Bogor | Jurnal Inspirasi

Vaksin Sinovac untuk mencegah Covid-19 akan tiba di Kota Bogor pada Selasa (12/1) sore, tepatnya pada pukul 15.00 WIB. Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan bahwa vaksin itu akan dikawal ketat oleh pihak Polda Jawa Barat, untuk disimpab di gudang farmasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor.

“Jadi ada 9.160 dosis yang akan datang ke Kota Bogor, 9150 dosis untuk sasaran tenaga kesehatan dan 10 dosis untuk sasaran pejabat saat seremonial pencanangan tanggal 14 Januari mendatang,” ujar Dedie kepada wartawan, Selasa (12/1).

Diketahui Vaksin Covid-19 di Kota Bogor akan dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2021. Sesuai rencana vaksinasi akan dilakukan kepada tenaga kesehatan dan non nakes atau tenaga Fasyanakes dengan total 9.669 orang yang tercatat Sistem Informasi SDM Kesehatan (SISDMK).

Rencana alokasi vaksin untuk Kota Bogor adalah 7.000 orang atau 14.000 dosis atau sampul. Penempatan vaksin dipusatkan di gudang farmasi Dinas Kesehatan Kota Bogor.

Pemberian vaksin bakal dipusatkan di 25 Puskesmas dan beberapa Rumah Sakit yang memenuhi persyaratan 4 tahap alur pemberian vaksin dan yang memiliki cold chain.

Rencana penyuntikan maksimum 2 hari setelah vaksin datang dan harus diselesaikan maksimum 3 bulan. Setiap orang maksimum 40 menit dari pendaftaran, screening, suntik, observasi selama 30 menit.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menerima bantuan berupa Mobile Bio Safety Laboratorium (BSL) 2 dari Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) dalam rangka membantu meningkatkan pemeriksaan spesimen Covid-19 di Kota Bogor.

Serah terima dilaksanakan Menristek, Bambang Brodjonegoro kepada Wali Kota Bogor, Bima Arya di Plaza Balai Kota Bogor, Senin (11/1).

Menristek, Bambang Brodjonegoro mengatakan, Kota Bogor menjadi Kota penerima pertama Mobile BSL 2 yang merupakan bagian dari kegiatan Bakti Inovasi dalam rangka penanggulangan Covid-19.

“Dan ini pertama kalinya kami memberikan hibah Mobile BSL 2 kepada pihak ketiga, yaitu Pemerintah Kota Bogor. Harapan kami hibah ini benar-benar bermanfaat untuk bisa mengendalikan Covid-19 di Kota Bogor, testing semakin meningkat, screening semakin bagus dan semakin sedikit warga Kota Bogor yang terpapar Covid-19,” kata Menristek.

Bambang Brodjonegoro mengatakan Kementerian Riset dan Teknologi melalui Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah membuat beberapa Mobile BSL 2 dan sudah dipakai beberapa pihak, diantaranya BUMN dengan cara membeli atau pinjam pakai oleh rumah sakit.

Kehadiran Mobile BSL 2 versi trailer lanjut Menristek, sangat penting untuk mendukung upaya penanganan Covid-19 di Kota Bogor khususnya dalam upaya testing, tracing dan treatment (3T).

Kepada Pemkot Bogor, Bambang Brodjonegoro menitipkan dalam operasional Mobile BSL 2 yang membutuhkan disiplin pengelolaan laboratorium yang ketat. Keterbatasan reagen atau bahan, sumber daya manusia (SDM) dan pemeliharaan serta perawatan umumnya menjadi persoalan yang dihadapi dalam pengoperasiannya.

Selain Mobile BSL 2, Kemenristek juga menyerahkan bantuan paket antibodi atau imunomodulator yang berfungsi membantu menjaga daya tahan tubuh (imunitas) berbasis herbal.

Sementara itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diterima Kota Bogor yang sangat berarti dan luar biasa, sehingga keberadaannya mampu memperkuat kapasitas laboratorium PCR yang sudah ada di Kota Bogor.

