Sanggar Seni Panghegar yang awalnya bernama Warga Bakti dibentuk pada 1984 di Kampung Kebon Awi, Desa Nanggung, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Sanggar ini kini luput dari perhatian pemerintah. Pendiri sanggar seni, Sahyana Mochtar (60) mengaku selama dibentuknya sanggar seni tersebut kurangnya perhatian pemerintah maupun dinas terkait.
“Belum ada perhatian dari pihak mana pun, padahal sanggar ini jelas untuk mengangkat derajat Kabupaten Bogor di bidang seni dan budaya,” ujar Sahyana kepada Jurnal Bogor, kemarin.
Dijelaskannya seiring berjalannya waktu sanggar seni yang sudah lama dibinanya, pada tahun 2020 sanggar tersebut berganti nama menjadi Sanggar Seni Panghegar.
Kini sanggar Seni Panghegar berada di Kampung Pakapuran Jalan Ace Tabrani, Desa Parakanmuncang, Kecamatan Nanggung dan masih mempertahankan eksistensinya dengan melibatkan peserta pelajar, baik SD, SMP, maupun SMA yang tengah mengikuti pelatihan dari berbagai kesenian tradisional.
Perjalanan panjang sanggar seni panghegar telah banyak menorehkan banyak prestasi di tingkat Kecamatan Nanggung maupun Kabupaten Bogor bahkan tingkat Provinsi Jawa Barat. “Seperti seni tari jaipong, peserta sanggar seni ini pernah meraih juara,” terangnya.
Disela kesibukannya, Sahyana yang merupakan purnabakti tenaga pendidik mengaku terus berkiprah mengembangkan kesenian dan kebudayaan ditengah himpitan modernisasi. Dia khawatir kesenian yang menjadi pewaris dari para pendahulu jadi kurangnya minat generasi yang akan datang.
“Secara kebetulan, kedua anaknya memiliki bakat dan berkeinginan untuk meneruskan sanggar seni milik sang ayah. Tentu, anak perlu diajarkan sejak dini, agar adanya keseimbangan antara kesenian dan norma budaya,” imbuhnya.
Sanggar seni ini dibuat, kata dia, tujuannnya adalah hanya ingin berbakti kepada Indonesia melalui seni budaya. Bukannya di bidang tari saja yang dikembangkan termasuk berkreasi di bidang film, musik dan teater video.
Namun yang menjadi kendala saat ini, minimnya fasilitas untuk memaksimalkan kegiatan kesenian tersebut. “Sesuai amanat baik dari pemerintah bahkan melalui undang-undang bahwa kita harus melestarikan dan menjaga nilai nilai kebudayaan. Kami harap pemerintahan setempat maupun Kabupaten Bogor bisa ikut andil guna mengembangkan kegiatan kesenian itu,” pungkasnya.
Pasca terjadi pergerakan tanah dan longsoran yang menerjang 2 kampung di Kampung Ciater dan Jatinunggal, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu yang merusak beberapa rumah rusak dan hampir 51 rumah terdampak membuat banyak pihak prihatin.
Bahkan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM dan pemerhati lingkungan ikut bersuara atas kejadian tersebut yang diduga karena dampak galian tambang. Seperti yang diungkapkan Banggua Togu Tambunan yang meminta pengawas dari Dinas ESDM Jawa Barat UPTD Bogor II Harus mengevaluasi PT. BSM.
“Karena akibat kegiatan eksplorasi tambang batuan di wilayah Rumpin yang kurang pengawasan, terjadi musibah besar, tanah longsor hingga banjir. Ini merugikan warga sekitar yang takut tinggal di rumahnya sendiri karena khawatir longsor,” kata Banggua.
Banggua yang konsen memberikan bantuan masyarakat kurang mampu itu mengatakan terkait UU minerba yang diundangkan dan membuat ambigu kewenangan, telah jelas ketetapan Menteri ESDM menyerahkan kewenangan pengawasan dan perijinan tidak dipegang oleh pusat (kementerian), maka dinas terkait, baik provinsi dan kabupaten harus cepat bertindak.
“Dan jika ada temuan pelanggaran segera diberikan sanksi baik denda, penutupan hingga pidana,” tegasnya.
