Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruhzanul Ulum dalam safari Ramadhan kali ini, Selasa (20/4/2021) mengunjungi pondok pesantren Miftahul Aryad di Jalan Raya Kemang, Gang Pinang, Desa Jampang, Kemang, Kabupaten Bogor.
Wagub Jabar selain bersilaturahmi dengan pimpinan pondok pesantren, para pemuka agama dan tokoh masyarakat serta Muspika Kecamatan Kemang juga sekaligus menyerahkan bantuan Jaring Pengaman Sosial Terdampak Covid-19 secara simbolis ke Baznas Kabupaten Bogor.
“Ini kegiatan safari Ramadhan bersilaturahmi ke pondok pesantren, sekaligus tadi saya secara simbolis memberikan bantuan untuk yang terdampak Covid-19 melalui Baznas Kabupaten Bogor ke Pak KH Lesmana,” kata Wagub Jabar Uu Ruhzanul Ulum, Selasa (20/4/2021).
Lebih lanjut Kang Uu mengatakan, pondok pesantren adalah basis pembinaan bagi umat dan masyarakat terutama generasi muda sebagai calon pemimpin bangsa di masa depan.
“Para santri di pondok – pondok pesantren adalah calon pemimpin masa depan yang belajar tentang ilmu pengetahuan serta adab dan akhlaq. Pemprov Jabar concern dan mendukung eksistensi ponpes. Sbagai bagian pendukung visi Jabar Juara Lahir Batin,” kata Kang Uu.
Tidak hanya itu kata Kang Uu, bentuk dukungan Pemprov Jabar dibuktikan dengan berbagai program dan bantuan bagi ponpes yang ada di seluruh Jabar. Hal ini dilakukan, lanjutnya, agar indeks
pembangunan manusia (IPM) di Jabar bisa berjalan dengan seimbang antara urusan duniawi dan ukhrowi.
“Santri dan jajaran ponpes itu tidak pernah protes. Mereka istiqomah belajar dan mengajar ilmu agama. Pemprov Jabar terus komitmen memberikan bantuan lewat APBD. Bahkan memperjuangkan agar ada anggaran APBN yang bisa juga membantu pondok pesantren,” pungkasnya.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bogor, akhir bulan lalu menggelar Rapat Koordinasi Pengarusutamaan Gender. Kegiatan ini diselenggarakan untuk mengkoordinasikan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan status Kota Bogor pada penilaian APE (Anugerah Parahita Ekapraya) 2020.
APE adalah penghargaan yang diberikan pada kementrian/lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang dinilai telah berkomitmen dan mengimplementasikan strategi yang terkait dengan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan di berbagai sektor pembangunan. Dengan demikian bagi pemerintah-pemerintah daerah, APE menjadi motivasi dan dorongan untuk mewujudkan kesetaraan gender di dalam merumuskan kebijakan dan perencanaan serta melaksanakan dan mencapai hasil pembangunan di berbagai bidang di daerahnya masing-masing.
Pengarusutamaan gender (PUG) adalah istilah yang merujuk pada upaya mewujudkan hasil pembangunan yang manfaatnya dapat dinikmati secara merata dan adil oleh semua pihak, terutama kaum perempuan, anak-anak, para lansia dan kaum disabilitas. PUG menjadi penting diperhatikan, karena pemerintah menyadari, sejauh ini masih ada kesenjangan hasil capaian pembangunan antara kepentingan laki laki dan perempuan, anak-anak, kaum lansia dan kaum difabel.
Dengan kata lain, banyak kepentingan kaum perempuan, anak-anak, lansia dan difabel yang belum terpenuhi. Misalnya fasilitas bermain bagi anak-anak di ruang publik yang masih kurang, fasiltas publik yang tidak ramah bagi para lansia maupun perempuan serta difabel. Lalu, masih adanya anak-anak usia sekolah yang tidak atau belum menikmati pendidikan “Contoh lain yang nampak misalnya, jembatan penyeberangan yang tidak membuat para lansia maupun difabel mudah menggunakannya atau tidak ada ruang khusus bagi kaum ibu untuk menyusui bayi di ruang-ruang publik,” jelas Iceu Pujiati, Kepala DP3A Kota Bogor.
