Ciawi | Jurnal Inspirasi
Warga Kampung Ranji yang ada di empat Rukun Tetangga (RT), mulai dari RT 01, 02, 04 dan 06 di Rukun Warga (RW) 06, Desa Telukpinang, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, keluhkan adanya dugaan pencemaran limbah dari PT. Sari Enesis Indah.

Suripno, warga RT 01 Kampung Ranji mengaku terganggu dengan adanya aroma bau menyengat yang berasal dari lokasi pabrik memproduksi jenis minuman berasa tersebut.

“Hampir setiap hari saya harus menghirup aroma bau,” akunya kepada wartawan.

Menurutnya, aroma bau itu tercium selama pihak perusahaan beroperasi. Bahkan, dari siang sampai malam warga yang ada di Kampung Ranji harus merasakan bau menyengat.

“Kalau yang tidak kuat menghirup aromanya, pasti sudah muntah,” papar Suripno.

Ia mengatakan, pencemaran ini sudah pernah dilaporkan ke pihak perusahaan. Namun keluhan warga seakan tidak didengar dan terkesan diabaikan pihak perusahaan.

“Karena bau nya masih tercium dan tidak ada perbaikan di lokasi instalasi pengelolaan air limbah (IPAL),” tegasnya.

Selain aroma bau, lanjut Suripno, dugaan adanya kerusakan di IPAL lokasi PT. Sari Enesis Indah, dirasakan warga yang air sumur nya tercemar. Sebab, paska adanya kebocoran IPAL, sumur warga yang ada di Kampung Ranji sudah tidak bisa digunakan.

“Bagaimana mau digunakan untuk kebutuhan Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) atau keperluan rumah tangga, air sumur nya saja sudah tercemar dan mengeluarkan aroma bau,” tegasnya.

Suripno menjelaskan, kejadian pencemaran limbah pabrik ini sudah terjadi beberapa bulan lalu, tetapi belum ada tindakan tegas dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Suripno minta agar ada tindakan tegas dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk turun ke lokasi perusahaan melakukan peninjauan.

“Kalau dibiarkan, kami dan warga yang menjadi korban. Makanya DLH harus turun tangan menyelesaikan adanya pencemaran limbah pabrik ini,” imbuhnya.

Sementara, Ketua LSM Penjara, Bangbang Fery membenarkan adanya pencemaran limbah berasal dari lokasi pabrik Enesis yang berlokasi di ruas Jalan Telukpinang-Banjarwaru, Kecamatan Ciawi, persisnya bekas pabrik sepatu merk Filla.

“Saya sudah melakukan kroscek ke kampung warga dan melakukan uji lab. Hasilnya memang ada pencemaran limbah dari perusahaan tersebut,” tukasnya.

** Dede Suhendar

Cileungsi | Jurnal Inspirasi

Masyarakat Bogor Timur (Botim) sudah siap untuk pemekaran Daerah Otonomi Baru. Hal ini disampaikan Alex Slamet Riyadi, Sekjen Presidium Bogor Timur sebelum pemberangkatan ke Kantor DPRD Provinsi Jabar untuk mengawal jalannya persetujuan bersama Bogor Timur sebagai Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB), Jumat (16/04).

Alex menjelaskan, DPP Presidium Bogor Timur sudah menyiapkan pemberangkatan menuju DPRD Provinsi Jawa Barat, sesuai arahan dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor dan hasil rapat dengan Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, bahwasanya perwakilan yang ikut menyaksikan persetujuan bersama ini harus menjaga program kesehatan (prokes).

“Dalam hal ini kita sudah menyampaikan kepada warga masyarakat Bogor Timur yang tidak ikut menyaksikan, untuk bisa memahami karena terbatas dengan prokes ini, jadi dipilih beberapa perwakilan-perwakilan dari unsur masyarakat,” jelasnya.

Menurut Alex, sidang paripurna persetujuan bersama Bogor Timur sebagi CDPOB dijadwalkan jam 2 siang. “Insya Allah bisa selesai dalam 2 jam setelah dimulainya sidang paripurn” ujarnya.

Dalam pemberangkatan DPP Presidium Bogor Timur menuju kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, secara terdata ada 100 orang partisipan yang akan ikut menyaksikan peristiwa ini. “Mungkin ketua ormas yang ikut hadir, bisa bertanggungjawab atas kehadiran mereka,,” ucap Alex.

