Ada keutamaan berpuasa yakni bersabar menjaga puasa di tengah maraknya kemaksiatan. Dikutip dari risalah Jalsah Itsnain Majelis Rasulullah SAW Jawa Barat, hakikat puasa tidak cuma sekadar meninggalkan makan dan minum, akan tetapi Allah mensyariatkan ibadah puasa ini untuk menghasilkan ketakwaan.

Para ulama mengatakan, puasa yang benar adalah puasa dari kemaksiatan dengan meninggalkannya, menjauhinya, menahan diri tidak melakukannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minumannya”. (HR. Al-Bukhari No 1804).

Dalam riwayat lain disebutkan dari Abu Hurairah. “Berapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan dari puasanya rasa lapar dan haus saja, dan berapa banyak orang yang melakukan qiyamullail hanya mendapatkan dari qiyamullailnya terjaga (begadang) saja.” (HR. Ahmad No 8693).

Para sahabat dan genarasi terdahulu sangat bersemangat menjadikan puasa sebagai pembersih diri dari maksiat dan dosa. Umar bin Khattab radhiyallahu ‘anhu berkata: “Puasa itu tidak hanya dari makan dan minum saja, akan tetapi juga (puasa) dari kedustaan, kebatilan dan kesia-siaan”.

Jabir bin Abdillah Al Anshori berkata: “Jika kamu berpuasa, maka hendaklah berpuasa juga pendengaranmu, penglihatanmu dan lisanmu dari kedustaan dan dosa. Dan jauhilah menyakiti pembantu, jadikanlah hari berpuasamu penuh ketundukan dan ketenangan, dan janganlah kamu jadikan hari fitri dan hari puasamu sama saja.”

Dari Hafshah binti Sirin, beliau adalah wanita alim dari kalangan Tabiin berkata: “Puasa itu laksana benteng, selama pelakunya tidak merusaknya, dan perusaknya adalah ghibah.”

Dari Maimun bin Mahran berkata: “Puasa yang paling mudah adalah meninggalkan makanan dan minuman”. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata: “Ghibah itu membahayakan puasa. Telah dikisahkan dari ‘Aisyah dan menjadi pendapat Imam Auza’i juga berakata: “Sungguh ghibah itu membatalkan puasa, dan wajib mengqadha puasa pada hari tersebut.”

Ibnu Hazm telah berlebihan dengan berkata: “Setiap maksiat yang sengaja dilakukan oleh orang yang berpuasa membatalkan puasanya jika dia mengingat puasanya, baik berupa perbuatan maupun perkataan; berdasarkan keumuman sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam:”Tidak ada perkataan kotor dan bodoh”.

Berdasarkan sabda Nabi lainnya: “Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh jika dia meninggalkan makan dan minumnya.” (Fathul Baari: 4/104).

Para Mufassir rahimahullah berkata: “Adapun hal-hal yang diwajibkan kepada kita untuk berpuasa adalah bisa jadi kalian akan merasa aneh jika saya mengatakan: “Sungguh yang diwajibkan kepada kita untuk berpuasa darinya adalah puasa dari kemaksiatan, manusia wajib berpuasa dari seluruh kemaksiatan; karena inilah yang menjadi tujuan awal berpuasa, berdasarkan firman Allah: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (QS. Al Baqarah: 183).

Allah tidak mengatakan: “Agar kalian merasa lapar!”, atau “Agar kalian merasa haus!” atau “Agar kalian menahan diri dari (menggauli) istri!”, tidak. Allah berkata: “Agar kalian bertakwa”. Inilah tujuan utama dari puasa. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah merealisasikan hal itu dan menguatkan dengan sabdanya: “Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh jika dia meninggalkan makan dan minumnya”.

Jadi, manusia yang berpuasa dari kemaksiatan kepada Allah merupakan puasa yang sebenarnya. Adapun puasa zahir adalah puasa dari semua yang membatalkan puasa. Menahan diri dari semua yang membatalkan puasa dalam rangka beribadah kepada Allah dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari.

