Penerapan PPKM Darurat ternyata berdampak besar bagi beberapa sektor perekonomian. Di Kota Bogor, sektor pendapatan perhotelan anjlok hingga 15,73 persen. Akibatnya, beberapa hotel mengambil langkah merumahkan karyawannya tanpa digaji.
Kepada wartawan, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kota Bogor, Yuno Abeta Lahay mengatakan, selama PPKM Darurat okupansi hotel hanya delapan persen. “Normalnya diantara 60-65 persen per bulan dari 35 hotel dari kelas melati hingga bintang 4 empat,” ujar Yuno di Puri Begawan, Senin (12/7).
Selain itu, kata dia, sejumlah penginapan terpaksa merumahkan 60 persen karyawannya lantaran okupansi hotel anjlok hingga di bawah 15,73 persen. Sedangkan 40 persennya tetap bekerja, tetapi tak setiap hari.
“Ya, itu sudah terjadi dari dua pekan lalu. Semua hotel dan restoran sekarang menerapkan kebijakan dirumahkan tanpa dibayar,” katanya.
Lebih lanjut, sambung dia, restoran pun turut terdampak akibat tidak boleh ada konsumen yang makan di tempat. “Pegawai yang bekerja sebagai pelayan yang paling banyak tidak terpakai. Sekarang kami sedang berupaya untuk bisa bertahan bagaimana caranya,” imbuhnya.
Ia menjelaskan, pihaknya sedang meminta Pemkot Bogor menunda pembayaran pajak selama tiga bulan. “Kami sudah minta keringanan ke Bapenda untuk yang bulan lalu tidak kita setorkan bulan ini. Mudah-mudajan bisa ada penundaan tiga bulan seperti tahun lalu,” jelasnya.
Ia menambahkan, bila PHRI Pusat sedang mencoba meminta pelonggaran dari sisi tagihan listrik dan BPJS untuk ditunda pembayarannya. Termasuk kompensasi bagi hotel yang menggunakan rekening industri, seperti rekening bisnis PLN, agar biaya abudemen bisa dihapuskan.
Bupati Bogor Ade Yasin resmi mencopot Kepala Puskesmas Situ Udik dan dua staf dari jabatannya usai viral video sedang asik karaoke di jam kerja. Padahal pada waktu kejadian, ada ibu hamil datang yang akan berobat tapi malah tutup pelayanan.
“Hari ini dicopot, Kepala Puskesmas (Situ Udik) dan dua staf yang karaoke di jam kerja,” kata Ade Yasin kepada wartawan, Senin (12/7).
Bahkan, dirinya telah memberi sanksi teguran secara langsung saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pada Sabtu, 10 Juli 2021.
“Tadinya kalau ada alat karaokenya mau saya sita, tapi hasil sidak ternyata tidak ada tapi menggunakan sound system untuk memanggil pasien,” tegasnya
Bahkan, Ade menjelaskan apapun alasannya itu salah, karena dilakukan pada saat jam kerja. Bahkan, pihaknya meluruskan narasi yang beredar mengenai ibu hamil tersebut tidak positif Covid-19, melainkan ada perekam videonya yang reaktif.
“Ini ada simpang siur informasi, untuk perekam video viral yang positif itu sudah ditangani oleh Satgas Covid-19 ke Wisma Kemang untuk diisolasi,” kata Ade Yasin.
Hari pertama pemeriksa Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) di Stasiun KRL Commuter Line Bojonggede, Kabupaten Bogor pada Senin (12/7/2021), didapati tidak sedikit calon penumpang KRL yang kembali pulang.
Calon penumpang KRL Anggi (28) yang bekerja di Jakarta mengatakan, dia terpaksa harus kembali pulang karena tidak bisa masuk stasiun karena ada pemeriksaan STRP oleh petugas. Ia mengaku belum tahu adanya syarat wajib mulai tanggal 12 Juli 2021 selama PPKM Darurat ada keharusan SRTP.
“Kecewa sih, mana banyak kerjaan lagi terpaksa pulang lagi mau lewat angkutan lain ada penyekatan juga, paling nanti telepon bos dulu agar dibuatkan STRP,” katanya.
Hal serupa diungkapkan Agus (40), ia mengaku tidak bisa naik KRL commuter line di Stasiun Bojonggede lantaran dirinya tidak bisa menunjukan surat sebagai syarat untuk naik KRL. “Saya mau vaksin di Caringin tapi ini gak bisa katanya harus bawa surat keterangan dari pihak desa dan RT,” katanya.