Bahkan pihaknya bersama rekan -rekan kuasa hukum mendesak jika tidak diindahkan maka masyarakat melalui melalui unsur LSM, ormas atau pemerhati lingkunga, dapat melakukan gugatan classaction (mewakili kepentingan masyarakat), dan melakukan pelaporan ke Bareskrim Polri.
Sementara itu menurut Kepala UPTD ESDM Provisi Jabar Iman bahwa sejak kejadian longsor aktivitas penambangan sudah dihentikan dan saat ini dari perusahaan sudah melakukan penanganan.
“Kalau menurut saya sebelum perusahaan benar-benar menangani dampak longsoran belum bisa melaksanakan aktivitas penambangan, namun untuk penghentian kegiatan tambang berijin saat ini kewenangannya ada di pusat,” katanya.
Terkait kajian lanjut Iman, penyebab kejadian longsor sudah diinvestigasi oleh inspektur tambang, Kementrian ESDM serta oleh pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.
“Secara umum sifat tanah yang lapuk dan lemah mudah luruh jika terkena air, kedua kemiringan lereng yang curam membuat gerakan tanah terjadi secara cepat, dan curah hujan dengan intensitas tinggi dan lama sebagai pemicu terjadinya gerakan tanah,” pungkasnya.
Bupati Bogor, Ade Yasin mengatakan, di era 4.0 pembangunan perdesaan di Kabupaten Bogor diarahkan untuk semaksimal mungkin memanfaatkan perkembangan teknologi informasi digital. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berupaya memenuhi ketersediaan dan penggunaan berbagai bentuk teknologi informasi dan komunikasi, agar pembangunan lebih berbasis data yang presisi.
Hal tersebut dikatakannya pada peluncuran Program Sekolah Pemerintahan Desa, serta sekaligus penganugerahan pemenang lomba video profil desa di Auditorium Setda Kabupaten Bogor, Senin (13/9/2021).
Hadir secara langsung pada acara tersebut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor M. Romli, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, unsur Forkopimda dan Kepala Desa nominator anugerah lomba video profil desa. Sementara, Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Bogor mengikuti acara tersebut secara virtual.
Ade Yasin menjelaskan, Pemkab Bogor bekerjasama dengan IPB University meluncurkan Program Sekolah Pemerintahan Desa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur desa tentang tata kelola pemerintahan desa di era digital, dinamika dan perencanaan pembangunan berbasis data sensus, partisipatif dan spasial.
“Di era 4.0 Pembangunan Perdesaan di Kabupaten Bogor diarahkan untuk semaksimal mungkin memanfaatkan perkembangan teknologi informasi digital. Pemerintah Kabupaten Bogor berupaya memenuhi ketersediaan dan penggunaan berbagai bentuk teknologi informasi dan komunikasi. Sekolah Pemerintahan Desa akan menjadikan data desa presisi sebagai bahan praktikum. Data presisi dikumpulkan dengan teknologi 4.0, berbentuk data citra desa dengan resolusi tinggi sehingga memiliki tingkat akurasi tinggi untuk menggambarkan potensi desa.
Ade menambahkan seperti, jumlah vegetasi, jumlah biodiversity, konsumsi pangan per bulan, uang berputar per bulan, sebaran rumah tidak layak huni, peta infrastruktur, dan lain-lain. Data ini selanjutnya akan menjadi acuan para peserta sekolah pemerintahan desa untuk merencanakan segala bentuk program pembangunan di desa.
“Program padat karya Satu Milyar Satu Desa (Samisade), juga diluncurkan untuk mendorong pemulihan ekonomi dan mempercepat pencapaian SDG’s desa. Selain dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan lainnya, Samisade juga dapat digunakan untuk pembangunan menara telekomunikasi agar akses teknologi informasi dan komunikasi di seluruh wilayah Kabupaten Bogor bisa merata.
Ade menerangkan, Pemkab Bogor juga berupaya memenuhi ketersediaan dan penggunaan berbagai bentuk teknologi informasi dan komunikasi salah satunya dengan pemasangan akses internet menggunakan fiber optik di seluruh kecamatan dan program pengadaan wifi gratis di 240 titik di ruang publik di 40 kecamatan, terutama pada lokasi blank spot,” ujar Ade.
