Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memberi sinyal tidak akan memperpanjang operasional RS Lapangan, yang akan berakhir 18 April nanti. Sebab, hingga kini belum ada keputusan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memperpanjang operasional rumah sakit tersebut.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan bahwa kebijakan pemerintah pusat yang melarang aktivitas mudik Lebaran, membuat risiko kerumunan dan penyebaran Covid-19 berkurang dan dapat dikendalikan. Sehingga perpanjangan operasional RS Lapangamln tidak diperlukan.

“Kalau perpanjangan RS Lapangan tak dilakukan. Alat kesehatan akan didistribusikan ke puskesmas,” ujar Dedie kepada wartawan, Kamis (15/4).

Sebagai gantinya, Pemkot Bogor merencanakan untuk meningkatkan puskesmas menjadi RS type D. “Sekarang masih dalam proses,” ungkap Dedie.

Dengan tidak diperpanjangnya RS Lapangan, kata dia, bangunan tersebut bisa difungsikan kembali menjadi Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). “Ya dikembalikan ke fungsi awalnya. Sedangkan untuk tenaga kesehatan sebagian berstatus kontrak, dan bisa diperpanjang bila ada RS yang butuh, tapi tetap sesuai mekanisme,” jelasnya.

Dedie menegaskan, keputusan tetap beroperasi atau tidaknya RS Lapangam ada di BNPB. Sebab, setiap pasien yang dirawat di rumah sakit itu sepenuhnya ditanggung Dana Sisa Pakai (DSP).

“Kami sudah mengajukan RS Lapangam diperpanjang. Tapi kalau melihat dari administrasi tak mungkin. Intinya ada administrasi yang mesti ditempuh, dan itu tak dapat dilanggar,” imbuhnya.

Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya menyatakan tetap akan menyiagakan RS Lapangan tersebut untuk mengantisipasi lonjakan kasus pada momen Ramadhan dan Idul Fitri ini.

“Masa operasional RS Lapangan akan habis (18 April 2021). Tapi menurut saya kita harus antisipasi gelombang kedua. Tidak boleh lengah. Karena di banyak negara itu lengah, terjadi gelombang kedua. Terutama di bulan Ramadhan ini. Kalau kita mampu melewati bulan Ramadhan tidak ada lonjakan kasus, Insya Allah aman. Tapi kalau Ramadhan terjadi lonjakan, dan ketersediaan ruang isolasinya di rumah sakit tidak ada, bagaimana?,” ungkap Bima.

Bima menambahkan, saat ini sedang dilakukan proses review oleh Inspektorat Kota Bogor yang hasilnya akan disampaikan ke BNPB.

“Saya sudah komunikasi dengan Kepala BNPB. Saat ini masih dilakukan review oleh Inspektorat. Secara keuangan bagaimana, apakah masih tersedia anggarannya di BNPB atau tidak, itu dulu. Tapi kalau saya ingin lanjut. Walaupun akan habis, saya ingin lanjut,” jelasnya.

Ia menargetkan proses review oleh Inspektorat tersebut akan selesai dalam pekan ini. “Jika inspektorat reviewnya sudah selesai, mudah-mudahan satu minggu ini ada kejelasan,” kata Bima.

Humas RS Lapangan, dr Armein Sjuhary Rowi mengatakan bahwa sesuai kesepakatan awal, RS Lapangan hanya beroperasi selama tiga bulan.

Sementara sisanya, sambung dia, masih menunggu keputusan apakah akan lanjut atau dihentikan. Sebab, biaya setiap pasien yang dirawat di RS Lapangan Kota Bogor ditanggung BNPB.

“Anggaran Rp16 miliar, dikeluarkan dulu biaya sarpras dan perlengkapan sebesar Rp4 miliar. Sisanya Rp12 miliar dibagi tiga bulan,” ungkapnya.

Kata dia, pusat telah menganggarkan sRp4,5 miliar untuk gaji karyawan yang bertugas di RS Lapangan. Ia merinci, dari jumlah itu Rp180 juta untuk dokter spesialis, dokter umum Rp190 juta, perawat Rp470 juta, penunjang medis Rp200 juta dan tenaga manajemen, hingga pembantu umum Rp400 juta.

** Fredy Kristianto

Kapolsek Gunung Putri: Segera Lapor Polisi

Gunung Putri | Jurnal Inspirasi

Kapolsek Gunung Putri, Kompol Andriyanto meminta siapa saja warga yang merasa resah dan terancam untuk segera melapor kepada polisi. Hal ini diungkapkannya saat menanggapi kasus pengancaman yang dilakukan oleh penagih utang (debt collector) pinjaman online terhadap warga Gunung Putri, Kamis (15/4/2021).