Sementara menurut Edi Nursalam, Direktur Prasarana BPTJ Jabodetabek Kementerian Perhubungan, antrean calon penumpang untuk saat ini cukup kondusif. Edi menambahkan hari pertama pemeriksaan SRTP di Stasiun KRL Commuter Line Bojonggede memang tidak sedikit calon penumpang yang kembali pulang.
Mereka yang pulang karena tidak menunjukkan STRP yang bekerja di sektor esensial dan kritikal. Memang lanjutnya tidak jarang calon penumpang yang bekerja di sektor informal. “Kami pun sempat kebingungan karena masih banyak calon penumpang KRL yang ingin naik kereta itu di sektor informal,” katanya.
Kapolsek Bojong Gede, AKP Dwi Susanto mengatakan, situasi di Stasiun Bojonggede, Kabupaten Bogor, Senin (12/7/2021) saat pemberlakuan PPKM Darurat berlangsung kondusif dan tidak ada penumpukan calon penumpang pengguna KRL Commuter Line.
Dwi Susanto mengatakan, tertibnya calon penumpang tidak terlepas dari evaluasi penumpukan massa yang terjadi pada pekan lalu. Dari sana, imbuh Dwi, petugas gabungan, TNI, Polri, Pol PP, Dinas Perhubungan, langsung bergerak cepat melakukan pengawasan dan penegakan disiplin.
“Jadi Senin pagi hari ini kita sudah antisipasi pembelajaran dari minggu kemarin, kita lihat juga yang tidak memiliki STRP tidak bisa naik kereta, untuk itu kami bersama tiga pilar kami melakukan penyekatan di Stasiun Bojonggede,” pungkasnya.
Belum turunnya kasus Covid 19 di Kabupaten Bogor membuat sejumlah rumah sakit, baik swasta maupun RS pemerintah saat ini banyak dipenuhi pasien Covid-19. Seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong yang penuh akhirnya memberlakukan system buka tutup pelayanan untuk pasien Covid-19 karena terus bertambahnya pasien Covid 19 yang dirawat di rumah sakit itu.
Sementara untuk pasien bukan Covid-19 tidak bisa dilayani akibat IGD saat ini dipenuhi pasien Covid-19, baik dari Bogor maupun luar Bogor. Direktur Utama RSUD Cibinong Wahyu Eko Widharso mengatakan, saat ini RSUD Cibinong melakukan pelayanan IGD untuk pasien Covid-19 dengan sistem buka tutup.
Pasalnya kata dia, saat ini RSUD Cibinong sudah menampung hampir 410 pasien Covid-19. “Bahkan kita juga akan menambah beberapa puluh lagi tempat tidur, sekitar 30 tempat tidur agar bisa menampung karena saat ini sudah 400 lebih pasien Covid yang ada di ruangan tempat tidur belum lagi di tenda darurat,” katanya.
Lanjut Wahyu, sistem buka tutup itu nantinya diberlakukan melihat dari pasien Covid yang ada di tenda darurat. Jika memang pasien Covid-19 masih menumpuk atau banyak di tenda darurat yang telah dirikan maka pelayanan IGD tidak akan dibuka terlebih dahulu.
“Jadi dibuka itu nunggu pasien Covid-19 di tenda darurat berkurang. Baru pelayanan IGD dibuka dan itu juga bukan untuk pasien umum atau non Covid,” kata dia.
Pelayanan IGD yang diberlakukan dengan sistem buka tutup juga kata Wahyu, untuk meminimalisir tenaga kesehatan (nakes) terpapar Covid-19. “Karena saat ini apalagi nakes di RSUD Cibinong banyak terpapar, buka tutup juga sebagai upaya untuk meminimalisir nakes terpapar,”katanya
Wahyu lebih lanjut meminta masyarakat untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan, karena kasus Covid-19 saat ini cukup memprihatinkan. “Lonjakan dari penyebaran sebelum cukup drastis awal Januari itu sekitar 200, tapi saat ini hampir 400 tempat tidur selalu penuh, jadi masyarakat agar selalu menerapkan prokes yang ketat,” pungkasnya.
Untuk mencapai target vaksinasi nasional, sejumlah pihak terus mengelar vaksinasi massal Covid-19 terhadap masyarakat guna meningkatkan herd immunity. Seperti yang dilakukan TNI AU, dalam rangka Hari Bakti TNI AU yang ke-74, TNI AU menggelar vaksinasi massal yang digelar di Gedung Serbaguna Satbravo 90 Paskhas, Jalan Raya Lapan, Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Senin (12/7/2021).