“Kini, lanjut Ade, total terdapat 264 titik free wifi untuk area blank spot yang tersebar di berbagai kecamatan. Dari seluruh luasan wilayah Kabupaten Bogor 91,26 % coverage area telekomunikasi. Dari 416 desa, 326 desa yang sudah memiliki web desa sebagai sarana sosialisasi informasi dan 186 desa yg memiliki Kelompok Informasi Masyarakat (KIM),” terang Ade.
Ade mengungkapkan, saat ini pengelolaan keuangan desa juga sudah menggunakan aplikasi Siskeudes dan sebanyak 181 kepala desa sudah mengajukan penggunaan tanda tangan elektronik, selain itu juga disediakan aplikasi Samisade untuk mendorong transparansi realisasi anggaran. Tahun depan absensi untuk perangkat desa akan dilakukan secara digital via aplikasi android.
Sudah menjadi pilot projek di beberapa sector, kini Desa Gunung Putri kembali sabet juara 1 Lomba Video Profile Desa se-Kabupaten Bogor yang diumumkan di Auditorium Sekda, Senin (13/9). Kepala Desa Gunung Putri Daman Huri tidak pernah menyangka akan menjadi juara 1 mengingat saingan yang tergolong berat dan juga bagus. Namun penghargaan tersebut membuatnya bangga karena yang membuat video profile desa adalah putra daerah Gunung Putri bukan memakai jasa dari luar.
Daman Huri
“Saya ucapkan banyak terimakasih untuk semua stakeholder yang sudah berkenan berkecimpung dalam pembuatan video profile desa sehingga kita mendapatkan juara 1 se Kabupaten Bogor,” jelas A Heri biasa disapa kepada Jurnal Bogor, saat ditemui di kantornya.
Masih kata dia, apa yang didapatkan oleh Desa Gunung Putri saat ini adalah kemenangan untuk semua warga Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri dan untuk semua stakeholder serta tim IT yang ada di Desa Gunung Putri.
“Kemenangan ini kemenangan untuk kalian semua bukan hanya untuk Desa Gunung Putri atau pun untuk Daman Huri. Penghargaan yang didapatkan sebesar Rp100 juta ini nantinya akan diperuntukan untuk perkembangan digitalisasi yang saat ini sedang menjadi fokus Desa Gunung Putri,” jelasnya.
Menurutnya, mungkin yang menjadi salah satu penilaian juri sehingga Desa Gunung Putri menjadi juara 1 ialah karena apa yang ada di video itu nyata adanya bukan hasil rekayasa atau persiapan untuk video semata. Semua yang ada di video profile desa memang benar adanya dan sedang dikembangkan untuk ditingkatkan.
“Semua yang tertera dalam video itu adalah riil dan sampai saat ini sedang ditingkatkan untuk pengembangannya,” pungkas A Heri.
Menonton film dimasa pandemi menjadi salah satu aktifitas yang membuat masyarakat tidak merasa jenuh dan bosan menjalani kegiatan sehari – hari dirumah, dengan menonton film menjadikan alternatif hiburan serta sarana edukasi yang tidak memerlukan biaya banyak.
Banyak film yang bisa ditonton dari berbagai macam genre dari yang film lama hingga film terbaru, namun sebelum menonton ketahui rating sebuah film yang akan ditonton apakah memiliki rating yang tinggi atau rating yang rendah berkaitan dengan film terbaik sepanjang masa berikut:
The Shawshank Redemption
Sebuah film drama Amerika Serikat pada tahun 1994 dan di tulis serta disutradarai oleh Frank Darabont dan dibintangi oleh Tim Robbins serta Morgan Freeman, film ini menceritakan kisah Andy Dufresne yang menjadi seorang bankir dengan menghabiskan hampir dua puluh tahun di Shawshank State Prison atas pembunuhan istri dan selingkuhannya, meski ia mengklaim tidak melakukannya. Di penjara ia berteman dengan Ellis Boyd dan dilindung para penjaga setelah kepala penjara memanfaatkannya dalam operasi pencucian uang.
Film ini mendapatkan pujian dari berbagai kritikus, dan termasuk sejumlah nominasi penghargaan, dan laris di televisi kabel, VHS, DVD, dan Blu-ray, film ini mendapatkan rating 9.2 dikutip dari IMDb (Internet Movie Database).
