Cibinong, Jurnal Inspirasi   

KETUA FORMI (Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia) Kabupaten Bogor, H.Usep Supratman, menegaskan dukungannya terhadap event kejurnas Kyokushinryu  yang akan digelar di GOR Ksatria Arena PPOPM Cibinong, Kabupaten Bogor, Sabtu, 29 Pebruari 2020. Usep sangat mengapresiasi kepada pengcab Kyokushinryu  yang mampu menggelar kejurnas 2020 dan akan diikuti ratusan atlet dari lima provinsi  di Tanah Air.

“Ini salah satu event besar cabor di bawah pembinaan Formi, karena itu kita tetapkan Kejurnas ini menjadi kalender tahunan  yang diharapkan dapat menarik animo masyarakat,” ujar Usep yang juga Ketua Dewan Pembina Pengcab Kyokushinryu Kabupaten Bogor.

Lebih lanjut, kata Usep,  semua cabor yang berada dalam naungan FORMI Kabupaten Bogor harus bisa menggelar event yang berskala nasional maupun internasional. Karena jika semua cabor yang ada di FORMI bisa menggelar berbagai event  olahraga maka ini akan jadi salah satu kontribusi nyata dari FORMI Kabupaten Bogor dalam mendukung The City of Sport and Tourism yang jadi jargon utama Pemkab Bogor saat ini.

“ FORMI Kabupaten Bogor itu banyak memiliki cabang olahraganya. Saya minta semua cabang olahraga yang ada di FORMI Kabupaten Bogor bisa menggelar berbagai event nasional dan internasional,” tegas Usep Supratman.  

Asep Syahmid

Cibinong, Jurnal Inspirasi  

Kejurnas Karate Kyokushinryu 2020 akan digelar di GOR Ksatria Arena PPOPM , Cibinong, Kabupaten Bogor, Sabtu 29 Februari 2020. Panitia pelaksana optimis event  yang akan diikuti  ratusan atlet dari lima provinsi, Jabar, Jateng, Jatim, Bali dan  DKI Jakarta tersebut akan sukses dan berdampak positif pada pengembangan olahraga Karate Kyokushinryu di Kabupaten Bogor .

Kejurnas Kyokushinryu 2020 di Kabupaten Bogor adalah satu kebanggaan tersendiri bagi Pengcab Kyokushinryu yang berada di bawah naungan FORMI Kabupaten Bogor. Pengurus Cabang (Pengcab) Karate Kyokushinryu  Kabupaten Bogor belum genap sebulan terbentuk, langsung menggebrak dengan menggelar Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Karate Kyokushinryu Grand Prix 2020 di GOR Ksatria Arena PPOPM ,Cibinong, Kabupaten Bogor, sabtu 29 Februari 2020.

Kejurnas ini memperebutkan piala tetap Bupati Bogor, Ketua Formi Kabupaten Bogor dan Piala Hanshi Sucipto Hermawan. Ketua Pengcab Kyokushinryu Kab Bogor, Mifel Hendriyanto, kejurnas ini merupakan kepercayaan luar biasa dari pengurus pusat kepada Pengcab Kabupaten Bogor yang belum sebulan terbentuk.

Tak hanya itu, kata Mifel , event Kejurnas Kyokushinryu 2020 ini  termasuk salah satu program untuk mendukung Tagline The City Of Sport and Tourism yang sudah jadi program unggulan Pemkab Bogor saat ini dibawah komando Bupati Bogor, Hj Ade Yasin, SH.     

 “Pengurus pusat meyakini bahwa wilayah Bogor akan menjadi salah satu daerah pengembangan cabor Kyokushinryu sehingga mempercayakan kami menjadi tuan rumah kejurnas. Kami bangga karena event ini juga bisa dijadikan salah satu upaya kami dalam mendukung The City of Sport and Tourism yang saat ini jadi unggulan Pemkab Bogor di bawah komando Hj Ade Yasin, SH sebagai Bupati Bogor ,” jelas Mifel kepada wartawan di kantor  KONI Kabupaten Bogor. 