Adapun puasanya hati adalah tujuan yang utama yaitu puasa dari seluruh kemaksiatan kepada Allah. Atas dasar inilah, barangsiapa yang berpuasa dengan puasa zahir fisik saja, namun dia tidak berpuasa hati, maka puasanya sangat kurang.
Sama halnya seperti sholat yang tidak khusyu. Apabila seseorang sholat dengan fisiknya dan belum sholat dengan hatinya, maka sholatnya dinilai tidak sempurna, akan tetapi tetap sah secara zahir, sah tapi sangat kurang.
Demikian hakikat puasa yang sebenarnya.

**ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Para Pegawai Negeri Sipil atau PNS yang sekarang dikenal Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan protes karena merasa kecewa besaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang diberikan oleh pemerintah tidak sesuai seperti pada tahun sebelumnya. Protes mereka dari berbagai daerah di Indonesia dituangkan dalam petisi online. Berdasarkan laman charge.org, Senin (3/5), sudah 18.715 PNS yang meneken petisi THR kecil.

Pada THR 2021 yang diberikan oleh pemerintah hanya gaji pokok (gapok) saja, sedangkan tunjangan kinerja atau tukin itu tidak ada. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengonfirmasi komponen THR bagi ASN, TNI dan Polri untuk Idul Fitri 2021 akan serupa dengan tahun lalu.

Dengan demikian, jumlah yang diterima tidak akan penuh seperti sebelum Covid-19. Namun pemerintah mengumumkan lagi untuk memangkas besaran THR PNS pada tahun ini yang dinilai ASN cukup besar.

Sri menerangkan komponen yang diperhitungkan untuk membayar THR bagi PNS dan aparat keamanan maupun para pensiunannya tersebut akan berdasarkan gaji pokok dan tunjangan yang melekat saja, tidak disertai tunjangan kinerja.

“Tetap memberikan bagi ASN, TNI dan Polri hak mereka untuk dapat THR meski tidak dalam jumlah meliputi tunjangan kinerja, yaitu hanya gaji pokok dan tunjangan melekat saja,” tegas Sri secara virtual, Kamis (29/4).

Sri menjelaskan, upaya ini disebabkan Pandemi Covid-19 masih memberikan dampak bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan, sehingga pemerintah masih membutuhkan anggaran untuk memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Sri Mulyani pun memastikan THR bagi PNS, pensiunan, TNI dan Polri, akan cair akan tepat waktu. Pembayaran THR tidak dilakukan secara serentak, namun dicairkan ke rekening bank penerima secara bertahap, yakni akan dibayarkan pada H-10 sampai H-5 Lebaran 2021.

Pemerintah mengalokasikan anggaran THR PNS 2021 sebesar Rp 30,6 triliun. Rinciannya, dana tersebut akan dibelanjakan untuk pusat dengan jumlah Rp 15,8 triliun dan Rp 14,8 triliun untuk daerah. Ia berharap dengan pemberian atau pencairan THR PNS 2021 akan mendorong masyarakat untuk berbelanja sehingga bisa memberikan dampak positif terhadap belanja masyarakat.

“Jadi jumlahnya sangat signifikan THR ini dan kita harapkan akan mendorong. Meskipun masyarakat tidak mudik, tapi tetap bisa mengirim kepada orang tua atau saudara di kota tempat tinggal mereka,” ungkap Sri Mulyani dalam keterangannya dikutip Senin (3/5).

Sementara besaran nomimal gaji pokok PNS untuk besaran THR diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019, besaran gaji pokok PNS berjenjang sesuai golongan dan lama masa kerja yang dikenal dengan masa kerja golongan (MKG). Berikut gaji PNS untuk golongan I hingga IV yang jadi komponen THR PNS 2021. Hitungan gaji dari yang paling terendah hingga tertinggi disesuaikan berdasarkan masa kerja atau MKG mulai dari kurang dari 1 tahun hingga 27 tahun.

Untuk komponen penyusun THR PNS 2021 lainnya yakni tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga PNS tersebut antara lain tunjangan suami/istri sebesar 5 persen dari gaji pokok.