“Datang, lapor dulu sehingga kita tau apa permasalahannya, kita lihat apakah tindakan ini masuk unsur pidana atau tidak. Jika permasalahan itu masuk unsur pidana kita proses, jika tidak masuk unsur pidana tidak bisa kita proses,” tegas Kapolsek.

Diketahui, kasus pengancaman kepada debitur oleh pihak ketiga ini menimpa warga Griya Bukit Jaya, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Abas yang mengaku resah dan merasa terancam debt collector.

Ironisnya, warga yang diancam bukan kreditur alias si peminjam melainkan hanya kerabat yang dijaminkan oleh nasabah yang memiliki cicilan tersebut. Namun saat debt collector itu menemui Abas, ia malah melakukan pengancaman dan ucapan tak senonoh kepada Abas saat melakukan penagihan utang.

“Debt collector itu bilang ke saya, ia kenal banyak ormas dan si debt collector itu mengancam jangan sampai tempat bekerja si nasabah itu ia datangi,” ucap Abas.

Menanggapi ancaman itu, menurut Abas seharusnya itu menjadi persoalan pribadi antara si nasabah dan bank. “Silahkan saja urus dengan yang bersangkutan, toh saya tidak punya urusan,” tandas Abas.

Menurut Abas tindakan debt collector itu adalah pengancaman kepada dirinya dan juga mengganggu kenyamanan karena ucapan tak senonoh yang keluar saat melakukan penagihan utang.

Ancaman yang didapat oleh Abas dari debt collector tersebut adalah ucapan, ‘Ini memang rumah anda, tapi liat nanti di luar sana’. Abas yang merasa terancam meminta yang berwajib hal ini segera ditindaklanjut. “Mohon ditindak atas tindakan ancaman yang dilakukan oleh debt collector pinjaman online ini,” tukasnya.

** Nay Nur’ain

Citeureup | Jurnal Inspirasi

Aset daerah merupakan hal yang penting diketahui oleh Pemerintah Daerah (Pemda) juga masyarakatnya. Usai sukses menggagas acara bebersih serentak di 40 kecamatan pada tahun 2019, tim World Cleanup Day (WCD) Kabupaten Bogor 2019 mendapatkan undangan rapat tertutup dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor untuk membahas aksi bebersih Setu pada Oktober 2019 lalu.

Saat itu rapat diadakan di kantor Bupati yang dihadiri oleh Sekda, perwakilan kecamatan, desa dan beberapa perwakilan komunitas lingkungan. Salah satu perwakilan WCD Kabupaten Bogor berinisial ” P ” menceritakan, dalam rapat itu sedikit membahas luas setu yang ada di Kabupaten Bogor.

“Yang paling di orot adalah setu di Kecamatan Citeureup karena menurut DLH, luas setu berkurang dari data yang dimiliki Pemda,” ujarnya,

” P “melanjutkan, dalam rapat itu pihak Kecamatan Citeureup diwakili oleh salah satu kepala desa disana. “Kepada kepala desa itu pak Sekda dengan tegas meminta permasalahan ini segera diusut,” ambahnya.

Namun sayang, ” P ” tidak terlalu ingat betul luas setu yang hilang tanpa sebab tersebut. “Saya lupa jumlah pastinya, tapi luas yang hilang itu ratusan meter,” ucapnya.

Saat dimintai keterangan di kantor Desa Leuwinutug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Kepala Desa (Kades) Leuwinutug, Deden Saepul Hamdi (Kang Denz) menuturkan, membenarkan telah terjadi penyusutan luas Setu Leuwinutug tersebut. “Namun saya tidak tahu secara pasti, berapa jumlah pastinya, mungkin ribuan meter yang hilang” ucapnya, Kamis (15/04) .

Mengenai informasi penyusutan, saat itu juga dia dipanggil ke ruang Sekda, ditanyakan betul atau tidak adanya tpenyusutan. “Saya sampaikan alangkah baiknya jika kita turun bersama ke lapangan untuk memastikan berapa aktualnya dan mungkin yang tau asal muasal aset itu seperti apa, kita bisa turun ke lapangan bersama-sama, harapan saya adanya kolaborasi.” harap Kang Denz.