The Godfather
Sebuah film kriminal Amerika pada tahun 1972 dengan disutradarai oleh Francis Ford Coppola dan dibintangi oleh Marlon Brando dan Al Pacino, The Godfather secara umum dianggap sebagai salah satu film terbesar di dunia perfilman, dan juga sebagai salah satu film yang paling berpengaruh.
Film ini merupakan film terlaris sepanjang masa yang pernah dibuat, dan tetap menjadi pemimpin box office pada tahun 1972 dan berhasil memenangkan tiga piala Oscar, Best Picture, Best Actor dan kategori Skenario Adaptasi Terbaik untuk. Nominasi lainnya yang diraih termasuk Pacino, James Caan, dan Robert Duvall untuk aktor pendukung terbaik dan Coppola sebagai sutradara terbaik, dengan meraih rating 9.1 membuat keberhasilan film ini melahirkan dua film lanjutannya The Godfather II dan The Godfather III.
Forrest Gump
Film ini menceritakan tentang seorang pria dengan IQ 75 dan epik perjalanan hidupnya bertemu dengan tokoh-tokoh bersejarah memengaruhi budaya pop dan bahkan turut di dalam peristiwa-peristiwa bersejarah tanpa menyadari betapa pentingnya peristiwa itu, akibat kecerdasannya yang di bawah rata-rata
Film drama Amerika Serikat tahun 1994 berdasarkan novel tahun 1986 karya Winston Groom film ini sukses secara komersial dan menjadi film terlaris di Amerika Utara pada tahun perilisannya, selain itu film ini juga meraih 13 nominasi Academy Awards dan termasuk Film Terbaik, Sutradara Terbaik (Robert Zemeckis), dan Aktor Terbaik (Tom Hanks).
The Dark Knight
Film superhero kriminal tahun 2008 yang disutradarai oleh Christopher Nolan dan diproduseri oleh Christopher Nolan, Charles Roven dan Emma Thomas, dibintangi oleh Christian Bale, Michael Caine, Heath Ledger, Gary Oldman, Aaron Eckhart, Maggie Gyllenhaal dan Morgan Freeman.
Film The Dark Knight merupakan sekuel dari film Batman Begins menceritakan sekelompok penjahat merampok sebuah bank dalam jumlah yang sangat banyak di Kota Gotham hingga para penjahat tersebut saling memotong dan membunuh hingga hanya satu pejahat yang tersisa yaitu Joker, yang melarikan diri dengan banyak uang.
Dengan menerima delapan nominasi Academy Award di Academy Awards ke – 81 pada 2009, memenangkan dua untuk Penyuntingan Suara Terbaik dan Aktor Pendukung Terbaik ( diberikan secara anumerta kepada Ledger), kemenangan Penyuntingan Suara Terbaik film tersebut selain itu juga film ini memenangkan lima penghargaan, Film Favorit, Film Aksi Favorit, Pahlawan Super Favorit, Pertandingan Favorit Di Layar, dan Pemeran Favorit dengan mengantongi rating 9.0 di IMDb.
Avengers Endgame
Film superhero Amerika yang diadaptasi dari komik superhero Marvel the Avengers film yang diproduksi oleh Marvel Studios ini merupakan sekuel dari Avengers Infinity War pada tahun 2018 dan film ke-22 di Marvel Cinematic Universe (MCU).
Dalam film itu, anggota Avengers yang masih hidup dan sekutu mereka berusaha untuk membalikkan kerusakan yang disebabkan oleh Thanos dalam Infinity War.
Avengers Endgame menerima banyak penghargaan dan nominasi, termasuk nominasi untuk Efek Visual Terbaik di 92th Academy Awards, tiga nominasi di 25th Critics ‘Choice Awards (memenangkan dua), dan nominasi untuk Efek Visual Khusus pada 73 Academy Film Awards ke-73 Inggris, dengan mengantongi rating 8.9 menurut IMDb.
Bogor | Jurnal Inspirasi Situasi dan kondisi saat masa pandemi saat ini, minimnya wadah bagi para generasi milineal khususnya di Kabupaten Bogor untuk mengekspresikan potensi dan bakat dimiliki dalam bidang kesenian dan kebudayaan mendapat perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Bogor melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bogor dalam ajang “Bogor Culture Night 2021”.