Walau terlihat antusias dari banyak desa yang ada di Bogor Timur terkait pemekaran ini, namun tak semua kepala desa (kades) bisa menyaksikan langsung sidang paripurna ini. “Kades yang domainnya bukan pengurus DPP presidium Bogor timur, Sekda Kabupaten Bogor menyarankan untuk menyaksikan rapat paripurna melalui live streaming yang disediakan saja,” tutur Alex.

Lanjut Alex, DPP Bogor Timur berharap, pasca persetujuan bersama ini, tidak sampai satu Minggu, Gubernur Jawa Barat sudah melayangkan pengajuan kepada Pemerintah Pusat.

“Karena beliau (Gubernur) juga sudah menyampaikan dalam surat untuk persetujuan bersama, jika Bogor Timur layak dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di dalam persyaratannya, jadi tidak ada lagi hal-hal yang mengganjal ataupun kekurangan baik secara administrasi ataupun ketika dilayangkannya pengajuan kepada pemerintah pusat,” pungkasnya.

** Nay Nur’ain

Demak | Jurnal Inspirasi

Bulan Ramadhan adalah momen yang dinantikan bagi umat muslim. Dalam memeriahkan bulan Ramadhan ini PT Sriboga Flour Mill bekerjasama dengan Filantra dalam program CSR bertajuk “Berbagi Berkah Buka Puasa Ramadhan 1442 H”.

Di awal pekan pertama Ramadhan ini PT Sriboga Flour Mill bersama Filantra berbagi paket berbuka puasa di Demak dan Boyolali, Jawa tengah pada Kamis (15/4).

Sebanyak 150 paket buka puasa disalurkan di Demak persisnya di Panti Asuhan Darul Yatim dan warga sekitarnya di Dusun Sidorawuh, Kel Sidogemah, Kec Sayung, Kab Demak.

Sementara di Boyolali 150 paket buka puasa disalukan untuk jamaah Majelis Taklim Kalimosodo dan warga desa Kismoyoso, kec Ngemplak, kab Boyolali.

“Terima kasih untuk makanan berbuka puasanya. Semoga PT Sriboga Flour Mill semakin sukses.” ungkap ibu Sari, salah satu penerima manfaat.

Selain di Demak dan Boyolali, program berbagi berkah buka puasa PT Sriboga Flour Mill ini pun akan dilakukan di 10 kota lainnya di Jawa tengah yaitu Semarang, Pekalongan, Batang, Kebumen, Kendal, Solo, Klaten, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar.

Y#Wan

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Peleburan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terbilang memiliki problematik dan tak solutif. Kemendikbud dinilai akan memiliki rentang kebijakan yang sangat luas. Padahal masalah di Kemendikbud sendiri juga tak sepenuhnya tuntas, pun demikian dengan agenda di sektor ristek yang belum terselesaikan.

Co-Founder CIPG Yanuar Nugroho tidak yakin Kemendikbud akan bekerja efektif ketika Kemenristek melebur di dalamnya. Sebab, Kemendikbud akan mengurusi urusan PAUD, pendidikan dasar, menengah, tinggi, vokasi, pembentukan budaya, riset, ilmu pengetahuan, teknologi, hingga inovasi.

“BRIN oke, tapi langkan pembubaran Ristek ini yang menurut saya problematik. Karena masalahnya ada pada masalah tata kelola,” ujar Yanuar dalam diskusi virtual ‘IPG Talks Dampak Peleburan Ristek ke Dikbud dan Otonomi BRIN’, Kamis (15/4).

Yanuar menuturkan, terpisahnya BRIN menjadi lembaga tersendiri juga akan memiliki banyak pekerjaan rumah, misalnya mengintegrasikan LPNK (Bapeten, Batan, BPPT, BSN, LAPAN, dan LIPI). “Seperti apa modelnya? Mau dilebur, dijadikan satu, atau tetap mereka bekerja dikoordinasikan BRIN?,” ujarnya.

Yanuar mengaku mengetahui tujuan Presiden Joko Widodo untuk meleburkan Kemenristek dengan Kemendikbud. Saat menjadi deputi di KSP, dia berkata Jokowi sempat bicara tidak ingin uang negara ‘diecer-ecer’.

