan, sampai saat ini pemerintah pihak desa juga belum membubuhkan tanda tangan dari proses peralihan tanah tersebut.” Jadi masih jelas  sebab akibat peralihannya ini belum ada dan tanah itu masih tercatat atas nama  Sopian Mahmud dan belum diover alihkan kepada siapapun,” tegasnya.

Klaim dari keluarga Sopian Mahmud itu dasarnya di leter C desa tercatat dan SPPTnya. “Maka itu berdasarkan hasil musyawarah dengan masyarakat kemarin dan diskusi pada waktu itu,  idealnya kita ini memusyawarahkan permasalahan harus mencari titik solusi yang terbaik,” jelasnya.

Apalagi dengan masalah sengketa tanah saat ini, kata Firdaus idealnya di satu sisi warga masyarakat tanah tersebut kebutuhananya untuk fasilitas umum, yaitu untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU). “Jadi harus dicarikan solusi seperti apa baiknya. Adapun masyarakat menuntut untuk menerbitkan surat SPPT dan surat lainya, berbicara SPPT atau PBB itukan bagian dari bukti pembayaran pajak bahwa tanah tersebut seharusnya milik individu jadi bukan bentuk untuk fasilitas umum.”

Sehingga kata dia, kalau tanah diperuntukannya untuk fasilitas umum seperti  TPU, masjid atau pun lainnya seperti mushola, tidak ada pajak  atau SPPT.

** Arip Ekon

Musdes Leuwinutug Lanjutkan Program yang Tertunda Karena Covid-19

0

Citeureup | Jurnal Inspirasi
Pemerintahan Desa Leuwinutug mengadakan Musyawarah Desa (Musdes) tahun 2020 untuk program pembangunan anggaran tahun 2021 di aula kantor Desa Leuwinutug, Kecamatan Citeureup, Selasa (30/06).  Kegiatan Musdes tersebut dihadiri oleh Sekcam Citeureup, Kasie Pemerintahan Kecamatan Citeureup, Babinsa dan Babinmas Desa Leuwinutug, Ketua BPD Desa Leuwinutug sebagai penyelenggara kegiatan, Kades Leuwinutug, RT/RW yang mewakili, Ketua Bumdes, Ketua Karang Taruna, Ketua Tagana dan Para Kader.

Dalam sambutannya, Kades Leuwinutug Deden Saiful Hamdi yang biasa disama Kang Denz memaparkan semua kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun 2020. “Saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sudah menyempat diri untuk hadir dalam kegiatan Musdes kali ini, sesuai dengan surat edaran dari Kecamatan bahwa hari ini adalah jadwal Musdes untuk Desa Leuwinutug.”

“Karena masih dalam suasana Covid-19 maka yang biasanya kita menghadirkan seluruh RT/RW untuk hari ini hanya yang mewakili saja mengingat masih dalam suasana PSBB Proporsional, oleh karena itu saya harapkan untuk disampaikan apabila tidak ada yang hadir hari ini untuk hasil Musdesnya,” kata Kang Denz.

Dalam pemaparan itu dia menyampaikan beberapa kegiatan Desa Leuwinutug untuk anggaran 2020 dengan ada beberapa item yang harus diubah dalam segi pembangunan. “Mengingat kita diberikan hadiah Covid-19 jadi 30% anggaran harus dialihkan untuk kegiatan Covid-19.”

“Disini saya jelaskan kegiatan di tahun anggaran tahun 2020, pertama di Sub Bidang Kawasan Pemukiman yaitu Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan status belum terealisasi, KRL dengan status sedang dilaksanakan, Jumsih dengan status belum terealisasi, kedua Sub Bidang Pendidikan yaitu Pelatihan (LDK) dengan status belum terealisasi, pustaka dengan status belum terealisasi, beasiswa untuk warga yang tidak mampu dengan status belum terlaksana, PKBM dengan status sedang dilaksanakan, dan Rehabilitasi MD Arrofian dengan status belum terlaksana.”

