Bandung | Jurnal Inspirasi

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, pengelolaan zakat dengan memanfaatkan teknologi termasuk sistem pembayaran daring mesti dilakukan. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat membayar zakat, terutama di tengah pandemi Covid-19. Oleh karena itu, Kang Uu mendorong Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jabar untuk melakukan digitalisasi termasuk dalam pengumpulan dan penyaluran zakat.

“Baznas hari ini di provinsi sudah ada gerakan yang dilakukan tentang zakat digital dan yang lainnya,” ujar Kang Uu di Kantor Baznas Provinsi Jabar, Kota Bandung.

“Harapan kami, ada tambahan-tambahan lain, program-program untuk mengumpulkan dana dari masyarakat lewat digital, karena itu sangat mudah yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat,” imbuhnya.

Selain itu, Kang Uu meminta Baznas Jabar dan Baznas Kabupaten/Kota untuk terus berinovasi, baik dalam penarikan, penerimaan, maupun penyaluran zakat. Hal itu perlu dilakukan agar Baznas tidak tertinggal dari lembaga-lembaga zakat lainnya.

“Kami khawatir kalau kita tidak ada inovasi yang disukai dan memudahkan pelayanan, kita akan ditinggalkan. Masyarakat akan lebih suka membayar kepada lembaga-lembaga zakat yang lain daripada ke Baznas,” ucapnya.

Hal senada dikatakan Ketua Baznas RI Noor Achmad. Menurutnya, digitalisasi dan inovasi menjadi krusial. Kedua hal tersebut pun menjadi fokus utama Baznas RI. Noor juga mengatakan, digitalisasi perlu digunakan untuk melaksanakan amanah dalam rangka mengumpulkan zakat. Untuk itu, pihaknya akan menyebarkan teknologi yang tengah dikembangkan kepada Baznas di seluruh Indonesia.

“Dalam rangka untuk melakukan pengumpulan yang lebih elegan, untuk amanah itu, berkali-kali kita juga sampaikan agar ada digitalisasi,” kata Noor.

“Teknologi Baznas saat ini sedang dikembangkan terus dari Baznas RI. Nanti hasilnya, insyaallah akan di-share semuanya ke seluruh Baznas di Indonesia karena kami juga menginstruksikan agar digitalisasi menjadi sangat penting,” tambahnya.

Noor menjelaskan, saat ini, banyak masyarakat yang belum memahami betul tata cara membayar zakat dan simulasi penghitungan zakat yang harus dibayarkan. Karena itu, kata ia, Baznas RI akan intens menyosialisasikan hal tersebut. “Informasi-informasi semacam itu perlu kita sampaikan kepada semua orang, dan itu adalah tanggung jawab kita (pengurus BAZNAS),” katanya.

** Cepi Kurniawan

Bogor | Jurnal Inspirasi

Fikri Salim dituntut delapan tahun dalam kasus pemalsuan surat atas perizinan pembangunan Rumah Sakit Graha Medika Bogor, oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang lanjutan digelar Pengadilan Negeri Bogor, Selasa (26/1/2021).

“Menjatuhkan terhadap terdakwa Fikri Salim dengan pidana penjara selama delapan tahun,” ujar JPU, Haryadi.

Dalam dakwaan kesatu, Fikri Salim dinilai melanggar Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 65 Ayat (1) dan Ayat (2)` KUHP. Sementara dakwaan kedua melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 65 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP.

Sebelum menyampaikan tuntunan pidana, JPU mengungkapkan hal-hal memberatkan yang menjadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana tersebut. Perbuatan terdakwa kontraproduktif dengan upaya pemerintah karena akibat perbuatannya menjadikan terhambat operasinya Rumah Sakit Graha Medika Bogor sebagai salah satu penunjang sarana kesehatan masyarakat Kota Bogor khususnya di masa pendemi.

JPU menilai bahwa Fikri Salim tidak mengakui perbuatannya yang berkorelasi kepada terdakwa tidak menyesali yang telah dilakukannya. Kemudian terdakwa juga berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan sehingga menghambat kelancaran jalannya sidang. “Hal-hal yang meringankan tidak ditemukan,” imbuhnya.

JPU menyampaikan atas keterangan di muka persidangan Dr. Lucky Azizah selaku komisaris PT. Jakarta Medika mengalami kerugian sebesar Rp1,14 miliar terkait pengurusan perizinan rumah sakit tersebut. Rumah sakit juga belum beroperasi lantaran belum mengantongi izin operasional.

Fikri Salim disebut telah membuat kuitansi-kuitansi serta bon-bon bukti pembayaran yang palsu guna mencairkan uang tersebut dengan cara menyuruh saksi Junaedi menuliskan nominal uang dan juga tanda tangan penerima uang yang dimuat dalam kuitansi.