Rangkaian Program Disbudpar “Bogor Culture Night 2021” yang sudah berlangsung beberapa pekan ini telah menampilkan sejumlah pelaku seni untuk unjuk kebolehan diatas panggung spesial kebanggan warga Kabupaten Bogor, yaitu kendaraan yang memiliki fasilitas lengkap dengan sound sistemnya yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan acara.
Dikatakan Kepala Bidang Kebudayaan Disbudpar Kabupaten Bogor Ike Selviany, seperti halnya yang diberitakan sebelumnya, kegiatan Bogor Culture Night memiliki konsep Bogor yang Berkeadaban dan masuk dalam program Pancakarsa yang digagas oleh Bupati Bogor Ade Yasin. Untuk kali ini pementasan seni dan budaya menampilkan kesenian Betawi dari Sanggar Cahya Muda yang berasal dari Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor.
“Iya, pada Jumat (10/9/2021) lalu, pementasan Bogor Culture Night 2021 menghadirkan kebudayaan Khas daerah Betawi Sanggar Cahya Muda, mereka bisa tampil memang domisili mereka berada di kawawan Kabupaten Bogor dan saya rasa memang dari 40 Kecamatan yang ada, 6 Kecamatan di Kabupaten masih kental dengan budaya Betawinya,” ujar Ike ketika dihubungi Jurnal Bogor, Senin (13/9/2021).
Ditambahkan Ike, semarak kegiatan Bogor Culture Night 2021 ini masih sama dengan menggunkan cara virtual. Namun demikian, hal ini tidak menyurutkan para seniman dan pelaku seni tetap semangat dalam memberikanpenampilan terbaiknya.
Selama menjalani agenda reses di masa sidang pertama tahun 2021-2022, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin menyerap aspirasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Bogor Timur dan Bogor Tengah.
Perda Santunan Kematian pun menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada politisi partai Gerindra ini.
JM pun menjawab bahwa Perda Santunan Kematian menjadi salah satu perda prioritas yang akan segera disahkan oleh DPRD Kota Bogor.
“Kami DPRD ingin membuat kebijakan yang pro rakyat dan perda santunan kematian ini menjadi salah satunya yang kami prioritaskan,” ujar JM.
Legislator yang sudah dipercaya oleh warga Kota Bogor selama tiga periode ini pun menjelaskan apa itu Perda Santunan Kematian.
Didalam Perda yang saat ini masih dalam proses evaluasi gubernur, JM menjelaskan nantinya warga yang tidak mampu bisa mendapatkan uang kerahiman sebesar Rp1 juta dan uang pemulasaran jenazah Rp1 juta.
“Jadi Perda Santunan Kematian ini akan menjadi salah satu pintu bagi pemerintah untuk membantu warga yang tidak mampu,” jelasnya.
Selain memberikan edukasi kepada warga terkait Perda, JM juga melakukan berbagai kegiatan bersama warga selama masa reses.
Diantaranya adalah melakukan aksi fogging di Kelurahan Sindangrasa, menyerap aspirasi ojek pangkalan dan menggelar kegiatan doa bersama warga.
“Semua aspirasi yang saya serap akan saya laporkan didalam laporan reses dan akan menjadi salah satu sumber bagi kami untuk merumuskan kebijakan kedepannya,” pungkasnya.
Program kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk KB) Kota Bogor dipertanyakan DPRD. Hal itu bukan tanpa alasan karena selama pandemi pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membatasi kegiatan masyarakat semasa pandemi.
Salah satu program yang menjadi sorotan adalah pengadaan hingga pendistribusian alat kontrasepsi.
Anggota DPRD Fraksi PPP Akhmad Saeful Bakhri mempertanyakan, selama Pandemi, berapa anggaran yang disediakan Dinas Dalduk KB untuk pengadaan alat kontrasepsi, serta bagaimana pendistribusiannya. Mengingat kegiatan masyarakat dibatasi begitu ketat.
“Dimasa pandemi ini bagaimana mekanisme distribusinya, untuk sasaran kelompok masyarakat apa saja dan di mana, karena pergerakan masyarakat di batasi,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (11/9).
