28.7 C
Bogor
Tuesday, July 8, 2025

Buy now

spot_img
Home Blog Page 1203

Limbah Medis Berceceran di Tenjo Diduga Dibuang Pihak tak Bertanggung Jawab

Tenjo | Jurnal Inspirasi

Muspika Tenjo beserta tim kesehatan menemukan tumpukan limbah medis berceceran di tepi Jalan Raya Tenjo, Kampung Leuweng Gede, Desa Tenjo, Kecamatan Tenjo. Diduga limbah tersebut sengaja dibuang oleh pihak tak bertanggungjawab.

“Memang benar ada temuan tumpukan APD, dan sedang kita selidiki siapa yang membuang,” kata Camat Tenjo Kurnia Indra kepada wartawan, Selasa (2/2/2021).

Bahkan, ia menjelaskan, limbah tersebut tidak bisa sembarangan mengangkatnya karena khawatir mengandung B3. Untuk itu, pihaknya berkoordinasi dengan Puskesmas dan DLH.

“Nanti akan ditampung dan dibuang ke tempat sampah B3 oleh pihak puskesmas untuk dibawa ke TPA. Jadi kita bawa sesuai protokol kesehatan,” jelasnya.

Pantauan di lapangan, penemuan limbah tersebut dikemas dalam plastik dengan ciri warna plastik kuning dan merah yang berukuran besar dan berjumlah cukup banyak.

** Cepi Kurniawan

HADITS HARI INI


02 Februari 2021
20 Jumadil Akhir 1442 H

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ قَالَ ذَكَرَ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma’il, telah menceritakan kepada kami Juwairiyah berkata, Nafi’ menyebutkan dari Abdullah radliallahu ‘anhu bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

Barangsiapa yang bersumpah hendaklah dia bersumpah atas nama Allah atau kalau tidak, lebih baik dia diam.

HR Bukhari No. 2482.

وَعَلَيْكُمْ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Istana ‘Kudeta’ Demokrat?

Tuduhan Mengarah ke KSP Moeldoko

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurthi Yudhoyono (AHY) membuat pernyataan mengejutkan bahwa ada upaya gerakan ‘kudeta’ untuk mengabil alih kepemimpinan partai yang sah yang dia pimpin. AHY mensinyalir, gerakan tersebut diinisiasi oleh orang yang dekat Presiden Joko Widodo. AHY  mengatakan manuver politik tersebut diduga juga dilakukan oleh sosok dari dalam partainya sendiri.

Menurut AHY setidaknya ada lima orang pelaku gerakan manuver politik itu. Mereka adalah satu orang kader aktif Demokrat. Satu lainnya adalah kader yang tidak aktif selama enam tahun terakhir. Lalu, satu mantan kader yang yang diberhentikan sejak sembilan tahun lalu karena kasus korupsi. Satu lainnya merupakan mantan kader yang keluar dari partai tiga tahun lalu.

“Sedangkan satunya adalah non kader partai dan seorang pejabat tinggi pemerintahan, sedang kami mintakan konfirmasi kepada Presiden Joko Widodo,” kata AHY dalam keterangan pers di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (1/2).

Dia mengaku, sejak 10 hari yang lalu telah menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Demokrat. Khususnya, mengenai gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader hingga pihak luar Demokrat.

Pihak-pihak tersebut, kata dia telah mencoba berkomunikasi dengan kader-kader lainnya. Tujuannya, untuk mengganti pimpinan Demokrat secara paksa melalui Kongres Luar Biasa (KLB). “Tetapi, mereka merasa tidak nyaman dan bahkan tegas menolak saat dihubungi,” jelasnya.

Berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, AHY melanjutkan, pelaksanaan KLB menargetkan 360 pemegang suara. Mereka, disebutnya harus diajak dan dipengaruhi dengan imbalan uang dalam jumlah besar. “Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses, karena mereka merasa telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya,” ucapnya.

AHY menambahkan, pihak Demokrat merasa hal tersebut tidak mungkin dilakukan oleh pejabat negara yang mendapat kepercayaan rakyat. Namun, keterangan, kesaksian dan testimoni ia tegaskan memang menyebutkan hal-hal demikian.

Menurutnya, gerakan politik yang bertujuan mengambil alih kekuasaan Demokrat secara inkonstitusional itu bisa terjadi pada partai mana pun. Sehingga, kasus di Demokrat saat ini dinilainya bisa menjadi pembelajaran. AHY mengklaim, gerakan tersebut juga telah mendapat dukungan dari pejabat penting dan menteri. “Tentunya, kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah,” ujar AHY.