Dalam kegiatan dengan target vaksinasi 200 orang itu turut hadir Kepala Staf Anggkatan Udara (Kasau) TNI AU, Marsekal TNI Fadjar Prasetyo langsung meninjau lokasi yang didampingi Komandan Lanud Atang Sendjaja (ATS) Marsekal Pertama (Marsma) TNI Fachrizet.
Danlanud ATS Marsma TNI Fachrizet mengatakan, kegiatan ini merupakan upaya TNI AU dalam menyukseskan program pemerintah sejuta vaksin per hari. “Sesuai dengan perintah Panglima TNI, untuk melaksanakan vaksinasi terutama di daerah Rumpin yang sulit dijangkau dari tenaga kesehatan,” kata Fachrizet saat ditemui di lokasi kepada wartawan.
Ia menuturkan, dengan target 10 ribu vaksin, pelaksanaannya dimulai pada Senin hingga Jumat (12-16 Juli 2021). “Target kita sampai hari Jumat lebih kurang 10 ribu. Tapi, sampai saat ini masyarakat sudah terdaftar 11 ribu. Vaksin yang tersedia juga sudah cukup, dan hari ini yang mendaftar telah mencapai 2.390,” terang Fachrizet.
Menurut Fachrizet, berharap sasaran vaksinasi tersebut bisa tercapai sampai Jumat. Sehingga masyarakat yang datang sekitaran Kecamatan Rumpin, khususnya Kabupaten Bogor. “Ada juga dari luar Bogor. Namun untuk mendapatkan vaksin tersebut mulai dari yang berumur 18 tahun ke atas,” ucapnya.
Sementara, Ketua Panitia Kolonel Penerbang Asep Wahyu Wijaya menuturkan, kegiatan ini menggunakan tiga sistem untuk mendatangkan masyarakat, yang pertama dengan mobile yaitu jemput bola.
“Sehingga pihaknya menyiapkan sebanyak 18 truk dan bus untuk antar jemput ke desa-desa. Seperti Desa Cibunar, Jagabaya, Sukamulya dan juga warga dari perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar Rumpin,” jelas Asep Wahyu Wijaya.
Menurutnya, sasaran vaksinasi memang di Kabupaten Bogor, namun bagi warga luar Bogor yang ingin divaksin, tetap akan dilayani. Untuk sistem pendaftaran, pihaknya turun ke desa-desa dan RT RW. Warga tersebut diberikan formulir, yang sebelumnya sudah dirapatkan bersama Kapolsek, Danramil dan Kepala Desa.
“Kita berikan formulir untuk divaksin, jadi begitu datang warga sudah mengisi formulir dan masuk meja regristasi,” pungkasnya.
Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengajak masyarakat lawan Covid-19 dengan ikut vaksinasi dan disiplin taati Protokol Kesehatan (Prokes), serta aturan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Kabupaten Bogor. Hal itu ditegaskan Wakil Bupati Bogor saat melakukan peninjauan pelaksanaan vaksinasi di Puskesmas Banjarsari, Kecamatan Ciawi, Senin (12/7).
Iwan Setiawan mengatakan, melalui pelaksanaan vaksinasi massal dirinya optimis bisa mengurangi jumlah kasus positif Covid-19 di Kabupaten Bogor. Saat ini perkembangan kasus Covid-19 di Kabupaten Bogor rata-rata perhari sudah mencapai angka 350 orang yang tersebar di Kabupaten Bogor, keterisian RSUD juga cukup tinggi.
“Target kami minimal 60% masyarakat Kabupaten Bogor harus sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19. Kalau sudah 60% masyarakat Kabupaten Bogor divaksin tidak akan ada polisi jaga-jaga di jalan, karena itu tujuannya untuk mengurangi dulu mobilitas dan aktivitas masyarakat, mudah-mudahan dua minggu ke depan atau tanggal 20 Juli, kasus Covid-19 sudah turun, kalau sudah turun Insya Allah kegiatan akan longgar kembali,” ungkap Iwan Setiawan.
Iwan Setiawan mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama lawan Covid-19, selain vaksinasi kita harus jaga jarak dan taati Prokes serta patuhi aturan PPKM Darurat. Pemerintah bukan menghalangi, tetapi kita hanya membatasi agar penanganan Covid-19 di Rumah Sakit bisa maksimal dan membantu menekan angka masyarakat yang sakit. Meskipun Virus itu tidak akan hilang tetapi minimal mengurangi orang-orang yang terkena virus secara serentak.