Pria yang akrab disapa Gus M ini juga turut mempertanyakan efektifitas pengadaan alat kontrasepsi. Sebab, jika dilihat dari persentase kehamilan saat pandemi malah meningkat. “Ada keterangan logis untuk realisasi tersebut,” katanya.
Gus M juga mengaku heran mengapa pengadaan alat kontrasepsi sejauh ini cenderung tak pernah dipublish.
“Berapa jumlah pengadaan kondomnya, bagaimana pembagiannya, kemana saja dan seperti apa sosialisasinya. Kalaupun ada pembagian kontrasepsi untuk Pekerja Seks Komersial (PSK). memang Kota Bogor ada lokalisasi,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Dalduk KB Kota Bogor, Rakhmawati saat dikonfirmasi perihal itu mengaku bahwa kebutuhan alat kontarasepsi di Kota Bogor semuanya dipenuhi dari BKKBN Pusat melalui BKKBN Provinsi Jawa Barat.
Alat kontrasepsi yang disediakan, sambung dia, berupa IUD, implant , suntik, pil dan Klkondom. Sedangkan alat penunjanpelayanan KB berupa IUD kit dan implant pengadaannya dilakukan oleh DPPKB Kota Bogor dengan dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan – Keluarga Berencana.
“Jumlah pengadaan untuk tahun 2021 adalah 27 unit IUD kit dan 27 Unit Implant kit , dengan total anggaran Rp307.335.600. Alat penunjang ini akan di alokasikan ke fasilitas kesehatan puskesmas yang melayani pelyanan KB,” ujarnya.
Tapi tahun ini tidak ada, jadi sekarang ada dari Dana Alokasi Khusus (DAK) anggaran dari pusat, itu pun tidak banyak, hanya 27 Ayudi dan 29 Implan. Sasarannya diperuntukan bagi masyarakat yang tidak mampu.
Jika diuangkan lanjut mantan Kadishub tersebut, bantuan itu sekitar Rp400 juta. Karena untuk karya implan dan Ayudi sama, harga satuannya Rp17 juta.
Kata dia, untuk sosialisasi selama ini terus jalan dan yang mencari sasaran adalah kader. “Jadi kader yang membawa ke rumah sakit atau di pusat kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Sementara berdasarkan penlusuran, terkait pembelian alat kontrasepsi tahun anggaran 2021 bersumber dari DAU. DAK fisik reguler Rp1.100.000.000 DAK fisik penugasan Rp318.00.000. Dan saat ini sedang berproses dan harus selesai 31 Agustus 2021.
Sebab, bila melewati 31 Agustus maka tidak dibayarkan oleh pemerintah pusat.
Kesebelasan Teamwork FC berhasil membawa pulang juara pertama usai mengalahkan Bhekha FC pada pertandingan final kompetisi yang bertajuk Eightfeo X Bintang Fajar yang digelar di lapangan SNI Selaawi, Tanah Baru, Bogor Utara, Kota Bogor, Minggu (12/9).
Laga partai puncak itu berjalan cukup seru dengan jual beli serangan terjadi di pertandingan dalam waktu 1×25 menit. Namun Teamwork FC mampu melesakan gol semata wayang melalui Hermawan. Sedangkan juara ketiga sendiri diisi oleh 2 tim semifinalis (juara 3 bersama) yaitu tim tuan rumah Bintang Fajar B dan Persika FC.
Tim tuan rumah mengaku kecewa dengan hasil tersebut. Pasalnya, tuan rumah mengirimkan dua tim yaitu Bintang Fajar A dan Bintang fajar B. Dalam wawancara dengan Jurnal Bogor, Moehammad Noer, Manajer Bintang Fajar mengungkapkan kekecewaannya.
“Saya sangat kecewa dengan hasil ini, karena sebenarnya yang ditargetkan meraih hasil maksimal yaitu Bintang Fajar A, namun saya mengapresiasi daya juang tim Bintang Fajar B,” ungkapnya.