Pernyataan AHY ini akhirnya sejalan dengan maksud pernyataan sebelumnya dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bercicit di akun Twitternya. SBY menyinggung ihwal kekuasaan politik. “Bagi siapapun yang memegang kekuasaan politik, pada tingkat apapun, banyak cara berpolitik yang lebih bermoral dan lebih beradab,” cicit SBY yang dikutip Senin (1/2).

Kemudian ia menyebut bahwa ada tiga golongan manusia, yakni baik, buruk, dan jelek. Jika tidak bisa menjadi manusia baik, setidaknya tidak menjadi manusia yang jelek. “Ada 3 golongan manusia, yaitu “the good”, “the bad” & “the ugly”. Kalau tidak bisa menjadi “the good” janganlah menjadi “the ugly”,” tulis SBY.

Sedangkan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief mengungkapkan sosok yang disebut sebagai ‘orang Istana’ yang disebut-sebut akan mengambil alih partainya. Menurut Andi, orang itu adalah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

“Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil-alih kepemimpinan AHY di demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko,” cicit Andi lewat akun Twitter pribadi, Senin (1/2).

Ia juga menjelaskan AHY yang menyurati Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Moeldoko disebutnya telah mendapat restu dari Jokowi untuk mengambil alih partai berlambang bintang mercy itu. “Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi,” ujar Andi.

Menanggapi AHY, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pun angkat bicara. Ia mengingatkan AHY agar tak membawa dan menyangkut-pautkan masalah ini dengan Presiden Jokowi. Sebab, kata Moeldoko, Presiden Jokowi tak mengetahui apa pun terkait masalah yang ditudingkan AHY. Ia pun menegaskan, masalah ini menjadi urusannya di luar jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

“Jangan dikit-dikit Istana. Dalam hal ini, saya mengingatkan sekali lagi jangan dikit-dikit Istana. Dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, tidak tahu apa-apa dalam isu ini. Jadi itu urusan saya Moeldoko bukan selaku KSP,” jelas Moeldoko, Senin (1/2). “Ini urusan saya, Moeldoko ini, bukan sebagai KSP,” tegasnya mantan Panglima TNI ini.

Moeldoko mengatakan, memang ada sekelompok orang dari berbagai daerah yang datang menemuinya. “Beberapa kali banyak tamu berdatangan. Saya orang terbuka. Saya mantan Panglima TNI tapi saya gak punya batas dengan siapapun, terbuka 24 jam. Siapapun,” tuturnya.

Namun Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon melalui cuitannya memberikan signal tentang sosok jenderal dibalik upaya “kudeta” yang dilakukan terhadap AHY. Setelah Jansen menceritakan masa perjuanganya di partai berlogo mercy selama 12 tahun. Ia menegaskan bahwa dia akan solid di bawah komando kepemimpinan AHY.

Ia kemudian menyampaikan pesan politik kepada beberapa orang oknum partai yang diduga melakukan kudeta untuk menjaga hubungan dan jasa baik Susilo Bambang Yudhoyono.

Meski tidak menyebutkan nama, Jansen mendoakan oknum pelaku yang diduga melakukan upaya kudeta itu dengan doa supaya tidak lupa dengan jasa politik yang telah didapatkan. “Aku hanya ingin mengetukmu sebagai sesama orang yang didalam diri kita ada jasa Pak SBY, kudoakan engkau baik-baik saja Jenderal, tidak kena karma atas lupanya engkau akan sejarah dirimu,” demikian cuitan Jansen Sitindaon, Senin (1/2).

Jansen berharap seluruh kader Demokrat di seluruh Indonesia agar tetap solid di bawah kepemimpinan AHY. “Dari kejadian ini semoga kita semua kader @PDemokrat di seluruh Indonesia menjadi tambah kuat dan solid. Mari kita jaga rumah besar kita,” demikian cuitan Jansen.

** ass

Abu Janda Diperiksa, Namun tak Ditahan

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Permadi Arya alias Abu Janda oleh kepolisian patut diapresiasi dan dihormati. Demikian pandangan Ketua Bidang Hukum PP Pemuda Muhammadiyah, Razikin. Langkah cepat penyidik Dit Tipidsiber Bareskrim Polri sekaligus menepis tudingan Abu Janda kebal hukum.

