31 C
Bogor
Sunday, April 5, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 1203

BBPP Batu dan Pemkab Bondowoso Kolaborasi Kerjasama Pengembangan SDM Pertanian

0

Malang | Jurnal Inspirasi

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) menginginkan pengembangan SDM pertanian oleh BPPSDMP melalui Kostratani lebih cepat menggerakkan pembangunan pertanian pedesaan menuju pertanian maju, mandiri dan modern berkerjasama dengan pemerintah daerah terus di kembangkan.

“Peran pemeritah daerah khususnya Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan dan Instansi terkait yang mendukung program pertanian terus di tingkatkan sumberdaya manusianya untuk menghadapi perkembangan teknologi yang begitu pesat,dengan cara berkolaborasi dan kerjasama sehingga terpenuhinya SDM yang unggul,” ujarnya (21/05/2021).

Untuk mewujudkan hal itu, Kepala Badan Pengembangan dan Penyuluhan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian yang diwakili Sekretaris Badan Dr. Ir. Siti Munifah, M.Si menyatakan berkolaborasi dan bekerjasama dengan pemerintah daerah terus dilakukan agar pembangunan SDM pertanian terus terdesiminasi teknologi sampai ketingkat petani, sehingga pertanian akan cepat maju dan kesejahteraan petani meningkat. 

Asisten Perekonian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso menyatakan bahwa tujuan utama berkolaborasi dan bekerjasama dengan Balai Besar Pelatihan Pertanian adalah untuk meningkatkan SDM petugas kesehatan hewan dan reprodukdi dalam bidang pelatihan dan sertifikasi, sehingga pelayanan kepada peternak diwilayah kerjanya semakin cepat dan professional, akan berdampak kesehatan dan reproduksi di peternak semakin baik dan populasi cepat berkembang serta pendapatan meningkat.

Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu Dr, Wasis Sarjono, SPt, M.Si., menegaskan bahwa kolaborasi dan kerjasama BBPP Batu dan Pemkab Bondowoso selain peningkatan SDM petugas juga akan dilaksanakan pelatihan di wilayah Bondowoso baik bagi aparatur dan non aparatur serta kerjasama pelatihan 2 angkatan di Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu.

Hadir dalam kesempatan tersebut Asisten Adminitrasi Umum Sekda, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Bagian Hukum dan Pejabat Eselon 3 Pemerintah Kabupaten Bondowoso serta Kepala Bagian Umum, Koordinator Penyelenggaraan Pelatihan, Koordinator Program dan Kerjasama, dan Widyaiswara  BBPP Batu.

** Sugiono/ BBPP Batu

Kini, Anggota DPR Miliki Plat Mobil Khusus

0

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kini memiliki plat mobil khusus. Tidak sekedar ada logo DPR yang sebelumnya digunakan sebagai tanda bahwa kendaraan itu milik anggota dewan. Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni menjelaskan, pembahasan ini sebenarnya sudah pada periode sebelumnya. Namun ditindak lanjuti oleh Majelis Kehormatan Dewan (MKD) saat ini. Jelasnya, juga sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian.

“Plat ini sama seperti kementerian dan lembaga lain yang punya nomor sendiri khusus baik Kemenhan, Bakamla, ada kementerian-kementerian lain yang memiliki nomor khusus,” jelas Sahroni, Sabtu (22/5).

Sahroni mengatatakan, plat ini bukan sebagai identitas mobil si anggota. Tapi identitas anggota dewan tersebut. Yang sudah disesuaikan dengan aturan yang ada. “Plat yang ada ini sebenarnya hanya untuk identitas anggota DPR yang memiliki Perpres 5 tahunan,” katanya.

Sehingga jika anggota tersebut tidak lagi menjabat atau bukan lagi sebagai anggota, maka plat tersebut akan dikembalikan ke negara.

Politisi Partai Nasdem ini juga menegaskan, bahwa plat itu bukan untuk gagah-gagahan anggota sehingga bisa melakukan kesewenang-wenangan seperti di jalan raya. Justru kata dia, dengan plat ini maka masyarakat dan DPR bisa menindak jika anggota itu ketahuan melanggar aturan.