“Ketiga sub bidang penanggulangan bencana darurat desa yaitu penanggulangan Covid-19 penyemprotan dan pembagian nasi box dengan status sudah terlaksana, keempat Bidang Kepemudaan dan Olahraga yaitu Operasional kegiatan karang taruna dengan status sedang dilaksanakan, kegiatan Pordes Desa Leuwinutug dengan status belum dilaksanakan karena PSBB, kelima Bidang Kebudayaan dan Keagamaan yaitu Penyelenggaraan PHBN dengan status belum terealisasi, penyelenggaranan PHBI dengan status sedang PSBB, pemeliharaan sarana prasarana peribadatan dengan status belum terealisasi.”

“Kegiatan pengajian bulanan desa dengan status sedang dilaksanakan dan tertunda karena PSBB, keenam Bidang Pembangunan Betonisasi jalan lingkungan 16 titik, masing-masing sepanjang 200 meter dengan status hanya terealisasi 1 titik di wilayah RT 004/002, dan Bidang Kesehatan,” jelas Kang Denz.

Lanjutnya, sebagai Kepala Desa dirinya sudah membuktikan kinerja dengan anggran yang transparan walaupun baru menjabat selama 2 tahun menjadi kepala desa. “Saya harapkan seluruh pihak pemerintahan desa, BPD, LPM, Posyandu, untuk bersinergi karena hasil dari kerja keras kita semua status Desa Leuwinutug dari berkembang kini menjadi mandiri, itu merupakan kemajuan yang perlu kita banggakan,” jelasnya.

Senada, Ketua BPD Desa Leuwinutug Cecep Badurrahman sebagai penyelenggaran kegiatan Musdes tersebut mengatakan bahwa hasil musyawarah desa kali ini seluruh jajaran RT, RW, Posyandu, Kader , Karang Taruna, Destana menyetujui untuk melanjutkan rencana kerja pembangunan yang tertunda akibat anggaran dialihkan untuk Covid-19.

“Kita sepakat akan melanjutkan program yang sudah pernah kita gagas di tahun 2019 yang tidak terealisasi di tahun 2020 ini karena anggaran perubahan dan harus dialihkan untuk Covid-19, oleh karena itu kita tetap akan melanjutkan program pembangunan yang tertunda di tahun anggaran 2021, harapan saya pandemi Covid-19 segera selesai agar apa yang kita programkan bisa berjalan dan terealisasi,” pungkas Cecep mengakhiri.

** Nay Nur’ain

Tamu Undangan Surya Atmaja Didata Rapid Test

0

Pamijahan | Jurnal Inspirasi
Pasca pesta hajatan, keluarga Surya Atmaja di Cisalak, Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, dilakukan pendataan rapid test oleh tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Bogor dan Kecamatan Pamijahan. “Yang dilakukan rapid test sendiri untuk keluarga inti penyelenggara Abah Surya Atmaja, penerima tamu dan ditambah beberapa persen yang hadir, dan tamu-tamu undangan yang datang ke acara, ” kata Sekertaris Desa Cibunian Hafidz Nurdiansyah, Selasa (30/6).

Seperti disebutkan sebelumnya, acara khitanan itu menggelar wayang golek dan dangdutan yang menampilkan raja dangdut Rhoma Irama dan artis Ibu Kota lainya pada Minggu (28/6), selain menuai protes dari Bupati Bogor Ade Yasin juga ramai jadi perbincangan karena acara itu digelar saat pandemi Covid-19.

Menurut Hafidz, pendataan sendiri termasuk tamu VVIP yang hadir pada pesta khitanan waktu itu. “Ya (VVIP) karena tamu banyak dari luar termasuk para artis (Roma Irama Cs), ” kata Sekdes.

Dia mengatakan, saat pendataan pertama, pihak keluarga mengambil buku daftar tamu. Pihak tuan rumah Surya Atmaja sendiri dikenal warga disana selain memiliki kedekatan dengan para artis dan pejabat itu tidak berada di tempat karena sedang dipanggil ke Cibinong.

“Saat ini kami, pihak Puskesmas  yang didampingi Babinsa dan Babinmas. Pihak tuan rumah tidak berada di rumah karena mendapat panggilan dari Pendopo (Cibinong), ” katanya.