Menurut Kang Denz, semenjak ia menjabat mejadi Kades, belum ada pengukuran kembali dari Pemerintah Daerah (Pemda) melalui intansi terkaitnya. “Mungkin kalo peninjauan sudah dilakukan sudah ya, cuma untuk pengukuran ulang belum” tuturnya

Lebih lanjut, Kang Denz memaparkan, Setu Leuwinutug mempunyai potensi untuk menjadi destinasi wisata. “Di sisi lain menjadi destinasi, di setu itu pula bisa dimanfaatkan untuk masyarakat dan Desa Leuwinutug, melalui Bumdes, dan ini juga menjadi aset berharga Kecamatan Citeureup, khususnya Leuwinutug umumnya Kabupaten Bogor,” paparnya.

Semenjak awal menjabat, Pemerintah Desa Leuwinutug memang sangat ingin sekali mengelola setu tersebut. “Tapi kita butuh kerjasama, baik itu Bappedalitbang, BPKAD aset karena memang kami butuh informasi yang valid, karena saya juga sedang menelusuri berapa luasan awal dan yang saat ini, sebab sekarang sudah menjadi kawasan industri dan itu juga bisa manfaatkan untuk membuat warung-warung, sehingga karyawan bisa belanja disitu, yang pasti butuh dukungan dari pemkab, dinas pariwisata, pengairan, aset dan bappedalitbang,” jelas Kang Denz lagi.

Pemdes Leuwinutug melalui Kang Denz amat menunggu bagaimana arahan dari Pemda, apa yang bisa lakukan. “Kami tunggu informasi dan arahan selanjutnya dari Pemda, apa yang bisa kita kerjakan, insyaallah kita kerjakan, karena Pemdes Leuwinutug tidak bisa berjalan sendiri untuk persoalan penyusutan Setu, sekalipun ada diwilayah desa Leuwinutug” Jelas Kang Denz.

** Nay Nur’ain

Ciampea | Jurnal Inspirasi

Ratusan warga Bogor menjadi Korban investasi bodong ED Cash. Salah satu korbannya investasi bodong ED Cash yaitu Diana Pucuk, warga Ciampea Kabupaten Bogor.

Diana mengaku ia mengalami kerugian hingga Rp 5 miliar. Bahkan ia sempat mendatangi rumah terduga pelaku penipuan AY di Cilame, Bekasi Jawa Barat.

Dia mengatakan awal mula tertarik dengan investasi ED Cash itu karena yang pertama kali yang menawarkan salah satu tokoh, sehingga ia percaya.

“Saya percaya karena yang menawarkan itu seorang tokoh, bahkan saya juga mengajak rekan, dan kerabat serta saudara untuk ikut investasi tersebut,”kata Diana.

Diana menambahkan ada 40 orang yang ia berhasil ajak dan juga mengalami hal yang sama seperti dirinya ikut investasi yang diduga bodong.

“Saat itu saya suruh menunggu selama setahun, namun tidak kunjung cair setelah saya tanyakan tidak ada tanggapan juga, dan akhirnya saya kemarin mendatangi rumah tersebut namun belum ada tanggapan juga,”ujarnya.

Diana mengaku sejauh ini dirinya mengaku merasa tertipu bahkan ia pun mengalami kerugian yang cukup banyak selain dirinya, dia juga harus menanggung 40 nasabah yang dia ajak.

“Saya sudah jual semua harta benda termasuk dua rumah untuk jaminan nasabah yang saya ajak,”katanya.

Ia juga berencana melaporkan Bos Investasi ED Cash yang diduga telah melakukan tindak penipuan.

“Rencana Jumat Besok saya akan melaporkan hal tersebut ke Mabes Polri,”pungkasnya.

** Cepi Kurniawan

Gunung Sindur | Jurnal Inspirasi

Sebanyak 34 narapidana tindak pidana terorisme bertekad kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal itu ditegaskan dalam pengucapan ikrar setia NKRI di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur, Bogor, Kamis (15/4/2021).

Pengucapan ikrar NKRI merupakan bentuk implementasi hasil program deradikalisasi, yaitu sebagai pengikat tekad dan semangat, serta penegasan untuk bersedia kembali membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI.

“Ikrar ini merupakan langkah pembinaan agar para napi dapat kembali membela NKRI,” kata Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Jawa Barat, Sudjonggo.

 Selain itu, pengucapan ikrar ini juga syarat bagi narapidana tindak pidana terorisme apabila di kemudian hari mengajukan pembebasan bersyarat, menjelang bebas dan program lainnya.

