29.8 C
Bogor
Monday, May 11, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 872

Bima Diusulkan Jadi Balon Capres

Redaksi
-
0
Bima Diusulkan Jadi Balon Capres

Bogor | Jurnal Bogor

DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bogor telah menuntaskan agenda Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang dilangsungkan di Bigland Hotel Int’l & Convention Hall, Bogor Tengah, Kota Bogor, Sabtu (25/6).

Selain membahas program kerja dan strategi pemenangan PAN di kota hujan, Rakerda yang bertajuk ‘PAN Memilih 2024’ tersebut juga menghasilkan usulan 10 nama bakal calon presiden dan calon wakil presiden (capres/cawapres).

Ketua Pelaksana Rakerda PAN Kota Bogor Niki Aditya Chaidir menjelaskan, dari sepuluh nama yang diusulkan, tiga nama diantaranya berasal dari internal PAN, yakni Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno, hingga Ketua DPP PAN yang juga Wali Kota Bogor Bima Arya.

“Yang dari eksternal ada tujuh nama, yaitu Ridwan Kamil, Erick Thohir, Andika Perkasa, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Haedar Nasir, dan Gatot Nurmantyo,” ungkap Niki.

Ia menyebut, sebelumnya ada sekitar 17 nama yang masuk sebagai usulan dari berbagai kalangan masyarakat, kemudian dalam Rakerda dikerucutkan menjadi 10 nama.

“Figur-figur capres dan cawapres ini yang menurut hasil Rakerda PAN Kota Bogor layak dan pantas untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024,” kata Niki.

Sementara itu, Sekretaris DPD PAN Kota Bogor Fajari Aria, menambahkan, sebelum mengusulkan nama-nama bakal capres dan cawapres, pihaknya melakukan roadshow ke sejumlah tokoh untuk mendengar aspirasi, mulai dari pemuka agama, tokoh pemuda, pengusaha dan tokoh masyarakat lainnya yang ada di Kota Bogor.

“Figur bakal capres dan cawapres yang diusulkan harus memiliki 5 kriteria yang ditetapkan DPP. Pertama, harus merupakan sosok yang nasionalis dan religius. Kedua, patut memiliki rekam jejak kepemimpinan yang kuat,” jelasnya.

“Lalu ketiga, harus berpihak pada kelanjutan generasi. Keempat, harus memiliki semangat inovasi dan kolaborasi. Dan kelima, harus berwawasan Nusantara dan memiliki perspektif global. Kami rasa kriteria itu ada pada 10 figur yang kami usulkan,” terangnya.

Nama-nama tersebut, lanjut Fajari, akan menjadi bahan rekomendasi di Rakerwil Jawa Barat dan Rakernas PAN. “Semoga salah satu nama tersebut dapat lolos hingga tingkat nasional, tentunya berharap ada dari internal PAN sendiri,” pungkas Fajari.

** Fredy Kristianto

Fasha dan Annisa Sabet Juara Duta Genre Kota Bogor 2022

Redaksi
-
0
Fasha dan Annisa Sabet Juara Duta Genre Kota Bogor 2022

Bogor | Jurnal Bogor

Pemuda Kota Bogor berprestasi Fasha Maulana selaku ajudan millenial Gubernur Jawa Barat terus berprestasi. Kali ini mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor ini menyabet juara pertama Duta Generasi Berencana (Genre) 2022 kategori putra pada Pemilihan Duta Genre Kota Bogor 2022. Sedangkan juara kategori putrinya disabet  Annisa Nur Azizah yang juga mahasiswi Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor.

Pemilihan Duta Genre ini digelar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bogor, sekaligus Jambore Remaja 2022 di BB Biogen Cimanggu pada 26 Juni 2022 dan dilaksanakan 3 hari berturut-turut.

Penganugerahan tersebut dilakukan setelah menjaring puluhan remaja terbaik untuk pemilihan Duta Genre. Kegiatan ini secara resmi dibuka Wakil Walikota Bogor Dedi Rachim dan diisi Walikota Bogor Bima Arya dan Yane selaku Bunda Genre Kota Bogor.

