Klapanunggal  | Jurnal Inspirasi

Kepala Desa Nambo Nanang, Kecamatan Klapanunggal jadi sorotan setelah surat permohonan anggaran koordinasi lingkungan yang ditujukan ke salah satu perusahaan beredar di masyarakat. Namun permintaan dana tersebut dipertanyakan karena tak ada di peraturan desa atau Perdes.

Ketika dikonfirmasi via WhatsApp perihal tersebut, Kades Nanang tak bersedia memberikan penjelasan. “Kita ketemu di kantor ya, akan saya jelaskan maksudnya surat yang beredar tersebut,” katanya menghubungi wartawan Jurnal Bogor melalui telepon.

Namun saat akan ditemui esok harinya, Kades Nanang beralasan sedang menerima tamu hingga tak ada penjelasan mengenai anggaran koordinasi lingkungan tersebut.

Terpisah Camat Klapanunggal, Kosasih saat dimintai keterangan perihal tersebut mengaku sudah memanggil sang kades. “Sudah dipanggil tadi pagi,” singkatnya tanpa memberikan penjelasan.

Menurut pemerhati korupsi, Heri Hutagalung, apa yang dilakukan Kades tak memiliki dasar yang kuat perihal permintaan dana koordinasi lingkungan tersebut. “Ini sudah termasuk kategori pemerasan karena Pemerintah Desa Nambo tidak punya dasar untuk meminta anggaran kepada perusahaan. Kalau adanya dana koordinasi itu akan masuk kemana dana tersebut,” ujarnya.

Seharusnya desa memperlihatkan Perdes jika memang harus ada anggaran koordinasi dan jelas peruntukannya. “Jika ada Perdes kan jelas pasti masuk PAD desa, namun jika tanpa ada dasar itu patut dipertanyakan,” tandasnya.

“Banyak kepala desa yang belum paham, jika dirinya adalah pelayan masyarakat dan adanya anggaran APBN dan APBD yang terserap ke desa harusnya tidak ada lagi anggaran koordinasi untuk aparat pemerintah desa, mindset yang agak sulit dihilangkan di negeri kita adalah pemikiran sempit dengan meminta-minta jatah, boleh minta anggaran kepada perusahaan jika memang ada program untuk memberdayakan masyarakat,” jelasnya.

“Saya prihatin jika masih ada kepala desa yang memanfaatkan stempel dan tanda tangannya untuk kepentingan pribadi, seharusnya Camat memberikan teguran keras kepada oknum kepala desa tersebut agar tidak ditiru oleh kepala desa yang lain, jangan hanya teguran lisan yang mudah diabaikan,” pungkasnya.

** Nay Nur’ain

Cigudeg l Jurnal Inspirasi

Warga Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg menerima bantuan sosial (Bansos) dari Provinsi Jawa Barat lagi. Bantuan tahap 4 ini bertambah 200 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sebelumnya hanya 1.497 KPM sekarang ini menjadi 1.712 KPM tersebar di 65 RT, 22 RW di 9 dusun. Bertambahnya bantuan ini membuat antrian panjang bagi warga yang hendak mengambil.

“Dari 3.873 Kepala Keluarga hampir seluruhnya warga telah mendapatkan bantuan dari berbagai program, hampir seluruhnya masyarakat  telah mendapatkan bantuan,” ujar  Kepala Desa Cigudeg, Andi Supriadi kepada wartawan, Selasa (3/11).

Andi menyebutkan, bertambahnya kuota KPM  hasil sinergitas semua pihak dalam usulan program sapa warga. ” Agar warga yang belum mendapat bantuan, kita dorong semua para ketua RW agar  aktif program disapa warga,” imbuhnya.

Andi juga berharap dengan adanya bantuan ini masyarakat jangan terlalu mengandalkan bantuan. “Intinya bantuan ini hanya sebagai penyemangat supaya tetap berusaha walaupun dalam kondisi pandemi,” kata dia.