“Untuk itu aktivitas masyarakat kami tahan dulu, tidak boleh ada yang melakukan kegiatan malam, hajatan tidak boleh, resepsi tidak boleh. Kalau akad nikah boleh, yang dilarang itu resepsi, karena yang wajib itu akad. Ini kita lakukan untuk bersama-sama memberantas penyakit, memberantas Covid-19, supaya kedepan kita bisa hidup beraktivitas secara normal, baik itu berdagang, ke pasar, hajat, apapun bisa bebas kembali,” jelas Wakil Bupati.
Selanjutnya, Kepala Puskesmas Banjarsari, Ema Purnamasari menyatakan, adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk melaksanakan vaksinasi massal serentak di Kecamatan dua kali perminggu, dengan sasaran 2.000 penerima vaksinasi untuk satu kali kegiatan jadi dalam satu minggu ada 4.000 sasaran penerima vaksin. Ada tiga Puskesmas di wilayah Kecamatan Ciawi yang dijadikan lokasi tempat pelaksanaan vaksinasi massal, salah satunya Puskesmas Banjarsari.
“Target kami seminggu itu 1.400 sasaran persatu Puskesmas, karena SDM kami juga sedikit jadi dibagi menjadi 4 kali kegiatan. Biasanya kami vaksin di hari Selasa dan Kamis dengan kebijakan Bupati jadi kita tambah di hari Senin dan Rabu. Untuk hari ini 350, sampai hari Kamis jadi 1.400, jadi perhari 350 vaksinasi. Kedepan untuk mempermudah masyarakat selain di Puskesmas kita juga akan adakan di desa, supaya masyarakat yang jauh tidak kesulitan untuk mendapatkan vaksinasi,” tukasnya.
Warga Kampung Belendung di tiga Rukun Tetangga (RT) yakni RT 03, 04 dan 05 RW 03 Desa Banjarsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, sumringah. Sebab, akses jalan utama mereka beraktivitas mendapatkan bantuan pembangunan melalui program Satu Miliar Satu Desa (Samisade).
Kepala Desa (Kades) Banjarsari, Misbah mengatakan, untuk realisasi penggunaan anggaran bantuan Samisade di Desa Banjarsari, dititik beratkan kepada pembangunan jalan yang menghubungkan beberapa RT serta ke desa lain di Kecamatan Megamendung.
“Selain jalan lingkar perkampungan, jalan yang kami bangun ini juga bisa menghubungkan ke Desa Sukaresmi,” ujarnya kepada wartawan usai peletakan batu pertama pembangunan jalan akhir pekan lalu.
Menurutnya, betonisasi jalan tembus ini sepanjang 750 meter dengan lebar 3 meter dan tinggi 0,15 meter. Tak hanya betonisasi jalan, Samisade yang diajukan di Desa Banjarsari berikut dengan betonisasi dengan anggaran sebesar Rp.920.000.000. “TPT yang dibangun sepanjang 1000 meter, luas 0,30 meter dan tinggi 1 meter,” jelas Misbah.
Misbah berharap, bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui program Samisade ini, bisa meningkatkan perekonomian warga yang ada di wilayah Banjarsari.
Selain itu, lanjutnya, selama ini warga Kampung Belendung merasa kesulitan untuk membawa bahan material saat membangun rumah. Dimana, biaya angkut hampir sebanding dengan pembelian bahan material.
“Misalkan beli pasir satu truk seharga 750 ribu, biaya angkutnya juga hampir sama nilainya dengan membeli bahan material. Itu karena akses jalan belum masuk kendaraan roda empat, makanya Samisade tahun ini saya prioritaskan ke pembangunan jalan disini,” papar Misbah.
Sementara, H. Halimi, tokoh masyarakat Kampung Belendung mengapresiasi pihak desa yang mengalokasikan anggaran Samisade untuk pembangunan jalan tersebut. “Saya juga mendukung program ini dengan membebaskan beberapa meter lahan untuk perluasan jalan,” terangnya.
H. Halimi minta agar pelaksanaan betonisasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan program padat karya ini sesuai dengan RAB, mulai dari panjang, labar hingga ketinggian betonisasi. “Biar kondisi beton tahan lama,” imbuhnya.
Di tengah pelaksanaan PPKM Darurat, Pemerintah Kota Bogor terus gencar melaksanakan vaksinasi masal. Sejak dilaksanakan pada awal Maret lalu sampai dengan saat ini tercatat sebanyak 168 ribu dari target 960 ribu warga, sudah divaksin.