Dia pun menduga kehadiran BRIN lewat Undang-Undang Sisnas Iptek merupakan solusi untuk ‘mengecer’ uang negara. Di sisi lain, Yanuar mengingatkan peleburan dua kementerian menjadi satu tidak pernah berjalan singkat. Dia mengatakan butuh waktu paling tidak satu tahun untuk benar-benar beroperasi.

Waktu selama itu diperlukan untuk menggusur administrasi pegawai hingga hal teknis lainnya. Terlebih, dia mengingatkan tahun 2024 sudah masuk tahun politik. “Bagi saya melakukan itu di tengah-tengah jalannya kabinet menunjukkan bahwa hal sestrategis ini tidak direncanakan dan itu adalah sinyal buruk di pemerintahan ini,” ujar Yanuar.

Terkait dengan hal itu, dia mengajak semua pihak untuk mengawasi kinerja Kemendikbud-Kemenristek, yang merupakan kementerian dengan rentang kebijakan paling besar di Indonesia dan dunia.

“Kita kawal saja kalau begitu. Itu posisi yang kita ambil sekarang,” ujarnya.

Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek/BRIN, Ismunandar berharap masa transisi terus mempertahankan praktik yang telah berjalan dengan baik. Dia juga tidak ingin perubahan itu akan berdampak negatif terhadap layanan pemerintah.

Ismunandar juga berkata belum dapat memastikan bagaimana kerja dua kementerian pasca dijadikan menjadi satu. Dia mengaku masih menunggu aturan yang belum ditandatangani oleh Jokowi.

“Tapi sebenarnya kita tahun pekerjaan rumah kita masih banyak sekali, apalagi kita punya cita-cita kita itu pembangunan ekonomi berbasis teknologi,” ujar Ismunandar.

Ismunandar membeberkan beberapa pekerjaan rumah pemerintah dalam sektor teknologi, yakni menciptakan ekosistem hingga dukungan dana riset. “Jadi yang diperlukan saat ini adalah kerja keras sama-sama,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Pokja Sains dan Kebijakan ALMI, Gumilang Aryo Sahadewo menyatakan peleburan Kemenristek dan Kemendikbud akan menghadirkan disrupsi dalam penyusunan kebijakan terkait riset.

“Akan ada disrupsi dari sisi penyusunan kebijakan terkait dengan riset pada saat pemerintah meleburkan Ristek ke Kemendikbud,” ujar Gumilang.

Gumilang melihat pemerintah sebenarnya memiliki banyak agenda di sektor ristek yang belum terselesaikan. Misalnya, menghadirkan kebijakan SDM dosen di universitas. Kemudian, bagaimana dosen memiliki akses memperoleh pendanaan riset, komite etik riset, hingga proteksi data.

“Dengan adanya peleburan Kemenristek ke Kemendikbud pasti akan ada disrupsi,” ujarnya.

Gumilang membeberkan beberapa disrupsi yang akan dialami antara lain terkait dengan masa transisi, beban institusi, hingga penyusunan kebijakan.

“Kami dari peneliti, ketidakpastian dari kebijakan itu juga bisa berdampak implementasi dan kualitas riset,” ujar Gumilang.

Gumilang menuturkan teori menyampaikan modal fisik, modal manusia, pendidikan, kesehatan, kelembagaan hingga teknologi mempengaruhi pertumbuhan atau perkembangan ekonomi. Sehingga, dia mengingatkan riset dan teknologi sangat penting untuk memastikan produktifitas.

Dalam kelembagaan misalnya, dia berkata butuh banyak sekali riset untuk memastikan apakah sebuah lembaga mengakomodasi hingga menyediakan insentif. Kemudian, dia menyampaikan riset dari komunitas epistemik sangat penting untuk menilai kinerja pemerintah berbasis bukti.

“Belum lagi riset terkait dengan modal manusia, seperti pendidikan dan kesehatan yang saat ini cukup penting dengan berbagai macam situasi dampak dari pandemi,” ujarnya.

Gumilang mengaku sulit menelaah bentuk riset di Indonesia tanpa memahami seperti apa kebijakan dan desain besar pemerintah. Dia mengakui pemerintah memiliki prioritas riset nasional hingga strategi nasional, tapi apakah hal itu menjangkau peneliti di lapangan, belum bisa dipastikan. “Jadi saya kira salah satu dampak dari peleburan ini adalah bagaimana arah untuk penyusunan kebijakan itu sendiri,” ujar Gumilang.