Menurutnya, Duta Genre merupakan wadah untuk mengembangkan karakter bangsa sekaligus mengajarkan remaja untuk menjauhi pernikahan dini, seks pra nikah dan penyalahgunaan narkoba atau napza.

Pemilihan Duta Genre dinilai bermanfaat bagi remaja Kota Bogor sehingga diharapkan menjadi remaja tangguh dan dapat berkontribusi dalam pembangunan serta berguna bagi nusa dan bangsa.

Pelaksanaan program Duta Genre dilaksanakan melalui Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling (PlK) Remaja. Melalui pendekatan dari, oleh dan untuk remaja sesuai dengan kecenderungan remaja yang lebih menyukai bercerita tentang permasalahannya dengan teman sebayanya.

Lebih lanjut, Dedi Rachim berharap dengan adanya Duta Genre ini kenalan remaja bisa lebih diminimalisir. DPKKB pun kedepan akan terus membina para finalis tersebut untuk mengajarkan tugas apa yang harus diemban oleh seorang Duta Genre.

Ia berharap dengan dilaksanakannya program Duta Genre dapat menurunkan angka kelahiran dan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta keluarga berkualitas di Kota Bogor.

Sebelum terpilihnya para finalis, tim juri menjaring kurang lebih 50 remaja terbaik Kota Bogor, dan terpilih masuk grand final sebanyak 21 remaja.   “Juaranya ada 1,2,3, favorit dan motivator ” ucapnya.

Fasha Maulana juga berharap dengan terpilihnya sebagai Duta Genre Kota Bogor 2022 ini menjadi wasilah semakin luasnya menebarkan virus generasi berencana agar remaja Kota Bogor sadar akan pentingnya perencanaan dalam kehidupan, life skill, triad KRR dan pengembangan mental.

** AsepS.Sayyev/rls

Sekcam Ciawi: Program Samisade Potong Dana Operasional Kecamatan 500 Juta

Redaksi
-
0
Sekcam Ciawi: Program Samisade Potong Dana Operasional Kecamatan 500 Juta

Ciawi|Jurnal Bogor

Program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) yang digulirkan era Bupati dan Wakil Bupati Bogor periode 2019-2024, dinilai dipaksakan. Sebab,  pengguna anggaran dalam hal ini para kepala desa (Kades) melalui Tim Pelaksana Teknis (TPK), tidak dibekali Juklak dan Juknis secara terukur dalam pengerjaannya.

 “Karena terkesan penyaluran dana Samisade tahun 2021 dipaksakan, akhirnya banyak terjadi persoalan di lapangan saat pengerjaannya,” ujar Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Ciawi, Mochamad Sobar Mansoer, saat ditemui di kantornya, Senin (27/06).

Bahkan, yang membuat Sekcam Ciawi kesal, adanya pemotongan dana operasional kecamatan yang setiap tahunnya diterima sebesar 4 miliar untuk kegiatan maupun gaji pegawai, setelah adanya program politik tersebut.

 “Jadi dana operasional kecamatan dipotong 500 juta untuk mendukung program Samisade. Makanya, kami di kecamatan pusing dengan pemotongan uang operasional kegiatan yang sudah direncakan itu,” aku Sobar.

Adanya pemotongan uang operasional, lanjutnya, secara langsung berdampak terhadap kegiatan yang sudah direncanakan, mulai dari meminimalisir anggaran hingga terjadinya pencoretan kegiatan ditiap seksi.

 “Semua kegiatan disesuaikan dengan anggaran yang kami terima,” jelasnya.

Meski saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sedang melakukan berbagai revisi atau pelengkapan aturan dalam pelaksanaan program Samisade, tetapi dikhawatirkan persoalan akan timbul kembali saat dilaksanakannya pembangunan oleh desa.

 “Sebelum aturan dalam pelaksanaan program Samisade jelas, lebih baik tahun 2022 program itu ditangguhkan saja. Daripada nanti akan menimbulkan permasalahan baru,” papar Sobar.