“Jadi kalau tadi ada istilah mau melakukan kesewenang-wenangan, ya sehebat apa sih anggota DPR di jalan. Toh banyak juga plat nomor lain yang RS-RS itu seenak enak dewe,” katanya.

Lebih lanjut Sahroni menegaskan, plat khusus anggota DPR ini serupa juga dengan plat kedutaan. Maka adanya plat ini, menurutnya justru memudahkan masyarakat untuk memantau dan melaporkan jika anggota itu melanggar aturan berlalu lintas dengan memfoto atau video dan disebarkan. “Lempar ke Lambe Turah (salah satu akun medsos) beres itu,” katanya.

Sementara peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formapi) Lucius Karius, terkait plat khusus kendaraan anggota dewan mengatakan, hal itu tidak urgen. “Yang tidak penting kok dibikin aturan. Jadi bagi saya itu menunjukkan bahwa kebijakan ini memang tidak punya urgensi yang bisa kita lihat sebagai alasan untuk mengeluarkan aturan plat khusus wakil rakyat ini,” kata Lucius.

Maka dari itu, menurutnya plat khusus ini hanya aksesoris tapi tidak diperlukan. “Saya tidak melihat bahwa DPR perlu aksesori khusus untuk kemudian bisa dikenal di jalanan oleh polisi atau di tempat-tempat pertemuan dengan rakyat mereka,” katanya.

Malah menurut Lucius Karius, itu hanya menjadi aksesoris agar anggota itu dikenal. Padahal lanjut dia, wakil rakyat harusnya dikenal karena kinerjanya. Maka ia berasumsi, plat khusus itu hanya agar dikenal rakyat pemilih saja.

** ass/viva

Pasokan Air Tirta Pakuan Normal Bertahap

0

Pasok 1 Juta Air Bersih Melalui Tangki

Bogor | Jurnal Inspirasi

Secara bertahap, pasokan air bersih Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor ke zona 1 normal secara bertahap Jumat sore (21/5/2021). Beberapa wilayah seperti Kelurahan Muarasari, Sindang Rasa, Wangun, dan Kertamaya dilaporkan sudah mengalir meski belum pulih normal.

Manager Humas dan Pelayanan Pelanggan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor Sonny Hendarwan mengatakan, tim gabungan telah berhasil mengalirkan air dari sumber mata air Tangkil hingga Reservoir Rancamaya. Jumat dini hari, air sudah masuk ke Reservoir Rancamaya dan menunggu hingga volume air terisi hingga bisa disalurkan ke pelanggan.

“Alhamdulillah, berkat kerja keras dan doa dari masyarakat, air sudah masuk ke Reservoir Rancamaya. Menunggu beberapa jam hingga level air di titik semestinya, kami langsung salurkan ke rumah-rumah pelanggan,”ujar Sonny.

Meski demikian, petugas dari Sub Departemen Pengaliran masih harus melakukan normalisasi jalur pipa distribusi melalui hydrant damkar. Namun pelanggan diminta tetap menampung air, karena proses normalisasi masih terus berlangsung hingga jaringan benar-benar pulih.

“Saya sudah terima laporan, air masuk ke wialayah Muarasari, Sindang Rasa, Wangun, dan Kertamaya dan Pakuan Hill. Tapi beberapa tempat mati lagi. Ini biasa terjadi pada masa pemulihan. Baiknya, ketika air sudah mengalir walaupun kecil, segera tampung di bak penampungan,”kata Sonny.

Sonny berharap pelanggan bersabar menunggu hingga pasokan benar-benar pulih. “Proses normalisasi masih berlangsung. Kami belum dapat pastikan, kapan bisa benar-benar pulih. Tapi prinsipnya, air akan mengalir terlebih dahulu di daerah rendah. Kemungkinan daerah atas seperti Jalan Raya Ciawi akan lebih lama normal,” jelasnya.

Sonny juga mengimbau pelanggan untuk menghubungi Call Center Tirta Pakuan di nomor 0251-8324111 untuk pemesanan tangki air. Perusahaan sudah menyiagakan tujuh unit armada untuk menyuplai air kepada seluruh daerah terdampak.

