Bogor | Jurnal Inspirasi
Program kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk KB) Kota Bogor dipertanyakan DPRD. Hal itu bukan tanpa alasan karena selama pandemi pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membatasi kegiatan masyarakat semasa pandemi.
Salah satu program yang menjadi sorotan adalah pengadaan hingga pendistribusian alat kontrasepsi.
Anggota DPRD Fraksi PPP Akhmad Saeful Bakhri mempertanyakan, selama Pandemi, berapa anggaran yang disediakan Dinas Dalduk KB untuk pengadaan alat kontrasepsi, serta bagaimana pendistribusiannya. Mengingat kegiatan masyarakat dibatasi begitu ketat.
“Dimasa pandemi ini bagaimana mekanisme distribusinya, untuk sasaran kelompok masyarakat apa saja dan di mana, karena pergerakan masyarakat di batasi,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (11/9).
Pria yang akrab disapa Gus M ini juga turut mempertanyakan efektifitas pengadaan alat kontrasepsi. Sebab, jika dilihat dari persentase kehamilan saat pandemi malah meningkat. “Ada keterangan logis untuk realisasi tersebut,” katanya.
Gus M juga mengaku heran mengapa pengadaan alat kontrasepsi sejauh ini cenderung tak pernah dipublish.
“Berapa jumlah pengadaan kondomnya, bagaimana pembagiannya, kemana saja dan seperti apa sosialisasinya. Kalaupun ada pembagian kontrasepsi untuk Pekerja Seks Komersial (PSK). memang Kota Bogor ada lokalisasi,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Dalduk KB Kota Bogor, Rakhmawati saat dikonfirmasi perihal itu mengaku bahwa kebutuhan alat kontarasepsi di Kota Bogor semuanya dipenuhi dari BKKBN Pusat melalui BKKBN Provinsi Jawa Barat.
Alat kontrasepsi yang disediakan, sambung dia, berupa IUD, implant , suntik, pil dan Klkondom. Sedangkan alat penunjanpelayanan KB berupa IUD kit dan implant pengadaannya dilakukan oleh DPPKB Kota Bogor dengan dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan – Keluarga Berencana.
“Jumlah pengadaan untuk tahun 2021 adalah 27 unit IUD kit dan 27 Unit Implant kit , dengan total anggaran Rp307.335.600. Alat penunjang ini akan di alokasikan ke fasilitas kesehatan puskesmas yang melayani pelyanan KB,” ujarnya.
Tapi tahun ini tidak ada, jadi sekarang ada dari Dana Alokasi Khusus (DAK) anggaran dari pusat, itu pun tidak banyak, hanya 27 Ayudi dan 29 Implan. Sasarannya diperuntukan bagi masyarakat yang tidak mampu.
Jika diuangkan lanjut mantan Kadishub tersebut, bantuan itu sekitar Rp400 juta. Karena untuk karya implan dan Ayudi sama, harga satuannya Rp17 juta.
Kata dia, untuk sosialisasi selama ini terus jalan dan yang mencari sasaran adalah kader. “Jadi kader yang membawa ke rumah sakit atau di pusat kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Sementara berdasarkan penlusuran, terkait pembelian alat kontrasepsi tahun anggaran 2021 bersumber dari DAU. DAK fisik reguler Rp1.100.000.000
DAK fisik penugasan Rp318.00.000. Dan saat ini sedang berproses dan harus selesai 31 Agustus 2021.
Sebab, bila melewati 31 Agustus maka tidak dibayarkan oleh pemerintah pusat.
** fedykristianto