Sementara Penasehat Hukum Fikri Salim akan mengajukan pledoi untuk terdakwa secara tertulis yang akan dibacakan dalam sidang lanjutan pada 5 Februari. Dalam sidang melalui video conference ini, Fikri Salim mengatakan tuntunan JPU banyak point yang tidak bisa dibuktikan. Seperti pencairan uang satu miliar.

Dalam kasus yang sama dengan berkas penuntutan terpisah, JPU menuntut pidana delapan tahun penjara kepada terdakwa Rina Yuliana. JPU juga meminta majelis hakim memutuskan menjatuhi hukuman tersebut karena Rina Yuliana dinilai bersalah.

Dalam dakwaan ke satu, Rina Yuliana melanggar Pasal 263 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 65 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP. Dan dakwaan kedua melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 65 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP.

Pada kasua ini, Fikri Salim bekerjasama Rina Yuliana dan Selamet Isnanto dalam pengurusan perizinan pembangunan rumah sakit tersebut. Hal yang sama, Penasehat Hukum Rina Yuliana juga mengajukan pledoi atau pembelaan untuk terdakwa atas tuntutan JPU.

** Fredy Kristianto

Pencatatan dan Pelaporan Gunakan Aplikasi PCARE

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Kesehatan telah menerima vaksin Covid-19 yakni vaksin Sinovac, Selasa (26/1). Sebanyak 25.600 vaksin akan diberikan serial kepada 12.800 tenaga kesehatan di rumah sakit, puskesmas, dan klinik yang sudah terdaftar.

“Jumlah seluruh tenaga kesehatan yang terdaftar seluruhnya 16.606 (data per tanggal 21 Januari 2021), akan tetapi vaksin yang datang tahap 1 termin 1 ini sejumlah 25.600 vaksin untuk 2 dosis sehingga alokasi diberikan untuk 12.800 sasaran nakes,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, drg. Mike Kaltarina, MARS saat sambutan serah terima vaksin Sinovac dari Dinkes Jabar, Selasa (26/1).

Kadinkes menjelaskan, vaksin ini akan didistribukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani vaksinasi Covid-19 yaitu di 101 puskesmas, 28 rumah sakit, dan 7 klinik. “Vaksinasi akan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang telah mendapatkan pelatihan langsung dari Kementerian Kesehatan RI,” jelas Mike.

Pelaksanaan vaksinasi tahap 1 sendiri akan mulai dilakukan pada Kamis (28/1) hingga akhir Februari. Adapun pencatatan dan pelaporan akan dilakukan secara sistem menggunakan aplikasi PCARE yang akan diupdate setiap hari. “Semoga dengan dilakukannya vaksinasi Covid-19 ini memberikan harapan baru agar pandemi Covid-19 ini segera dapat diatasi,” harapnya.

Sementara Wakil Bupati Iwan Setiawan mengatakan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di fasilitas pelayanan kesehatan akan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. “Kualitas vaksin juga dijaga kondisinya terutama suhunya sesuai anjuran,” jelasnya.

Sedangkan dalam pelaksanaan penerima vaksin pertama, wabup mengaku siap bersama sejumlah tokoh lintas agama. “Insya Allah saya siap. Kami harapkan masyarakat tidak takut divaksin karena vaksin ini halal dan aman,” tandasnya.

** Asep Saepudin Sayyev

Bogor | Jurnal Inspirasi

Sebanyak 9.160 vaksin Sinovac kembali tiba di Kota Bogor, Selasa (26/1/2021), dan telah disimpan di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bogor, dr. Erna Nuraena mengatakan bahwa pengiriman vaksin itu ditujukan untuk penyuntikan kedua, bagi mereka yang telah divaksin dua pekan lalu.

“Ya, kita tahu bahwa vaksin ini harus diberikan sebanyak dua kali masing-masing 0,5 cc dengan jarak 14 hari. Insya Allah Kamis (28/1) kita sudah akan mulai vaksinasi lagi,” katanya kepada wartawan.

Erna menegaskan bahwa penyuntikan pertama bertujuan untuk mentriger, merangsang pertumbuhan, pembentukan serta mengenalkan tubuh untuk membentuk antibodi sendiri.

Sementara penyuntikan kedua, sambungnya, bertujuan mengakselerasi terbentuknya antibodi sampai pada titik tertentu yang cukup optimal agar dapat melindungi seseorang yang divaksin dari gejala yang berat.

“Yang perlu diingat adalah orang orang yang divaksin covid-19 ini bukan berarti tidak mungkin tertular atau tidak mungkin menularkan karena vaksin tidak mencegah orang tertular jadi apa konsekuennya orang yang sudah divaksin tetap harus melakukan 5M bukan berarti sudah divaksin kemudian bebas melepas masker tidak menjaga jarak dan segala macam,” jelasnya.