Sementara sang juara menjadi tim tak terkalahkan dalam turnamen tersebut. Sesuai dengan namanya Teamwork FC mengandalkan kerjasama tim dalam mengalahkan lawan-lawannya. “Saya merasa sangat senang dan bangga bisa partisipasi di acara Eightfeo Bintang Fajar, dengan tempat dan lokasi yang seadanya, namun sangat layak untuk mengadakan pertandingan. Panitia sudah sangat bagus dalam kinerjanya sehingga tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan. Kami juga sangat bangga bisa menjadi juara, semoga kami bisa berpartisipasi lagi di acara yang akan datang,” ujar Odie, Official Teamwork FC.
Eightfeo X Bintang Fajar itu sendiri diisi enam tim undangan dan 2 tim tuan rumah yakni Bhekha, Persika, Kingsteel, Teamwork, Nira, GGS, Bintang Fajar A dan B. Pada laga tersebut, karena dimasa pandemi panitia tetap menerapkan protokol kesehatan dengan mewajibkan masker dan menjaga jarak, dan juga mensiasati jadwal agar tidak terjadi kerumunan.
Untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19, Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bogor pada Agustus lalu membentuk Tim Satgas Vaksinasi. Di dalam tim ini antara lain ditunjuk 18 Direktur Sentra Vaksinasi yang diamanahi tugas untuk mengelola pelaksanaan vaksinasi di masing-masing sentra.
Pembentukan tim ini menunjukan adanya kolaborasi yang solid diantara para anggota TNI dan POLRI serta Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bogor untuk bahu membahu mempercepat pelaksanaan vaksinasi. Sebab bukan hanya para ASN yang diterjunkan bertugas membantu, melainkan juga para anggota TNI dan POLRI.
Dengan adanya sentra vaksin yang tersebar di berbagai wilayah Kota Bogor, maka proses vaksinasi warga bisa lebih mendekat ke masyarakat dan masyarakat lebih mudah mengaksesnya. Di samping itu mobilisasi warga untuk divaksin bisa dilakukan, karena tersedia pula mobil layanan penjemputan warga bila diperlukan. Itu semua diyakini dapat mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada seluruh warga masyarakat.
Salah satu Sentra Vaksinasi berada di The Jungle Water Park, Bogor Nirwana Resort. Di lokasi ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor ditunjuk sebagai penyelenggara. “Selama ini kami mem-back up Dinas Kesehatan dalam penyediaan internet pada saat berlangsung vaksinasi. Tapi saat ini secara khusus kami mendapat tugas untuk mensukseskan pelaksanaan vaksinasi dengan target 1.000 orang per hari,” ungkap Kepala Dinas Kominfo Kota Bogor, Rahmat Hidayat.
“Kami para ASN sudah lebih dahulu mendapatkan vaksinasi, dan ini dimaksudkan agar kami bisa melayani warga masyarakat seperti sekarang,” lanjut Rahmat yang dimanahi tugas selaku Direktur Sentra Vaksinasi The Jungle Water Park BNR. Kini giliran para ASN, anggota TNI dan POLRI yang memberikan dukungan untuk melaksanakan vaksinasi. Para ASN di ligkungan Pemerintah Kota Bogor, ditugaskan secara bergilir membantu di seluruh sentra vaksinasi.
Ternyata banyak cerita menarik di balik penyelenggaraan sentra vaksinasi. Setidaknya bagi sebagian ASN, tugas ini benar-benar menjadi pengalaman baru, ketika mereka harus melayani warga secara langsung. Tidak hanya puluhan, ratusan bahkan lebih dari seribu orang dalam satu hari. “Memang biasanya kami bekerja di belakang meja, tapi sekarang harus melayani warga secara langsung,” kata Oki Tri Fasiasta N.A yang ditunjuk sebagai Wakil Direktur Administrasi Sentra Vaksin di BNR.
Bagi Oki tugas ini menarik, karena, “Selama pandemi ini telah terjadi penurunan intensitas tugas bagi para ASN dan kami banyak bekerja dengan sistem WFH,” lanjutnya. Jadi tugas sekarang menurutnya adalah pergeseran tugas harian biasa dan diakui rasanya seperti sedang melaksanakan field trip. Oki melihat, setidaknya rekan-rekannya yang bertugas di BNR pun terlihat antusias. Tugas dimulai dengan persiapan pada jam 6.30 dan berakhir pada jam 15.00 sore. “Kelihatan semua semangat dan bisa dibilang tidak ada yang meninggalkan tugas, sampai sore mereka tetap berada disini,” lanjutnya.