Pelaksanaan ikrar NKRI di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur dilakukan bertahap dan berkesinambungan. Setelah mengucapkan ikrar, sebagai bentuk implementasinya para pelaku baik individu maupun kelompok harus bersedia meninggalkan atau melepaskan diri dari aksi dan kegiatan terorisme.

Napi yang sudah mengucapkan ikrar setia diharapkan dapat menjadi agen yang membantu pemerintah untuk memberikan pencerahan bagi orang-orang disekitarnya sehingga menghambat proses penyebaran radikalisme di masyarakat.

“Semoga ini menjadi awal untuk membuka jalan para Napi kembali ke masyarakat. Dan diharapkan masyarakat dapat menerima kembalinya para napi terorisme ini ke tengah mereka,” tutup Kakanwil Kemenkumham yang akrab dipanggil Jonggo ini.

Pelaksanaan upacara ikrar setia NKRI diawali dengan pembacaan ikrar, penandatanganan, serta penciuman bendera merah putih. Kegiatan ini juga disaksikan langsung oleh perwakilan Densus 88, Badan Intelejen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan kepolisian sektor setempat.

Ikrar setia ini dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan. Sehingga keinginan untuk kembali ke NKRI berasal dari individu WBP masing-masing. Maka dari itu, dari total 56 napi terorisme yang ada di Lapas Kelas IIA Narkotika Gunung Sindur Bogor, terdapat 22 napi tindak terorisme yang belum mengucap sumpah NKRI. Sehingga terus dilakukan pembinaan yang berkelanjutan agar mereka bertekad kembali ke NKRI.

Seluruh napi yang mengucapkan ikrar berasal dari berbagai jaringan terorisme di Indonesia, seperti Jamaah Ansharut Daulah (JAD), simpatisan ISIS, simpatisan Daulah, dan lainnya. Mereka menjalani masa pidana kurungan penjara di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur dengan masa penahanan yang beragam.

** Cepi Kurniawan

Bogor | Jurnal Inspirasi

Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor memiliki tahapan uji klinis sebelum mendistribusikan air ke pelanggan. Pengujian ini dilakukan di Instalasi Pengolahan Air (IPA). IPA ini digunakan untuk menyaring air lebih bersih supaya bisa dikonsumsi seluruh pelanggannya.

Dirtek Perumda Tirta Pakuan Ardani Yusuf mengatakan, IPA terdiri dari berbagai unit, intake, koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, dan desinfeksi. Flokulasi, sambungnya, merupakan salah satu cara pengolahan limbah cair untuk menghilangkan partikel-partikel yang terdapat di dalamnya.

Sedangkan koagulasi diartikan sebagai proses kimia fisik dari pen­campuran bahan koagulan ke dalam aliran limbah dan selanjutnya diaduk cepat da­lam bentuk larutan tercampur. ”Keunggulannya adalah untuk pengolahan permukaan air yang keruh,” kata dia, kemarin.

Ardani menambahkan, unit ter­sebut terbagi atas IPA Dekeng 1.000 l/det Zona 4 dan IPA Katulampa 300 l/det Zona 7. ”Termasuk IPA Cipaku 300 l/det pada Zona 3, IPA Rancamaya 35 l/det Zona 1, dan IPA Palasari 50 l/det Zona 5,” jelas dia.

Ardani menuturkan, IPA tersebut merupakan bangunan untuk mengolah permukaan air keruh agar jernih dan kemudian disalurkan (dialirkan, red) masuk melalui intake untuk ditampung terlebih dahulu sebelum diolah.

”Untuk unit koagulasi yaitu proses pertama air baku, pemberian kimia Poly Alumunium Chloride atau PAC yang dicampurkan ke air baku,” tukasnya.

Selanjutnya, masuk ke unit flokuasi, air baku akan mem­bentuk gumpalan yang mulai terpisah antara lumpur dengan air. Kemudian pada unit sen­dimental, gumpalan lumpur sudah benar-benar terpisah dengan air, dan air naik ke permukaan.

”Untuk filterasi, air yang sudah bersih disaring kem­bali menggunakan pasir ku­arsa, sehingga bisa mengha­silkan air yang maksimal,” tandasnya. ”Sedangkan pada tahap akhir yaitu proses desinfeksi yakni pembunuhan kuman dan bakteri, juga adanya proses sempling laboraturium,” tutup dia.

**asepssayyev/rls