** ass

Bogor | Jurnal Inspirasi

Wali Kota Bogor, Bima Arya menjadi bahan perbincangan warganet hingga sempat viral di trending topik Twitter Indonesia. Banyak ada warganet yang menuding Bima Arya dituding berusaha mencari-cari kesalahan saat mantan pentolan Front Pembela Islam, Habib Rizieq Shihab dirawat di Rumah Sakit Ummi, Bogor.

Sedangkan pakar Hukum, Refly Harun menyayangkan keterangan Bima Arya yang tidak mau mencabut laporan perkara swab test Habib Rizieq Shihab di Rumah Sakit Ummi karena adanya pernyataan Kapolda Jawa Barat. Keterangan Bima itu disampaikan saat menjadi saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Rabu (14/4).

“Kan aneh sekali. Ketika misalnya, kalau benar pernyataan seorang Kapolda bahwa laporan itu tidak bisa dicabut misalnya. Kenapa tidak bisa dicabut? Semua delik aduan bisa dicabut tentunya, kecuali kalau ini delik umum,” kata Refly dikutip dari akun Youtube pada Kamis (15/4).

Menurut dia, kalau Bima berpikir untuk menyelesaikan kasus tidak perlu mempidanakan warga negara. Maka itu, seharusnya dicabut saja laporan terhadap Habib Rizieq Shihab.  Namun, jika aparat kepolisian menganggap kasus yang dilaporkan Bima Arya itu sebagai delik umum tentu perkara lain.

“Perkara kasus itu dianggap delik umum misalnya oleh pihak keamanan. Ya, itu tanggungjawab aparat keamanan bukan lagi tanggungjawab Bima Arya sebagai pihak yang mengadukan,” ujarnya.

Lagipula, Refly tambah heran dengan Bima yang cuma ingin mengetahui kesehatan Habib Rizieq yang menjalani perawatan di RS Ummi. Menurutnya, Bima sangat berlebihan karena ingin terlalu tahu tentang kondisi Habib Rizieq terpapar Covid-19 atau tidak.

“Toh, banyak orang barangkali terpapar Covid-19, yang paling penting adalah yang bersangkutan mau melakukan tindakan. Katakanlah isolasi diri, pengobatan dan sebagainya. Lagipula dokter kan disumpah, tidak mungkin juga dokter akan membahayakan masyarakat,” jelas dia.

Padahal, kata Refly, ada pejabat seperti Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang tidak mengumumkan terpapar Covid-19. Namun, Gubernur DKI Anies Baswedan juga tak perlu melaporkan Airlangga kepada Kapolda Metro Jaya lantaran tidak mengumumkan sakitnya itu membahayakan.

“Kan tentu tidak. Karena kita harus terima, paling tidak sebuah keyakinan selama mengalami terkena Covid-19, seorang Airlangga pasti melakukan isolasi mandiri,” katanya.

Sebelumnya, Habib Rizieq Shihab menyayangkan Bima Arya yang mengurungkan niatnya untuk mencabut laporan polisi perkara swab test RS UMMI. Bima beralasan tak jadi mencabut laporannya di polisi lantaran ada pernyataan dari Kapolda Jawa Barat, yang tak ingin laporannya dicabut.

Dalam sidang perkara kasus swab test yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur itu, Habib Rizieq mempertanyakan soal adanya niat Bima untuk mencabut laporannya di kepolisian. Niat tersebut dinyatakan usai Bima bertemu dengan habaib yang dekat dengan Habib Rizieq.

“Bahkan tadi Anda bercerita ada niat cabut laporan, tapi Anda cerita ada yang nyatakan dari Polda (Jawa Barat) tak boleh dicabut,” kata Habib Rizieq di PN Jakarta Timur pada Rabu (14/4).

Dalam perkara swab test RS UMMI, Habib Rizieq didakwa telah menyebarkan berita bohong atau hoaks, yang menyebabkan keonaran soal kondisi kesehatannya yang terpapar Covid-19 saat berada di RS UMMI Bogor.

Habib Rizieq dalam perkara tersebut didakwa dengan Pasal 14 Ayat (1), Ayat (2), Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 14 Ayat (1), Ayat (2) UU RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan/atau Pasal 216 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

** ass