RDP dengan Komisi 3, Achmad Fathoni Beri Catatan ke DPUPR

0

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Achmad Fathoni menyampaikan beberapa hal saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) di ruang rapat DPRD, Kamis (4/3). Salah satunya menyampaikan surat pengajuan masyarakat dan pemerintahan Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri terkait pembangunan TPT yang longsor saat hujan deras pekan lalu.

“Selain itu saya juga menyampaikan surat pengajuan dari masyarakat Pondok Damai dan Duta Indah Cileungsi Kidul, yang berisi program pembangunan setu peresapan di belakang perumahan dan juga penanganan banjir dengan perencanaan dan pembuatan jaringan drainase yang terpadu beberapa desa di Kecamatan Cileungsi, ” jelas Achmad Fathoni yang juga anggota Komisi 3 dari fraksi PKS.

Menurutnya, pembuatan TPT di Bojongkulur  untuk saat ini sangat mendesak dan berharap bisa segera dikerjakan karena jika dibiarkan tidak menutup kemungkinan akan merembet lebih lebar mengingat intensitas hujan masih tinggi. “Untuk yang Cileungsi Kidul, saya sangat mengapresiasi karena masyarakat sudah bergerak secara mandiri melobi dan berkomunikasi dengan kawasan industri di belakang perumahan, sehingga pabrik siap mengadakan lahan untuk peresapan,” jelasnya.

“Lahan sudah ada, jangan sampai masyarakat yang sudah bergerak ini tidak disambut dan didukung Pemerintah Kabupaten Bogor, apalagi saya dengar ini sudah 6 bulan lebih diajukan ke Pemda,” tandasnya.

Dalam RDP itu dia bersama Komisi 3 menyampaikan beberapa catatan terkait perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan proyek-proyek insfrastruktur diantaranya Jalan Bomang, Jembatan Cimapag, Pedestrian Pakansari juga drainase perkampungan dan TPT antara perumahan dan perkampungan.

“Jangan sampai uang rakyat yang diperuntukan untuk proyek-proyek insfrastruktur dengan nilai yang tidak sedikit itu dikerjakan asal-asalan. Harus tepat guna sesuai prioritas dengan tepat waktu bermutu dan benar,” harapnya.

“Oleh karena itu saya berharap DPUPR segera menindaklanjuti apa yang menjadi pembahasan saat RDP, baik itu soal perencanaan, pengawasan maupun pelaksanaan jangan hanya dibahas tapi diabaikan,” pungkas Achmad Fathoni.

** Nay Nur’ain

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here