Belum cukup sampai disitu, karena pada dasarnya PUG juga mendorong supaya semua pihak dapat berpartisipasi dalam seluruh proses pembangunan, baik di tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan. Artinya, aspirasi , kebutuhan dan masalah semua pihak harus dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan. Di samping itu semua pihak diikutkan pada proses pengambilan keputusan dan penguasaan sumber daya pembangunan.
Sejauh ini Kota Bogor sudah berupaya mewujudkan PUG dalam pembangunan kota. Diantaranya telah tersedia beberapa sekolah yang masuk dalam kategori sekolah sehat dan sekolah ramah anak, yang tentu bermanfaat bagi anak-anak. Dalam hal ini misalnya, SMP Negeri V Kota Bogor telah berhasil meraih predikat sebagai sekolah sehat tingkat nasional.
Begitupun di ruang-ruang publik diantaranya telah tersedia sarana bermain anak-anak, toilet umum yang terpisah antara buat perempuan dan laki-laki, serta jalur-jalur pedestrian yang diberi tanda khusus untuk digunakan kaum difabel.
Upaya tersebut juga terdorong oleh upaya Pemerintah Kota Bogor mewujudkan Bogor sebagai Kota Layak Anak dan Kota Sehat. Di samping itu, dalam menyusun perencanaan anggaran daerah, telah dilaksanakan penyusunan penganggaran yang responsif gender. Hal ini sesuai ketentuan yang tertuang pada Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 yang mengatur kewajiban pemerintah daerah menyusun perencanaan penganggaran responsif gender.
Namun demikian masih banyak yang perlu dilakukan untuk terus meningkatkan perwujudan PUG pada perencanaan, proses dan hasil pembangunan. Oleh karenanya penilaian dan evaluasi dalam rangka APE kepada pemerintah-pemerintah daerah, terus dilakukan oleh pemerintah secara periodik. “Pada penilaian dalam rangka APE tahun 2020, Kota Bogor berupaya meningkatkan status dari tingkat madya ke tingkat utama,” jelas Iceu.
Dengan maksud itulah maka rakor PUG pada akhir bulan lalu, diarahkan untuk meningkatkan komitmen pejabat pemerintah daerah di dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Selain itu juga ditujukan untuk memberikan kerangka acuan bagi seluruh OPD dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, meningkatkan pemahaman OPD tentang mempercepat pengarusutamaan gender dan memberikan arahan pada pelaksanaan kebijakan dalam menyusun prioritas pembangunan.
“Ada delapan indikator pengarusutamaan gender yang akan dievaluasi dan dinilai dalam rangka APE,” lanjut Iceu. Kedelapan indikator dimaksud masing-masing adalah, komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumberdaya manusia dan anggaran, data gender, alat analisis gender, peran serta masyarakat dan inovasi. Dari kedelapan indikator tersebut, sebagian besar dapat dirumuskan dan dilakukan oleh pemerintah daerah.
Namun indikator lain terutama peran serta masyarakat, jelas memerlukan dukungan warga Kota Bogor. Dalam hal inilah maka dukungan masyarakat dirasa menjadi sangat penting pada proses mewujudkan PUG pada proses pembangunan Kota Bogor saat ini dan di masa mendatang. Semoga warga masyarakat Kota Bogor dapat selalu memberikan dukungannya untuk mewujudkan capaian pembangunan yang memperhatikan kepentingan semua pihak secara adil dan merata.
“Pelaksanaan anugrah APE akan diselenggarakan 29 Maret nanti yang akan menilai terkait responsif gender pembangunan di Kota Bogor. Kami harap saat verifikasi, OPD semua sudah siap,” katanya.
Sementara itu, Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah mengatakan, sudah sepatutnya jika semua anggota PUG ini dapat menguasai materi mengingat Kota Bogor mengikut penilaian dan mendapatkan predikat Madya.
“Selalu di bidang manapun ada seleksi dan kejuaraan yang kita harapkan itu bukan kejuaraan, tapi pada saat kejuaraan itu diperoleh jangan sampai akarnya tidak terimplementasi di program kita, karena itu bisa membuat kita rapuh” imbuhnya.
Syarifah menuturkan, sesuai pesan yang diamanatkan Wali Kota Bogor, Bima Arya. Kejuaraan itu merupakan evaluasi sejauh mana pekerjaan yang sudah dilakukan selama dua tahun ini dan pencapaiannya. Apalagi di PUG ini terdapat unsur pendekatan, salah satunya komitmen.
