Cibinong | Jurnal Inspirasi
Di tengah wabah pandemi Covid-19 yang sudah hampir 3 bulan menghantui seluruh masyarakat Indonesia, ternyata menimbulkan sejumlah polemik yang membuntutinya. Selain dari segi kesehatan, wabah pandemi yang pertama kali terjadi di Negeri Tirai Bambu ini pun berimbas hampir ke selurus aspek kehidupan. Mulai dari aspek ekonomi, sosial, politik, sampai dengan hukum tak luput dari efek pandemi yang cukup membuat riskan pemerintah pusat maupun daerah dalam menangani situasi seperti sekarang ini.

Minimnya anggaran membuat pemerintah harus mengalihkan dana ini dan itu untuk penanganan Covid-19, tak terkecuali di Kabupaten Bogor. Sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk terpadat se Indonesia, memaksa kabupaten yang dipimpin oleh Ade Yasin ini memangkas APBD 2020 hampir 400 miliar untuk penanganan Covid-19 ini.

“Namun, di sisi lain serapan anggaran yang kurang begitu transparan dan juga kualitas bantuan yang kurang begitu memuaskan, membuat sejumlah kalangan mempertanyakan serapan anggaran sebesar lari ke mana saja dan seperti apa fakta di lapangan,”kata Ketua HMI MPO  Wildan Nugraha Cabang Bogor saat dikonfirmasi kemarin.

Ia  menilai Pemkab Bogor terkesan hanya menggugurkan kewajiban dan tidak melihat sejauh mana anggaran terserap sampai dengan diterima oleh masyarakat. “Sampai saat ini kami masih mengkaji terkait dengan penanganan Covid-19 ini terutama di Kabupaten Bogor, yang sejak awal terendus aroma yang kurang sedap dalam menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD itu,” ucapnya.

Wildan juga menambahkan timnya yang terdiri dari Pengurus HMI MPO Cabang Bogor sedang bergerak mengumpulkan data di lapangan untuk disinkronkan dengan data yang disampaikan Pemda. “Kami, sedang bergerak untuk mengumpulkan data, mengambil sampel dari beberpa kecamatan untuk kemudian menemukan titik terang siapa yang bermain dengan anggaran ini,” tutupnya.

Sementara itu, Kabid Eksternal HMI MPO Cabang Bogor Badru Tamam menyoroti kinerja DPRD Kabupaten Bogor yang seakan tutup mata atas alokasi anggaran Covid-19 ini. Komeng sapaan akrabnya mempertanyakan terkait dengan pembentukan Pansus yang sampai hari ini seakan luput dari perhatian.

“Kita menyayangkan kinerja DPRD yang terkesan lambat dalam mengambil kebijakan. Hal ini terlihat dari tidak terbentuknya Pansus sampai detik ini, padahal urgensinya saya rasa sudah cukup untuk dijadikan pijakan terbentuknya Pansus. Dengan anggaran yang cukup menguras APBD sangat dipertanyakan integritas para anggota DPRD jika dalam waktu dekat masih tidak terbentuk Pansus,” tegasnya.

** Cepi Kurniawan

Ciawi | Jurnal Inspirasi
Kepala UPT Fasilitas Pemeliharaan Pelayanan Perhubungan (FP3) Ciawi pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor, Hairil Darwis geram terhadap petugas parkir di depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciawi yang mengaku setor sebesar 25 ribu per hari.

Menurutnya, apa yang dikatakan petugas parkir di tepi jalan umum (TJU) depan RSUD Ciawi, tidak sepenuhnya benar. Sebab, dalam pelaksanaannya petugas parkir sudah beberapa bulan ini tidak memberikan retribusi kepada Dishub.

“Pernyataan petugas parkir itu bohong. Dari mulai bulan Januari 2020, petugas parkir hanya setor seadanya dan tidak mencapai 25 ribu per hari,” ungkap Hairil kepada wartawan.

Hairil mengungkapkan, berdasarkan Perda no 28 tahun 2011 tentang perparkiran yang masuk kedalam
Perda jasa usaha dan sesuai dengan perjanjian awal pejabat UPT lama, sudah disepakati untuk retribusi petugas parkir di RSUD Ciawi sebesar 25 ribu.

“Jadi saya hanya meneruskan perjanjian awal pejabat lama dengan petugas parkir tersebut,” ujarnya.

Namun, lanjut Hairil, surat perintah (SP) yang hanya berlaku selama 3 bulan, untuk petugas parkir di RSUD Ciawi tidak diperpanjang lagi dari mulai bulan Maret 2020 lalu.

“Sebenarnya petugas parkir itu ilegal, karena saya tidak perpanjang lagi surat perintah nya. Kalau saya tidak berpikir panjang, sudah saya laporkan kepihak kepolisian,” kesalnya.

Selain itu, Hairil pun menjelaskan, mulai dari tiga bulan lalu tepatnya sebelum ada kejadian Covid 19, Kepala Dihub Kabupaten Bogor, sudah mengeluarkan surat edaran terkait penutupan tempat parkir di lokasi TJU untuk kendaraan bergerak.