Di hadapan Menristek, Bima Arya juga menerangkan perkembangan kasus Covid-19 di Kota Bogor disertai langkah penanganannya, salah satunya renovasi wisma atlet di GOR Pajajaran Kota Bogor yang rencananya dijadikan Rumah Sakit lapangan dengan kapasitas 17 tempat tidur dan akan mulai beroperasi pada 18 Januari 2021.

“Seiring pertambahan kasus, kita membutuhkan yang lebih cepat dan lebih banyak, jadi dengan kapasitasnya 940 sampel kita akan mempersiapkan SDM agar lebih maksimal,” kata Bima Arya.

Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Hammam Riza menyatakan, untuk memperkuat mobilitas Mobile BSL 2 dibangun platformnya dalam konsep trailer sehingga mudah dioperasikan. Ada juga penambahan fasilitas berupa ekstraksi RNA sehingga bisa menggunakan reagen yang lebih bervariasi dan bisa beradaptasi dengan kebutuhan dan tipe reagen yang ada. Penyempurnaan juga dilakukan untuk layout dan akurasi data sehingga keamanan personal penguji.

“Dengan penyempurnaan ini kami berharap dapat memperbesar kapasitas pengujian spesimen dengan menggunakan PCR ini sampai 940 spesimen dalam waktu 24 jam. Ada 94 spesimen untuk satu bed dan dalam 24 jam bisa dilaksanakan 10 bed,” sebut Hammam.

** Fredy Kristianto

Tolak Vaksin Pidana

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Pemerintah mengimbau agar masyarakat mau divaksin Covid-19 yakni Sinovac atau Coronavac yang telah dizinkan penggunaannya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Senin (11/1) dan telah dinyatakan halal oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan divaksinasi Covid-19 pada Rabu (13/1) besok.

Sedangkan bagi bagi masyarakat yang tak mau disuntik vaksin Corona atau menolaknya, ada sanksi pidana. Pasalnya, vaksinasi Covid-19 bersifat wajib. Hal ini diungkapkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej. Dia mengatakan, sanksi pidana itu bisa berupa denda hingga penjara, atau bahkan keduanya sekaligus. Hal ini mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

“Jadi ketika vaksin wajib, maka jika ada warga negara tidak mau divaksin bisa kena sanksi pidana. Bisa denda, bisa penjara, bisa juga kedua-duanya,” ucap Edward dalam Webinar Nasional: Kajian Hukum, Kewajiban Warga Negara Mengikuti Vaksinasi.

Dalam Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 menyebutkan setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bisa dipidana dengan penjara paling lama satu tahun atau denda maksimal Rp100 juta.

Namun, hukum pidana ini menjadi sarana paling akhir. Artinya, hal ini dilakukan setelah penegakan hukum yang lain tak berfungsi. “Artinya sosialisasi dari dokter, tenaga medis, itu penting untuk menciptakan kesadaran masyarakat,” kata Edward.

Menurut dia, pemerintah hingga tenaga medis dapat melakukan sosialisasi pentingnya vaksinasi covid-19. Dengan demikian, ada kesadaran dari masyarakat untuk mau divaksinasi. “Tanpa ada upaya paksa, penegakan hukum dengan konteks pidana itu tidak perlu dilakukan,” jelas Edward.

Sementara Kepala BPOM Penny K Lukito memastikan, pihaknya telah memberikan izin penggunaan atau Emergency Use Authorization (EUA) vaksin Covid-19 Sinovac . “Dari data-data tersebut mengacu pada persyaratan panduan dari WHO untuk pemberian persetujuan Emergency Use Authorization untuk vaksin Covid-19 maka vaksin ini memenuhi persyararan untuk memastikan persetujuan penggunaan dalam penggunaan emergency,” kata Penny dalam Konferensi Pers Emergency Use Authorization (EUA) Vaksin Covid-19, secara virtual, Senin (11/1).

“Oleh karena itu, pada hari ini Senin tanggal 11 Januari 2021 Badan POM memberikan persetujuan penggunaan dalam kondisi emergency use authorisation untuk vaksin Covid-19 yang pertama kali kepada vaksin Coronavac produksi Sinovac Biotech in Coorporate yang bekerja sama dengan PT Bio Farma,” tegas Penny.

