Cibinong | Jurnal Inspirasi

Achmad Fathoni menyampaikan beberapa hal saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) di ruang rapat DPRD, Kamis (4/3). Salah satunya menyampaikan surat pengajuan masyarakat dan pemerintahan Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri terkait pembangunan TPT yang longsor saat hujan deras pekan lalu.

“Selain itu saya juga menyampaikan surat pengajuan dari masyarakat Pondok Damai dan Duta Indah Cileungsi Kidul, yang berisi program pembangunan setu peresapan di belakang perumahan dan juga penanganan banjir dengan perencanaan dan pembuatan jaringan drainase yang terpadu beberapa desa di Kecamatan Cileungsi, ” jelas Achmad Fathoni yang juga anggota Komisi 3 dari fraksi PKS.

Menurutnya, pembuatan TPT di Bojongkulur  untuk saat ini sangat mendesak dan berharap bisa segera dikerjakan karena jika dibiarkan tidak menutup kemungkinan akan merembet lebih lebar mengingat intensitas hujan masih tinggi. “Untuk yang Cileungsi Kidul, saya sangat mengapresiasi karena masyarakat sudah bergerak secara mandiri melobi dan berkomunikasi dengan kawasan industri di belakang perumahan, sehingga pabrik siap mengadakan lahan untuk peresapan,” jelasnya.

“Lahan sudah ada, jangan sampai masyarakat yang sudah bergerak ini tidak disambut dan didukung Pemerintah Kabupaten Bogor, apalagi saya dengar ini sudah 6 bulan lebih diajukan ke Pemda,” tandasnya.

Dalam RDP itu dia bersama Komisi 3 menyampaikan beberapa catatan terkait perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan proyek-proyek insfrastruktur diantaranya Jalan Bomang, Jembatan Cimapag, Pedestrian Pakansari juga drainase perkampungan dan TPT antara perumahan dan perkampungan.

“Jangan sampai uang rakyat yang diperuntukan untuk proyek-proyek insfrastruktur dengan nilai yang tidak sedikit itu dikerjakan asal-asalan. Harus tepat guna sesuai prioritas dengan tepat waktu bermutu dan benar,” harapnya.

“Oleh karena itu saya berharap DPUPR segera menindaklanjuti apa yang menjadi pembahasan saat RDP, baik itu soal perencanaan, pengawasan maupun pelaksanaan jangan hanya dibahas tapi diabaikan,” pungkas Achmad Fathoni.

** Nay Nur’ain

Caringin | Jurnal Inspirasi

Pengurus Forum Komunikasi Warga RW 02 (FKW02) Berdaya Kampung Cisempur, Desa Cinagara, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor membantah keras adanya konflik sosial di masyarakat terkait proyek pembangunan pabrik PT Sinde Budi Sentosa di wilayah mereka.

Hal itu bertolak dari hasil mediasi antara pengurus Paguyuban Desa Cinagara dan FKW02 yang digelar Muspika di Mapolsek Caringin pada 3 Maret 2021 lalu yang tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama (SKB).

Dalam surat tersebut disebutkan, berdasarkan pertimbangan konflik sosial, sesuai UU No 7 tahun 2020 tentang penanganan konflik sosial, dan tidak adanya kesepakatan antara paguyuban dan forum maka pengadaan barang  dan jasa pembangunan PT Sinde diambil alih Muspika.

“Mana ada konflik di masyarakat, sama sekali itu tidak benar, tidak ada gesekan apapun yang terjadi di masyarakat. Silakan kroscek langsung ke lapangan,” tegas Dasep Saepulloh, Humas FKW02, Kamis (4/3/2021).

Bahkan, lanjut dia, dirinya mengaku tidak mau menandatangani surat tersebut karena memang tidak terjadi konflik di masyarakat seperti yang disebutkan di dalam surat. “Saya berdiri mewakili forum dan masyarakat, bukan bicara kepentingan personal. Makanya saya bersikeras untuk tidak menandatangani surat itu. Karena memang tidak pernah terjadi konflik apapun. Dan soal ini memang harus bermusywarah terlebih dahulu dengan forum dan warga. Karena ini bukan kepentingan pihak tertentu, tapi kepentingan warga,” tandasnya.

Dasep menjelaskan, terkait legalitas forum pihaknya sudah mengantongi kelengkapan legalitas, mulai dari mandat RT RW, kepala desa, notaris dan kelengkapan legalitas lainnya, termasuk  tentang kesepakatan kerja dengan PT Primasta selaku maincont pembangunan pabrik PT Sinde Budi Sentosa.

“Semua legalitas sudah kami kantongi jauh sebelum proyek ini dimulai. Sekali lagi saya tegaskan semua atas nama masyarakat, untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompok apalagi personal,” jelasnya.