Berikutnya ada tunjangan anak 2 persen dari gaji pokok dengan maksimal 3 anak. Kemudian tunjangan jabatan, baik struktural maupun jabatan fungsional. Tunjangan Jabatan/struktural diberikan bagi PNS yang mengepalai suatu kesatuan organisasi atau memimpin suatu kesatuan kerja. Tunjangan Fungsional Tertentu diberikan pada sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Sedangkan besaran tunjangan jabatan PNS relatif bervariasi sesuai dengan jabatan yang diemban, baik fungsional maupun struktural. Namum lazimnya, besaran tunjangan jabatan PNS berkisar dari Rp 200 ribu hingga Rp 2 juta per bulannya.

** ass

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor meniadakan salat Idul Fitri di tingkat kota, yang biasanya dilaksanakan di Lapangan Kebun Raya Bogor (KRB).

Sementara untuk salat di masjid-masjid wilayah Kota Bogor diperkenankan dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat. Hal itu disampaikan lantaran adanya peniadaan Salat Idul Fitri.

“Jadi Informasi itu (peniadaan Salat Idul Fitri) sama sekali tidak benar,” ujar Bima Arya kepada wartawan, Senin (3/5).

Menurut dia, sesuai peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama, salat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah /2021 diperbolehkan. Namun untuk wilayah-wilayah tertentu satgas kota bisa mengeluarkan kebijakan khusus untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19.

“Karena Itu kami (Satgas Kota Bogor) sepakat salat Idul Fitri diperbolehkan. Tetapi kalau biasanya ada salat Idul Fitri tingkat kota, terbuka dan dihadiri Forkompinda serta yang lain, itu ditiadakan. Kemudian salat Idul Fitri yang biasanya ada di Kebun Raya Bogor, itu juga tidak diadakan. Namun di masjid-masjid tetap ada dan dipersilahkan dengan catatan penerapan protokol kesehatan,” terangnya.

Kata dia, salat Idul Fitri tingkat kota adalah tradisi setiap tahun Forkompinda berkumpul di ruang terbuka.

“Peniadaan Salat Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 tingkat kota di Kebun Raya Bogor sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat untuk mencegah kerumunan,” katanya.

** Fredy Kristianto

Cibungbulang | Jurnal Inspirasi

Pencemaran Lingkungan yang dilakukan oleh PT Rainbow Indah Carpet yang berdampak infeksi pernapasan (Insfa) terhadap warga Kampung Mandalasari RT 01, RW 03 Desa Cimandala  Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, mendapat sorotan KNPI Kabupaten Bogor.

Pasalnya, aspirasi yang tak digubris perusahaan hingga Ketua KNPI Kabupaten Bogor Hasyemi Faqihudin mengecam PT. Rainbow Indah Carpet dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor.

Menurut Hasyemi, keluhan langsung  yang bersumber dari warga, disebabkan kegiatan produksi yang dilakukan memberikan dampak yang sangat negatif.

“Perlu diingat, masyarkat dalam hal ini warga Kampung Mandalasari memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Baik itu pengawasan sosial, saran, pendapat, usul, keberatan bahkan pengaduan hingga laporan,” tegasnya Hasyemi yang juga selaku Ketua OKP Pertahanan Ideologi Sarekat Islam (Perisai) Bogor, Minggu (2/5/2021).

Ia menjelaskan, Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) No. 23 tahun 1997 adalah perlindungan hukum bagi warga mandalasari. “Ini hak agar selalu dapat terus hidup dalam lingkungan yang layak dan sehat. Jadi pada intinya kita lihat saja, ada kongkalingkong seperti apa antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor dan PT. Rainbow Indah Carpet ini, kita akan bongkar dan adukan baik ke KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), penegak hukum sampai ke meja Istana,” sambungnya.

Maka dari itu, kata dia, masyarakat memiliki hak untuk mengadukan jika terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Sebelumnya disebutkan, Nining Gusniarsih selaku warga RT 06 /RW 01, mengaku ada dampak langsung yang diterima oleh warga RT 06 RW 01 yaitu polusi dan bau yang dikeluarkan oleh blower serta kebisingan yang ditimbulkan oleh PT. Rainbow Indah Carpet.