Penny menegaskan, Penerapan EUA ini dilakukan oleh semua otoritas dunia untuk mengatasi pandemi Covid-19 ini. Secara internasional kebijakan ini selaras dengan panduan WHO yang menyebutkan bahwa otoritas yang dapat ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut: Pertama, telah ditetapkan keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat oleh pemerintah. 

Kedua, terdapat cukup bukti ilmiah terkait aspek keamanan dan khasiat dari obat dan vaksin tentu di dalamnya untuk mencegah, mendiagnosa atau mengobati penyakit atau keadaan yang serius dan mengancam jiwa berdasarkan data non klinik, klinik dan pedoman penatalaksanaan penyakit tersebut.

Ketiga, memiliki mutu yang memenuhi standar yang berlaku serta dan dengan cara pembuatan obat yang baik. Empat, memiliki kemanfaatan lebih besar dari risiko bank berdasarkan pada kajian data non klinik bidan klinik obat untuk indikasi yang diajukan. Kelima, belum ada alternatif pengobatan atau penatalaksanaan yang memadai untuk pencegahan atau pengobatan penyakit penyebab kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat.

** ass

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menerbitkan Surat Edaran (SE) Wali Kota Nomor 440/111-Huk.HAM tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kota Bogor yang diberlakukan mulai 11 – 25 Januari 2021.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat tersebut menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka pencegahan dan pengendalian terhadap peningkatan penyebaran Covid-19 dalam bentuk varian baru serta untuk melindungi keselamatan masyarakat di Kota Bogor.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta menjelaskan, Pemkot Bogor telah menerbitkan Surat Edaran yang ditandatangani Wali Kota Bogor, Bima Arya pada 8 Januari 2021.

“Surat Edaran yang dikeluarkan tersebut sebagai tindak lanjut kebijakan Pemerintah Pusat untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 di wilayah Jawa-Bali yang sangat signifikan peningkatannya,” katanya.

Ada 7 poin dalam Pembatasan Kegiatan Masyarakat, yaitu : 1. Di tempat kerja dibatasi Work From Office (WFO) sebanyak 25% atau Work From Home (WFH) sebesar 75%, kecuali untuk tempat/kerja instansi yang memberikan pelayanan masyarakat dengan jenis pelayanan tertentu. Maka kehadiran disesuaikan dengan kebijakan pimpinan dengan penerapan protokol kesehatan khusus;

2. Kegiatan pendidikan secara daring; 3. Pemenuhan kebutuhan pokok di Pasar,  toko dan swalayan tetap berjalan 100%; 4. Kegiatan di pusat perbelanjaan/mal dibuka pukul 08.00 WIB dan tutup 19.00 WIB,  sedangkan rumah makan dibatasi kapasitas 25% dengan jam operasional sampai pukul 22.00 WIB dengan protokol kesehatan;

5. Kegiatan konstruksi tetap berjalan 100% dengan protokol kesehatan; 6. Kegiatan ibadah dibatasi kapasitas 50% dengan protokol kesehatan; 7. Menghentikan sementara kegiatan sosial budaya yang menimbulkan kerumunan.

Alma menegaskan, dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaannya, Pemkot Bogor, TNI dan Polri bersama seluruh komponen instansi yang tergabung dalam Satgas Covid-19 Kota Bogor akan melakukan pengawasan ketat dengan memberlakukan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan kategori 5M, melalui instrumen Perwali Nomor 107 Tahun 2020.

“Penekanan kebijakan yang disampaikan Pak Bima Arya terkait penguatan protokol kesehatan 5M, yaitu Menggunakan Masker, Menjaga Jarak, Mencuci tangan atau hand sanitizer, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas-interaksi sebagai strategi efektif untuk pengendalian Covid-19 di Kota Bogor,” pungkasnya.