Mantan Kepala Satuan Pengawas Intern ini menerangkan, Tirta Pakuan telah menyalurkan 1 juta liter air bersih melalui tangki air selama masa pemulihan. “Rata-rata kita salurkan 350 ribu liter sehari dari 6 unit tangki 4.000 liter dan 1 unit tangki 1.000 liter. Dan ini akan terus kita kerahkan siang malam hingga pasokan pulih. Semua turun, dari manager hingga staf. Kami bahu membahu mempercepat proses normalisasi,”tutupnya.

** ass/rls

Penyuluh Pertanian Kota Batu Gerak Cepat Usai Reward Bantuan IT BPP Kostratani

0

Malang | Jurnal Inspirasi

Para penyuluh pertanian di Kota Batu bergerak cepat usai mendapatkan Reward Bantuan IT Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Junrejo dan BPP Batu sebagai BPP Kostratani. Para penyuluh bergerak cepat menyiapkan data sebagai bahan pelaporan utama, konsultasi agribisnis dan menjalin kemitraan usaha dalam dan luar negri yang akan disampaikan ke Agriculture War Room (AWR) di Kementerian Pertanian.

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyampaikan bahwa Kostratani adalah gerakan pembaharuan pertanian untuk mendorong keberhasilan pembangunan pertanian.

“Gerakan kostratani akan kita perkuat. Karena kostratani akan menjadi tempat dan pusat data. Kita bisa memantau perkembangan daerah dengan memanfaatlkan data kostratani. Oleh karena itu kita memerluhkan dukungan SDM yang berkualitas dan mampu bekerja maksimal,“ tuturnya (21/05/21).

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Prof Dedy Nusyamsi menyatakan bahwa penguatan BPP kostartani untuk mendukung Gerakan pembangunan pertanian dilakukan dengan berbagai cara. “Seperti pendampingan dan pengawalan gerakan pembangunan pertanian dengan cara kolaborasi penyuluh pertanian dan petugas teknis fungsional lainnya,” terang Dedy Nursyamsi.

Sementara Sekretaris BPPSDMP Kementan Dr. Ir. Siti Munifah, MSi menyampaikan bahwa BPP memiliki peran strategis. BPP Kostratatani bukan hanya sebagai pusat data dan informasi, tetapi juga sebagai tempat Gerakan pembangunan pertanian, sebagai pusat pembelajaran, pusat konsultasi agribisnis dan sebagai pengembangan jejaring kemitraan. “Kelima peran BPP dapat dioptimakan dengan memanfaatkan IT. Hal itu di maksudkan agar data yang disampaikan ke Agriculture War Room (AWR) adalah data tunggal dan terkini.

Dalam kesempatan tersebut Sekretaris Badan menyampaikan kepada para penyuluh dan petugas fungsional lainya bahwa keberhasilan seseorang di era millenial ini adalah yang mampu menjalin kolaborasi dan menggandeng steakholder dengan semua pihak untuk keberhasilan program pemerintah. 

Walikota Batu Dra, Dewanti Rumpoko, M.Si, mengucapkan terima kasih kepada BPPSDMP melalui Sesba Dr. Siti Munifah, M.Si yang telah menyampaikan bantuan seperangkat IT dari Kementerian Pertanian, Semoga bantuan dukungan sarana dan prasarana BPP berupa seperangkat IT untuk mendukung peran strategi BPP dan program kostratani semakin maju, Kota Batu memiliki program menjalin kemitraan dengan UMKM dalam pemasaran produk pertanian organic dan tanaman hortikultura baik dalam negeri maupun luar negeri sehingga bantuan IT menambah semakin lebih professional dan petani lebih sejahtera.

Sejalan dengan itu, Kepala Dinas Pertanian Kota Batu Ir. Sugeng Pramono sangat mendukung program kostratani. Ia menyampaikan bahwa reorientasi peran BPP menjadi BPP kostratani akan memaksimalkan peran dan fungsi BPP dalam mendukung kedaulatan pangan. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu, Direktur Polbangtan Malang, Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan Lawang, Kepala Dinas Pertanian Kota Batu, Koordinator Perencana BBPP Batu.