Sementara untuk rapid test dilakukan setelah pendataan selesai. Seperti diketahui, kehadiran Rhoma Irama dan Rita Sugiarto tampil di pesta khitanan anak Surya Atmaja ramai di sosial media karena dangdutan ditengah pandemi apalagi Kecamatan Pamijahan zona merah sebaran Covid-19 menuai perbincangan dan membuat masyarakat bertanya-tanya, siapakah Surya Atmaja karena larangan Pemkab Bogor pun untuk tidak menggelar acara keramaian tak diindahkan.

** Cepi Kurniawan

Jalan Rusak yang Disoal Camat Akhirnya Diperbaiki

0

Ciampea | Jurnal Inspirasi
Setelah didesak oleh Camat dan Kades, jalan rusak dan berlubang di Jalan Raya Ciampea pertigaan Warung Borong yang jadi penghubung antara Kecamatan Ciampea dan Rancabungur, akhirnya diperbaiki UPT Jalan dan Jembatan Ciampea.

Camat Ciampea pun langsung meninjau dan berterimakasih kepada pihak UPT Jalan dan Jembatan wilayah Ciampea yang sudah merespon jalan tersebut dan langsung diperbaiki dengan cara tambal sulam.

“Alhamdulillah sudah rapi langsung dikerjakan dengan cara tambal sulam yang bolong-bolong ditambal sekaligus rumput dibahu jalan dipotong dengan mesin pemotong rumput, ” Kata Camat Ciampea, Chaerudin Pelani kepada Jurnal Bogor, kemarin.

Menurut Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah Ciampea, Bondan, jalan rusak itu memang sudah dijadwalkan untuk diperbaiki pada Juli. Namun karena ada permintaan segera dari pihak kecamatan karena jalan itu penghubung antar kecamatan, pihaknya langsung memperbaiki. “Alhamdulillah sudah kita laksanakan pengerjaan sudah beberapa hari ini dengan panjang 3 + 300 km,”pungkasnya.

** Cepi Kurniawan

Sungai Cisarua Jadi Tempat Pembuangan Sampah

0

Cisarua | Jurnal Inspirasi
Sampah masih menjadi masalah di kawasan Puncak. Masalahnya, di wilayah Cisarua khususnya di lingkungan pasar, masih banyak warga yang membuang sampah ke sungai. Terlebih, sungai Cisarua yang melintasi ke pinggiran pasar kerap dimanfaaatkan untuk membuang sampah.

Bisa dilihat, di sepanjang aliran sungai Cisarua yang melintasi pasar kondisinya sangat kotor oleh tumpulan sampah. Bau busuk  yang menusuk hidung sangat mengganggu terhadap kenyamanan masyarakat atau pengunjung pasar.

“Hingga kini keberadaan sungai Cisarua terus menjadi tempat pembuangan sampah oleh sebagian masyarakat. Ini perlu adanya kesadaran bagi mereka yang suka sembunyi-sembunyi membuang sampah ke kali. Karena, sampah yang dibuang ke sungai tersebut akan menjadi malapetaka bagi masyarakat yang berada dihilir,” ujar Peri, warga Cisarua.

Tidak hanya sungai yang dijadikan tempat pembuangan sampah, melainkan jalan alternatif Cikopo Selatan juga menjadi tempat pembuangan sampah. Titik yang dinilai tidak ada rumah merupakan tempat yang menjadi target para pembuang sampah. Hal ini menjadikan pemandangan di sepanjang jalan tersebut menjadi kotor dengan onggokan sampah yang dibungkus oleh kantong kantong plastik.

Pengawas jalan Cikopo Selatan dari PUPR Unit Ciawi,  Maman Daud mengungkapkan, dirinya sangat menyayangkan kepada oknum pembuang sampah secara sembarangan itu. “Petugas dari PUPR Ciawi sering melakukan pembersihan sampah dipinggir jalan tersebut. Tetapi, setelah bersih sampah itu kembali ada. Kita meminta kepada orang orang yang suka membuang sampah sembarangan itu supaya berhenti. Karena, selain mengotori kondisi jalan juga sampah itu bisa menimbulkan bencana banjir dan mengganggu terhadap kesehatan,” tuturnya.