Mifel yang juga Wakil Ketua Umum ormas Balad Ade Yasin ini memastikan target Kabupaten Bogor adalah juara umum cabor yang full body contact ini. “Kita tidak sesumbar, memang kita punya karateka andalan yang sudah berprestasi nasional. Dan target juara ini juga menjadi tolak ukur pembinaan kedepan,” tegas Mifel yang didampingi Ketua Panitia Kejurnas Kyokushinryu, Wahidin Yahya.

Wahidin menambahkan, bahwa berbagai piersiapan untuk menyukseskan Kejurnas ini terus dilakukan dan sudah hampir rampung.

“Persiapan kita mepet sekali, hanya tiga pekan, tapi kita optimis kegiatan ini akan  sukses dan mengundang animo masyarakat pecinta olahraga bela diri. Apalagi Kyokushinryu ini bukan peragaan jurus, ini duel antar karateka yang pasti seru,” imbuhnya.

Sementara itu, Koordinator Bidang Humas dan Antar Lembaga Pengcab Kyokushinryu, Coky Pasaribu, mengajak warga pecinta olahraga bela diri untuk hadir di Gelanggang Olahraga Cibinong di belakang gedung SMA 2 Karadenan. “Pertandingan nanti bakal seru, karena selain karateka nasional, juga dihadiri oleh karateka dari Australia, Singapura dan Jepang,” jelasnya. 

Asep Syahmid

Bogor, Jurnal Inspirasi

PT Tirta Fresindo Jaya (TFJ) Plant Cimande (Mayora Group) bergerak cepat mengantisipasi wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) di lingkungan warga sekitar pabrik. Pada 9 Febriari 2020 yang lalu TFJ  melakukan pengasapan (fogging) di RW 01 Kampung Tenggek, Cimande Hilir. Ini adalah fogging rutin lebih dari 10x sejak tahun 2013 di sejumlah titik di Kampung Tenggek, Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor.

“Saat musim penghujan, banyak warga yang terserang wabah DBD. Karena itu, kami melakukan fogging untuk mengantisipasi merebaknya wabah penyakit mematikan tersebut,” ujar DH IRGA PT TFJ Plant Cimande, Asep Hedi Hidayat, seraya menyebut fogging sebagai agenda rutin yang menjadi bagian dari sekian banyak program Corporate Social Responsibility (CSR) Mayora.

Asep menilai agenda fogging penting dilakukan mengingat wabah DBD bisa menyerang siapa saja. Terutama jika warga kurang memperhatikan kebersihan lingkungan. “Lebih baik mencegah daripada mengobati. Makanya upaya preventif ini kami lakukan agar warga lebih waspada akan bahaya penyakit DBD,” terangnya.

Beberapa titik yang menjadi sasaran fogging di antaranya saluran air atau selokan di lingkungan warga. Juga sejumlah titik lainnya yang berpotensi menjadi sarang jentik nyamuk. Humas PT TFJ Plant Cimande, Budi, menambahkan bahwa fogging dilaksanakan berkala seperti kegiatan sosial lainnya. Semisal pengobatan gratis, bedah rumah dan beberapa program tahunan lainnya. “Ya semua kegiatan ini merupakan hasil koordinasi kami dengan para tokoh warga. Bentuk kegiatannya pun berbeda-beda, sesuai aspirasi dari warga maupun konsep kegiatan yang sudah disusun oleh perusahaan,” ujarnya.

Intinya, sambung Budi, pihaknya ingin berkontribusi bagi warga dan lingkungan sekitar pabrik melalui berbagai aksi sosial. “Kami berharap, hal ini akan bermanfaat bagi warga dan lingkungan sekitar. Karena kita semua tahu bahayanya penyakit DBD yang kerap merenggut nyawa,” tukasnya.

Budi berharap, warga dapat lebih meningkatkan kewaspadaan serta tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat (PBHS) agar terbebas dari berbagai jenis penyakit. “Terima kasih Mayora yang sudah peduli terhadap kesehatan warga dengan melakukan fogging di lingkungan kami,” ucap warga setempat, Adi Adol. (*/net)

Bogor, Jurnal Inspirasi

Setelah sepekan Bogor diguyur hujan tepatnya pada 22- 27 Februari 2020, debit air di bendungan Katulampa Bogor tetap berada di siaga empat. Kenaikan sempat terjadi 23 Februari menjadi status siaga tiga dengan ketinggian debit air sekitar 100 centimeter.

