Bogor | Jurnal Bogor

Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menambah anggaran untuk pembebasan enam bidang lahan di kawasan trase jalan baru Batutulis menuai sorotan dari DPRD Kota Bogor. Usulan tersebut dinilai mencerminkan perencanaan proyek yang belum disusun secara menyeluruh sejak awal.

Wakil Ketua IDPRD Kota Bogor, Rusli Prihatevy, mengatakan kebutuhan pembebasan lahan seharusnya telah dipetakan secara komprehensif sebelum proyek dimulai. Menurutnya, pengajuan tambahan anggaran di tengah proses pembangunan menunjukkan adanya kelemahan dalam tahap perencanaan.

“Kalau dilihat dari perencanaannya memang kurang matang. Sampai harus membeli lahan lagi di tengah jalan. Seharusnya seluruh kebutuhan sudah dihitung dan diajukan sejak awal, bukan dilakukan bertahap seperti ini,” ujar Rusli.

Ia menegaskan, proyek-proyek strategis di Kota Bogor harus disiapkan dengan perencanaan yang lebih matang agar tidak memunculkan kebutuhan anggaran tambahan maupun persoalan sosial di kemudian hari.

Rusli berharap kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi perangkat daerah terkait, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), sehingga setiap kebutuhan proyek dapat dihitung secara menyeluruh sejak tahap perencanaan.

“Ke depan ini harus menjadi evaluasi. Seluruh kebutuhan anggaran harus dijelaskan dari awal sehingga tidak muncul lagi pengajuan tambahan di tengah pelaksanaan proyek,” tegasnya.

Sebelumnya, Dinas PUPR Kota Bogor mengungkapkan masih terdapat enam bidang lahan yang perlu dibebaskan untuk mendukung pembangunan trase jalan baru Batutulis. Dari jumlah tersebut, dua bidang menjadi prioritas karena berada tepat di area yang berhimpitan dengan jalur proyek, khususnya di bagian ujung jalan keluar.

Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Juniarti Estiningsih, menjelaskan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) telah rampung disusun. Tahapan berikutnya adalah penyediaan anggaran setelah proses penilaian harga lahan (appraisal) selesai.

“DPPT sudah selesai. Yang akan dibebaskan sekitar enam bidang, tetapi untuk tahun ini kami prioritaskan dua bidang terlebih dahulu karena lokasinya langsung bersinggungan dengan trase,” kata Juniarti.

PUPR berencana mengusulkan anggaran pembebasan dua bidang lahan tersebut melalui APBD Perubahan 2026. Namun, sebagai langkah antisipasi apabila usulan tidak dapat terealisasi pada tahun ini, kebutuhan anggaran juga akan dimasukkan dalam APBD murni 2027.

“Insyaallah kami usulkan di APBD Perubahan. Tetapi tetap kami siapkan juga di APBD 2027 sebagai cadangan apabila terjadi pergeseran anggaran. Sementara empat bidang lainnya direncanakan dibebaskan pada 2027,” pungkasnya.

** Fredy Kristianto