** Dadang. S

Innalillahi, Pendiri PKS Wafat

0

Bandung | Jurnal Inspirasi
Pendiri Partai Keadilan (PK) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) KH Hilmi Aminuddin meninggal dunia, Selasa (30/6), pukul 14.24 WIB di RS Santosa Sentral Bandung. PKS menyatakan merasakan kehilangan yang sangat besar salah satu tokohnya itu. “Beliau yang membangun PKS dari awal hingga saat ini. Jadi ini benar-benar kehilangan yang sangat besar bagi kami. Mohon doa dari seluruh masyarakat Indonesia semoga beliau Husnulkhatimah,” ujar Juru Bicara PKS Pipin Sopian

Dia menilai, almarhum Hilmi Aminuddin adalah guru dan ulama yang bijaksana serta negarawan. Pipin mengatakan, keluarga besar PKS dan rakyat Indonesia kehilangan sosok almarhum Hilmi Aminuddin itu.
“Beliau adalah guru dan ulama yang bijaksana dan negarawan. Ilmunya luas dan dapat diterima banyak kalangan,” ujar Pipin.
Dia melanjutkan, almarhum Hilmi Aminuddin telah membangun fondasi PKS yang kokoh. “Dan melahirkan banyak dai dan politisi Islam yang cinta NKRI,” pungkasnya.

Diketahui, Hilmi yang lahir pada 27 Desember 1947 pernah menjadi Ketua Majelis Syura PKS. Hilmi Aminuddin adalah putra Danu Muhammad Hasan, satu dari tiga tokoh penting Darul Islam pimpinan Kartosoewirjo.

ASS|*

Penyuluh Dampingi Petani Percepat Tanam

0

Malang | Jurnal Inspirasi
Menteri Pertanian Sahrul Yassin Limpo selalu mengajak semua insan pertanian untuk mempercepat masa tanam. Semua harus turun ke lapangan. Penyuluh harus turun ke lapangan dan mendampingi petani mempercepat tanam. Manfaatkan ketersediaan air sebelum musim kemarau. Kita harus mengantisipasi terjadinya krisis pangan di masa pandemi Covid-19 juga saat musim kemarau nanti,” katanya

Senada dengan Mentan, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDMP Pertanian (BPPSDMP) Kementan Prof. Dedi Nursyamsi, mengatakan, petani dan penyuluh bisa menerapkan dan mengembangkan pertanian cerdas Iklim. Indonesia diperkirakan akan mengalami musim kemarau panjang. Untuk itu, para penyuluh dan petani harus segera melakukan percepatan tanam agar di sisa musim hujan ini petani masih bisa panen, untuk menjaga ketersediaan dan ketahanan pangan terutama di masa pandemi Covid-19,” tuturnya.

Sesuai dengan arahan tersebut, Penyuluh dan petani di Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Jawa Timur menyambut musim tanam kedua dengan percepatan tanam. Percepatan tanam yang dilakukan kelompok tani Makaryo seluas 1 Ha dengan Varitas yang direncanakan adalah Inpari 42.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Malang Ir. Diah Ayu Kusumadewi, MT mengatakan di masa pandemi Covid-19 penyuluh pertanian tidak berhenti bekerja mendampingi petani. Terutama dalam kegiatan pengolahan lahan, tanam dan panen untuk percepatan tanam padi pada musim tanam, yang penting tetap mengikuti protokol kesehatan. katanya. Lebih lanjut Kadispangtan Kota Malamg mengatakan disamping tanam padi, di Kecamatan Kedungkandang, petani juga bercocok tanam komoditas perkebunan, khususnya tanaman tebu.

Sementara menurut Koordinator penyuluh Kec. Kedungkandang Zuhair Djauhari, SPt menambahkan, kegiatan pengolahan sawah kelompok tani Makaryo dilakukan dengan menggunakan satu unit traktor tangan TR2. Poktan Makaryo mempunyai areal sawah ditanami padi seluas 80 Ha. Pengolahan lahan sawah melalui pembajakan dengan menggunakan traktor R2 ini bertujuan untuk memperbaiki sifat fisik tanah.  Melalui pembajakan ini, kondisi permukaan tanah yang semula keras akan menjadi gembur dan melumpur, sehingga saat ditanami, akar padi dapat tumbuh dan berkembang leluasa.