“Adapun fenomena Jakarta banjir kemarin itu kemungkinan bukan air kiriman dari Bogor karena di Jakarta sudah terjadi hujan lokal terlebih dahulu dan kondisi laut sedang pasang,” ujar Andi Sudirman selaku koordinator bendungan Katulampa Bogor, Kamis (27/2).

Andi menjelaskan bahwa yang dapat menyebabkan debit air di bendungan Katulampa Bogor dapat meningkat adalah hujan dari daerah hulu atau biasanya dari sekitar kawasan Puncak, Bogor. “Kalau yang tanggal 23 Februari kemarin peningkatan debit air di bendungan Katulampa sini karena kawasan Puncak diguyur hujan yang cukup deras dan juga lama sehingga debit air meningkat ke siaga tiga,” ujarnya.

Walaupun berada di siaga empat dan tiga, Andi mengimbau agar warga yang tinggal di bantaran sungai Ciliwung untuk tetap waspada dan siaga terhadap air kiriman dari Katulampa. “Kami mengimbau masyarakat yang tinggal di bantaran sungai untuk tetap waspada dan siaga karena sedang masuk musim hujan, dan puncaknya biasanya hingga akhir Februari atau sekitar awal Maret itu harus kita waspadai,” ujarnya.

Sedangkan yang ia khawatirkan adalah jika terjadi hujan merata di Bogor, Depok, dan Jakarta dan kondisi laut yang sedang pasang dapat mengakibatkan banjir di berbagai wilayah.

Mochamad Iman Fajar Subqhi | MG

Jakarta, Jurnal Inspirasi

Jamaah umrah dari berbagai penjuru dunia tak bisa mengunjungi Mekah dan Madinah. Kini, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menerbitkan larangan sementara bagi peziarah untuk dua kota suci itu, serta wisatawan yang berkunjung ke Arab Saudi. Penangguhan kunjungan ke wilayah Arab Saudi ini menyusul perkembangan penyebaran virus Corona atau COVID-19. Pemerintah Arab Saudi melakukan pencegahan proaktif untuk mencegah penyebaran virus Corona baru (COVID-19) masuk ke Arab Saudi.

Guna melindungi kepentingan nasional warga negaranya, Pemerintah Arab Saudi membekukan sementara kunjungan warga negara asing ke negaranya.

Berikut pernyataan resmi Pemerintah Arab Saudi dilansir akun Twitter resmi Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, @KSAmofaEN, Kamis, 27 Februari 2020.

Kementerian Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi menyatakan bahwa otoritas kesehatan Arab Saudi terus mengikuti perkembangan penyebaran Virus Corona (COVID-19), dan Kementerian Luar Negeri menegaskan keinginan pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui otoritas kesehatannya untuk menerapkan standar internasional untuk penanganan wabah virus Corona, dan dukungan terhadap negara-negara dan organisasi internasional, khususnya WHO, untuk menghentikan penyebaran, pengendalian dan pemusnahan virus Corona.

Untuk memberikan perlindungan yang maksimal terhadap warga negara, penduduk, serta siapa pun yang akan datang ke wilayah Arab Saudi, baik untuk umrah atau mengunjungi Masjid Nabawi, atau kunjungan wisata, maka berdasarkan rekomendasi dari lembaga kesehatan Pemerintah Kerajaan untuk menerapkan standar pencegahan tertinggi, serta mengambil langkah proaktif dan preventif memastikan agar virus corona baru (COVID-19) tidak masuk ke wilayah Kerajaan Arab Saudi, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memutuskan mengambil langkah-langkah pencegahan sebagai berikut:

1. Menghentikan masuknya warga negara asing ke wilayah Arab Saudi dalam rangka ibadah umrah dan mengunjungi Masjid Nabawi untuk sementara waktu.