“Sudah lelah dan jenuh dengan pembahasan PT. Rainbow Carpet yang seolah tidak kunjung selesai dengan lingkungan,” ungkap Nining Gusniarsih.

Menurut Nining, PT. Rainbow Carpet melakukan produksi 24 jam secara aktif. “Itu pun salah satu keberatan warga RT 06 RW 01 dikarenakan ketidaknyamanan kami sebagai warga jelas kami tidak terima. Kami sebagai warga pun sudah melakukan sikap terhadap PT. Rainbow Carpet, tetapi apa? PT Rainbow Carpet itu sendiri pun sampai saat ini anteng-anteng saja,” tandasnya.

** Cepi Kurniawan

Bogor | Jurnal Inspirasi

PAC Pemuda Pancasila (PP) Tanah Sareal membagikan ratusan paket takjil bagi masyarakat yang melintas di Simpang Yasmin pada Minggu (2/5).

Ketua PAC PP Tanah Sareal, Medi mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan PP untuk membantu pengguna jalan, yang masih berada di jalan ketika waktu berbuka puasa.

“Ini adalah agenda rutin dan inisiatif dari jajaran PP Tanah Sareal termasuk Srikandi PP,” katanya.

Ia berharap, kegiatan tersebut dapat memberi manfaat bagi pengguna jalan yang tak sempat membeli takjil saat jam berbuka puasa. “Mudah-mudahan ini menjadi ibadah untuk kami dalam menggapai ridho Allah SWT,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua MPC PP Kota Bogor, Benninu Argoebie mengapresiasi langkah yang dilakukan PAC Tanah Sareal. Menurutnya, kehadiran PP harus dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat.

“PP harus bisa dekat dan memberi dampak positif bagi masyarakat, serta menghilangkan kesan bila ormas kerap berbuat onar. Justru PP ini hadir untuk membantu semua masyarakat yang membutuhkan,” tukasnya.

** Fredy Kristianto

Anggaran Dishub Digeser ke PUPR

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kembali mengutak atik anggaran pada Dinas Perhubungan (Dishub) untuk diposkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar Rp5 miliar, yang diperuntukan bagi pembangunan jalur sepeda.

Pergeseran anggaran itu karena design yang dibuat berbeda dengan buatan Badan Pengelola Tranportasi Jabodetabek (BPTJ), yang kini telah ada di sepanjang Jalan Pajajaran.

Kepada wartawan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor Rudy Mashudi mengatakan, pergeseran anggaran tersebut berdasarkan pertimbangan serta hasil kesepakatan dengan wali kota untuk membangun jalur khusus sepeda yang terintegrasi pedestrian.

“Kurang lebih sama dengan jalur sepeda yang sekarang ada di SSA,” ucap Rudy kepada wartawan, Senin (3/5).

Kata dia, pemkot berencana menyambung jalur khsusus sepeda dengan program yang tengah dilakukan BPTJ. Mulai dariJalan Ahmad Yani, Sudirman hingga Otista. Tetapi, akibat keterbatasan anggaran jalur hanya dibangun di sepanjang Jalan Sudriman hingga depan Istana Bogor.

Tetapi, sambung Rudy, jalur yang dibangun tak hanya marka jalan saja tetapi dibangun bersama pedesterian. “Intinya pemerintah ingin jalur sepeda itu aman,” katanya.

Rudy menjelaskan, dengan konsep yang sama seperti jalur sepeda di SSA, pesepeda dapat lebih aman dan nyaman.

Ia menuturkan, pembangunan halur sepeda lantaran setiap akhir pekan, pesepeda di Kota Bogor cenderung padat. “Bukan hanya orang Bogor. Tapi juga dari luar daerah,” ucapnya.