Sebelumnya, Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengatakan, tahun 2022 bantuan keuangan melalui program Samisade akan tetap dilanjutkan. Dan berbagai kekurangan pada tahun 2021, sedang dilengkapi baik dari aturan teknis maupun landasan hukumnya.

Terkait persoalan yang muncul, tambah Iwan, akan dijadikan bahan evaluasi agar pelaksanaan tahun 2022 tidak terjadi masalah.

“Samisade tetap akan dilanjutkan. Yang namanya program pemerintah itu tidak akan langsung berjalan secara mulus, makanya kami lakukan berbagai evaluasi,” jelas politisi partai Gerindra itu kepada wartawan usai menghadiri Rakerda Golkar Kabupaten Bogor, Jumat (24/06).

Untuk persyaratan peruntukan, sambung Iwan lagi, bisa saja terjadi perubahan. Intinya, Pemkab Bogor tidak ingin bantuan keuangan untuk masyarakat terjadi permasalahan, misalnya, lokasi lahan yang digunakan untuk pembangunan jalan milik PTPN atau di atas lahan garapan.

“Soal lahan harus jelas, jangan nantinya timbul masalah supaya program ini berjalan aman, baik saat pelaksanaan pengerjaannya maupun setelah selesai pembangunan,” ujarnya.

Terkait adanya Turap Penahan Tebingan (TPT) yang dibiayai Samisade yang longsor atau ambruk seperti yang terjadi di Desa Galuga dan Desa Bendungan, Iwan mengaku hingga saat ini belum mendapat laporan. Meski begitu, ia menegaskan akan melakukan peninjauan penyebab ambruknya TPT di dua desa tersebut.

“Kita lihat nanti, apakah ambruknya karena faktor alam atau karena kesalahan kontruksi, dalam pendampingan teknis atau kontruksi melibatkan UPT. Sekali lagi saya sampaikan, jangan bermain-main dengan Samisade kalau tidak mau mendapat masalah,” kata Iwan

Program Samisade, sambungnya, bukan dana bantuan keuangan dari Pemkab Bogor yang harus dipakai atau dihabiskan oleh para Kepala Desa begitu saja, tetapi ada pertangungjawaban dalam melaksanakan kegiatannya. Untuk tahun 2022, kata dia lagi, program andalan itu akan tetap dilanjutkan.

“Selain melibatkan UPT, sambungnya, Forkompimda Kabupaten Bogor yang terdiri dari unsur Kejaksaan, TNI-Polri juga ikut dilibatkan dalam pengawasan,” tukasnya.

** Dede Suhendar

Para Blogger, Yuk Ikutan Blog Competition IndiHome 2022

Redaksi
-
0
Para Blogger, Yuk Ikutan Blog Competition IndiHome 2022

Puluhan blogger berkesempatan mendapatkan total hadiah Rp 170 juta

Jakarta | Jurnal Bogor

IndiHome kembali menggelar Blog Competition 2022. Ajang ini ditujukan bagi para blogger untuk berunjuk gigi dalam berkonten ria.  Dalam lomba ini blogger dipersilakan untuk menulis segala sesuatu tentang manfaat internet yang sangat luas dalam kehidupan kita. Tema kompetisi berjudul “Manfaat Tak Terbatas Internetnya Indonesia” tersebut berhadiah total Rp 170 juta.

Para blogger segala umur bisa mengeksplorasi idenya ke dalam 10 sub-tema yang ada. Sub-tema yang tersedia terdiri dari; Internet dan Teknologi (ICT); Gamer & eSport; Lifestyle; Pendidikan; Creative & Culture; Parenting; Tourism & Hospitality; Ekonomi dan Bisnis; Kesehatan; dan Profesi. Pendaftaran dibuka sejak 17 Juni hingga 17 Juli 2022.

Tidak ada batasan eksplorasi konten yang akan menghambat para blogger dalam mengikuti kompetisi ini. Blogger juga dibebaskan berkreasi menggunakan Bahasa Indonesia informal namun tetap sopan dan tidak melanggar asas kesantunan masyarakat. Dalam mempercantik konten, penggunaan infografis, citra foto, hingga video turut mendapat sambutan baik.

