Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor masih menunggu hasil feasibility study (FS) yang saat ini tengah disusun oleh Colas Rail terkait penentuan lokasi depo trem.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemkot Bogor saat ini memiliki tiga opsi lokasi depo trem. Yakni, di Stasiun Bogor, Tanah Baru dan lahan Jasa Marga di sepanjang Tol Jagorawi.

“Kami masih mencari lokasi yang tepat, untuk memastikan bila nanti Kota Bogor menggunakan trem untuk transportasi publik utama di Kota Bogor,” ujar Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim kepada wartawan, Senin (3/5).

Dedie menegaskan bahwa keputusan penunjukan lokasi depo trem akan dilakukan setelah ada feasibility study.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rudy Mashudi mengatakan, Pemkot Bogor terus berupaya mensinkronkan dan menghubungkan antara trem dengan Light Rail Transit (LRT).

“Dengan trem ini kita berusaha mensinkronisasikan dan melakukan konektifitas antara titik akhir LRT di Terminal Baranangsiang dengan Stasiun Bogor. Itu akan dikonekan dengan trem,” katanya.

Trem, kata Rudy, nantinya akan memiliki satu koridor, yang dimulai dari Terminal Baranangsiang melewati Jalan Otista, Kapten Muslihat dan Dewi Sartika, yang nantinya akan dibangun alun-alun. “Ya, kami berharap nantinya di alun-alun akan banyak yang menggunakan trem,” ucapnya.

Lebih lanjut, kata Rudi, hingga kini belum ada keputusan resmi dari pusat mengenai posisi keberadaan jalur LRT dari arah Cibubur menuju Kota Bogor. “Belum ada konfirmasi kelanjutannya. Kita nunggu kajian dan penetapan dari pusat,” tukasnya.

** Fredy Kristianto

Gunung Sindur | Jurnal Inspirasi

Sebuah lokasi tempat pemeliharaan elang ilegal di Kampung Pabuaran, Desa Pabuaran, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Senin (3/5/2021), diamankan petugas dari polisi kehutanan. Petugas tersebut menghampiri wilayah perbukitan itu untuk mengamankan beberapa satwa yang masuk dalam kategori dilindungi di antaranya, elang bondol, elang brontok dan alap-alap.

Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC), Harun Alrasyid mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan tersebut demi melindungi satwa langka agar tetap terjaga kelestariannya. “Untuk kegiatan kali ini, kami mengamankan tiga ekor satwa yang dilindungi yaitu elang bondol, elang brotok, dan elang alap-alap,” ujarnya.

“Kami melaksanakan pembinaan. Di mana masyarakat sudah memberikan ke Kementerian KLHK untuk direhabilitasi dan dilepas kembali ke alam liar,” sambungnya.

Lebih lanjut, Harun membeberkan bahwa tidak ada penahanan terhadap pemilik liar satwa yang dilindungi tersebut. Sebab, imbuh Harun, pemilik telah memberikan secara sukarela satwanya tersebut ke petugas. “Karena ini sifatnya penyerahan secara sukarela jadi tidak ada sanksi yang diberikan,” tegasnya.

Setelah menyita satwa langka itu, petugas langsung mengatur rencana untuk mengembalikan burung tersebut ke habitatnya. “Setelah ini, ketiga satwa dilindungi ini akan kami lepaskan ke habitatnya. Rencananya kita lepas di area Sukabumi,” paparnya.

Selain itu, Harun meminta agar pelaku pemelihara satwa langka ilegal untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. “Kami sudah berikan peringatan agar yang bersangkutan tidak memelihara satwa langka ilegal,” tandasnya.

Sementara  Utik, pemelihara hewan langka itu mengaku tidak tahu bahwa satwa yang ia pelihara itu satwa yang dilindungi. “Saya gak tahu kalau itu dilindungi,”pungkasnya.

**  Cepi Kurniawan

Ciawi | Jurnal Inspirasi
Direktur Utama (Dirut) RSUD Ciawi, dr M. Tsani Musyafa, memilih bungkam dan tutup mulut saat diminta tanggapan nya terkait laporan Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (Gempar) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Malah Dirut, melalui pesan WhatsApp nya mengarahkan agar Konfirmasi ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau pengendali dalam permasalahan tersebut. “Mangga silakan dengan PPK, KPA atau pengendali ,” singkatnya kepada Jurnal Bogor.