Bisa saja selama ini kata Razikin, ada beberapa kasus yang Abu Janda dilaporkan tidak cukup bukti, sementara sekarang penyidik memiliki keyakinan untuk memprosesnya. “Langkah penyidik Polri tersebut juga menepis asumsi sebagian orang selama ini bahwa, orang seperti Abu Janda orang yang kebal hukum,” ujarnya, Senin (1/2). 

Maka itu, Razikin mengajak semua pihak memercayakan kepada penegak hukum terhadap proses hukum Abu Janda. Dia pun percaya, Polri sudah mendengar berbagai kelompok masyarakat yang merasa tersinggung dengan cuitan Abu Janda. Terlepas dari pro kontranya, kasus ini harus diproses secara tuntas.

“Tapi satu hal yang paling penting dan harus menjadi kesadaran semua pihak, setajam apapun perbedaan politik kita, tidak boleh saling serang menyerang dengan sentimen SARA, kita harus beranjak lebih dewasa lagi dalam berdemokrasi. Semua perbedaan ini adalah anugerah yang wajib kita rawat dan jaga bersama,” jelasnya. 

Pada Senin (1/2) Polri memanggil Abu Janda. Abu Janda diperiksa dan dilaporkan karena kicauannya yang menyebut Islam agama arogan. Abu Janda berstatus sebagai saksi terlapor atas dugaan kasus rasis dan menghina Islam. Ia mengaku diperiksa selama 12 jam dan diberikan 50 pertanyaan kepada penyidik.

“Jadi tadi saya datang lebih pagi saya diperiksa sudah 12 jam pertanyaan saya udah nggak kehitung lagi mungkin 50 pertanyaan pasti lebih,” kata Abu Janda kepada wartawan di Bareskrim, Senin (1/2).

Meski telah diperiksa, Abu Janda tidak langsung ditahan oleh penyidik. Pasalnya, dia diagendakan bakal diperiksa kembali pada Kamis (4/1). Sementara, dalam pemeriksaan ini dia mengaku hanya diminta klarifikasi terkait maksud kicauannya yang menyebut islam agama pendatang dan arogan.

“Intinya saya menjelaskan saya sebagai saksi dipanggil untuk klarifikasi menjelaskan apa yang saya maksud dengan itu (Islam Arogan). jadi saya sudah jelaskan ke penyidik bahwa Twit saya yang bikin ramai itu adalah Twit jawaban saya kepada ustaz Teungku Zul,” katanya.

“Jadi ketika saya mengatakan arogan itu karena saya merespons twit provokatif Teungku Zul yang mengatakan bahwa minoritas di negeri ini arogan ke mayoritas. Di situlah keluar kata arogan itu,” imbuhnya. 

Sebelumnya Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo menilai bahwa yang disampaikan Abu Janda di media sosial yang menyinggung SARA tidaklah bijaksana.  Seharusnya menurut pria yang karib disapa Romo Benny tersebut, pengguna media sosial mengedepankan etika dan kepantasan dengan tidak menggunakan isu SARA dalam pernyataanya. 

“Itu tidak bijaksana, harusnya pengguna media sosial harus menggunakan etika dan kepantasan, jangan singgung lah agama sara, harus bijaksana,” kata Benny, Senin (1/2).

Bijaksana menurut Benny merupakan keutamaan dalam menjaga keragaman dan kemajemukan. Oleh karena itu kata Benny, dalam setiap aktivitas di media sosial, jangan mengeksploitasi agama. “Agama bukan untuk komodifikasi olok-olok maka pentingnya bijaksana,” katanya.

Permasalahan yang muncul di media sosial pada era digital sekarang ini menurut Benny dikarenakan rendahnya literasi, tidak ada budaya kritis, dan tidak ada etika kepantasan publik. ” Jadi di medsos seringkali dengan seenaknya mengumpat, bahkan nama nama binatang sering dipakai. Bahkan barangkali seringkali menyinggung dan melukai nurani orang, bahkan  menggunakan sara,” katanya.

Munculnya hal tersebut kata dia, karena tidak ada kemampuan untuk berempati. Media sosial yang seharusnya menjadi saran pemersatu, justru menjadi kebalikannya. “Maka ke depan dibutuhkan, kesadaran berpublik untuk menggunakan Medsos, itu seharusnya digunakan untuk membangun peradaban,” pungkasnya.

** ass

Militer Myanmar Gulingkan Pemerintahan Suu Kyi

Naypyidaw | Jurnal Inspirasi

Militer Myanmar mengambil alih kekuasaan dan memberlakukan status darurat nasional, Senin (1/2). Pemimpin de-facto Myanmar, Aung San Suu Kyi ditangkap bersama Presiden Win Myint dan petinggi partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) di ibu kota Naypyidaw.