Pria yang juga tercatat sebagai pengurus KONI Kota Bogor itu menyatakan, sejauh ini ‘Kota Hujan’ sudah memiliki jalur eksisting sepanjanh 4 kilometer di lingkar SSA.

Namun, lantaran minta masyarakat terhadap olahraga sepeda semakin tinggi di saat pandemi Covid-19, pemerintah mencoba untuk memfasilitasinya.

** Fredy Kristianto

6 Mei, 6 Titik Kota Bogor Disekat

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah pusat mengingatkan kepala daerah untuk melakukan pengetatan mobilitas warga termasuk protokol kesehatan (prokes) di daerahnya masing-masing pra dan pasca Idul Fitri, termasuk di Kota Bogor. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi lonjakan kedua Covid-19

“Tadi kami mendapatkan arahan dari Panglima TNI-Kapolri, Mendagri, Jaksa Agung dan semua. Intinya ada indikasi mulai terjadi lonjakan Covid-19. Jadi kalau kita lengah, kalau pemerintah daerah lengah, kerumunan dibiarkan, arus mudik tidak diantisipasi, tempat ibadah tidak melakukan protokol kesehatan, maka ada potensi lonjakan kedua Covid-19,” kata Wali Kota Bogor, Bima Arya, Senin (3/5).

Koordinasi dan komunikasi, kata dia, terus dilakukan guna memastikan pra dan pasca Idul Fitri pengetatan semua terus dilakukan. Pihaknya juga sudah melakukan simulasi penyekatan-penyekatan yang implementasinya dilaksanakan mulai 6 Mei nanti.

“PPKM Mikro menjadi bagian yang akan diperketat, selain pengawasan lebih ketat di tempat-tempat ibadah,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi kerumunan di mal dan pasar, Pemkot Bogor telah berkoordinasi dengan Kapolresta Bogor Kota dan Dandim 0606 Kota Bogor.

Dukungan secara penuh disampaikan Bima Arya kepada kepolisian yang sudah mengambil tindakan tegas dalam menegakkan disiplin protokol kesehatan guna mengantisipasi potensi dan indikasi lonjakan kedua Corona.

“Setiap saat mal di Kota Bogor bisa ditutup, demikian juga untuk pasar bisa diatur penyekatan penutupan lalu lintas dan sebagainya untuk mencegah kerumunan,” tegas Bima.

Sementara, Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol. Susatyo Purnomo Condro menambahkah, terkait pusat perbelanjaan ataupun pasar tradisional, jajaran Satgas Covid-19 baik tingkat kecamatan bahkan di tingkat kelurahan sudah memonitor. Sehingga jika ada penumpukan dan sebagainya akan dilakukan penutupan sementara, baik itu akses masuk maupun akses jalan menuju ke lokasi tersebut.

“Ini merupakan bagian daripada upaya untuk menekan mobilitas. Kami menghimbau agar warga Kota Bogor memanfaatkan pusat perbelanjaan terdekat dari lokasi tempat tinggal. Jadi tidak semua harus di pusat kota, karena itu resiko terpapar lebih tinggi,” katanya.

** Fredy Kristianto

Leuwiliang l Jurnal Inspirasi

Jelang hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perhubungan mengimbau kepada seluruh armada jasa transportasi umum untuk tidak melakukan aktivitas membawa penumpang untuk mudik Lebaran. Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran wabah covid- 19 yang masih berlangsung ini.

Salah satu petugas terminal Leuwiliang Type B Wahyu Hidayat mengatakan, dalam pencegahan penyebaran virus Covid-19 sesuai Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2021 beserta adendum surat edaran tentang peniadaan mudik hari raya Idul Fitri tahun 2021.

“Maka  melalui surat edaran yang dilayangkan Dinas Perhubungan Jawa Barat dengan menghentikan sementara pelayanan Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi  (AKDP) pada masa peniadaan mudik hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah,” kata dia kapada Jurnal Bogor, Senin (3/5)

Surat edaran tersebut disampaikan kepada seluruh pemimpin perusahaan angkutan umum atau perusahaan otobus yang memberikan layanan antar kota (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), terhitung mulai tanggal 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021.