Tak hanya itu, ia pun mempertanyakan dasar muspika mengambil alih kebijakan pengadaan barang dan jasa yang sudah disepakati antara pihaknya dengan maincont. “Dan darimana dasarnya proyek diambil alih Muspika. Yang jelas terdampak itu masyarakat loh,” cetus Dasep.

Sementara itu, Ketua FKW02 H Yongki Mahan Saputra juga mempertanyakan legalitas paguyuban yang menurutnya tiba-tiba muncul mengatasnamakan warga Desa Cinagara terkait proyek di wilayahnya.

“Mohon maaf, saya pun mempertanyakan legalitas paguyuban yang katanya mengatasnamakan warga desa. Dan perlu diingat, selama ini kami membuka diri bagi siapapun yang ingin turut serta dalam proyek tersebut, apalagi putra daerah. Jadi kalau tiba-tiba ada bahasa konflik, dimana konfliknya. Karena selama ini kami coba bersinergi dengan siapapun,” tambahnya.

Justru kata dia, dengan munculnya SKB tersebut sama artinya Muspika membuka peluang terjadinya konflik di wilayah.

“Sudah jelas kami punya mandat, perjanjian dengan pihak Sinde dan dokumen lainnya sebagai acuan bahwasanya kami punya legalitas serta kesepakatan dengan pihak Sinde. Dan hal itu sesuai ranah dan porsi kami sebagai warga yang betul-betul terdampak proyek itu,” tukasnya.

** Deni

Ciawi | Jurnal Inspirasi

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Prof. Dedi Nursyamsi kembali mengingatkan pentingnya sumber daya manusia (SDM) dalam upaya menopang transformasi pertanian pada acara Pembinaan dan Pembekalan Bagi Pegawai Lingkup Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi, Kamis (4/3).

“Jadi sebelum teknologi dan lainnya, yang pertama adalah SDM dulu. Mindset harus diubah, ini tugas kita bersama dalam transformasi pertanian dari yang sebelumnya pertanian tradisional menjadi modern,” ujar Prof. Dedi Nursyamsi kepada Jurnal Bogor usai acara.

Contoh kecil sikap ini kata dia, sebelum pimpinan meminta hasil tugas yang diberikan, harus sudah siap dengan melakukan inisiatif menuntaskan pekerjaan. “Dalam praktiknya di lapangan, juga kerap diperlukan upaya antisipasi, makanya SDM pertanian mesti mengubah mindset seperti cara kerja tadi,” tandasnya.

Sementara edukasi SDM pertanian seperti ini kata dia, perlu terus dilakukan guna mendukung program jangka panjang Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, salah satunya peningkatan jumlah pengusaha muda pertanian atau para petani milenial hingga 2,5 juta orang. “JIka ingin pertanian maju, majukan dahulu kualitas SDM. Karena SDM yang berkualitas bisa menghadirkan inovasi dan terobosan-terobosan yang dibutuhkan pertanian,” jelas Prof. Dedi Nursyamsi.

Sementara Kepala Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi-Bogor, Yusral Tahir mengatakan, PPMKP sebagai tempat pelatihan, menaruh harapan peningkatan SDM pertanian akan membawa kemajuan dunia pertanian di Tanah Air. “80 persen, SDM pertanian telah siap dalam transformasi pertanian,” kata dia.

Sebagai wadah pelatihan, PPMKP jelasnya terus mensupport dengan adanya pelatihan terhadap PNS, pengawas, administrator eseleon 3 dan ada juga setingkat direktur eselon 2, sehingga kedepannya ada akselerasi positif. “Kedepan kami harapkan satu desa ada satu petani milenial dan kini juga ada duta petani, harapannya ada regenerasi petani. Jadi petani itu tidak harus tua, jadi anggapan jadi petani itu kotor, penghasilan kecil, kita edukasi dalam upaya mentransformasi pertanian,” ungkapnya.

Asep Saepudin Sayyev |*

Malang | Jurnal Inspirasi

Pemerintah provinsi Jawa Timur, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melalui UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura bersama Koordinator wilayah kerja proteksi TPH Bojonegoro melaksanakan kegiatan di wilayah BPP Kostratani Sugio dalam agenda Gerakan Pengendalian OPT wereng batang coklat pada tanaman padi di kelompok tani Sri Utomo Desa Jubelkidul Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, Kamis tanggal 4 Maret 2021

Kegiatan ini dihadiri oleh koordinator wilayah TPH Bojonegoro beserta rombongan, kepala desa beserta jajarannya, seluruh PPL Sugio, babinsa dan  anggota kelompok tani sri utomo. Sukirno wakil dari kepala Desa Jubelkidul menyambut kegiatan ini dengan senang hati, “Saya ucapkan terimakasih atas bantuannya pestisida ini, semoga dapat bermanfaat bagi petani di desa Jubelkidul”, begitu harapnya.