Secara terpisah, Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu Dr. Wasis Sarjono, S.Pt, M.Si, sebagai penanggung jawab pendampingan Kota Malang menuturkan bahwa kegiatan pendampingan yang dilakukan para penyuluh, dalam rangka percepatan tanam dan memberikan contoh kepada para petani agar percepatan tanam kembali dapat dilakukan dengan baik dan cepat guna mendukung program ketahanan pangan. Hal tersebut penting dilakukan untuk memotivasi para petani dalam pengolahan lahan menghadapi musim tanam mendatang  guna penguatan kapasitas produksi pangan menuju pencapaian swasembada pangan, pungkasnya.

T2S/WH

Webinar Brokoli Angkat Instagram Untuk Pembelajaraan, Strategi Kreatif Usir Bosan PJJ

0

Ciawi | Jurnal Inspirasi

Pandemi virus Corona yang belum usai melanda Indonesia dan sejumlah negara membuat banyak negara di dunia saat ini mengalami tantangan menerapkan kegiatan belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Pandemi COVID-19 mengharuskan masyarakat untuk beradaptasi dengan cepat dalam melakukan PJJ.
Semakin panjangnya waktu yang diberlakukan untuk PJJ ini menuntut para pengajar/guru mencari strategi agar proses belajar mengajar tidak membuat bosan anak didik yang akan berimbas pada menurunnya minat belajar.

“ Penggunaan metode pembelajaran yang sesuai dan tepat guna harus menjadi program bagi pendidik. Program yang digunakan tentu dapat memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia salah satunya media sosial Instagram (IG), “ ujar Rizky Permana Widyaiswara Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) dalam Webinar Brokoli (Ngobrol Asyik Via Online) volume II edisi Senin (29/6).

Rizky menuturkan popularitas IG dan banyak memiliki fitur menjadi menarik dipilih sebagai media pembelajaran. Selain itu kuota yang digunakan kecil dan cenderung murah.

“ IG adalah sesuatu yang familiar, terutama dikalangan milenial. Karena familiar itulah seharusnya bisa kita gunakan untuk menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan sesuatu,” jelasnya.

Langkah awal jika menggunakan IG sebagai media pembelajaran adalah membuat teacher profile yang lengkap agar terlihat professional. Pastikan membuat akun yang berbeda dengan akun pribadi dengan cara memanfaatkan fitur add account. Karena kini IG bisa memfasilitasi lima account secara bersamaan.

“ Buat profile yang semuanya berbicara tentang profesi didunia pendidikan dan terlihat professional. Jangan dicampur antara akun pembelajaran ini dengan akun pribadi, dengan memfungsikan fitur add account, “ sarannya.

Fitur lain yang bisa dimanfaatkan adalah Insta Story. Menjawab pertanyaan peserta Rizky menyampaikan cara efektif menyampaikan pembelajaran bagi petani adalah dengan membuat story – story bersambung dengan gambar dan ilustrasi yang menarik. Insta story ini bisa dimanfaatkan pengajar untuk storytelling serta membuat icebreaking dalam bentuk kuis yang menarik peserta didik untuk aktif berinteraksi.

Para pengajar diajak pula untuk memanfaatkan fungsi IG lainnya yaitu tagar/ hashtag (#), sebagai salah satu bentuk dokumentasi digital. Sementara untuk memamerkan kegiatan peserta didik, pengajar dapat meminta peserta didiknya memamerkan kegiatannya melalui IG TV dalam bentuk video berdurasi maksimal 15 menit.

Para peserta dari berbagai instansi baik Kementan maupun non Kementan diajak pula mengexplore kegunaan IG. Rizky merinci IG bisa bermanfaat bagi yang ingin belajr bahasa inggris dengan explore vocabulary, postwork dan assignment, pre test, mevisualisasikan apa yang mereka baca, sebagai showcase student works, engage parents yang penting untuk orangtua melihat hasil – hasil pembelajaran putra putrinya serta mengcapture class memories.

“ Capture Class memories ini sebagai pembeda antara konvensional dan pembelajaran lewat IG. Jika konvensional memory ada di kepala, di IG dalam bentuk gambar, video dan lain – lain, “ ucapnya.