** Fredy Kristianto

Covid Mengganas, Kerumunan Massa Nyaris tak Terkendali

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota Bogor berencana mensterilkan Jalan Jenderal Sudirman dari aktivitas warga, termasuk lalu lalang kendaraan roda dua dan empat. Rencananya, kebijakan itu bakal dimulai sejak pukul 19.00 WIB hingga 05.00 WIB. Langkah tersebut diambil seiring Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali sejak 11 hingga 25 Januari 2021.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor, Agustian Syah mengatakan bahwa sterilisasi terhadap Jalan Jenderal Sudirman dilakukan lantaran daerah tersebut kerap menjadi titik kerumunan massa. Padahal, saat ini penularan Covid-19 di Kota Bogor semakin mengkhawatirkan, dengan rata-rata angka positif per hari hingga 70 kasus lebih.

“Rencananya akan ada penyekatan jalan sejak pukul 19.00 WIB hingga 05.00 WIB. Pertugas gabungan akan siaga penuh di lokasi pada jam tersebut. Namun, waktu pelaksanaannya belum ditentukan lantaran harus kembali dibahas bersama Dishub dan Satlantas Polresta Bogor Kota,” ujar Agustian Syah saat dihubungi Jurnal Bogor, Senin (11/1) malam.

Menurut dia, penutupan total Jalan Jenderal Sudirman akan dilakukan dari Simpang Air Mancur hingga Simpang Bogor Permai. Hal itu lantaran di sepanjang jalur tersebut aktivitas warga cenderung ramai sejak petang hingga dini hari. “Tapi untuk lebih jelasnya akan kami bahas lagi bersama pada Selasa (12/1),” ujar pria yang akrab disapa Demak ini.

Ia menegaskan, berdasarkan hasil pantauan selama ini ada beberapa titik yang kerap menjadi pusat kerumunan warga selain di Jalan Jenderal Sudirman, ada juga Jembatan Merah dan Jalan Suryakencana.

“Rencananya untuk titik di luar Jalan Jenderal Sudirman akan dilakukan penataan terhadap jam buka pedagang kaki lima (PKL) atau ada rekayasa lainnya. Sebab, terus terang pada titik-titik itu kerumunan warga sulit dikendalikan,” ungkapnya.

Kata Demak, dalam PPKM, Dinas Koperasi dan UMKM memperbolehkan PKL tetap berjulan. Namun, waktunya hanya diperkenankan hingga pukul 21.00 WIB. Tetapi, dalam PSBMK Kota Bogor, pedagang berjualan hingga larut malam. “Tapi hal ini akan dimatangkan lagi bersama semua stakeholder,” jelasnya.

Lebih lanjut, kata Agus, bagi mereka yang melanggar PPKM akan dijatuhi sanksi sesuai Peraturan Wali Kota (Perwali) yang ada. “Hukumannya dimulai dari teguran hingga penutupan tempat usaha selama PPKM,” imbuhnya.

Ia menambahkan bahwa Pemkot Bogor telah mulai mensosialisasikan hal itu bersama aparatur wilayah.

Dalam kesempatan berbeda, Wakil Wali Kota Dedie A. Rachim menyatakan, dalam PPKM yang dimulai sejak 11 hingga 25 Januari, selain pembatasan jam operasional, ada juga pelarangan kegiatan sosial budaya serta pengurangan kapasitas tampung di unit usaha.

“Ada hal yang sangat esensial yakni pembatasan mobilitas warga. Pemkot akan melakukan penyekatan di beberapa titik yg selama ini berpotensi menjadi titik kerumunan massa,” tutur Dedie.

Sementara untuk titik kerumunan lain selain Jalan Jenderal Sudirman, Dedie mengaku bahwa pemerintah tengah melakukan kajian terkait apa yang akan diterapkan. “Masih dikaji untuk titik lain,” ucapnya.

Rencananya, sambung Dedie, penyekatan akan dilaksanakan pada Selasa (12/1). “Rencananya mulai besok (hari ini). Untuk teknisnya ada di Dishub,” ucap dia.

Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Bogor, Dody Wahyudin mengatakan bahwa rencana penerapan kebijakan tersebut akan kembali dirapatkan. “Belum ada info lanjutan, masih mau dibahas dulu. Karena kewenangannya ada di Satlantas Polresta Bogor Kota,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Presiden Joko Widodo telah memilih satu dari lima nama yang direkomendasikan Kompolnas terkait calon kapolri pengganti Jenderal Idham Azis. Idham akan pensiun pada akhir Januari 2021. Hal ini dikatakan anggota Komisi III DPR RI, Jazilul Fawaid. Menurut dia, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo jadi calon tunggal yang diajukan Presiden Jokowi ke DPR. “Insya Allah satu nama. Pak Listyo Sigit Prabowo calon kuat dan pantas,” ujar Jazilul, Senin (11/1). 

Meski sudah membocorkan nama, dia mengakui DPR belum menerima surat dari Presiden terkait fit and proper test calon kapolri baru. “Setahu saya, DPR belum terima surpres cakapolri. Kemungkinan Rabu Wage baru dikirim atau diterima DPR,” kata Jazilul.

Wakil ketua MPR RI ini meminta masyarakat bersabar menunggu Surat Presiden Jokowi diterima oleh DPR. Dan DPR akan langsung melakukan pembahasan surat tersebut. “Setelah surpres diterima DPR, Komisi III akan segera menjadwalkan dan membahasnya. Kita sabar dan doakan agar yang terpilih adalah calon terbaik bagi Polri dan masyarakat,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, membeberkan lima nama jenderal Polri yang diusulkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menggantikan Jenderal Idham Azis sebagai kapolri. Mahfud yang merupakan ketua Kompolnas menyebut nama tersebut sudah diusulkan ke Presiden Jokowi.

“Mengonfirmasi berbagai berita: benar penjelasan Pak Benny Mamoto dan Pak Wahyudanto dari Kompolnas bahwa selaku Ketua Kompolnas saya sudah menyerahkan nama-nama calon Kapolri untuk dipilih oleh Presiden agar diajukan ke DPR. Yang diajukan semua jenderal bintang 3, tidak ada yang masih bintang 2,” kata Mahfud melalui akun Twitter-nya, @mohmahfudmd, Jumat (8/1).

Mahfud pun membeberkan nama lima jenderal berbintang tiga atau komisaris jenderal yang direkomendasikan menggantikan Idham Azis. Mulai dari Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono hingga Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo.

“Ini 5 nama Komjen Pol yang diajukan kepada Presiden oleh Kompolnas untuk dipilih sebagai calon Kapolri: 1) Gatot Edy Pramono; 2) Boy Rafly Amar; 3) Listyo Sigit Prabowo; 4) Arief Sulistyanto; 5) Agus Andrianto. Kelima orang itu dianggap memenuhi syarat profesionalitas, loyalitas, jam terbang,” ujar Mahfud. 

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Kepala Pusat Inafis Polri Brigjen Pol Hudi Suryanto menyatakan, Tim DVI berhasil mengidentifikasi salah satu korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182. Ia jelaskan, hasil itu diperoleh oleh Inafis dari bagian tangan korban.

Brigjen Pol Hudi mengatakan bagian tubuh yang ditemukan memudahkan proses identifikasi. Dari hasil identifikasi yang dilakukan, korban yang berhasil diidentifikasi bernama Okky Bisma.

Ia menambahkan, proses identifikasi yang dilakukan melalui sidik jari. Ia jelaskan sampel DNA yang ada dicocokkan dengan data Disdukcapil dan teridentifikasi dari data manifest nomor empat, yakni korban dengan nama Okky Bisma kelahiran Jakarta.

Sementara Kepala Basarnas Marsekal Madya Bagus Puruhito mengatakan, hingga Senin (11/1) malam Operasi SAR Sriwijaya Air SJ 182 berjalan aman lancar dan cuaca mendukung. Total ada 45 kantong jenazah yang didapatkan.

“Fokus operasi SAR ke evakuasi korban diikuti material dan lainnya. Operasi gabungan TNI Polri total hasilkan bahwa 18 kantong jenazah bagian tubuh korban. Hari ini dapat 27 kantong jenazah, sehingga total berjumlah 45 kantong jenazah,” kata Bagus.

Bagus menambahkan, bagian dari pesawat potongan kecil ada 15 kantong bertambah 5 dari 10 kantong. “Sedangkan potongan besar semula 17 tambah 5 jadi 22,” tuturnya.