“Jadi kalau di dalam institusi itu ada komitmen maka akan terbaca dalam produk-produk yang dihasilkan institusi itu. Misalnya secara makro di Kota Bogor akan dihasilkan RPJMD, diturunkan ke OPD dibentuk Renja, RKA, salah satunya untuk PUG, termasuk dalam kebijakannya,” jelasnya.
Ia menjelaskan, sejauh ini sistemnya sudah bagus di dalam PUG, dan agar dapat merespon kelembagaan setiap OPD perlu dibentuk vokal point yang melekat di jabatan sekretaris OPD. Serta tentunya arah kebijakan komitmen tidak boleh berbeda dengan laki-laki, perempuan dan disabilitas
“Pemerintah yang harus mengakomodir perbedaan itu, kemudian dijabarkan di dalam aturan kebijakan dan komitmen. Jadi tidak hanya dilekatkan di DP3A tapi Dinsos, Disdukcapil dan Dinas PUPR juga harus membuat pedoman bangunan di Kota Bogor harus ramah terhadap perempuan, dan lansia dimana tangga tidak boleh tinggi dan bangunan yang bisa memenuhi protokol kesehatan,” pungkasnya.
PT Sentul City Tbk (Perseroan) dan Aeon Jepang melalui PT Aeon Mall Indonesia merampungkan proses akuisisi/penjualan Aeon Mall Sentul City, Bogor. Proses akuisisi/penjualan Aeon Mall Sentul City senilai Rp 1,9 Triliun tersebut di tanda tangani Presiden Direktur PT Sentul City Tbk Tjetje Muljanto, Direktur PT Sentul City Tbk Iwan Budiharsana dan Direktur Utama PT Aeon Mall Indonesia Daisuke Isobe, Kamis (15/4) di Marketing Gallery Sentul City, Jalan MH Thamrin, Kav 8, Sentul City, Babakan Madang, Kabupaten Bogor.
“Kami bersyukur akhirnya proses akuisisi bisa berjalan dengan lancar,” jelas Presiden Komisaris PT Sentul City Tbk, Basaria Panjaitan dalam keterangan persnya, Senin (19/4)
Menurut Basaria, proses akuisisi/penjualan ini terjadi karena Aeon Jepang sebagai investor asing melalui PT Aeon Mall Indonesia melihat prospek bisnis yang sangat baik di kawasan hunian Sentul City. Bagi, perseroan sendiri dana dari hasil akuisisi/penjualan ini akan dimaanfaatkan untuk melunasi pinjaman ke PT Bank BNI Tbk sebesar Rp 900 Miliar. Kata Basaria, dana dari hasil akuisisi/penjualan mengurangi secara signifikan liabilitas perseroan. Selain itu akuisisi/penjualan mall ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja keuangan perseroan Q2 tahun 2021.
“Dan tentunya sangat membantu cash flow kami,” terangnya.
Menurut Basaria Panjaitan, perseroan berkomitmen untuk terus mengembangkan kawasan hunian di Sentul City sebagai Kota Mandiri yang modern. Kata Basaria, hal ini sejalan dengan pengembangan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor yang menetapkan kawasan hunian Sentul City sebagai Central Bussines Districk (CBD). Pengembangan CBD menjadi prioritas utama perseroan saat ini. Setelah IKEA, AEON Mall, perseroan tengah merancang kerjasama dengan investor asing untuk membangun Factory Outlet terbesar se Asia Tenggara di Sentul City.
“Kita ingin percepatan agar kegiatan bisnis berskala besar di kawasan hunian Sentul memberikan dampak ekonomi kepada stakeholders,” terangnya.
Selain itu, menurut Basaria, PT Sentul City Tbk juga bertekad untuk menjadikan kawasan hunian Sentul City sebagai surganya para investor. Karena itu, perseroan juga secara berkesinambungan menyiapkan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh para investor nasional dan global.
Sebagai catatan, untuk mendukung kebutuhan jaringan telekomunikasi para investor, kawasan Sentul City sudah dilengkapi jaringan serat fiber optic. Begitu juga dengan jaringan air bersih, Perseoan telah bekerjasama dengan Perumda Air BersihTirta Kahuripan Kabupaten Bogor untuk memenuhi kebutuhan air di Kawasan ini. Masalah ketersedian jaringan dan pasok listrik, juga sudah menjalin kerjasama sangat baik dengan PLN.