Yudi Ils/Regi – PPMKP

PDIP Akhirnya Akui RUU HIP Usulannya

0

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengaku Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) diusulkan oleh fraksi partainya di DPR. Belakangan usulan RUU HIP ini mengundang pro dan kontra di masyarakat. Sehingga, Hasto menyebut pihaknya membuka dialog dengan siapapun. Menurutnya, RUU HIP saat ini masih berupa rancangan sehingga bisa diubah. 

“Maka dengan adanya rancangan undang-undang yang kami usulkan, PDI Perjuangan tentu saja membuka dialog,” kata dia dalam webinar berjudul “Jas Merah: Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah, Ciptakan Sejarah Positif Bagi Bangsa” dalam Rangka Peringatan Bulan Bung Karno 2020 dikutip dari Gelora, Selasa (30/6).

“Kami selalu bermusyawarah, PDI Perjuangan bukan partai yang menang-menangan. Dibakar kantornya saja kita menempuh jalur hukum.” 

Pernyataan Hasto ini menjawab teka-teki soal fraksi pengusul RUU HIP. Selama ini fraksi-fraksi di DPR RI, terutama di Badan Legislasi (Baleg), enggan mengungkap fraksi yang mengusulkan aturan itu. Mereka hanya menyebut RUU HIP adalah inisiatif DPR. 

Anggota Panitia Kerja RUU HIP dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron sebelumnya juga sempat menyebut Fraksi PDIP di DPR RI sebagai inisiator rancangan perundangan itu.

Namun Hasto menuding, selama ini, ada pihak-pihak yang menunggangi isu RUU HIP dengan menjadikan PDI Perjuangan sebagai partai yang ingin merubah Pancasila menjadi ekasila dan trisila.

“Tidak etis untuk mengatakan bahwa trisila atau ekasila bukan usulan dari PDI Perjuangan. Tetapi kita melihat bahwa itu dulu adalah suatu gagasan otentik dari Bung Karno,” ucap dia.

Ia menjelaskan, gagasan ekasila dan trisila muncul saat ketua BPUPKI Radjiman Wedyoningrat meminta Bung Karno untuk menyampaikan gagasannya terkait dengan dasar negara Indonesia.

Lalu Bung Karno mengajukan tiga alternatif, yaitu, pancasila, trisila atau ekasila yang merupakan intisari kepribadian bangsa Indonesia yakni gotong-royong.

“Tetapi itu adalah suatu perjalanan sejarah kita sebagai bangsa. Untuk itu hendaknya jangan ditunggangi kepentingan politik, karena PDI Perjuangan, kita yang paling kokoh di dalam jalan Pancasila itu. Kita enggak mungkin merubah Pancasila karena itu digali Bung Karno,” ucap dia mengelak.

Di sisi lain, saat ini, ia menyebut PDI Perjuangan setuju agar nomenklatur RUU HIP diubah menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila. Hal ini, kata dia, untuk mengatur dan memperkuat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

“Terkait dengan RUU HIP. PDI Perjuangan setuju untuk diubah menjadi RUU pembinaan ideologi pancasila. Mengapa? yang namanya pramuka saja ada UU-nya, arsip nasional ada UU, BNN ada UU. Masa kita tidak jaga ideologi yang otentik digali dari bumi Indonesia,” ucap dia.

RUU HIP menjadi polemik sejak beberapa hari terakhir. Ada beberapa poin yang dipersoalkan sejumlah pihak.

Pertama, TAP MPRS No. XXV tahun 1966 tentang Pelarangan Partai Komunis Indonesia dan Ajaran Komunisme, Marxisme, Leninisme tidak dijadikan peraturan konsideran. Sejumlah fraksi partai politik menilai TAP MPRS tersebut perlu dimasukkan dalam bagian menimbang.

Kedua, ada pasal dalam RUU HIP yang mengatur tentang Trisila dan Ekasila. Sebagian pihak merasa Pancasila dikerdilkan, sehingga menolak keberadaan pasal tersebut.

Kelompok yang menolak RUU HIP sempat berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta pada Rabu lalu (24/6). Sejauh ini, pemerintah juga meminta pembahasan RUU HIP usulan DPR agar ditunda dan sejumlah pihak lainnya meminta agar pembahasannya dibatalkan karena RUU ini tak memiliki urgensinya untuk dibahas.

ASS|*