Pada tahap pertama, sasaran penerima adalah para tenaga kesehatan, dan telah divaksin sebanyak 10.772 orang. Dilanjut kemudian sasaran orang yang berprofesi sebagai petugas pelayanan publik, aparatur sipil negara, anggota TNI dan Polri, termasuk pelaku usaha pariwisata, wartawan, pedagang pasar. Pada kelompok ini telah divaksin 73.753 orang. Diikuti kemudian oleh para warga lanjut usia sebanyak 95.371 orang.
Vaksinasi dilaksanakan dengan berbagai cara agar masyarakat mudah mengakses. Antara lain dengan sistem ‘drive thru’ di GOR Pajajaran Kota Bogor khusus untuk para lansia, mengundang mayarakat datang ke di Puri Begawan, Mal Ekalokasari dan Boxies 123 Mall. Bahkan Dinas Kesehatan Kota Bogor menjemput bola dengan mendatangi masyarakat agar mendapatkan vaksin, khusunya di zona merah.
Kini vaksinasi menyasar masyarakat umum dengan target sebanyak 73.758 warga. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno, pada tahap ini animo masyarakat Kota Bogor cukup tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya permintaan vaksin. Bahkan, masih ada sekira 40.000 warga Kota Bogor yang masuk dalam daftar antrian. “Sekarang kendalanya adalah keterbatasan vaksin. Semua vaksin yang tersisa sudah terjadwal penerimaannya dalam seminggu ke depan,” ungkapnya pada Rabu (7/7/2021).
Dinkes Kota Bogor telah mendata calon penerima vaksin dengan membuka pendaftaran di wilayah kelurahan, puskesmas, maupun lewat link-link yang dibagikan secara resmi. Vaksin yang tersedia sudah dialokasikan untuk para calon penerima tersebut untuk dua dosis dengan jeda waktu penyuntkan tahap 1 dan 2 selama 28 hari. “Artinya vaksin yang ada sudah punya nama, sudah punya orang. Jadi terjadwal untuk seminggu ke depan. Dosis satu dan keduanya sudah terjadwal,” lanjutnya.
Vaksinasi telah terjadwal di tiga tempat, masing-masing Puri Begawan dengan kapasitas 2.500 orang, Mal Ekalokasari dan Boxies 123 Mall dengan kapasitas masing-masing 1.500 orang. Retno pun menjaga agar aliran vaksinasi di ketiga tempat itu bisa selesai sesuai target untuk mendukung percepatan vaksinasi.
Percepatan vaksinasi juga mendapat bantuan Polres Bogor Kota dan Korem 061 Suryakencana yang juga membuka vaksinasi untuk warga Kota Bogor. Dalam hal ini misalnya, sebanyak 218 anggota Himpunan Alumni UIKA, telah divaksin di Markas Yonif 315 Garuda, Kamis (8/7/2021). Mereka bergabung bersama masyarakat umum lainnya untuk menerina vaksin.
Komandan Korem 061 Suryakencana, Brigjen TNI Achmad Fauzi mengungkapkan, vaksinasi dilaksanakan setiap hari dengan kapasitas mencapai 1.000 vaksin per hari. Bahkan, pernah mencetak rekor hingga 2.000 orang pada waktu akhir pekan. Hingga kini, jumlah vaksinasi yang divasilitasi Korem ke masyarakat sudah menyentuh angka 28.000. Mereka adalah warga yang telah terdaftar melalui berbagai sumber pendataan. “Ada juga warga yang datang sendiri dan mereka terlihat antusias. Artinya masyarakat semakin banyak yang menyadari untuk melaksanakan vaksinasi.,” ujarnya. Dia pun berharap keikutsertaan para cendekiawan atau para akademisi, dapat lebih menarik masyarakat untuk mengikuti vaksinasi.
Hal ini penting, “Karena kepentingan dan manfaat vaksinasi sangat luar biasa dalam rangka membangun kekebalan kelompok (herd immunity),” jelasnya. Dia mengaju senang dengan besarnya antusiasme masyarakat untuk divaksin. Bahkan, diketahui ada warga yang sudah datang sejak pukul 04.00 subuh untuk ikut divaksin. Hal itu menunjukkan keseriusan masyarakat agar mereka bisa terhindar dari wabah Covid-19.