Sementara, penerima bantuan dari Banprov, warga Ciahok RT 01 RW 22 Adul (40) mengaku baru pertama kalinya mendapat bantuan sosial diperluasan program sapa warga dari pengajuan Pemerintah Desa Cigudeg. “Baru pertama kali kami dapat bantuan ini, bantuan yang diterima uang 100 ribu dan paket senilai 250 ribu,” ungkapnya.

** Arip Ekon

Ciampea | Jurnal Inspirasi

Masa pandemi Covid-19, Desa Cihideung Udik, Kecamatan Ciampea mengembangkan desa wisata. Salah satunya dengan mengembangkan produk UMKM Rangginang Mini Ciherang Udik (Cihud). Rangginang mini ini dipasarkan di wilayah dan online. Rangginang Mini Cihud memiliki aneka varian rasa seperti keju, barbeque, balado, jagung manis, dan original.

Ketua Desa Wisata Cihideung Udik Yogi Sanjaya mengatakan, di tengah pademi banyak para pelaku UMKM yang guling tikar. Tentunya, hal tersebut tidak menghentikan niat tim desa wisata dalam mengembangkan UMKM. Tentunya dalam mendongkrak perekonomian warga lewat inovasi dengan mengembangkan produk Rangginang Mini Cihud.

“Biasanya Rangginang dibuat dengan bentuk yang besar, kali ini kita berinovasi membuat mini dengan varian berbagai rasa,” kata Yogi Sanjaya, Selasa (3/11).

Yogi menambahkan untuk pembuatan Rangginang ada tingkat kerumitan tersendiri. Hal tersebut di sebabkan, ukuran dengan diameter 5 Cm. Selain itu, Rangginang juga harus dijemur di suhu yang panas agar lebih renyah. Sedangkan bahan baku utamanya yakni beras ketan berasal dari petani Desa Cihideung Udik.

“Satu kemasan Rangginang Mini Cihud yang berisi 12 Rangginang dijual Rp 10 ribu. Intinya, kita membuat Rangginang Mini bisa diminati semua kalangan dan kearifan lokalnya tetap dijaga,” katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Cihideung Udik, Deny menuturkan, di tengah pandemi Covid-19, Pemdes Cihideung Udik terus mengenjot pengembangan desa wisata. Selain Bendungan Cihud, dan Kampung Wisata, saat ini tengah dilakukan pengembangan UMKM yakni Rangginang Mini.

“Rangginang Mini Cihud yang dikelola oleh Tim Desa Wisata dengan menggadeng kader PKK Desa,” ujarnya.

Ia berharap dengan adanya pengembangan desa wisata bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Cihud.  “Selain Rangginang, bakal mengembangkan juga Kembang Goyang, Dodol Bambu Cihud dan Bajigur,” pungkasnya.

** Cepi Kurniawan

Leuwisadeng l Jurnal Inspirasi

Masamah (75) bersama suaminya sudah belasan tahun  tinggal di sebuah gubuk reyot yang akan ambruk di Kampung Sukarakyat RT 03 RW 05, Desa Sadengkolot,  Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor.

Sepasang suami istri yang sudah kakek-nenek ini tinggal di rumah panggung dengan keadaan yang sudah miring, dan hampir seluruhnya material bangunan rumahnya sudah lapuk karena termakan usia. “Di rumah ini kalau hujan suka bocor, biar basahnya gak kemana mana air hujannya biasa ditampung pake baskom,” kata Masamah kepada Jurnal Bogor, Selasa (3/11).

Rumah panggungnya dengan keadaan sudah tidak layak huni yang hanya beralaskan bilik bambo, papan kayu serta dinding bilik bambu atap rumah pun terbuat dari daun kiray. ” Disini mah rumah yang rumah reyot yang belum diperbaiki cuman rumah Masamah saja,” kata Mimi, adik kandung Masamah.