Sumadi selaku koordinator wilayah BPP Kostratani Sugio menyampaikan, “Kegiatan seperti ini cuma satu, ya disini ini. Oleh sebab itu harus kita manfaatkan sebaik mungkin”.

Pada musim tanam kali ini di kecamatan Sugio sudah tertanam seluas 6119 Ha, terdiri dari tanaman padi seluas 5383 Ha dan sisanya adalah tanaman palawija. Untuk tanaman padi sudah terpanen seluas 2025 Ha, ini diwilayah tadah hujan dengan sistem tanam gogorancah meliputi desa Kedungdadi, desa Lebakadi, desa Kedungbanjar dan Desa Gondanglor.

Menurut Siti Kamsiah, salah satu PPL BPP Sugio mengatakan, “Kegiatan ini harus dilaksanakan secara serempak dan berkelanjutan agar tidak terjadi kerusakan pada tanaman padi”, begitu katanya.

Prof. Dr. Dedi Nursyamsi, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian yang selalu disampaikan dalam setiap kesempatan, “Pertanian tidak boleh berhenti. Sekalipun saat ini sedang pandemi Covid-19, kita sebagai masyarakat pertanian harus tetap melakukan kegiatan pertanian, termasuk Gerakan Pengendalian OPT.”

Sementara Heru Purnomo selaku Petugas Pengamat Hama diwilayah BPP Sugio mengatakan, “Saat ini dilakukan pengendalian OPT WBC di areal persawahan seluas 25 Ha dengan varietas tanaman padi Inpari 32, Ciherang dan Ir 64. Untuk umur tanaman rata rata 70 hari setelah tanam”, begitu ungkapnya.

Ahmad Fadholi selaku koordinator wilayah proteksi TPH Bojonegoro menyampaikan, ” kita gunakan pestisida yang sesuai dengan rekomendasi, jangan sampai keliru. Tentunya dalam aplikasi pestisida harus tepat cara penyemprotannya. Wereng itu berada di pangkal batang tanaman padi,  jadi ya penyemprotan harus dibawah dan tepat sasaran, begitu jelasnya.

Gerakan BPP Sugio dalam menangani permasalahan hama dan penyakit tanaman selaras dengan pernyataan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Syahrul meminta seluruh jajaran Kementan dari pusat sampai daerah harus bahu membahu untuk turut serta aktif ke lapangan.

“Semua harus bergerak membantu petani mengamankan produksi padi dari ancaman serangan hama wereng ataupun hama lainnya yang mengancam produksi pangan nasional,” kata Syahrul.

** Arthur Benny Jaeng Widodo/BBPP Batu

BK Porprov Jabar, Tampil di Nomor Skateboard, Agreesive dan Freestyle Inline

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pengurus Cabang Persatuan Olahraga Sepatu Roda (Porserosi) Kota Bogor menatap Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat tahun 2021 dengan telah melaunching Pelatcab dan Kontingen di Lapangan Kresna – Bantarjati, Sabtu (20/2).

Ketua Pengcab Porserosi Kota Bogor, Eryko Bakti mengatakan, pada BK Porprov yang akan dilaksanakan pada Juni 2021 nanti, cabang olahraga sepatu roda akan melombakan 24 nomor terdiri dari Speed, Skateboard, Agreesive dan Freestyle Inline. “Insya Allah kita akan tampil di semua nomor dengan membawa 18 atlet,” kata Eryko, Kamis (4/3).

Atlet speed kata dia, sudah melaksanakan Pelatcab dari Januari lalu di Lapangan Kresna Bantarjati dan untuk Skateboard, Agreesive dan Freestyle Inline di Skate Park Sempur.

Bicara peluang, Eryko mengatakan optimis karena ada beberapa atlet yang sudah memiliki prestasi nasional seperti Mahdi Albart, Zaen Zaelani, Muhamad Pranadi Lamani (cema), Desya Artha Tamami (Eca), Rahmat Hidayat (Tole) di Skateboard. Lalu Ridwan, Okan dan M Haerul dari Agreesive juga ada Alika dan Amar dari Speed. “Semoga saatnya nanti mereka on fire dan meraih hasil maksimal,” kata dia.

** Handy Mehonk

Malang | Jurnal Inspirasi

Bimbingan teknis (bimtek) peningkatan kapasitas petani dan penyuluh pertanian pembuatan pupuk organik plus angkatan ke-5 dilaksanakan di Kabupaten Pamekasan di gedung Aula Universitas Islam Madura, Kamis (4/3). Bimtek ini dihadiri Komisi IV DPR RI Dapil Madura dari Fraksi  PAN Slamet Ariyadi, S.Psi, Rektor Universitas Islam Madura, Ahmad, S.Ag, M.Pd, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Ajib Abdullah, ST, M.Si, para kepala desa, serta 100 orang peserta dari kalangan petani dan penyuluh pertanian.