Namun, saat di konfirmasi melalui telepon dan pesan, Kepala Tata Usaha RSUD Ciawi, Mardani yang mewakili PPK dalam proyek pembangunan dua gedung tersebut, tidak membalas maupun mengangkat nya.

Sementara, laporan Gempar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait dua proyek pembangunan Gedung HDG’s bantuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) dan Gedung H (Gizi) yang berasal dari APBD Kabupaten Bogor tahun 2020, ternyata sudah diketahui anggota DPRD Provinsi Jabar asal daerah pemilihan (Dapil) VI dari Fraksi Demokrat.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jabar, Asep Wahyuwijaya menyatakan, yang dilakukan oleh Gempar dengan membuat laporan kepada KPK, sama sekali tidak menjadi permasalahan.

“Saya merasa sama sekali tidak ada masalah dengan apa yang dilakukan oleh Gempar,” ujarnya melalui pesan WhatsApp, Senin (3/5).

Tetapi, anggota DPRD Provinsi Jabar yang sudah kali ke dua menjabat itu menilai, harusnya permasalahan yang terjadi di kedua proyek di RSUD Ciawi tersebut, diletakan secara proporsional. “Kenapa ributnya dengan lapor kesana dan kesini itu terjadi di ujung,” jelasnya.

Menurut Asep, apa yang terjadi dengan pembangunan proyek di RSUD Ciawi, itu akibat lemahnya pengawasan internal dan lepasnya persoalan dari kontrol publik juga. “Saya pikir, upaya pengawasan yang melibatkan pihak terkait itu mestinya bisa dilakukan sejak awal,” ungkapnya.

Asep menjelaskan, pengawasan dan kepedulian sedari awal itu, untuk memastikan pembangunannya bisa selesai tepat waktu dengan prosesnya pun juga bisa berjalan secara transparan dan kredibel. “Jadi karena pengawasan di proyek itu lemah. Akibatnya terjadi seperti sekarang,” tegasnya.

Ditanya apakah dengan adanya permasalahan proyek RSUD Ciawi akan berpengaruh terhadap bantuan keuangan dari Provinsi Jabar ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Asep menegaskan tidak berpengaruh sama sekali.

Karena, lanjutnya, Pemprov Jabar pada tahun 2021 masih mengalokasikan bantuan keuangan kepada Pemkab Bogor untuk pembangunan Rumah Sakit (RS) di wilayah Cogreg, Kecamatan Parung.

“Bantuan pembangunan RS itu nilainya mencapai 112 miliar. Belum lagi bantuan ke RS lain yang ada di Kabupaten Bogor. Kalau RSUD Ciawi sendiri saya lupa dapat bantuan lagi atau tidak,” imbuhnya.

** Dede Suhendar

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah pusat telah melarang masyarakat untuk mudik Lebaran, demi mencegah persebaran Covid-19. Wali Kota Bima Arya bersama unsur Forkopimda pun melaksanakan pemantauan situasi penumpang di Stasiun Bogor, Senin (3/5).

Hal itu dilakukan untuk memantau penumpang yang nekat mudik sebelum larangan mudik resmi diberlakuka sejak 6 Mei hingga 17 Mei mendatang.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa larangan mudik tersebut diterapkan lantaran adanya indikasi lonjakan kasus positif Covid-19 di Indonesia.

“Kalau kita lengah kalau pemerintah daerah lengah, kerumunan dibiarkan, arus mudik tidak diantisipasi tempat ibadah tidak melakukan prokes maka ada potensi ada indikasi kuat kita akan mengalami lonjakan kedua,” ujar Bima kepada wartawan, Senin (3/5).

Bima Arya mengatakan, pihaknya akan terus melakukan kordinasi untuk memastikan jelang hari raya dan pasca hari raya akan terus dilakukan pengetatan di pintu masuk dan keluar Bogor.

Disinggung mengenai kondisi Stasiun Bogor. Bima Arya menyebut bahwa berdasarkan koordinasi dengan PT KCI, jadwal keberangkatan commuter line sudah dikurangi.

Sementara itu, Kepala Stasiun Bogor Arkansyah mengakui adanya peningkatan penumpang di Stasiun Bogor. Namun, ia enggan membeberkan berapa peningkatan yang terjadi.