Aung San Suu Kyi

Militer menuding kemenangan NLD di Pemilu adalah curang. Rekaman video yang disiarkan televisi militer mengumumkan bahwa keadaan darurat akan berlaku selama satu tahun. Semua kekuasaan telah diserahkan kepada panglima tertinggi militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing. Kudeta dilakukan menyusul kemenangan mutlak partai Suu Kyi dalam pemilu November lalu, yang disebut militer marak dengan kecurangan.

Dalam pemilu tersebut partai Nasional Liga Demokrasi (NLD) memenangkan mayoritas suara atau sebesar 83%. Namun pihak militer mengeluhkan bahwa pelaksanaan pemilu penuh dengan kecurangan. Pihak militer mengklaim ada penipuan sebanyak 10 juta pemilih. 

Sebelum peristiwa ini terjadi, citra internasional Myanmar juga tercoreng akibat adanya tindakan penganiayaan dan pembantaian terhadap komunitas muslim minoritas Rohingnya pada 2017 silam. Suu Kyi disebut-sebut bertanggungjawab atas genosida Rohingya tersebut. Namun Suu Kyi menolak semua tuduhan.

Dengan kondisi berada dalam kudeta militer, ketidakstabilan politik di Myanmar membuat prospek perekonomian yang cerah kembali tersapu bersih. Militer kini sudah menguasai kota Yangon. TV dan Radio sudah sulit diakses. Jalan menuju Bandara Internasional Yangon sudah ditutup sejak pagi.

Takut kondisi akan segera berlanjut, warga yang panik langsung berduyun-duyun memadati ATM dan supermarket untuk menarik uang dan membeli kebutuhan pokok.

Semua bank di seluruh Myanmar ditutup Senin (1/2). “Semua bank anggota Asosiasi Bank Myanmar menutup bank mereka mulai 1 Februari,” ujar asosiasi sebagaimana dimuat AFP.

Asosiasi menyebut ini dikarenakan akses internet yang buruk. Sebelumnya dilaporkan pula bahwa gangguan telepon sempat terjadi. Melansir Nikkei Asia, bank-bank itu telah meminta izin dari bank sentral untuk penutupan sementara. Hal ini menjadi perkembangan baru dari situasi Myanmar saat ini.

Selain itu dilaporkan pula bahwa kekacauan terjadi sekitar pukul 10.00 waktu setempat. Pasca penahanan Aung San Suu Kyi, militer mengumumkan status darurat nasional, menunjuk presiden baru dan pengembalian negara ke militer.

Nikkei Asia melaporkan terjadi antrean warga Yangon untuk menarik uang tunai dari rekening bank mereka. Sejumlah media juga melaporkan bagaimana tank-tank militer terlihat di ibu kota. Sementara itu, Thailand melalui Ketua Kamar Dagang Chiangrai (daerah perbatasan Myanmar) Anurat Intorn, mengatakan semua daerah perbatasan ditutup dan aktivitas perdagangan disetop tanpa batas waktu.
“Kami bekerja dengan Tentara Kerajaan Thailand untuk bernegosiasi dengan pihak Myanmar, meminta mereka membantu bisnis untuk memindahkan mobil dan truk, yang membawa barang ke Myanmar untuk kembali ke Thailand,” kata Anurat kepada Nikkei Asia.

Sebelumnya, Myanmar mengalami kudeta dua kali sejak kemerdekaan dari Inggris tahun 1948. Yakni tahun 1963 dan 1988.

** ass

Pemkot Ajukan 600 Formasi CPNS

Bogor | Jurnal Inspirasi

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) berencana membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Kepala Bidang Formasi, Data dan Penatausahaan pada BKPSDA Kota Bogor, Aries Hendardi mengatakan bahwa kini Pemkot Bogor sedang mengusulkan formasi CPNS.

Aries berharap, jatah CPNS tahun ini untuk Kota Bogor dapat meningkat. Lantaran, apabila melihat penerimaan CPNS 2019 Kota Bogor hanya menerima 294 formasi. “Pada tahun kita mendapatkan jatah 294 formasi dan rencana tahun ini akan mengajukan 600 formasi,” katanya.

Dalam kesempatan berbeda, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan bahwa pemkot telah mengajukan usulan formasi CPNS dan PPPK sebanyak 600 formasi kepada Kementerian PAN-RB. “Komposisinya 300 CPNS dan 300 PPPK khusus tenaga pendidik. Itu untuk menambal kekosongan CPNS karena banyaknya ASN yang pensiun,” kata Dedie.