Bahkan menariknya lagi, hadirnya para mahasiswa dan masyarakat umum. Kolaborasi Kementerian Pertanian dengan Komisi IV DPR RI melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) ini adalah keseriusan untuk menjawab persoalan yang dihadapi para petani dan penyuluh pertanian di lapangan. Hal yang menjadi sorotan adalah peningkatan SDM pertanian, baik petani maupun penyuluh pertanian.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) kerap menegaskan bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas terutama kualitas petani dan penyuluh pertanian sebagai garda terdepan. Pertanian sangat penting dalam situasi apapun.

Sementara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Prof. Dedi Nursyamsi, menyampaikan pentingnya peningkatan SDM. “JIka ingin pertanian maju, majukan dahulu kualitas SDM. Karena SDM yang berkualitas bisa menghadirkan inovasi dan terobosan-terobosan yang dibutuhkan pertanian,” kata dia.

Lebih lanjut dia menjelaskan, melalui kegiatan bimbingan teknis ini berharap akan ada peningkatan kualitas sumberdaya petani dan penyuluh yang selanjutnya berdampak pada peningkatan produktivitas pertanian. Komitmen tersebut diwujudkan dalam gerakan menumbuh kembangkan petani milenial, termasuk di dalamnya petani dan penyuluh  untuk ikut menyukseskan Program Pembangunan Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045.

Dalam sambutannya, Tata Sukmara mewakili Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu, Dr. Wasis Sarjono  menyampaikan bahwa petani saat ini sering dihadapkan pada banyaknya gangguan serta kendala dalam budidaya tanaman salah satunya adalah adanya serangan hama penyakit tanaman.

Hal tersebut  dapat diatasi dengan cara mengkondisikan lahan pertanian agar terbebas dari bibit hama penyakit tanaman dengan cara proses pembersihan yang dilakukan secara hayati melalui penggunaan pupuk organik Plus yang dilengkapi dengan agensia hayati pupuk organik plus mengacu pada pupuk organik yang dibuat dengan menambahkan fungsi khusus terutama dapat mengendalikan hama penyakit tanaman.

Kelebihan pembuatan pupuk organik plus tersebut adalah petani dapat memperoleh tingkat kesuburan serta kesehatan tanah Ph yang lebih terjamin yang memungkinkan petani dapat melakukan budidaya pertanian dengan lebih baik dan terhindar dari resiko sama penyakit yang dapat merugikan petani.

Disamping itu Penggunaan pupuk organik plus dapat meningkatkan efisiensi pekerjaan petani yaitu dengan menggabungkan kegiatan pemupukan dengan kegiatan pengendalian hama sehingga tidak perlu dilakukan secara terpisah, yang tentu saja lebih efisien dalam penggunaan waktu. Diharapkan dengan Bimtek pembuatan pupuk organik plus, petani dan penyuluh pertanian memperoleh tambahan pengetahuan yang secara tidak langsung berguna untuk peningkatan kesejahteraan petani.

Dalam acara pembukaan Bimtek Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Rakyat, untuk Daerah pilihan (Dapil) Madura, (Bangkalan, Sampang, Sumenep, Pamekasan), Slamet Ariyadi, S.Psi, mengamanatkan agar masyarakat dalam hal ini petani dan penyuluh pertanian pada masa covid-19 harus pandai-pandai memanfaatkan peluang yang masih banyak belum tergarap padahal itu mampu memberi nilai tambahan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan.

Contohnya membuat pupuk organik padat karena bahan baku sudah tersedia di sekitar tempat tinggal petani atau peternak. Disamping bisa menekan biaya produksi, kesuburan tanah juga bisa lebih meningkat dan ketergantungan terhadap pupuk kimia akan berkurang.

Lebih lanjut suami dari Lis Sugiarti ini berangan-angan bahwa Kabupaten Pamekasan, kedepan akan menjadi salah satu sentral sapi potong, dan angan tersebut akan segera direalisasikan dengan memberi modal kerja setiap desa dengan 50 Sapi.

Ayah dari Alif Rizky Musthopa, juga menegaskan bahwa sebagai wakil rakyat, akan  berkomitmen untuk terus mengawal program pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani dan penyuluh yang ada di wilayah Kabupaten Pamekasan.

** T2S/BBPP Batu

Sebanyak 40 dari 60 karyawan Bank Kota Bogor divaksin Covid-19 di Puri Begawan, Rabu (3/3). Vaksinasi tahap pertama ini hanya kepada 60 orang karena 20 orang yang lainnya masuk kategori orang yang tidak boleh divaksin, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, memiliki penyakit bawaan dan tensi darahnya tinggi ketika diperiksa.

** prast/rls