Yang paling penting adalah karya merupakan ciptaan orisinil tanpa adanya pelanggaran hak cipta pihak lain dan potensi pelanggaran hukum lainnya. Selain itu, blogger-blogger terbaik di masing-masing sub tema berkesempatan mendapatkan kontrak eksklusif dengan IndiHome.

Vice President Marketing Management, E. Kurniawan mengatakan blogger merupakan mitra strategis bagi IndiHome. Seperti yang diketahui, blogger merupakan salah satu pilar penting dalam pengembangan konten digital secara luas. Nilai itulah yang sejalan dengan IndiHome selaku entitas infrastruktur jaringan internet nasional.

“Ini adalah kali kedua lomba blogger diselenggarakan. Sejak kompetisi yang pertama, kami mendapatkan banyak sekali masukan yang membangun dari blogger untuk IndiHome. Karena itu, pada lomba kali ini kami memperdalam angle spesifik karena internet sudah menjangkau hampir semua sendi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat,” kata E. Kurniawan.

**prast/rls

Dianggap Rugikan Warga, Ormas, LSM dan Paguyuban Ciawi Somasi Pemkab Bogor

Sayyev
-
0
Dianggap Rugikan Warga, Ormas, LSM dan Paguyuban Ciawi Somasi Pemkab Bogor



Ciawi | Jurnal Bogor
Maraknya kendaraan bus dan truk pengangkut material melintas di Jalan Seuseupan-Banjarwaru hingga Tapos maupun Telukpinang, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, disikapi tegas sejumlah kalangan masyarakat di wilayah Ciawi.

Itu dibuktikan dengan adanya surat somasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang dilakukan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta paguyuban warga Ciawi.

“Hari ini kami somasi Bupati Bogor, Camat Ciawi dan Dinas Perhubungan karena dianggap telah membiarkan kendaraan besar bebas melintas di Jalan alternatif Veteran II Telukpinang dan Jalan Banjarwaru-Tapos,” ujar Tedi Susanto pengurus Marcab LMPI Kabupaten Bogor, kepada wartawan usai berdiskusi dengan UPT Dishub wilayah III Ciawi, setelah melayangkan surat somasi, Senin (27/06).

Ia menambahkan, somasi dilayangkan oleh ormas dan LSM serta paguyuban warga, mewakili aspirasi seluruh masyarakat di Kecamatan Ciawi.

Isi dalam surat somasi itu, kata Tedi lagi, menolak secara tegas adanya aktivitas kendaran besar melintas, serta mendesak Pemkab Bogor segera mengambil tindakan sebelum ada gejolak di masyarakat.

“Jangan sampai ada gejolak di masyarakat, Semua instansi terkait harus menampung aspirasi kami,” imbuhnya.

Tedi menjelaskan, hasil penelitian serta koordinasi dengan berbagai pihak, jelas disebutkan bahwa ruas Jalan Alternatif Veteran II dan Banjarwaru-Tapos, masuk kedalam kategori jalan kelas 3 yang mana tidak bisa dilalui kendaran besar.

Anehnya, selama ini ratusan bus dibiarkan melintas, terutama pada akhir pekan dan truk tronton pengangkut material ke proyek Bendungan Sukamahi pun bebas melintas.

“Warga dirugikan dengan permasalahan ini. Pemkab Bogor jangan diam saja, ini harus ditindak lanjuti agar tidak menyengsarakan masyarakat umum,” jelasnya.

Sementara, Kepala UPT Dishub wilayah III Ciawi, Iwan Sugito mengungkapkan, somasi yang diberikan perwakilan warga ini akan segera ditindaklanjuti. Untuk kaitan bus dan truk besar yang melintas di dua ruas jalan kelas 3 itu, sambungnya, menjadi ranah bidang lalu lintas (lalin), tetapi pihaknya berjanji akan turun tangan jika mendapat instruksi dari dinas.

“Kami hanya terkait pemeliharaan PJU tapi bisa diperbantukan apabila dinas mengintruksikan. Kalau aduan secara lisan memang sering kami terima,” singkatnya.