Sedangkan operasi pencarian para penumpang pesawat Sriwijaya Air SJ 182 akan digelar nonstop hingga semua nama dalam manifes ditemukan atau berhasil diidentifikasi. “Operasi pencarian berhenti ketika Tim DVI (Disaster Victim Identification) dari Kepolisian sudah mengidentifikasi semua POB (passenger on board) yang tercatat sebanyak 62 orang,” jelas Kepala Kantor Search and Rescue (SAR) Jakarta Hendra Sudirman di atas KN SAR 301 Wisnu di perairan Kepulauan Seribu, Senin (11/1) malam. 

KN Wisnu bertugas mengangkut logistik untuk kapal SAR lainnya. Kapal sepanjang 66 meter ini mampu membawa 100.000 ton air tawar, 500.000 ton bahan bakar, multibeam echo sensor, side sounder dan remotely operated vehicle (ROV) untuk pencarian bawah laut. 

Hendra melanjutkan, saat Tim DVI Polri menyatakan semua penumpang telah teridentifikasi, artinya semua clear. Selanjutnya, Basarnas akan mempertimbangkan langkah berikutnya. Hal ini sesuai regulasi dari International Civil Aviation Organization (ICAO) atau Organisasi Penerbangan Sipil Internasional.

Dalam beleid badan dunia itu dijelaskan bahwa setiap pelaksanaan operasi kecelakaan transportasi udara maupun laut sipil kewenangannya ada di badan nasional pencarian dan pertolongan atau Basarnas. “Tentu atas koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik pemerintah, TNI, Polri, maupun manajemen Sriwijaya Air,” terang Hendra yang menjabat sebagai SAR Mission Coordinator (SMC) Sriwijaya Air SJ 182 ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, pesawat Sriwijaya SJ 182 rute Jakarta-Pontianak dilaporkan hilang kontak pada Sabtu (9/1) sore sekitar pukul 14.40 WIB. Pesawat yang bertolak dari Bandara Soekarno-Hatta tersebut mengangkut penumpang sebanyak 62 penumpang, terdiri dari 6 awak aktif, 40 dewasa, 7 anak-anak, 3 bayi dan 6 awak sebagai penumpang.

** ass

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bogor yang lewat batas waktu yang ditentukan jadi perhatian DPRD Kabuparen Bogor khususnya Komisi 3. Untuk memastikan progres pembangunan infrastruktur proyek yang kontrak kerjanya sudah berakhir, Komisi III DPRD melakukan sidak ke sejumlah pekerjaan insfrastruktur.

Sidak Komisi III dimulai dari pembangunan RSUD Cibinong, pedestrian Pakansari, pembangunan Jembatan Kalibaru 2 , tugu selamat datang, dan peningkatan jalan Leuwinutug-Hambalang. Dari pantauan, anggota Komisi III nampak kecewa dengan progres pembangunan yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten Bogor tersebut.

Seperti perdebatan yang terjadi di Tugu Selamat Datang Simpang Sentul, merasa diabaikan dan tidak dianggap, membuat H.Slamet Mulyadi dari Fraksi PDIP naik pitam karena kedatangan Tim Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor dianggap sepele.

“Bagaimana ini belum selesai apa hambatanya, apa sudah diperkirakan akan usai sesuai waktu yang ditentukan, bila tidak sanggup jangan diambil tendernya,” ujar H. Slamet Mulyadi, Senin (11/1).

Lanjut H. Slamet Mulyadi, jika memang ada perubahan gambarnya atau ada adendum perubahan pasti ada pertambahan waktu, anggaran atau spek, dan disitu anda sebagai penyedia jasa bisa melakukan estimasi waktu dan anggaran jika memang tidak sesuai kenapa dipaksakan menerima pekerjaan.

Di tempat yang sama, Bernat sebagai pelaksana mengatakan, keterlambatan tersebut terkendala biodesain dari tinggi tugu ini berbeda. Ada perubahan dari perencananya karena dari cuacanya juga tak biasa dipastikan, meski pekerjaan ini selesai satu minggu ke depan sudah bisa dinikmati oleh masyarakat,” ujar.

** Nay Nur’ain