2. Menghentikan masuknya warga negara asing ke Arab Saudi dengan menggunakan visa wisata dari negara-negara yang terkena wabah virus Corona baru (COVID-19), ini berbahaya, merujuk pada kriteria yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan Arab Saudi.

3. Menghentikan penggunaan fasilitas kartu tanda penduduk nasionalnya bagi warga negara Arab Saudi dan warga negara dari negara-negara anggota Gulf Cooperation Council (GCC) lainnya (Oman, Kuwait, Qatar, Bahrain, Persatuan Emirat Arab) untuk keluar masuk wilayah Arab Saudi, kecuali bagi warga negara Arab Saudi yang saat ini telah berada di negara-negara tersebut yang sebelumnya keluar wilayah Arab Saudi dengan menggunakan kartu tanda penduduk nasionalnya, dan warga negara dari negara-negara GCC lainnya yang saat ini berada di Arab Saudi, serta bermaksud kembali ke negaranya masing-masing, setelah sebelumnya masuk ke Arab Saudi dengan menggunakan kartu tanda penduduk nasionalnya, agar otoritas terkait di entry point Arab Saudi dapat memastikan dari negara mana pengunjung/warga negara tersebut berasal sebelum tiba di Arab Saudi, dan menerapkan upaya pencegahan kesehatan yang tepat bagi mereka yang datang dari negara anggota GCC lainnya.

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menegaskan upaya yang dilakukan di atas adalah sementara, dan penerapannya akan terus dievaluasi oleh lembaga-lembaga kompeten yang terkait. 

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tetap mendukung upaya internasional guna membatasi penyebaran virus ini. Selanjutnya Kementerian Luar Negeri meminta warga negara Arab Saudi untuk tidak bepergian ke negara-negara yang saat ini terkena wabah virus Corona baru (COVID-19).

Asep Saepudin Sayyev |*

Cianjur | Jurnal Bogor

Sebanyak 37 orang petani milenial peserta Pelatihan Manajemen  Agribisnis Bagi Petani Milenial yang dihelat PusatPelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian  (PPMKP) pada 16-26 Februari 2020 diajak melakukan kunjungan ke Mitra Tani Parahyangan (MTP) sebuah perusahaan bergerak di bidang hortikultura di Kecamatan Warung kondang Kabupaten Cianjur yang dikelola Sandi Octa Susila, Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian, Senin (24/2).

Disambut udara dingin, para Petani Milenial  yang berasal dari ProvinsiJawa Barat, DKI, Banten, dan Jawa Tengah ini disuguhi pemandangan hamparan luas lahan perkebunan yang dikelola petani yang tergabung di MTP.

Sandi memaparkan, kunci sukses bisnis di bidang pertanianyang ia jalankan dalam mengelola usahanya yakni penggunaan Kanvas Model Bisnis, suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual merupakanlukisan, agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah.

Secara terbuka pula Sandi berbagi kisah susah danmanisnya menjadi Petani dalam  usia mudanya, memimpin MTP perusahaan yang didirikannya di tahun 2015, membina sekitar 350 orang petani untuk bergabung sebagai pemasok sayur dan buah untukkemudian memasarkan produk tersebut ke supermarket, ritel serta hotel-hotel yang ada di Cianjur, Jakarta, dan Bogor.

Atas kesuksesannya, pemuda berusia 27 tahun ini dinobatkan menjadi Duta Petani Milenial pada 2019 oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian (Kementan)  yang diakuinya bukan hal  mudah. Label Duta Petani Milenial yang disandangnya diterimanya sebagai penghargaan yang bukan hanya membanggakan tetapi juga memberinya amanah besar yang mengharuskannya menjadi teladan anak muda seluruh penjurunegeri.

“Sayaharus bisa dijadikan sebagai contoh teladan petani muda dan menginspirasi serta menggerakan para pemudatani di seluruh negeriuntuk senantiasa aktif berinovasi di bidang pertanian, “ ujarnya.

Iaberharap generasi muda di bidang pertanian selalu yakin kalau usaha dilakukan dengan kerasa akan berhasil. “Harapan saya untuk generasi muda di bidang pertanian, kita harus yakin bahwasanya tak ada hasil yang menghianati usaha keras kita, “ ucap Sandi.