Tugas utama para ASN adalah mendukung pelaksanaan tugas yang dilakukan para tenaga medis. Mereka membantu proses pendaftaran warga, mengkonfirmasi data warga, mengatur alur pelayanan di semua tahapan, mulai dari pemeriksaan kesehatan sampai warga mendapatkan suntikan vaksin dan sertifikat vaksin. Bahkan dalam kasus tertentu, mereka harus menjemput warga yang akan divaksin.
Itu bukanlah tugas ringan, karena semua tahapan vaksinasi harus dilalui dengan lancar, aman serta nyaman oleh peserta vaksninasi yang jumlahnya ratusan orang dalam sehari. Bahkan, “Kami pernah melayani warga yang jumlahnya mencapai lebih dari 1.400 orang dalam sehari, sehingga sentra ini baru bisa ditutup menjelang Maghrib,” ungkap Oki.
Bukan hanya jumlahnya saja yang membuat tugas ini tidak sederhana, melainkan karena ada saja warga yang perlu penanganan khusus. Antara lain warga negara asing yang datang meminta divaksin. Termasuk mereka yang tergolong WNA pengungsi yang berada dalam pengawasan UNHCR. Para pengungsi belum bisa dilayani dan ini menjadi catatan khusus dan masukan kepada pemerintah.
Sedangkan bagi WNA lain, dapat dilayani setelah mereka menunjukan KITAS sebagai dokumen kependudukan. “Walaupun mereka bukan warga kita, faktanya mereka berada di sekitar kita dan karena itu layak divaksin,” jelas Oki. Perlakuan khusus juga perlu diberikan kepada para lansia dan mereka yang dalam kondisi kesehatan tertentu seperti yang mengalami hipertensi.
Di samping itu diperlukan pula kehati-hatian dalam menghadapi sikap warga yang akan divaksin. Menurut Oki setidaknya warga yang akan divaksin tergolong pada tiga kelompok. Masing-masing mereka adalah warga yang sadar dan mau mengikuti anjuran pemerintah apa adanya. Kemudian mereka yang memilih-milih jenis vaksin dan mereka yang secara psikologis terdorong untuk ikut vaksin, karena keluarga atau teman-teman serta tetangganya sudah terlebih dahulu divaksin.
Semua masalah yang dihadapi dicoba untuk diminimalisir dengan membuat buku manual pelaksanaan vaksinasi. Buku ini wajib dipelajari dan dipahami oleh para ASN yang ditugaskan membantu. Dikecualikan pada kejedian-kejadian tertentu, maka pelayanan diambil alih langsung oleh Direktur Sentra Vaksinasi atau wakilnya. Di samping itu, setiap hari sebelum sentra dibuka, dilakukan briefing kepada seluruh petugas . Semua orang yang bertugas, harus paham dengan alur kerja yang ditetapkan di sentra vaksinasi.
Hambatan lain yang harus diatasi adalah kendala teknis. Mulai dari persoalan down server, gangguan pada jaringan internet atau laptop, mesin printer macet, mike pengeras suara, kabel-kabel jaringan listrik mendadak tidak berfungsi dan lain sebagainya. “Semua harus bisa segara diatasi, karena kalau satu saja bermasalah maka seluruh alur proses vaksinasi bisa terhambat,” papar Oki. Oleh karenanya pengecekan semua aspek itu dilakukan sebelum pelaksanaan vaksinasi.
Itulah antara lain masalah-masalah yang harus dihadapi dan bisa diatasi segera oleh para ASN yang bertugas. Dengan menyimak apa yang berlangsung di sentra vaksinasi, maka kehadiran para ASN jelas bukan hanya sebagai pelengkap. Merekalah yang memberikan jaminan bagi kelancaran tugas para tenaga medis untuk melaksanakan vaksinasi dan jaminan bagi warga masyarakat untuk mendapatkan vaksin. Semua itu tentu tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada para tenaga medis dan Dinas Kesehatan. Karena itulah para ASN dipanggil untuk ikut membantu. Bahu membahu mempercepat vaksinasi dan semoga karena itu herd immunity bisa segera terwujud di Kota Bogor.