Adanya kenaikan harga kebutuhan pokok saat Ramadan ini membawa dampak tersendiri bagi petani mentimun, yakni harga ikut naik dan menambah keuntungan.
Salah seorang petani mentimun asal Desa Cimanggu Dua, Kecamatan Cibungbulang, Nasir (65) mengakui, harga sayur-mayur selama Ramadhan ada kenaikan harga.
“Saat jelang bulan puasa hingga sekarang, alhamdulillah kebutuhan sayuran mentimun yang belum lama di panen ini ada kenaikan harga,” kata Nasir, Selasa (20/4).
“Harga mentimun dari 1.500 per/kg, sekarang mencapai 3.000 – 4.000 per/kg. Itu juga tergantung barangnya, kalo lagi bagus mah bisa mencapai 5.000 per/kilo gramnya,” jelasnya lagi.
Dikatakan Nasir, dari mulai penanaman hingga panen paling lama 2 bulan dan paling cepat 1 bulan. “Tinggal tergantung kita cara merawatnya saja, dan sekali panen mencapai 2 ton lebih. Kalo untuk pemasarannya sendiri kita masukin ke pasar-pasar,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Cimanggu Dua, Senan mengatakan, lokasi lahan pertanian yang saat ini masih produksi itu sekitar 30 hektar lagi.
“Selebihnya udah habis sama perumahan, karena di wilayah kita sudah ada 3 perumahan, yakni Green Valley, Perumnas Dramaga dan Citoh,” tukasnya.
Akhir zaman telah menjadi perhatian Rasulullah SAW. Baginda Nabi pernah mengisahkan bahwa di akhir zaman nanti akan banyak muncul fitnahdan kekacauan, sehingga nilai ibadahnya akan lebih besar. Seperti yang diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, “Waktu akan menjadi dekat, ilmu dicabut, aneka fitnah bermunculan, kekikiran merebak dan al harju kian banyak.” Mereka berkata, “Apa yang dimaksud dengan al harju?” beliau bersabda, “Pembunuhan.”
Dalam kondisi seperti itu, Rasulullah memberi kabar gembira bahwa ibadahdi zaman itu berpahala sangat besar dan bernilai amat tinggi. Kabar tersebut diriwayatkan dalam beberapa hadits, diantaranya:
Dari Ma’qil bin Yasar RA, Rasulullah SAWbersabda, “Ibadah dalam zaman harajseperti hijrah kepadaku.” (HR Muslim dan Ibnu Majah).
Dalam riwayat lain disebutkan, “Beramal dalam masa haraj seperti hijrah kepadaku.” (HR Ahmad dan Thabrani). Begitu juga riwayat lainnya disebutkan, “Ibadah di zaman fitnah seperi hijrah kepadaku.” (HR Ahmad dan Thabrani).
Alasan beribadah di zaman kekacauan memiliki keutamaan di antaranya yaitu pertama, Imam Nawawi menyebutkan ibadah di zaman itu memiliki keutamaan yang banyak karena rata-rata manusia lalai dari urusan ibadah dan sibuk dengan urusan yang lain. Hanya sedikit saja yang benar-benar mengisi waktunya dengan ibadah.
Kedua, hidup di masa kekacauan seperti orang-orang terdahulu hidup di masa jahiliyah. Mereka yang kembali ke agama seperti mereka telah melakukan hijrah. Karena mampu mematuhi perintah dan menjauhi larangan-Nya.
Ketiga, Al Qurthuby berkata, “Orang yang berpegang teguh di masa itu, dan benar-benar menyibukkan diri dengan ibadah, menjauhi manusia, ganjarannya seperti ganjaran orang yang berhijrah kepada Rasulullah SAW. Karena dia seperti orang yang berhijrah menyelamatkan agamanya dari orang-orang yang menghalanginya untuk bergabung bersama Rasulullah.”
Begitu pula orang yang menyibukkan diri dengan ibadah, dia seperti orang yang lari dari manusia menyelamatkan agamanya untuk beribadah kepada Rabbnya. Pada hakikatnya, dia berarti telah berhijrah kepada Rabbnya dan lari dari seluruh makhluk-Nya.”
Keempat, beribadah di masa kekacauan menjadi pembuktian iman. Apakah tetap teguh untuk terus menjalankan perintah Allah SWT atau justru berpaling dan tidak lagi beribadah.
Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas, telah menceritakan kepada kami Syu’bah, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Shuhaib berkata, aku mendengar Anas bin Malik radliallahu ‘anhu berkata; Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
Bersahurlah kalian, karena di dalam sahur ada berkah.
Kabar gembira untuk pencari kerja (pencaker) di Jawa Barat. Kini ada aplikasi yang siap menyajikan info loker(lowongan kerja) terpercaya, terupdate, lengkap dengan beragam layanan lainnya termasuk tes minat dan bakat, magang, bea siswa dan lainnya.
Layanan ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dalam akun medsosnya, Senin (19/4).
“Bagi para pencari kerja, silahkan temukan info lowongan kerja ter-update yang tersebar di wilayah Jawa Barat melalui www.JabarJawara.id,” tulis admin akun Ridwan Kamil.
Melalui Dinas Tenaga Kerja, Provinsi Jawa Barat memfasilitasi para pencari kerja agar mendapatkan informasi terpercaya dan layanan lainnya melalui ponsel.
“Cari dan lamar pekerjaan sekarang jauh lebih gampang cuma dalam 1 genggaman. Temukan bidang pekerjaan yang kamu mau, lokasi yang sesuai, dan perusahaan yang kamu impikan,” sambungnya.
Tak hanya layanan info loker, warga Jawa Barat juga bisa mengikuti beragam layanan mulai dari tes minat dan bakat gratis. Untuk bisa berselancar menyentuh semua layanan dalam aplikasi ini, pencari kerja harus login dulu, caranya masuk masuk ke laman: bit.ly/tmbjabarjawara.
“Gunakan kode voucher TMBJABARJAWARA untuk mengunduh hasilnya secara gratis, yuk yakinin potensimu sekarang!,” pungkas admin akun Ridwan Kamil.
Warga Nadhliyin yang sedang memperingati hari wafatnya KH.Hasyim Asy’ari pada 7 Ramadhan 1366 hijriah, dibuat kecewa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Nahdlatul Ulama (NU) pun memprotes atas hilangnya nama tokoh pendiri NU dari Kamus Sejarah Indonesia Jilid I.
“Kami tersinggung dan kecewa atas terbitnya Kamus Sejarah Indonesia ini. Kamus itu memuat foto Hadratus Syech Hasyim Asy’ari tetapi tidak ada “entry” nama beliau sehingga berpretensi menghilangkan nama dan rekam jejak sejarah ketokohanya. Kami meminta kamus itu direvisi dan ditarik dari peredaran,” ujar Ketua Umum NU CIRCLE (Masyarakat Profesional Santri) R. Gatot Prio Utomo dalam siaran persnya, Senin (19/4).
Kamus Sejarah Indonesia terdiri atas dua jilid. Jilid I Nation Formation (1900-1950) dan Jilid II Nation Building (1951-1998). Pada sampul Jilid I terpampang foto Hadratus Syech Hasyim Asy’ari. Namun, secara alfabetis, pendiri NU itu justru tidak ditulis nama dan perannya dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia.
Setelah diteliti NU CIRCLE, dalam kamus itu, nama Gubernur Belanda HJ Van Mook justeru dimasukkan. Diceritakan Van Mook lahir di Semarang 30 Mei 1894 dan meninggal di L’llla de Sorga, Prancis 10 Mei 1965. Tentara dan intelijen Jepang Harada Kumaichi juga dimasukkan dalam kamus. Tokoh lain yang justru ditemukan adalah tokoh komunis pertama di Asia Henk Sneevliet.
“Melihat isinya, bisa dikatakan para pejabat Kemdikbud saat ini jauh lebih mengenal tokoh-tokoh penjajah Belanda dan Jepang daripada tokoh pejuang yang menjadi imam warga nahdliyin di seluruh nusantara. Ini harus diluruskan,” ujarnya.
Menurut Gus Pu, panggilan Gatot Prio Utomo, kamus sejarah ini tidak bisa menjadi rujukan pembelajaran di sekolah dan madrasah. Jika hal ini dilakukan, generasi muda nantinya akan kehilangan tokoh-tokoh nasional, yang berjuang hidup dan mati, untuk merebut kemerdekaan RI.