Sejak mencanangkan target mencetak satu juta petan imilenial, Kementan melalui BPPSDMP terusmenggiatkan program Penumbuhan danPenguatan PetaniMilenialuntukmenumbuhkan minat generasi muda bekerja di bidangpertanian. Pelaksanaan program inidigerakkan di seluruhprovinsi di Indonesia dimulaidari Aceh sampaike Papua.

Terkait target ini, mengutip ungkapan MenteriPertanian (Mentan)  SyahrulYasinLimpo (SYL) ia akan mencari cara agar milenial tertarik mengelola pertanian baik di hulu maupun hilir. Mentan mengungkapkan akan mendorong anak – anak milenial menjadi entrepreneur dan meyakinkan merekaba hwamenjadi petani tidak harusmemiliki lahanluas, tapimemanfaatkanl ahannya yang ada untuk bercocoktanam.

YudiIlys- RG/PPMKP

Jakarta, Jurnal Inspirasi

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos menyampaikan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto tidak paham dengan apa yang termaktub dalam naskah akademik RUU Cipta Kerja. Airlangga sebelumnya menegaskan RUU Omnibus Law Cipta Kerja jauh berbeda dengan UU Ketenagakerjaan seperti yang dipersoalkan kaum buruh. “Masak sebagai orang punya jabatan strategis tak tahu apa yang harus diucap dan dipahami sih,” ucap Nining, Rabu(26/2).
Menurutnya, isi dari naskah akademik RUU kontroversial itu justru menyengsarakan nasib buruh. “Apa yang disebut menko judulnya sih memang buat penciptaan lapangan kerja, tapi kontennya justru mencabut atau merusak isi UU Ketenagakerjaan,” urainya. “Bukan hanya judul, RUU Cilaka itu memang akan membuat rakyat celaka,” tambahnya.
Nining menegaskan pemerintah kerap memutarbalikkan fakta, dan tidak konsisten dengan apa yang diwacanakan terkait omnibus law Cipta Kerja. “Kok pemerintah itu enggak konsisten, apa yang diucapkan tidak sesuai dengan realitas yang ada,” tutupnya.

Sementara sejumlah elemen buruh akan menggelar demonstrasi besar-besaran pada 23 Maret mendatang, bertepatan dengan sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta. Demo bertujuan menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan demo digelar serentak di Jakarta dan daerah lain di Indonesia. “Aksinya, rencananya melibatkan semua serikat dari FSPI, ada KSPSI, ada KSPSI SPLEM, ada KSBI. Gabungan serikat buruh itu akan aksi di sidang paripurna pertama sekitar tanggal 23 Maret,” kata Said Iqbal.
Meski begitu, Said tak merinci titik pusat demonstrasi di Jakarta dan daerah lain. Yang jelas, kata dia, aksi buruh pada 23 Maret tidak hanya digelar di Jakarta, melainkan di seluruh Indonesia. “Seluruh daerah serempak, tetapi enggak semua ke Jakarta. Di daerah masing-masing, sedangkan Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, itu masuk ke Jakarta,” kata dia.
Khusus demo di Jakarta, Said memprediksi akan diikuti 100 ribu buruh. Said menyatakan segera berkoordinasi dengan aparat kepolisian, termasuk menyangkut izin demonstrasi buruh besar-besaran ini. “Kalau perizinan pasti kami akan ajukan sesuai prosedur. Aksi kami damai tertib,” kata dia. Lebih lanjut, Said mengaku telah memberi masukan secara langsung ke pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD terkait Omnibus Law Cipta Kerja.
Salah satu masukannya menyoroti pembahasan undang-undang yang menurutnya dilakukan secara tertutup dan tidak melibatkan publik. “Kami menyampaikan beberapa hal, pertama kami minta RUU Cipta Kerja ini didiskusikan ulang. Karena kami merasa proses pembuatan RUU Cipta Kerja ini tertutup, tidak melibatkan partisipasi publik dan tergesa-gesa,” kata Said.
Tak hanya itu, dia merasa Omnibus Law Cipta Kerja ini tidak sesuai dengan harapan Presiden RI Joko Widodo. Omnibus Law Cipta Kerja, kata dia, hanya menguntungkan investor tanpa memandang kesejahteraan buruh. “Kami berpendapat tidak sesuai apa yang diharapkan oleh presiden yaitu mengundang investasi datang ke Indonesia, tetapi secara bersamaan tetap menjaga kesejahteraan para buruh,” kata dia.