Dedie menuturkan, CPNS tahun ini akan berfokus kepada penerimaan tenaga pendidik. Karena, ASN yang akan pensiun tahun 2021 seluruhnya ada 361 orang dari jumlah ASN per Januari total 6803 orang dan sebagian besar dari 361 yang akan pensiun sekitar hampir 50 persen adalah tenaga pendidik atau Guru.

Lebih lanjut, sambung dia, untuk menunjang kualitas pelayanan, keberadaan pegawai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) juga mampu menjaga pelayanan kepada masyarakat. Kedepan, kata Dedie, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lebih dibutuhkan, sebab dapat mencakup seluruh pelayanan. “Jadi PKWT itu masih konsep lama, kedepan PPPK akan dimajukan sesuai UU ASN,” tukasnya.

** Fredy Kristianto

Penyaluran KKS, PKH dan BPNT di Desa Bantarkaret Abaikan Prokes

Nanggung l Jurnal Inspirasi

Penyaluran program kartu keluarga sejahtera (KKS) PKH dan bantuan pangan nontunai (BPNT) Desa Bantarkaret, Kecamatan Nanggung, pada Senin (1/2/21) terkesan mengabaikan protokol kesehatan (prokes).

Terlihat puluhan ibu-ibu memadati kantor Desa Bantarkaret dan tidak menjaga jarak, meski sudah ada Surat Keputusan Bupati No 443/41/Kpts/Per-UU/2021 dan telah diperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dimulai dari tanggal 26 Januari hingga 8 Februari.

Menurut petugas Bank Mandiri, Kholil, program ini dari pemerintah dan pihaknya hanya mendapatkan tugas dari program tersebut. “Sebetulnya kita diarahkan seperti itu juga cuman mungkin, tadi memang ada sedikit ramai juga, insya Allah besok kita atur sedemikian rupa,” kata Kholil kepada wartawan.

Menurut dia, sebelumnya sudah mengimbau. “Alat dari kantor pun sudah lengkap, cuma mungkin yang namanya masyarakat susah dan harus berkali kali diingatkan lagi. Besok antrean juga akan benahi, ” ujarnya.

Sementara, pendamping PKH Desa Bantarkaret Suheri menjelaskan, penyaluran Bansos PKH dan BPNT terhadap 380 KPM PKH diakuinya memang bersamaan dibagikan. “Kebetulan ini program Bank Mandiri, saya tidak bisa berkomentar,” singkatnya.

** Arip Ekon

Sempat Dikeluhkan Warga, Jalan Cimanggu Sadengkolot Akan Segera Dibangun

Leuwisadeng l Jurnal Inspirasi

Beberapa ruas jalan di wilayah Kecamatan Leuwisadeng akan kembali dibangun tahun 2021 ini. Salah satunya Jalan Cimanggu Sadengkolot yang mengalami kerusakan cukup parah dan dikeluhkan masyarakat.

“Sesuai usulan Musrenbang tahun 2019 bahwa rencana pelaksanaan jalan Cimanggu Sadengkolot bakal dilakukan pada tahun sekarang. Agenda kegiatannya pada tahun 2021, namun secara teknis waktu dan pengerjaannya itu otoritas Dinas PUPR,” kata Staf Ekbang Kecamatan Leuwisadeng Asep Rustandi kepada Jurnal Bogor, Senin (1/2).

Tak hanya jalan Cimanggu Sadengkolot, kata Asep, termasuk perbaikan ruas jalan Sadengpasar, Cisaranten akan dilakukan di tahun sekarang. ” Kalau saya lihat di UPT V Jalan dan Jembatan  draf data jalan yang akan diperbaiki di tahun sekarang, itu sudah ada,” jelasnya.

Asep menerangkan,  Jalan Cimanggu Sadengkolot sepanjang 2 kilometer, tetapi dalam pengerjaannya  hanya bisa dilakukan  1 kilometer. Selebihnya secara bertahap bakal diperbaiki. “Tapi yang jelas untuk tahun sekarang meski bertahap, ada pembangunan untuk Jalan di Leuwisadeng  yang tersebar di beberapa titik,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, bahwa Jalan Cimanggu-Cisaranten sepanjang 2 kilometer pernah dibangun pihak Pemkab Bogor pada tahun 2014 lalu berupa pengerjaan batonisasi. ”Namun setelah itu tidak ada perbaikan lagi sehingga kondisi jalan sudah belasan tahun mengalami kerusakan,” kata tokoh masyarakat setempat, Ujang.