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mengpresiasi semangat warga untuk divaksin. “Yang menarik di sini (Korem) semua pelaksanaan vaksinasinya dilakukan dalam rangka bela negara, gotong royong bersama, dalam rangka itu kita mempercepat proses vaksinasi dan target yang diberikan. Supaya vaksinasi bisa segera mencapai seluruh komponen masyarakat dalam waktu yang tidak terlalu lama,” katanya. Dedie berterima kasih atas kontribusi Korem 061 Suryakancana dalam mempercepat vaksinasi di Kota Bogor.
Percepatan vaksinasi diakui Dedie saat ini masih terkendala jumlah tenaga kesehatan. Untuk mengatasi hal itu Pemerintah Kota Bogor sudah membuka lowongan untuk 200 lebih nakes dan baru sekitr 40 yang terpenuhi.Semoga kendala ini pun bisa segera teratasi.
Naiknya tingkat penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bogor membuat sebagian besar kalangan memberikan bantuan untuk warga positif Covid yang melakukan isolasi mandiri (isoman).
Hal serupa pun turut menjadi perhatian Polres Bogor yang secara serentak memberikan bantuan sembako kepada warga yang melakukan isoman seperti yang dilakukan oleh Polsek Citeureup pada Senin (12/07) membagikan bantuan dari Polres Bogor kepada warga di 14 desa yang sedang melakukan isoman.
Kompol Rizky Wowor, Kapolsek Citeureup menjelaskan bahwa kegiatan ini dilakukan serempak di Kabupaten Bogor tanpa terkecuali Polsek Citeureup untuk membagikan beras kepada warga yang sedang melakukan isoman.
” Alhamdulilah hari ini kami bagiakan sembako berupa beras kepada warga di 14 desa se Kecamatan Citeureup yang sedang melakukan isoman,” jelas Kapolsek Citeureup kepada Jurnal Bogor.
Dia berharap, bantuan tersebut dapat membantu warga guna meringankan beban ekonomi saat sedang menjalani isoman dan berharap warga tabah menjalani situasi saat ini. Polsek Citeureup menyatakan selalu siaga untuk melayani masyarakat yang membutuhkan.
“Mari sama-sama kita putus penyebaran Covid – 19 ini, oleh karena itu saya menghimbau kepada masyarakat jika tidak ada hal yang urgent jangan keluar rumah,” kata Rizky Wowor penuh harap.
Langgar jam operasional PPKM Darurat, panti pijat di Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor digerebek Tim Gabungan (Timgab) Satgas Covid-19 Desa Gunung Putri, Senin (12/7).
Timgab Desa Gunung Putri yang terdiri dari gabungan aparatur Pemerintah Desa (Pemdes), Bhabinkamtibmas, Babinsa, LPM, BPD dan Karang Taruna (Katar) Desa Gunung Putri pada Minggu (11/07) malam melakukan penyisiran ke sejumlah lokasi yang diduga masih kerap melanggar aturan jam operasional di masa PPKM Darurat ini.
Daman Huri, Kepala Desa (Kades) Gunung Putri yang langsung memimpin inspeksi mendadak (sidak) menyatakan sudah mengadakan sidak PPKM darurat dan menemukan tempat tak berizin.
“Salah satu yang kita dapatkan yaitu adanya panti pijat yang tidak berizin dan masih beroperasi,” ujarnya kepada Jurnal Bogor.
Daman Huri menjelaskan di dalam panti pijat ada 1 pengelola, 2 karyawan dan ada 2 pelanggan. Para pelanggar PPKM Darurat ini langsung diboyong ke Kantor Desa Gunung Putri untuk dimintai keterangan, yang saat dilakukan sidak ada sepasang dalam keadaan tidak berbusana, hingga membuatnya murka karena tempat panti pijak ini juga memfasilitasi jasa lain.
“Setelah dimintai keterangan maka didapatkan ada pelanggaran PPKM darurat dan panti pijat ini tidak berizin, ” lanjutnya.
Setelah mendapatkan keterangan, panti pijit ini tak berijin, Daman Huri memberikan sanksi administrasi berupa penandatanganan surat pernyataan dan akan ada pemanggilan pemilik panti pijat tersebut.
“Pada hari Senin ini akan dilakukan panggilan pemilik panti pijat tersebut dan kemungkinan tidak akan diberikan untuk beroperasi kembali,” pungkasnya.
Menurutnya, sampai saat ini pihaknya masih menunggu niat baik pemilik panti pijat ini dan pemilik kios yang akan dimintai keterangan karena diduga panti tersebut sudah lama beroperasi namun tidak ada yang melapor kepada Pemdes tentang keberadaannya.