Asep Saepudin Sayyev |*

Bogor, Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan segera merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Lawang Saketeng dan Jalan Pedati ke dalam Pasar Bogor. Hal itupun sudah dipastikan melalui surat yang dikeluarkan Dinas Koperasi dan UMKM dengan nomor  511.23/140.pkl.

Diketahui, dalam surat itu disebutkan salah satu poinnya adalah PKL yang menempati ruang milik Jalan Pedati, Lawang Saketeng, Rangga Gading, dan Kampung Cingcau untuk segera mengosongkan dan membongkar sendiri kios atau lapak masing masing paling lambat 6 Maret 2020.

Namun, rencana tersebut rupanya takkan berjalan mulus. Pasalnya, para pedagang meminta agar relokasi tersebut ditangguhkan. “Kami minta ini ditangguhkan kita ingin ada pertemuan, duduk bareng dengan legislatif dan eksekutif termasuk dinas terkait serta ketua DPRD untuk memecahkan masalah ini,” ujar perwalikan pedagang, Irpan Efendi.

Menurut dia, sebanyak 690 PKL Jalan Pedati dan Lawang Seketeng memiliki keluarga yang harus dihidupi, dan apabila dikomulatifkan jumlahnya mencapai 80 ribu jiwa. Irpan menyatakan, permohonan penangguhan sangat realistis karena menyangkut sejumlah faktor, salah satunya harapan pedagang bisa mengais rejeki di bulan puasa dan lebaran.

“Bulan puasa sampai lebaran merupakan moment bagi pedagang menghasilkan pendapatannya. Pemerintah harus memikirkan nasib pedagang dan semua warga yang mengais rejeki di pasar. Kami siap direlokasi, tapi waktunya mohon sampai lebaran,” harapnya.

Pedagang juga meminta, para pedagang dilibatkan dalam proses penataan kawasan tersebut. Terkait surat yang sudah beredar, sama sekali tidak melibatkan pedagang. “Kita tidak dilibatkan dalam proses menentukan waktu relokasi, tiba tiba saja ditetapkan 6 Maret, padahal kami pedagang belum menyetujui ataupun dimintai kesepakatannya. Kita berharap, Pemkot Bogor melibatkan kami dalam program relokasi ini,” tandasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Bogor Fraksi Gerindra, Mahpudi Ismail menyatakan bahwa sebelum merelokasi PKL, pemkot terlebih dahulu harus melakukan kajian yang komprehensif. Sebab, hal itu menyangkut hajat hidup orang banyak. “Jangan main relokasi saja. Sudah ada kejadian seperti MA Salmun, kemudian PKL Taman Topi yang direlokasi ke Nyi Raja Permas. Nasibnya terkatung-katung,” katanya.

Kajian komprehensif, kata Mahpudi, berarti pemkot pun harus melihat dampak ke depan bagi perekonomian pedagang, pasca relokasi dilakukan. “Harus diperhatikan, apakah setelah relokasi dagangan mereka akan ramai atau tidak. Jangan sampai nasibnya seperti PKL Taman Topi, sampai sekarang sepi pembeli,” ungkapnya.

Kata dia, aspek tersebut harus menjadi perhatian utama pemkot. Sebab, biar bagaimanapun pemerintah bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan perkembangan perekonomian rakyat. “Menata kota itu bagus. Tapi ingat jangan sampai menimbulkan dampak negatif bagi sosial,” tukasnya.