Untuk diketahui, sejumlah ormas dan paguyuban warga yang menolak kendaraan besar seperti bus dan truk yakni Ormas BBRP Zona 3 Ciawi, BBR Kecamatan Ciawi, LMPI Kecamatan Ciawi, KKPMP Kecamatan Ciawi, Markas Komunikasi Radio Kecamatan Ciawi (Mako AWI), Ebhel Silaturahmi, Forum Komunikasi Kebersamaan (Fokar) dan Pejuang Subuh.

** Dede Suhendar  

Gara-gara TPT Ambruk, Dua UPT Teknis Saling Tuding

Redaksi
-
0
Gara-gara TPT Ambruk, Dua UPT Teknis Saling Tuding

Ciawi|Jurnal Bogor
Ambruknya tembok penahan tanah (TPT) di Kampung Bendungan RT 01 RW 03, Desa Bendungan, Kecamatan Ciawi, yang dibangun melalui program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) anggaran tahun 2021,  membuat dua Unit Pelaksana Teknis (UPT) kepanjangan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor, saling tuding tanggungjawab.

Pengawas UPT Infrastruktur Irigasi Kelas A Wilayah III Ciawi, Dedi Djunaedi membantah pihaknya ikut melakukan pendampingan teknis kaitan kontruksi awal pembangunan TPT di Desa Bendungan tersebut.

Menurutnya, yang bertanggungjawab dengan pelaksanaan teknis didalam pengerjaan program Samisade itu adalah UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kelas A Wilayah II, karena yang melakukan pendampingan awal.

“Kata siapa kami melakukan pendampingan awal terkait teknis ataupun kontruksi pembangunan TPT di Desa Bendungan yang berasal dari program Samisade tersebut. Justru setelah ambruk, baru kami lah yang ada di UPT Irigasi dilibatkan,” ungkapnya kepada wartawan saat dikonfirmasi melalui WhatsApp.

Bahkan, kata Dedi, surat tugas dari DPUPR ditujukan ke salah seorang pegawai UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kelas A Wilayah II, yakni atasnama Abdul Rohman.

“Jadi sudah jelas kalau yang bertanggungjawab itu bukan kami, tapi pegawai di UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan sesuai dengan surat tugas yang diberikan DPUPR,” tegasnya yang merupakan pengamat irigasi wilayah Ciawi.

Sementara, Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU) UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kelas A Wilayah II, Ade Sa’ban menjelaskan, dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang berasal dari program Samisade tidak semua desa membangun jalan, tapi ada juga yang masuk keranah pengawasan UPT Infrastruktur Irigasi, seperti pembangunan TPT yang ambruk di Desa Bendungan.

“Pendampingan teknis awal terkait pembangunan TPT di Desa Bendungan, itu pihak UPT Irigasi. Nah, kami di UPT Jalan dilibatkan setelah terjadinya ambruk TPT yang dibiayai program Samisade itu,” jelasnya.

Dan keterlibatan UPT Jalan dalam pendampingan konstruksi perbaikan TPT yang ambruk, lanjutnya, sudah dilakukan pihaknya sesuai hasil komunikasi dengan pihak kecamatan dan inspektorat.

Tidak hanya itu, Ade juga mengungkapkan, Pemerintah Desa (Pemdes) Bendungan melalui Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), diberikan saran untuk dibuat selimut beton, serta penambahan beberapa penahan TPT dan dibuatkan kolom beton. Saran tersebut, agar kualitas pembangunan TPT lebih bagus dan kuat.

“Pengerjaan perbaikan TPT saat ini sedang tahap pembuatan kolom beton oleh TPK. Tapi untuk selimut beton tidak dikerjakan, mungkin kaitan dengan nilai anggaran yang cukup mahal,” imbuhnya.

Ade pun minta dalam masalah ini, jangan saling menyalahkan apalagi UPT teknis yang sama-sama berada di DPUPR. “Baiknya kita duduk bareng dengan semua pihak, baik itu UPT Jalan, UPT Pengairan, kecamatan, desa dan TPK,” paparnya.