** Sugino/ BBPP Batu

Griya Melati Jadi Klaster Perumahan, Bima Kontak Menkes

0

Bogor | Jurnal Inspirasi

Kasus positif Covid-19 di Perumahan Griya Melati per Jumat (21/5) bertambah menjadi 37 orang. Banyaknya warga yang terpapar dalam satu lingkungan ini membuat Wali Kota Bogor Bima Arya menelpon Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Kenapa?

Bima Arya menyebut sudah sekitar 157 warga setempat yang masuk daftar kontak erat telah dilakukan swab PCR. Hasilnya, 37 warga terkonfirmasi positif. “37 kasus itu dari 15 rumah berbeda,” ungkap Bima Arya.

Tingginya kasus dalam satu komplek perumahan ini menjadi atensi Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bogor. Bahkan, Bima Arya menurunkan kekuatan maksimal untuk melakukan treatment.

“Kami menurunkan full team di sana. Atensi khusus. Ada Dinkes, DLH, Perindag, PD Pasar menyuplai logistik, BPBD melakukan sterilisasi, semuanya. Jadi semua dinas diturunkan di sana. Sehingga komplek Griya Melati itu lockdown. Artinya tidak boleh beraktivitas apapun, warga keluar masuk juga dibatasi hanya urusan darurat saja. Semua logistik di supply. Makanan, bahan pokok, vitamin, jadi warga tidak keluar rumah di sana,” terang Bima.

Bima Arya juga meminta Dinas Kesehatan dan telah menelpon Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk melakukan kajian mendalam dengan proses genome sequencing untuk mengantisipasi indikasi virus strain baru.

“Karena penyebarannya cepat dan penularannya banyak. Jadi saya kira kita harus lakukan langkah-langkah itu. Saya juga mengontak Pak Menkes untuk memberikan atensi khusus untuk mempercepat proses genom sequencing untuk menganalisis apakah strain baru atau bukan. Penting sekali,” pungkasnya.

** Fredy Kristianto

Begini Upaya Perumda PPJ Bantu Warga Griya Melati

0

Bogor | Jurnal Inspirasi

Kasus positif Covid-19 dari klaster perumahan Griya Melati, Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, terus mendapat respon berbagai pihak. Tak terkecuali Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Pakuan Jaya (PPJ).

Diketahui, perusahaan pelat merah itu berinisiatif mempermudah warga yang sedang isolasi mandiri untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Salah satunya dengan berjualan keliling menggunakan mobil operasional Perumda PPJ.

Direktur Utama Perumda PPJ, Muzakkir mengatakan bahwa pihaknya menjual kebutuhan pokok dan sayur mayur sesuai dengan harga pasar tradisional.

“Perumda PPJ tidak mengambil keuntungan karena Perumda PPJ berniat ingin membantu,” katanya.

Menurut dia, pasar keliling tersebut akan dilaksanakan hingga 30 Mei mendatang, dengan sistem pembayaran non tunai.

”Dalam kegiatan ini Kujang fresh ikut terlibat sebagai pemasok, dan Perumda PPJ menyiapkan tiga pegawai untuk berjualan di pasar keliling, mereka berjualan dengan memakai baju APD,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim berharap warga Bogor tetap mematuhi protokol kesehatan untuk menekan persebaran Covid-19.

“Mengenai warga Griya Melati, kami sudah menyiapkan beberapa unit yang terkait dengan penanganan. Diantaranya terkait limbah medis atau limbah yang terkait dengan limbah pasien terpapar Covid-19,” ucapnya.

** Fredy Kristianto

Astagfirullah, Duit Bansos ‘Dibengkong’

0

Bogor | Jurnal Inspirasi

Warga RW 04, Kampung Tarikolot, Kelurahan Ciluar, Kecamatan Bogor Utara, dibuat geram. Pasalnya, Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp600 ribu untuk dua termin ‘dibengkong’ Rp50 ribu per penerima oleh oknum pengurus lingkungan.

Alhasil, sejumlah warga pun melayangkan protes dengan membuat surat pernyataan terkait pemotongan bansos tersebut.