“Sekarang sudah tidak boleh lagi ada petugas Dishub yang memberikan karcis kepada pengendara melintas di pinggir jalan,” paparnya.

Adapun yang saat ini masih diperbolehkan ada petugas memberikan karcis retribusi, sambung Hairil, yakni untuk kendaraan angkutan umum yang tidak ada terminal, seperti angkutan umum trayek Cisarua-Sukasari, Ciawi-Megamendung, Cibedug-Sukasari dan di wilayah Laladon Ciomas serta Dramaga.

“Kalau petugas retribusi angkutan umum masih ada,” imbunya.

Hairil mengaku, kedepan pihaknya akan membenahi potensi parkir yang ada di kewenangan nya di 9 wilayah, mulai dari Kecamatan Cisarua, Megamendung, Ciawi, Caringin, Cigombong, Cijeruk, Tamansari, Ciomas dan Dramaga.

“Saya akan benahi potensi parkir yang ada di wilayah UPT FP3 Ciawi. Itu agar PAD dari retribusi parkir dibawah kewenangan kami meningkat,” tukasnya.

** Dede Suhendar

Bogor | Jurnal Inspirasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 mencatatkan defisit Rp 179,6 triliun hingga akhir Mei. Jumlah ini setara dengan 1,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, melaporkan bahwa penerimaan negara per akhir Mei 2020 adalah Rp 664,3 triliun. Ini setara dengan 37,7% dari target dan turun 9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dikutip dari CNBC, penerimaan Perpajakan tercatat Rp 526,2 triliun atau 36% dari target dan 7,9% lebih rendah secara year-on-year (YoY). Setoran dari Direktorat Jenderal Pajak adalah Rp 44,6 triliun atau 35,4% dari target dan truun 10,8% YoY. Sementara setoran dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah Rp 81,7 triliun atau 39,2% dari target, tetapi masih naik 12,4% YoY.

“Namun cukai harus waspada. Growth ini tidak akan tumbuh sampai akhir tahun,” kata Sri Mulyani dalam keterangan pers APBN Kita edisi Juni 2020, Selasa (16/6).

Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PBNP), posisi per akhir Mei adalah Rp 136,9 triliun. Angka ini adalah 46% dari target dan turun 13,6% YoY. “Memang ada kontraksi penerimaan dibandingkan tahun lalu karena Covid-19. Perusahaan tertekan dan terlihat di Mei ini,” kata Sri Mulyani.

Lalu di sisi belanja negara, totalnya adalah Rp 843,9 triliun. Angka ini adalah 32,3% dari target dan turun 1,4% YoY. Belanja pemerintah pusat hingga akhir Mei adalah Rp 537,3 triliun atau 29% dari target, masih tumbuh 1,2% YoY. Lalu belanja transfer ke daerah dan dana desa tercatat Rp 306,6 triliun atau 40,2 dari target, turun 6,7% YoY. Realisasi penerimaan dan belanja ini menghasilkan defisit anggaran Rp 179,6 triliun atau 1,1% PDB. Jumlah tersebut masih 21,1% dari target, tetapi melonjak 42,8% YoY.

ASS |**

Bogor | Jurnal Inspirasi
Pemakaian masker di pusat episentrum global atau zona merah telah mencegah puluhan ribu orang infeksi virus Corona (Covid-19). Dalam studi yang dipublikasikan oleh PNAS: The Proceedings of National Academy Sciences of the USA menyebut bahwa mengenakan masker ternyata lebih penting untuk mencegah penyebaran virus ketimbang menerapkan social distancing atau tinggal di rumah.

Dikutip dari CNBC, tren infeksi mulai bergeser secara dramatis ketika aturan mengenakan masker diterapkan pada 6 April di Italia utara dan 17 April di New York City. Di mana sebelumnya daerah di negara itu paling terpukul di dunia karena krisis kesehatan.

Ketika kebijakan memakai masker mulai berlaku di New York, tingkat infeksi baru turun sekitar 3 persen per hari. Di seluruh negeri, infeksi baru setiap hari terus meningkat. Tindakan pencegahan kontak langsung, social distancing, karantina, isolasi, dan sering cuci tangan semuanya dilakukan sebelum aturan mengenakan masker diberlakukan di Italia dan New York City.

Upaya tersebut hanya membantu meminimalkan penularan virus melalui kontak langsung, sementara masker membantu mencegah penularan melalui udara, kata para peneliti. “Fungsi unik penutup wajah untuk memblokir atomisasi dan inhalasi aerosol yang mengandung virus berperan dalam mengurangi infeksi secara signifikan,” ujar penelitian tersebut seperti dikutip dari Asiaone, Selasa (16/6).


Sebelumnya, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) pada Jumat lalu mendesak penyelenggara pertemuan besar yang didalamnya ada aktivitas teriakan hingga menyanyi untuk menggunakan masker kain guna menurunkan risiko penyebaran virus Corona.

ASS |*