Sebelumnya, Kepala Desa Bendungan, Ading Suherman menuding, ambruknya TPT setinggi 15 meter yang dibangun dari program Samisade tahun 2021 dengan biaya sebesar Rp969.644.000, karena kesalahan teknis dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di lapangan yang tidak melakukan pembangunan sesuai standarisasi kontruksi.

Meski begitu, sambung Kades Bendungan, adanya kejadian tersebut akan dijadikan pelajaran, baik dalam pengelolaan keuangan maupun pengawasan pengerjaan di lapangan dilaksanakan TPK.

“Saya anggap itu suatu pelajaran untuk pembangunan di wilayah Desa Bendungan kedepannya, terutama yang berasal dari bantuan pemerintah, mulai Samisade, Dana Desa dan sumber bantuan anggaran pemerintah lainnya,” tukas Ading.

** Dede Suhendar  

Polsek Cigudeg Dalami Kasus Pengeroyokan 3 Wartawan

Redaksi
-
0
Polsek Cigudeg Dalami Kasus Pengeroyokan 3 Wartawan

Cigudeg l Jurnal Bogor

Sebanyak 10 orang diduga sebagai pelaku pengeroyokan terhadap tiga wartawan media online beberapa hari  lalu.

Informasi yang dihimpun, kejadian bermula 3 orang wartawan saat meliput kegiatan perpisahan di SDN Parakantiga, Desa Sukaraksa, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor.

Belum diketahui secara pasti penyebab pengeroyokan terhadap 3 orang wartawan tersebut.

Kanit Reskrim Polsek Cigudeg, Ipda Iman Budiman menerangkan, perkembangan kasus pengeroyokan yang menimpa  para kuli tinta tersebut saat ini masih dalam  proses penyelidikan.

Kejadian ini sudah beberapa saksi telah diperiksa sehingga progresnya pada gelar perkara.

“Kasus ini  diatensikan,  hingga kini masih fokus pemeriksaan dan dimintai keterangan pada para saksi lainnya,” kata Ipda Iman Budiman, kemarin.

Perkembangan kasus pengeroyokan, kata Iman, sebelumnya pihak Polsek Cigudeg telah menjalani pemeriksaan dengan memanggil  3 orang sebagai saksi. Setelah itu, penyelidikan berlangsung,  nantinya kasus tersebut bakal berlanjut pada gelar perkara.

Lebih lanjut Kanit Reskrim mengatakan, bahwa belum lama ini sejumlah 10 orang bersetatus sebagai saksi telah mengikuti periksaan intensif di Mapolsek Cigudeg. “Kami tidak  gegabah, ketika bertindak pun jangan sampai salah tangkap pelaku,” papar Iman.

Lebih baik landai, dengan begitu sambil dilakukan pendalaman, perinsipnya  proses kasus tersebut tetap  berjalan. Iman mengatakan, untuk menjadi kesimpulan masih dilakukan pengumpulan data pendukung dan bukti lainnya. “Serta menghadirkan saksi  lain tentu yang mengetahui peristiwa pengeroyokan terjadi,” ungkapnya.

Dia menegaskan sangat berhati-hati,  sebab jangan sampai masalah ini dipelintir. Menurutnya, tentunya dalam penanganan semua permasalahan pihaknya selalu kooperatif.

Sementara kasus penganiyaaan dan pengeroyokan dari 3 orang, salah satunya adalah wartawan Angkaranews.com. “Hingga masuk kemeja hijau,  kasus penganiayaan ini terus dikawal. Biar ada efek jera, bagi terduga pelaku tersebut,” ujar Pimred Angkaranews.com Rahman.

“Dijadikan pembelajaran, jangan suka main hakim sendiri. Diharapkan kedepan tidak ada lagi kekerasan, kepada siapapun  dengan bertidak semena-mena,” tukasnya. 

** Arip Ekon

Sebelum Huntap Dibangun, Pemkab Bogor Tanggung Sewa Rumah Korban Banjir Bandang

Redaksi
-
0
Sebelum Huntap Dibangun, Pemkab Bogor Tanggung Sewa Rumah Korban Banjir Bandang

Pamijahan | Jurnal Bogor

Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan mendatangi lokasi yang terdampak banjir bandang dan longsor di wilayah Desa Purasari, Kecamatan Leuwiliang dan Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Senin (27/06/22).