Salah seorang warga RT 01 Hayat (58) mengatakan bahwa pemotongan bansos di wilayahnya berlangsung selama pandemi Covid-19. Kata dia, warga tidak ikhlas jika bantuan dari pemerintah pusat ini dipotong oleh oknum pengurus lingkungan.

“Kita inginnya engga ada pemotongan, tentu tidak ikhlas,” ungkapnya kepada wartawan, Jumat (21/5).

Hayat mengaku tak mengetahui alasan pemotongan bansos tersebut. “Nggak ada alasan, minta gitu saja. Dari awal sudah wanti-wanti kalau sudah cair,” katanya.

Hayat mengaku bahwa yang menerima uang sebesar Rp50 ribu adalah oknum pengurus lingkungan. Namun, kata dia, setelah permasalahan terdengar oleh pemerintah dana tersebut dikembalikan. “Sudah dikembalikan, dikasihin ke istri saya setelah salat Jum’at. Banyak disini yang dimintain,” ucapnya.

Warga lainnya, Dudi Iskandar (47) mengaku bahwa warga sadar untuk memberi, namun tidak perlu diberi standar nominal. “Kalau keikhlasan kan tidak dipatok seberapanya. Nggak perlu dipatok lah,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Pemuda Tarikolot Bersatu, Sanusi menjelaskan bahwa awal mula permasalahan itu mencuat ketika ada seorang warga yang menelpon kepadanya.

“Kemarin malam tuh saya mendapat telepon dari warga RT 01 menginformasikan bahwa di wilayah itu ada pemotongan bansos oleh pengurus wilayah,” katanya.

Pria yang akrab disapa Ajo, pihaknya menggelar musyarawah dengan warga RT 01 dan RT 03 soal permasalahan tersebut.

“Keinginan warga untuk kedepannya karena kondisi sedang sulit, jangan adalagi pemotongan bantuan dari pemerintah. Warga ingin ada pergantian pengurus RW, karena sangat sering,” katanya.

Menanggapi hal itu, Camat Bogor Utara, Marse Hendra Saputra mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pendalaman terkait adanya aduan tersebut. Apakah melibatkan oknum ASN atau tidak.

“Apapun bentuk bantuan dari pemerintah tidak boleh ada pemotongan. Kalau ada yang memotong mengatasnamakan pemerintah segera laporkan dan bakal kami sampaikan ke pimpinan untuk disanksi,” kata dia.

Marse menegaskan, apabila pemotongan dilakukan oleh oknum warga, maka kecamatan akan melaporkannya kepada polisi lantaran hal tersebut sudah masuk ke dalam ranah pidana. Namun hingga kini, sambung dia, pihaknya belum menerima aduan tertulis dsri warga perihal kejadian tersebut.

“Yang pasti saat ini kami sedang lakukan pendalaman, mudah-mudahan dapat terkuak fakta dan didapatkan bukti-bukti. Apakah pemotongan itu benar-benar ada,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim meminta kepada warga yang dirugikan untuk melaporkan ke polisi. “Nggak boleh potong-potong bansos. Masih aja berani main-main. Warga bikin laporan ke Polresta saja,” tegasnya.

** Fredy Kristianto

Bank Kota Bogor Dikunjungi Komisi II DPRD Kabupaten Pandeglang

0

Bogor | Jurnal Inspirasi

Komisi II DPRD Kabupaten Pandeglang melakukan kunjungan kerja ke Perumda BPR Bank Kota Bogor. Mereka melakukan sharing tentang strategi BPR bertahan dimasa pandemi dan suport pemerintah daerah. Pertemuan tersebut dihadiri kurang lebih sekitar 20 orang di Perumda BPR Bank Kota Bogor.