Sebab, kata dia, orang tersebut masih bisa tertular dan masih bisa menularkan ke orang lain. “Namun ketika dia tertular diharapkan gejalanya tidak berat karena dia sudah punya tentara buat melawan virus,” pungkasnya.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bogor kembali membidik sengkarut hibah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, yang berasal dari salah satu kementerian pada tahun anggaran 2020 lalu.

Dikonfirmasi mengenai informasi tersebut, Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Bogor, Cakra Yudha membenarkan hal tersebut. Disinggung mengenai apakah yang dimaksud adalah hibah pariwisata. Ia enggan membeberkannya.

“Ya, lihat saja lah nanti perkembangannya bagaimana,” ujar Cakra sambil tersenyum saat ditemui di ruangannya, Selasa (26/1/2020).

Cakra juga tak menampik bahwa pihaknya sudah memeriksa hampir 40 orang yang terkait dalam sengkarut hibah tersebut. “Ya, begitulah. Ngomong-ngomong tahu darimana?,” jawabnya singkat.

Sementara itu, Pengurus Bidang Partisipasi Pembangunan Korp Alumni HMI (KAHMI), Dwi Arsywendo menegaskan, apabila terdapat unsur pelanggaran dalam pelaksanaan pemberian hibah tersebut, maka kejaksaan harus serius dalam mendalami perkara ini

“Karena pemberian hibah itu ada mekanismenya, jangan sampai salah, karena itu merupakan uang negara yang harus benar-benar dipertanggung jawabkan terkait penyaluran dan penggunaan dana hibah tersebut,” tukasnya.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Wali Kota Bogor, Bima Arya optimis penataan kawasan Suryakencana kedepan dampaknya akan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan warga.Disamping itu, kawasan pecinan ini merupakan simbol keberagaman yang harus tetap dirawat.

Hal ini diungkapkannya saat memimpin rapat pembahasan penataan Suryakancana di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Senin (25/1/2021).

“Kenapa Suryakencana? Karena nomor satu Suryakencana merupakan titik paling semrawut di Kota Bogor, mulai dari sampah, macet hingga PKL nya. jika Suryakencana bisa kita beresin, yang lain juga bisa. Puluhan tahun tidak ada sistem pembuangan sampah yang bagus, parkir semrawut, PKL berjualan di sembarang lokasi. Intinya sistem tidak berjalan,” kata Bima Arya didampingi Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim dan Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah.

Untuk itu, jika kawasan Suryakencana rampung di tata, maka yang lain akan menjadikannya sebagai benchmark.

Alasan kedua menurut wali kota, Suryakencana merupakan ikon atau simbol keberagaman, ada dimensi kultural. Di Kota Bogor tidak ada yang memiliki karakter seperti Suryakencana. Dimana ada masjid, vihara dan gereja yang lokasinya saling berdekatan, sehingga pesan kuat keberagaman.

Selanjutnya yang ketiga, jika dalam keadaan normal, Suryakencana jika ditata akan menjadi the Best China Town di Indonesia. Dampaknya bagi kesejahteraan warga akan luar biasa, baik yang langsung maupun yang mengalir lewat pajak, seperti hotel, toko dan yang lainnya.

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan terasa dan dari situ akan dialokasikan untuk yang lain. Ini menjadi tugas kita bersama untuk menjelaskan hal tersebut kepada semua pihak terkait,” jelasnya.

Untuk mendukung hal tersebut, Bima Arya meminta agar konsep yang ada harus kuat. Selain itu, konsistensi dilapangan mengawal sekaligus merawat apa yang sudah di bangun.

Kepada aparatur wilayah dan perangkat daerah terkait, ia meminta perhatiannya, jalin komunikasi bersama warga untuk bersama-sama menjaga kawasan Suryakencana.

Kepada Satpol PP dirinya memerintahkan untuk dibentuk unit khusus yang bertugas patroli. Dinas Perhubungan (Dishub) diminta untuk menata parkir yang ada di Suryakencana, sehingga jika ada pelanggaran yang ada jangan dibiarkan. Demikian pula Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk menangani sampah.

“Jangan menunggu bantuan datang. Namun sistem yang ada harus dijalankan, sehingga orang bisa melihat Suryakencana itu rapih,” tegasnya.

Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah menyebutkan, anggaran PEN yang diperuntukkan bagi penataan kawasan Suryakencana sebesar Rp 31,9 Miliar, dengan rincian Rp 1,9 Miliar untuk pengawasan dan Rp 30 untuk konstruksi.

“Target dari PT SMI dan Kementerian Keuangan, berdasarkan target penggunaan bantuan Perbaikan Ekonomi Nasional (PEN), harus sudah mulai pelaksanaan konstruksi di bulan April 2021,” ucap Sekda.

** Fredy Kristianto