“Sejarah tidak boleh dihilangkan dengan cara-cara seperti ini. Jangan sampai kamus seperti ini disebarkan ke sekolah-sekolah dan menjadi rujukan pembelajaran. Hal ini bisa menyesatkan para siswa,” katanya.
NU CIRCLE berencana melayangkan surat resmi untuk memprotes tindakan Kemdikbud yang sangat tidak profesional ini. “Hampir semua produk dan kebijakan Mendikbud saat ini bermasalah dan membuat kegaduhan. Ini catatan penting buat mengevaluasi kinerjanya,” pungkasnya.
Atas protes NU CIRCLE, Kemendikbud merilis pernyataannya yang disampaikan Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid. “Kemendikbud selalu berefleksi pada sejarah bangsa dan tokoh-tokoh yang ikut membangun Indonesia, termasuk Hadratus Syech Hasyim Asy’ari dalam mengambil kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan,” ujarnya.
Hilmar yang juga dikenal sebagai sejarawan melengkapi pernyataannya, “Museum Islam Indonesia Hasyim Asyari di Jombang didirikan oleh Kemendikbud. Bahkan, dalam rangka 109 tahun Kebangkitan Nasional, Kemendikbud menerbitkan buku KH. Hasyim Asy’ari: Pengabdian Seorang Kyai Untuk Negeri,” terangnya.
Dia membantah tudingan NU CIRCLE dan menjelaskan bahwa buku Kamus Sejarah Indonesia Jilid I tidak pernah diterbitkan secara resmi. “Dokumen tidak resmi yang sengaja diedarkan di masyarakat oleh kalangan tertentu merupakan salinan lunak (softcopy) naskah yang masih perlu penyempurnaan. Naskah tersebut tidak pernah kami cetak dan edarkan kepada masyarakat,” kata Hilmar.
“Naskah buku tersebut disusun pada tahun 2017, sebelum periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. Selama periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, kegiatan penyempurnaan belum dilakukan dan belum ada rencana penerbitan naskah tersebut,” jelasnya.
Keterlibatan publik menjadi faktor penting yang akan selalu dijaga oleh segenap unsur di lingkungan Kemendikbud. “Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa tidak mungkin Kemendikbud mengesampingkan sejarah bangsa ini, apalagi para tokoh dan para penerusnya,” tandas Hilmar.
Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor Agus Ridhallah mengungkap ada rapat koordinasi dengan Pemprov Jawa Barat dan kepolisian soal kerumunan Rizieq Shihab di Megamendung, Kabupaten Bogor. Isi rapat koordinasi itu disampaikan Agus saat bersaksi dalam sidang Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (19/4).
Dalam pertemuan itu, Agus menyampaikan sempat ada perdebatan apakah kerumunan di Megamendung pada 13 November 2020 itu dikenakan sanksi administrasi atau pidana. Setelah berdiskusi, peserta rapat yang hadir sepakat untuk mengambil langkah pidana dalam penyelesaian kasus kerumunan Rizieq Shihab itu.
“Kesepakatan bersama saja itu dilaporkan pidana,” ujar Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor saat memberikan kesaksian.
Adapun alasan peserta rapat sepakat memidanakan kasus pelanggaran protokol kesehatan itu adalah untuk memberikan efek jera supaya kasus serupa tidak terulang kembali. Namun Agus mengakui sebelumnya tidak ada kasus pelanggaran prokes yang dipidanakan.
Selain itu sewaktu diperiksa di Mabes Polri, Kepala Bidang Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Bogor Teguh Sugiarto mengatakan pihak yang bertanggung jawab atas kerumunan di Megamendung adalah Rizieq Shihab. Padahal, beberapa pekan sebelumnya saat diperiksa Polda Jawa Barat, Teguh tak menyebut pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa itu.
Tim kuasa hukum Rizieq Shihab kemudian mencoba mengorek informasi ihwal adanya dugaan pemaksaan atau pengarahan laporan tersebut. Namun Teguh mengatakan perubahan keterangan di kepolisian itu berdasarkan inisiatifnya sendiri. “Itu pandangan saya sendiri,” kata Teguh.
Pada Senin (19/4), ada dua perkara Rizieq Shihab yang disidangkan yaitu kerumunan Petamburan dan kasus kerumunan di Megamendung. Merespon sidang tersebut, Direktur Habib Rizieq Shihab Center H. Abdul Chair mengatakan, mestinya dalam asas legalitas dijelaskan bahwa Undang-undang harus dirumuskan secara terperinci dan cermat.