Iwan Setiawan didampingi jajarannya melihat langsung para korban bencana, di dua wilayah yang hingga menelan korban jiwa itu.

“Sebelum ke Cibunian Pamijahan, tadi saya ke Leuwiliang, Desa Purasari, dari peristiwa itu banyak insfratruktur yang mengalami kerusakan cukup lumayan berat akses jalur ke perusahaan Chevron dan ke Sukabumi di wilayah Cianten sepanjang 8 kilo di 20 titik jalan terputus oleh longsoran,” ungkap Iwan Setiawan kepada wartawan.

Menurut Iwan, saat ini pihaknya dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang dibantu oleh Chevron dan relawan sedang mengerjakan untuk mengaktifkan kembali jalur yang terdampak longsor. 

“Memang ada beberapa kendala yang perlu kita tangani secara khusu yaitu jembatan yang putus, tetapi saya sudah perintahkan Dinas PUPR untuk membuat jembatan sementara, sebab itu akses jalan yang sangat strategis,” ujarnya.

Selain itu, Iwan menyebut, bagi warga yang terdampak sudah mulai diperbolehkan sewa rumah sebagai tempat tinggal sementara sampai dibangunkan hunian tetap (huntap).

“Selama belum ada huntap dan masih direlokasi kami minta siapkan untuk disewa selama rumah itu belum jadi, tanpa batas waktu yang tak ditentukan,” kata dia.

Iwan menegaskan, kalau memang disewakan mereka akan nyaman, dan Pemerintah Kabupaten Bogor sudah membuat pernyataan dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) terkait sewa dan rehab rumah warga terdampak bencana banjir dan longsor.

“Untuk relokasi sedang koordinasi mencari lahan, kalau ada tanah milik pemerintah daerah silakan dipakai buat kebutuhan huntap,” tegasnya.

Namun, Iwan menuturkan ada keinginan masyarakat agar diberikan uang bukan berupa bangunan, khawatir lokasinya masih rawan bencana.

“Kalau memang keinginan warga uang kita siapkan, makanya tidak gampang mencari tempat dan kami sedang menyiapkan besaran huntap sebesar Rp 62 juta dengan type 36,” paparnya.

“Kami ingin apa yang disampaikan semua kebutuhan, termasuk sampai urusan pribadi mereka, diluar bantuan yang sekarang seperti celana dalam dan pakaian lainnya,” tambahnya.

Selain itu, BPBD juga akan mempublish apa saja keinginan warga terdampak bencana saat ini yang prioritas termasuk pampers, susu dan sebagainya.

“Sementara bangunan yang rusak berat di Leuwiliang ada 10 unit, rusak ringan ada 90 bangunan sedangkan di Pamijahan 14 rusak berat di Kampung Muara,” tukasnya.

** Andres

Adakan FGD, Achmad Fathoni: Ini Bentuk Keseriusan PKS 

Sayyev
-
0
Adakan FGD, Achmad Fathoni: Ini Bentuk Keseriusan PKS 

Gunung Putri | Jurnal Bogor 

Bidang Hukum dan Kebijakan Publik Partai Keadilan Sosial (PKS) melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dalam bidang pendidikan yang dilaksanakan di aula Gedung PKS, Minggu (26/06/22).

Anggota DPRD sekaligus Kepala Bidang Hukum dan Kebijakan Publik Achmad Fathoni mengatakan, FGD ini untuk melihat apa keluhan dari masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan.

“Kegiatan in , kita juga mengundang para tenaga pendidik baik negeri maupun swasta yang dihadiri langsung dari Dinas Pendidikan terkait persoalan dan solusi yang harus disiapkan kedepannya,” papar Fathoni biasa disapa, kepada Jurnal Bogor di kediamannya, Senin ( 27/06/22).

Pertama, ia  menyampaikan terima kasih atas kehadiran para nara sumber dan kontributor dalam FGD pendidikan. Dia  tidak menyebut peserta melainkan kontributor , karena memang tidak hanya narasumber yang diminta kontribusi pemikirannya, tapi semua yang hadir juga ikut diminta berkontribusi.