Waktu itu, kata Mimi,  rumah Masamah pernah mau dapat bantuan program Rutilahu dari desa, namun pihak pengelolanya  minta buat tambahan swadayanya. Akhirnya rumah Masamah tidak jadi dibangun lantaran uang untuk tambahan bangun rumah tersebut  tidak ada.

Masamah bingung karena suaminya sudah tidak bisa bekerja ditambah sudah mengalami gangguan  pendengaran, begitu juga secara fisik juga sudah mulai lemah. “Rumah yang lain mah sudah dibongkar terus dibangun, rumah Masamah mah masih begini aja,” jelas Mimi. 

Dikonfirmasi via WhatsApp, Sekrektaris Desa Sadengkolot, Sudima mengatakan, rumah atas nama Masamah  telah diusulkan untuk realisasi renovasi tahun depan. “Sudah diusulkan untuk program Rutilahu tahun 2021,” pungkasnya.

** Arip Ekon

Malang | Jurnal Inspirasi

Kualitas hasil pertanian selalu dituntut  meningkat dan dalam jumlah yang mencukupi. Jika sektor pertanian mengalami kegagalan dalam peningkatan produksi yang terjadi adalah lonjakan harga akibatnya tidak bisa mencukupi kebutuhan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan produksi pertanian ini harus banyak yang dibenahi salah satunya adalah kualitas sumber daya manusia,

Inilah diantaranya  penyuluh pertanian mempunyai peran penting untuk ikut serta meningkatkan kualitas petani. Oleh karena itu hal yang sangat wajar pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian mengambil langkah untuk lebih memberdayakan para penyuluh. Peran penyuluh pertanian sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian.

Peran penyuluh pertanian dapat dikatakan sebagai garda terdepan untuk meningkatkan kualitas petani saat ini. Penyuluh berperan sebagai perantara dan penghubung informasi untuk maupun dari petani. Untuk mendukung tugas di lapangan sekaligus menyikapi salah satu kendala yang dihadapi dalam kegiatan penyuluhan pertanian yaitu jumlah tenaga yang masih sangat kurang.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, penyuluh merupakan ujung tombak pembangunan pertanian.“Sehingga perlu didorong pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penyuluhan pertanian,” tutur Mentan.

Sementara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, Dedi Nursyamsi, mengatakan saat ini telah lolos 11.670 THL TBPP Lingkup Kementerian Pertanian menjadi ASN PPPK yang telah lulus passing grade Tahun 2019.

Lebih lanjut, Dedi mengatakan, guna mewujudkan pencapaian target utama pembangunan pertanian, BPPSDMP melakukan sertifikasi kompetensi untuk 4.855 THL TBPP calon ASN PPPK dari lulusan SMK Pertanian/ SLTA Non Bidang Pertanian dan sederajat, Diploma Dua (D II) serta Diploma tiga (D III), sampai S1 yang tidak linier rumpun pertanian.

Sebagai tindaklanjut, sebanyak 4.855 penyuluh THL-TBPP  dapat mengikuti kegiatan sertifikasi yang dilaksanakan mulai 3 Nopember sd 15 November 2020. 4.842 penyuluh diantaranya sudah tercatat dan melakukan registrasi pada aplikasi Sister.

Melalui zoom meeting pelaksanaan sertifikasi di BBPP Batu, BBPP Ketindan dan Polbangtan Malang secara resmi dibuka oleh sekretaris Badan PPSDMP Dr. Ir Siti Munifah, M.Si. Dalam pembukaan Sekretaris Badan PPSDMP mengatakan, sertifikasi kompetensi merupakan proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional.

Sertifikasi kompetensi THL-TBPP untuk memberikan pengakuan kompetensi profesi penyuluh pertanian melalui sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut Munifah  demikian sapaan akrabnya,  mengamanatkan kepada para asesi agar proses sertifikasi dilakukan dengan sungguh-sungguh, tetap tenang dan tidak perlu takut karena bagaimana pun semua asesi tentu sudah memiliki bekal yang cukup melalui pengalaman yang sudah dijalani,  diakui memang pelaksanaan sertifikasi kali ini lebih cepat jika dibandingkan pada saat kondisi normal diikuti kegiatan sertifikasi dengan perasaan senang agar tidak menimbulkan efek yang kurang baik bagi  kesehatan maupun proses sertifikasi.