Fredy Kristianto

Jakarta | Jurnal Bogor

Dana Rp72 miliar untuk influencer atau pegiat media sosial yang memiliki followers cukup banyak di akun media sosialnya bakal digelontorkan untuk menangkal dampak virus corona terhadap sektor pariwisata Indonesia. Namun rencana ini mendapat sorotan dari para anggota DPR RI. Salah satunya yakni Fraksi PKS, Mardani Ali Sera. Menurut Mardani, pemerintah harus transparan dalam menggunakan dana tersebut, selain itu juga harus jelas tolak ukurnya seperti apa.

“Pertama perlu jelas dan transparan penggunaan dana Rp72 M itu. Kedua, harus jelas alat ukur keberhasilannya. Ketiga, destinasi apa yang diprioritaskan. Keempat, tanpa konektivitas dan kedalaman experiencing kita tidak punya diferensiasi hingga walau dikerahkan influencer tetap stand out aming the crowd,” kata Mardani, Rabu (26/2).

Selain itu, anggota DPR Fraksi Gerindra, Fadli Zon juga turut menyoroti masalah ini. Menurut Fadli, pemerintah tidak perlu melakukan hal itu. Sebab, influencer dinilai bukan solusi untuk mengatasi pariwisata yang terancam akibat virus corona. “Salah mendiagnosa akhirnya bisa salah resep. Gitu lho. Kalau orang salah diagnosa, akan salah resep. Menurut saya bukan itu harusnya ya, membayar influencer itu untuk menghadapi dampak dari corona virus itu bukan itu,” kata Fadli.

Fadli menilai langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah membangun kepercayaan masyarakat. Dengan membangun kepercayaan itu, dengan sendirinya sektor pariwisata Indonesia akan tetap berkembang di tengah bayang-bayang ancaman virus corona. “Harus menimbulkan suatu trust dan confident bahwa kita Indonesia adalah negara yang memang bebas dari corona virus ini,” ujar Fadli.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah mengalokasikan anggaran Rp298,5 miliar untuk menggaet wisatawan mancanegara.
Hal ini dilakukan untuk menggenjot kunjungan wisatawan asing yang saat ini lesu karena virus corona. Rp72 Miliar diantaranya untuk influencer dan media relation.

Namun menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio, anggaran sebesar Rp 72 miliar untuk promosi wisata tidak hanya digunakan untuk membayar influencer. Ia mengatakan, anggaran tersebut juga dipakai untuk berbagai komponen lainnya yang dapat mendukung promosi pariwsiata termasuk travel agent dan travel operator. Menurut dia, promosi pariwisata ini ditargetkan untuk menarik wisatawan mancanegara ke destinasi wisata Indonesia yang saat ini tengah lesu akibat wabah virus corona.
“Ini lebih ke international market. Ini yang Rp72 miliar itu bukan untuk influencer aja, ada banyak komponen promosi. Jadi 72 itu untuk promosi, fam trip, untuk pengenalan destinasi wisata. Salah satunya, influencer,” jelas dia di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (26/2).
Influencer yang akan digunakan nantinya berasal dari berbagai negara yang memiliki potensi tinggi menyumbang pariwisata Indonesia seperti Amerika, Eropa, Australia, Timur Tengah, dan juga India. Kendati demikian, belum diketahui berapa banyak influencer yang akan dilibatkan untuk mempromosikan pariwisata Indonesia.
“Saya belum hitung. Karena kita mesti tanya influencer-nya kan, misal kita pilih dari Amerika, kita cari influencer Amerika dong. Gitu dong. Masa kita mau pengaruhi market Amerika, tapi pakai influencer dari Indonesia. Kan gak ngaruh,” ujar dia.
Pemerintah nantinya akan mempertimbangkan berbagai hal terlebih dahulu sebelum melibatkan influencer. Salah satunya yakni mempertimbangkan biaya promosi oleh influencer serta media yang digunakan oleh influencer tersebut. “Misalnya si A, engagement-nya berapa, viewers nya berapa di YouTube atau Instagram. Nah dari gitu-gitu lah yang akan kita lihat. Yang paling bagus, akan kita approach,” kata Wishnutama.
Wishnutama mengatakan program ini segera dilaksanakan pada Maret mendatang. Saat ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif masih menunggu anggaran dari Kementerian Keuangan.