Hanya saja, ucap Ujang, warga berinisiatif melakukan gotong royong menambal jalan yang rusak itu. Ihwal kondisi jalan yang sudah rusak itu  dan berlubang, kata Ujang,  dulunya jalan tersebut berstatus jalan desa. ” Tetapi setelah diusulkan oleh pihak desa, pada 2019 lalu jalan tersebut sudah berubah  menjadi jalan milik Kabupaten Bogor,” jelasnya.

** Arip Ekon

Soal Hibah Pariwisata, Kejari Periksa Kepala Dinas

Bogor | Jurnal Inspirasi

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor kembali melakukan pemanggilan terhadap salah satu kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Senin (1/2). Pemanggilan itu bertujuan untuk meminta keterangan terkait hibah pariwisata dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif senilai Rp73 miliar pada tahun anggaran 2020.

“Ya, betul hari ini kami memanggil seorang kepala dinas yang terkait tentang pembuatan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) serta SPPT,” ujar Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Bogor, Cakra Yudha kepada wartawan.

Cakra mengatakan bahwa sejauh ini sudah ada empat kepala dinas yang dimintai keterangan oleh Korp Adhyaksa seputar hibah tersebut. Namun, saat ditanya mengenai siapa saja dan dari instansi mana saja, ia enggan menjelaskannya. “Iya, sudah ada empat kepala dinas. Tapi belum bisa kami sebutkan siapa saja. Ikuti saja perkembangannya nanti,” ucap Cakra.

Lebih lanjut, Cakra menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pemeriksaan secara marathon terhadap hibah pariwisata. “Yang pasti kami terus melakukan permintaan keterangan,” katanya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mengatakan bahwa semua langkah untuk memperbaiki masalah dan mengingatkan pemerintah, tentunya  harus terus didukung. “Jadi, kita dukung dan hormati langkah yang sedang dilakukan oleh aparat. Kita percayakan semua prosesnya. Ini dalam rangka kebaikan untuk kita semua, untuk optimalisasi pembangunan di Kota Bogor,” ungkap Atang.

Atang menyatakan bahwa saat pandemi Covid-19 perlu adanya langkah-langkah yang serba taktis. Namun tetap harus memperhatikan tahapan dan prosedur yang berlaku, agar niatan baik bisa optimal menghasilkan kebaikan.

“Pada saat pembahasan Perubahan APBD 2020, DPRD sudah memberikan banyak catatan kritis terkait dana hibah pariwisata ini. Sebab, terkesan mendadak di akhir tahun dan waktunya mepet,” jelasnya.

Atang menambahkan, dengan adanya kejadian tersebut, kedwpan tentunya harus ada perbaikan,  terutama setelah evaluasi tahap pertama. “DPRD tentu akan menguatkan pengawasan. Saya berharap tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran hukum. Semoga semuanya baik-baik saja,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Kemang Gelar Musrenbang Usulkan 4 Prioritas

Kemang | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kecamatan Kemang menggelar Musrenbang tingkat Kecamatan. Dalam rapat tersebut ada empat usulan paling utama yang sempat batal direalisasikan akibat pandemi Covid-19 dan diajukan kembali untuk tahun 2022.

“Jadi ada beberapa kegiatan yang di-cancel 2020, dan bisa diluncurkan 2022,  diharapkan bisa direalisasikan karena menjadi prioritas utama,” kata Camat Kemang Edi Suwito dalam keterangannya usai rapat musrenbang, Senin (1/2/2021).

Empat poin usulan yakni pelebaran jalan berubah menjadi kelas 2, pembangunan GOM, puskesmas tahun ini termasuk bidang pendidikan serta desa wisata disinergikan dengan UMKM. “Yang jelas kita kawal empat poin paling utama. Karena, kebutuhannya sudah sangat mendesak khususnya pembangunan Puskesmas Kemang,” katanya.

Lebih lanjut Edi menambahkan, mengenai pemeliharaan setu pun menjadi perhatian Pemcam Kemang. Meskipun kewenangannya di Provinsi Jawa Barat dan pemeliharaan dari Kemen PU tapi pengawasan tetap ada di Pemkab Bogor. “Di Kemang ada lima setu berskala besar, bahkan ada setu yang sudah kering di ATs dan sudah diusulkan supaya direvitalisasi seperti Setu Cilala,” pungakasnya. Cepi Kurniawan