Begitu juga asesmen dimaknai dengan  pikiran positif, sebagai prasyarat yang diminta Menpan RB, tetap jalin hubungan kekeluargaan satu sama lain, komitmen bersama sangat dibutuhkan. Semoga melalui sertifikasi, semua asesi dapat hasil yang maksimal dan tentu pada akhirnya akan makin menguatkan sektor pertanian.

** T2S/Wan

Malang | Jurnal Inspirasi

Karena hidup adalah sebuah perjalanan, maka tugas kita hanya berjalan dan terus berjalan, hingga kita sampai di tempat tujuan. Terkadang kita dipaksa untuk menyerah, dan berhenti melangkah. Ada kalanya menjadi demikian putus asa, merasa tak berdaya dan tak mampu lagi melakukan apa-apa.

Ada saat-saat dimana kita berada dalam titik nadir, berada dan tenggelam begitu jauh di lembah keterpurukan. Sertifikasi memberi harapan bagi THL-TBPP  untuk dapat menjadi ASN P3K setelah melalui perjalanan panjang dan berliku.

Sebagaimana diketahui, sekitar 11.590 dari 14.924 penyuluh THL dinyatakan lulus menjadi ASN P3K pada April 2019. Proses pengangkatan sempat tersendat di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Masalahnya, formasi penyuluh minimal berpendidikan Diploma Tiga (DIII) sementara mayoritas yang lolos uji adalah lulusan SLTA dan Diploma Dua (D II).

Sangat disadari oleh Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo bahwa penyuluh adalah garda terdepan pembangunan pertanian nasional, selaku pendamping dan pengawal petani di lapangan. Oleh karena peran dari Penyuluh Pertanian dinilai memiliki peran penting untuk meningkatkan produktivitas, sekaligus mendukung pembangunan pertanian dalam merealisasikan target pemerintah, khususnya peningkatan produktivitas maka secara terus menerus diperjuangkan.

Kegigihan Kementerian Pertanian untuk terus berupaya memperjuangan penyuluh THL-TBPP berbuah manis, dengan terlaksananya kegiatan sertifikasi Kompetensi.

Kepala BPPSDMP, Prof. Dedi Nursyamsi saat membuka video conference Mentan Sapa Petani dan Penyuluh menekankan  “Sudah menjadi keharusan jajaran Kementan khususnya BPPSDMP wajib dukung proses sertifikasi. Tugas ini sangat mulia. Mengawal penyuluh THL menjadi ASN P3K. Prosesnya mendekati garis finish,” ujarnya, Jumat (30/10).

Dedi berharap, kepala daerah mengusulkan formasi penyuluhan pertanian sesuai jumlah penyuluh THL-TBPP yang lolos passing grade. Kontribusi penyuluh bersama petani mendorong pertanian tumbuh di atas 16% meski dihantam pandemi Covid-19.

Sebagai tindaklanjut, sebanyak 4.855 penyuluh THL-TBPP  dapat mengikuti kegiatan sertifikasi yang dilaksanakan mulai 3 Nopember sd 15 November 2020. Sampai berita ini diturunkan, 4.842 penyuluh diantaranya sudah tercatat dan melakukan registrasi pada aplikasi Sister.

Terkait dengan itu BPPSDMP  Kementerian Pertanian menyiapkan beberapa UPT termasuk Balai Besar Pelatihan Peternakan  (BBPP) Batu sebagai tempat uji kompetensi mendapat porsi sebanyak 240 orang peserta sertifikasi dari beberapa kabupaten di provinsi Jawa Timur.

** T2S/Wan