Asep Saepudin Sayyev |*

Jakarta, Jurnal Inspirasi

Komisi V DPR RI mengagendakan rapat dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Banten Wahidin Halim. Namun, hanya Basuki yang hadir. Gubernur Anies Baswedan lebih memilih mengunjungi kawasan terdampak banjir di Pulo Gadung, Jakarta Timur ketimbang rapat di Komisi V DPR pada, Rabu (26/2).
“Meninjau penuntasan penanganan banjir di Jalan Perintis Kemerdekaan Pulo Gadung,” tulis Anies lewat Instatory akun Instagram @aniesbaswedan, Rabu (26/2).
Anies terlihat mengunjungi lokasi banjir di Pulogadung bersama belasan jajarannya. Beberapa di antaranya ialah Kepala Dinas Bina Marga DKI Hari Nugroho dan Kepala Dinas Lingkungan dan Kebersihan DKI Andono Warih.
Banjir melanda sejumlah wilayah DKI Jakarta pada Selasa (25/2). Ribuan warga terdampak hingga mengungsi ke posko yang disediakan Pemprov DKI Jakarta. Banjir juga terjadi di wilayah Jawa Barat dan Banten. Dampaknya tak kalah besar dari banjir yang melanda Jakarta. Berkenaan dengan itu, Komisi V DPR lalu memanggil Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono selaku perwakilan pemerintah pusat juga diundang.
Namun, tidak ada gubernur yang hadir. Anies Baswedan, Ridwan Kamil dan Wahidin Halim tidak kunjung datang. Hanya Basuki dan jajarannya yang memenuhi undangan Komisi V DPR. Anies diwakili oleh Asisten Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang Pemprov DKI Jakarta Vera Revina Sari, Ridwan diwakili oleh Sekda Pemprov Jabar Setiawan Wangsaatmaja, serta Wahidin diwakili oleh Sekda Pemprov Banten Al Muktabar.
“Rapat yang begitu pentingnya seperti ini, Pak Menteri saja sudah berkenan hadir, seluruh mitra kota berkenan hadir, kenapa yang lainnya tidak, untuk apa kita hadir di sini kalau yang berkepentingan saja tidak ada di sini,” ujar anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP Sadarestuwati.
Banjir sendiri masih menggenangi sejumlah wilayah di DKI Jakarta pada Rabu pagi (26/2). Sebagian rute kereta commuter line tidak bisa dilalui lantaran rel tergenang air. Sejumlah jalan juga tergenang. Meski tidak sampai membuat akses terputus, para pengendara sepeda bermotor tetap harus ekstr hati-hati saat melintas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyatakan masih ada 142 yang terendam banjir pada Rabu pagi (26/2). Turun dari hari sebelumnya yang mencapai 236 RW terdampak banjir.

Sementara Asisten Deputi Bidang Tata Ruang DKI Jakarta Vera Revina Sari menjelaskan alasan Anies tidak hadir karena sedang meninjau titik-titik banjir di Jakarta. “Pak Anies tidak bisa hadir saat ini karena beliau masih di lapangan, meninjau dampak banjir yang kemarin,” kata Vera di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2).

Menurutnya, kegiatan peninjauan lokasi titik banjir tak bisa ditinggalkan Anies. Vera mengatakan banjir yang terjadi di Jakarta sejak Selasa (25/2) memang tidak terduga. Menurut Vera, Anies akan memenuhi undangan DPR andai banjir tidak melanda Jakarta. “Enggak bisa (ditinggal), karena kan dampak-dampaknya masih terasa sekarang. Jadi pas saja, mungkin undangannya sebelumnya. Tapi pas tiba-tiba kemarin ada banjir. Kalau kemarin enggak banjir, Insya Allah Pak Anies hadir,” tutur dia.

Komisi V DPR memutuskan menunda rapat pembahasanan penanganan banjir di DKI Jakarta dan sekitarnyai. Anies diwakili Deputi Tata Ruang DKI Jakarta Fera Revinasari, Ridwal Kamil diwakili Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja, dan Wahidin diwakili Sekda Banten Al Muktabar.

Asep Saepudin Sayyev |*