Menurutnya, mengurangi aktivitas untuk tidak melakukan mudik lebaran bertujuan untuk penanganan penyebaran Corona Virus Diseanss Covid-19, dengan berdasarkan surat edaran BPTJ tanggal 23 April 2021,” ujar wahyu.

‘Selama bulan suci Ramadhan 1442 H, sebelum dan sesudah tanggal 6 Mei dan 7 Mei 2021 akan dilakukan pengetatan bagi pelaku perjalanan transportasi umum melalui terminal penumpang Type A / B di wilayah Jabodetabek,” terang dia.

Termasuk terminal tipe B leuwiliang juga menghentikan mudik sementara dengan layanan transportasi pada tanggal yang sudah ditentukan. Dengan kondisi saat ini terminal Leuwiliang memilik PO baru dari Budiman yang mulai aktif, akan tetapi setelah pelayanan angkutan kembali normal sesuai aturan yang berlaku.

“Dengan ini kami sampaikan sekaligus mensosialisasikan penambahan di Terminal Leuwliang Type B melayani trayek antar Terminal Indihiang Tasikmalaya – Terminal Leuwliang pada pukul 06:00 WIB dan 18:00 WIB. Dan Terminal Pangandaran – Terminal Leuwliang pada pukul 07:00 WIB dan 19:00 WIB,” jelas dia.

Dengan pelarangan mudik dari tanggal 6 – 17 mei 2021 diharapkan masyarakat  bisa mememaklumi karena kondisi ini masih pandemi. “Agar tidak memaksakan mudik untuk mencegahan dan memutus mata rantai penyebaran Covid 19,” tukasnya.

** Arip Ekon

Rumpin | Jurnal Inspirasi

Minimnya penerangan jalan umum atau PJU membuat leluasa kawanan begal yang membawa senjata tajam untuk melakukan aksinya. Kawanan begal tersebut beraksi dengan menggunakan golok panjang terhadap pengendara yang kerap melintas disaat malam hari di ruas Jalan Gerendong, Desa Putat Nutug, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor.

Hal itu dialamai warga Kampung Kuripan, Kecamatan Ciseeng yang melinats di ruas jalan tersebut pada Minggu (02/05) malam, sekitar pukul 10.30 WIB, tepatnya di area Makam Gerendong. Kejadian tersebut, saat korban mengarah dari Rumpin menuju Ciseeng, namun setibanya di lokasi, korban dijegat dua orang begal dengan menggunakan golok panjang. Sontak, pengendara tersebut, ketakutan.

“Saat itu kan lagi ada pengendara dari Rumpin menuju Ciseeng. Namun setibanya di tikungan, korban langsung dijegat oleh dua orang begal,’’ kata Mupid, warga Kampung Gerendong.

Ia menuturkan, saat itu pelaku mengejar korban hingga menendang korban. Korban yang berboncengan pun terjatuh, selanjutnya begal tersebut merampas motor. “Yang numpang itu kasihan, pada lecet karena ditendang. Yang bawanya tidak kenapa-kenapa, karena begal itu ngacung-ngacungi golok, akhirnya korban langsung menyerahkan motornya pada pelaku,’’ jelas Mupid.

Menurut Mupid, dari lokasi kejadian ke Kampong Gerendong sangat dekat. Apa lagi korban sebelum berangkat sempat membeli pulsa dulu dan saat habis kejadian, korban balik lagi ke tempat counter pulsa.

“Saya kasihan sama korban, akhirnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Parung. Di lokasi tersebut, sering terjadi pembegalan memang,’’ucap Mupid.

Sementara itu, Hidayat tokoh masyarakat Rumpin berharap agar ruas jalan tersebut diberikan lampu penerangan. Karena akses jalan tersebut, salah satu akses utama bagi masyarakat Rumpin dan Ciseeng.

“Sering terjadi pembegalan di area tersebut. Ketambah lampu PJU juga pada mati di lokasi tersebut, saya berharap sih agar segera di pasang PJU,’’ kata Hidayat.

** Cepi Kurniawan