Hal tersebut didasarkan pada pinsip nullum crimen, nulla poena sine lege certa.
“Konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa rumusan perbuatan pidana harus jelas, tidak bersifat multitafsir yang bertentangan kepastian hukum,” kata Abdul dalam keterangannya, Senin (19/4).
Abdul yang juga ahli pidana itu menegaskan, istilah kerumunan acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan yang berbarengan acara pernikahan putri Habib Rizieq, bukan perbuatan pidana. Pasalnya, kata dia unsur delik harus ada dalam rumusan undang-undang.
“Pelanggaran terhadap prokes (protokol kesehatan, red) sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang, tidak menjadi unsur delik,” ujar Abdul.
Ditinjau dari ajaran kausalitas (sebab akibat), lanjut dia, berkerumunnya banyak orang saat itu, karena acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Konsekuensinya, sanksi hukum terhadap kerumunan a quo dikenakan, kata dia, berdasar hukum kausalitas acara Maulid Nabi Muhammad SAW adalah bersifat melawan hukum.
“Kesimpulannya memidana IB HRS dkk sebab alasan kerumunan Maulid Nabi Muhammad SAW, itu sama saja dengan mengkriminalisasi Maulid Nabi Muhammad SAW,” kata Abdul.
Saat ini Habib Rizieq tengah menjalani sidang dalam sejumlah kasus di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur.
Dia didakwa atas tiga perkara, yaitu perkara Nomor 221/Pid.B/2021/PN.Jkt terkait kasus kerumunan di Petamburan. Selanjutnya perkara dengan nomor 225/Pid.B/2021/PN.Jkt terkait tes usap di RS Ummi. Kemudian perkara Nomor 226/Pid.B/2021/PN.Jkt terkait kasus kerumunan di Megamendung.
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) di DPRD Kota Bogor mandek. Padahal, telah lima bulan berkas tersebut berada di dalam gedung DPRD. Alhasil, nasib PDJT pun semakin tidak jelas.
Kepada wartawan, Anggota Panitia Khusus (Pansus) Raperda PDJT, Endah Purwanti mengatakan bahwa pihaknya belum melanjutkan pembahasan lantaran draft tidak disetujui dewan. Sebab, dalam judul raperda itu terdapat perubahan dari BUMD menjadi Perumda.
“Draft yang disodorkan baru, judulnya berubah menjadi pembentukan Perumda Jasa Transportasi,” ujar Endah kepada wartawan, Senin (19/4)
Kata Endah, hingga kini DPRD juga belum menerima berkas audit keuangan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Rp35 miliar. Padahal, hal itu menjadi salah satu syarat untuk melanjutkan pembahasan raperda tersebut.
“Dewan sudah sepakat tidak akan membahas sebelum ada audit,” ungkapnya.
Lebih lanjut, kata dia, aset PDJT saat ini jumlahnya Rp3,6 miliar, sedangkan hutang perusahaan pelat merah itu mencapai Rp4 miliar. “Jadi pemkot jangan terlalu bergairah mendapatkam Buy The Service (BTS) senilai Rp81 miliar dari Kementerian Perhubungan, yang aturannya mengacu pada Pemenhub Nomor 9 Tahun 2020 tentang subsidi angkutan umum, BTS dapat diberikan asal perusahaannya sehat,” ungkapnya.
Sejauh ini, kata dia, restrukturisasi Pemkot Bogor telah membentuk tim untuk perusahaan yang akan berubah badan hukumnya menjadi Perumda.
Sekretaris Daerah Kota Bogor, Syarifah Sofiah menjelaskan bahwa tim restrukturisasi merupakan langkah konkret Pemkot Bogor untuk menyehatkan PDJT.
“Tim restrukturisasi sudah dibentuk dan dipimpin oleh saya. Nanti ini akan membahas soal revolusi manajemen PDJT agar lebih baik lagi,” bebernya.
Syarifah memastikan bahwa masih enggan membahas PMP, sebab PDJT saat ini mirip seperti PT PPE di Kabupaten Bogor. Sehingga restrukturisasi sangat krusial.
“Direksi baru nantinya mesti ahli di bidangnya, dan mampu mendatangkan investor. “Jadi kuncinya nanti memilih direksi,” tukasnya.