B2P3 Jabar Usul ke Pemprov Lagu Indonesia Raya Diputar di Setiap Tempat Usaha

0

Bandung | Jurnal Inspirasi

Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila (B2P3) MPW Jawa Barat mengusulkan ke Pemerintah Provinsi Jabar agar lagu Indonesia Raya diputar di setiap tempat usaha. Upaya ini untuk meningkatkan semangat nasionalisme, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selain itu untuk menanamkan jiwa kebangsaan, sehingga akan lahir kesadaran rasa kecintaan akan bangsa dan negara dengan semangat membangunkan jiwa patriot untuk Indonesia. “Kami mendukung lagu Indonesia Raya dinyanyikan di setiap tempat usaha di Jawa barat,” ujar Ketua Umum B2P3 Jabar Stenly Ngelo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/05/21).

Gagasan dukungan menyanyikan lagu Indonesia Raya ini setelah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X telah menerbitkan surat edaran agar lagu Indonesia Raya diputar di ruang publik.

“Sangat bangga dengan ide dan keputusan Gubernur DIY, kami B2P3 Jabar mengusulkan ke Pemerintah  Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Barat, alangkah baiknya mencontoh hal yang baik ini. Menanamkan rasa nasionalisme,” ungkap Stenly.

Pemprov DIY sendiri pertama kali memperdengarkan Indonesia Raya ke ruang publik pada 20 Mei 2021 dan Surat Edaran bernomor 29/SE/V/2021/ tentang memperdengarkan lagu Indonesia Raya telah disebarluaskan ke Bupati/Walikota se-DIY, pimpinan perwakilan instansi pemerintah pusat, instansi pemerintahan di lingkup Pemda DIY, pimpinan BUMN dan BUMD, serta pimpinan perusahaan swasta.

**ass

Dewan Minta Pemkot Sertifikasi Aset Pasar Tekum

0

Bogor | Jurnal Inspirasi

Catatan dan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait permasalahan aset di Kota Bogor, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto meminta agar pihak Pemkot Bogor segera melakukan sertifikasi dan mencatat seluruh aset-aset Pemkot Bogor kedalam neraca aset.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui jumlah-jumlah dan data-data aset di Kota Bogor. Berkaitan dengan permasalahan aset tersebut, DPRD Kota Bogor juga meminta agar Pemkot Bogor segera melakukan sertifikasi aset lahan atas Pasar Teknik Umum (Pasar Induk Kemang).

“Pengelolaan atas Pasar Tekum sudah diambil alih dilakukan Pemkot Bogor. Namun, jangan sampai disitu, kaitan persoalan aset lahan Tekum itu juga harus jelas. Aset itu harus segera di sertifikasi dan tercatat masuk kedalam neraca aset Pemkot Bogor. Saya kira itu pekerjaan utama yang harus diselesaikan oleh Pemkot Bogor, jangan sampai satu masalah selesai, kemudian muncul masalah lain. Maka jangan setengah-setengah, semua hal harus di selesaikan sehingga tidak menimbulkan pekerjaan lanjutan nantinya atau timbul masalah baru,” jelas Atang.

Politisi PKS ini mengapresiasi langkah tegas Pemkot Bogor dalam mengambil alih Tekum. Pemkot harus menegakan kewibawaan untuk menjaga aset yang ada, sekaligus untuk memastikan bahwa semua proses yang tidak sesuai dengan perjanjian itu bisa di tegakan.

“Kita berharap dengan adanya pengambil alihan pasar Tekum sesuai perjanjian yang telah berakhir. Kita berharap Perumda PPJ yang diberikan tugas untuk mengelola bisa mengoptimalkan pengelolaannya. Memberikan pelayanan terbaik kepada para pedagang, sekaligus bisa meningkatkan kembali transaksi perekonomian di pasar Tekum, dan bisa meningkatkan PAD bagi Kota Bogor,” jelasnya.

Terkait mulai dilakukannya pemungutan di Tekum oleh pihak Perumda PPJ, Atang mengingatkan agar dasar hukum pengambilan potensi pendapatan di Tekum dilaksanakan sesuai peraturan. “Saya kira harus dilihat lagi laporan dan serah terimanya. Yqng paling penting adalah menyelesaikan dan menertibkan dulu proses administrasi dan kekurangan yang ada, kemudian berbicara pengelolaan dari sisi hak dan kewajiban yang harus diberikan oleh pedagang,” tukasnya.

** Fredy Kristianto