“Ada peningkatan tapi tidak signifikan kalau disini. Nanti perkembangannya akan dikabarkan Humas KCI,” katanyam

Selain itu, kata dia, PT KCI juga mengambil langkah untuk tidak menghentikan commuter line pada pemberangkatan pukul 14.00 WIB hingga 17.30 di Stasiun Tanah Abang, Jakarta. “Sengaja tak berhenti di Tanah Abang untuk mengurai kerumunan,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

“Bukan hanya memperjuangkan hak buruh dan pekerja, tetapi memaksimalkan kemampuan buruh dan pekerja”

Bandung | Jurnal Inspirasi

Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Jawa Barat Drs. H. Tubagus Dasep IPS, SH.BE.MSc melantik Stenly Ngelo sebagai Ketua Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila (B2P3) MPW Jabar di Grand Pasundan Hotel, Sabtu (1/5/2021). Pelantikan pengurus B2P3 itu juga dihadiri Ketua B2P3 Pusat Jamaluddin Suyahadikusuma.

“Kami akan kolaborasi dengan pemerintah, perusahaan dan masyarakat. Walaupun ada potensi sangat besar, tapi perlu berjuang dimana Jawa Barat adalah penduduk terbesar di Indonesia kurang lebih 48 juta penduduk, angkatan kerja ada 26 juta, usia produktif itu 33 juta. Disini potensi kita menciptakan kader-kader baru. Dalam pengembangan SDM, akan melakukan pelatihan-pelatihan kompetensi seperti terhadap pekerja baru,” ujar Stenly Ngelo dalam sambutan saat acara.

Dia kembali menegaskan dalam Instagramnya, banyak hal yang perlu diperjuangkan untuk berkolaborasi dengan dengan masyarakat dan pemerintah, akademisi, dan dunia usaha dalam meningkatkan kemampuan kerja buruh dan pekerja di Jawa Barat. “Pengangguran yang mencapai 2,5 juta adalah target kami sebagai pengurus B2P3 Jabar yang bukan hanya memperjuangkan hak buruh dan pekerja, tetapi memeksimalkan kemampuan dari teman-teman buruh dan pekerja untuk siap kerja baik dalam negeri maupun luar negeri,” tulis Stenly yang juga menjabat Ketua DPP Organisasi Pekerja Garmen Seluruh Indonesia (OPGI).

Ketua MPW Pemuda Pancasila Jawa Barat Drs. H. Tubagus Dasep IPS, SH.BE.MSc berharap B2P3 dan buruh dan pekerja harus bisa berkolaborasi. “Harus ada kebersamaan dan kerja bersama sama menjadi dinamisator dan katalisator untk buruh-buruh. Tentu bisa memanfaakan program CSR dari perusahaan-perusahaan untuk kesejahteraan buruh dengan peningkatan pendidikan dan keterampilan,” jelas H. Tubagus Dasep.

Dia juga meminta Pemerintah Provinsi Jabar harus peduli terhadap kaum buruh sehingga B2P3 bisa menjadi mediasi jika ada kesenjangan terhadap buruh. “Itulah tugas B2P3 menjadi jembatan,” tandasnya.

Sementara Ketua B2P3 Pusat Jamaluddin Suyahadikusuma saat acara pelantikan mengaku bahagia sekali, karena momentumnya digelar di Hari Buruh dan dirayakan di beberapa wilayah di Indonesia. B2P3 sendiri kata dia sudah terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Padang dan Sumatera Utara, menyusul di wilayah Jawa dan sudah terbentuk di Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur.

“Saya berharap ada sinergi para pengurus wilayah dengan pemerintah dan menyikapi pandemi Covid-19 ini yang memakan korban terutama bagi buruh-buruh. Menurut data di Jabar ini sudah ratusan ribu dan ini harus dipikirkan dan bias membantu pemerintah mengentaskan pengangguran, adanya juga masalah deportasi pekerja seperti di Malaysia. Nah yang harus dilakukan B2P3 menyambut pembukaan-pembukan investasi di seluruh wilayah Indonesia terutama pembangunan pabrik baru, kemudian relokasi dari Jakarta maupun dari Tangerang, persiapkan serikat baru dalam rangka memperbanyak keanggotaan,” kata dia.

Jamaluddin Suyahadikusuma juga menegaskan perlunya dilakukan upgrade skill, meski saat ini sudah 10 ribu lebih sudah dilatih terutama di sektor garmen, dan mesti ada perjuangan keanggotaan ke buruh karena kaum buruh termarjinalkan yang mesti diperjuangkan. “Buat program membantu pemerintah, pengangguran ditata, inventarisir kuota pelatihan prakerja dan kita akan buat pelatihan para legal karena di Jawa Barat kasus-kasus soal pekerja itu tinggi,” jelasnya.

** Asep Saepudin Sayyev