“FGD pendidikan yang diadakan kali ini adalah Seri ke-2 yg diadakan Bid Hukum dan Kebijakan Publik PKS Kabuapten Bogor. Setelah bulan Maret lalu diadakan FGD kesehatan. Bidang kami diberi tugas oleh Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor Ust Dedi Arroza untuk menyusun platform PKS dalam melayani rakyat Kabupaten Bogor  sebagai  kesiapan memimpin Bogor,” paparnya.

Menurutnya, DPD PKS Kabupaten Bogor berkewajiban untuk menyiapkan diri memenuhi keinginan rakyat Kabupaten Bogor . Sebab untuk memiliki pemimpin yang tidak hanya punya keinginan, tapi yang terpenting memiliki kapasitas, ide dan gagasan menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi rakyat agar bisa maju, adil dan sejahtera. 

“Sudah terlalu lama rakyat Kabupaten Bogor kurang dilayani dan dibela, disini  PKS Kabuapten Bogor ingin hadir memimpin untuk membela dan melayani rakyat. Berbagai persoalan utama pelayanan pada rakyat yang wajib dan mendasar seperti kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, infrastruktur, pangan, dan lain-lain semua harus terlayani dengan baik,” bebernya.

Dalam diskusi ini kata dia, terbukti adanya kesulitan yang dirasakan oleh tenaga pendidik khusunya untuk mereka yang ingin mendirikan sekolah swasta, dipersulit dengan persoalan izin, dan juga soal harga IMB yang luar biasa.

“Ini kan sekolah, untuk dunia pendidikan jangan disamakan dengan manajemen perusahaan, karena sekolah swasta pun ada yang masuk dalam katagori mapan ada juga yang ngap-ngapan,” cetusnya.

Oleh karena itu , dalam FGD pemaparan panjang lebar soal dunia pendidikan yang memang masih perlu banyak sentuhan, baik dari bantuan maupun pengawasan serta sistem pendirian yang harus lebih diperbaiki, dan saat ini PKS sedang mempersiapkan hal itu agar saat memimpin nanti kita sudah punya konsep yang akan dijabarkan.

“Terima kasih kepada para nara sumber  Bapak Dr Agus Suhendi, MPd MM dari Dinas Pendidikan, Bapak Dr Agus Sriyanta, MPd (BMPS), Bapak Burhanudin (Kopel) dan Bapak Dadeng Wahyudi, Lc ME (DPRD Kom 4 FPKS) yang sudah hadir dan mmberikan banyak evaluasi, gagasan serta pemikiran, semoga sehat dan sukses selalu berharap bisa terus bersama PKS,” tuturnya.

Sebagai bentuk keseriusan, kata dia, PKS Kabupaten Bogor  menyiapkan diri memimpin. Melalui FGD inilah dia mengmpulkan ide dan pemikiran, baik dari para nara sumber dan kontributor yang merupakan stakeholder, praktisi serta pengamat di bidangnya.

“Dalam FGD ini kami dapati ternyata banyak pihak yang mencintai Kabupaten Bogor dan siap berkontribusi melayani dan membela rakyat Bogor. Mereka sangat antusias memberikan analisis dan pemikirannya dalam menyelesaikan berbagai persoalan  dan mereka merasa bahagia karena PKS Kabupaten Bogor memberikan mereka kesempatan berkontribusi,” pungkasnya.

** Nay Nur’ain

Cemari Udara, Tempat Pembakaran Limbah PT Pop Can Utama Disegel DLH

Redaksi
-
0
Cemari Udara, Tempat Pembakaran Limbah PT Pop Can Utama Disegel DLH

Gunung Putri | Jurnal Bogor 

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor menyegel insinerator atau pembakaran limbah milik PT. Pop Can Utama di Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Senin (27/6/2022). 

Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kemitraan pada DLH Kabupaten Bogor, Cholid Mawardi menjelaskan, pihaknya saat ini langsung melakukan penyegelan insinerator milik perusahaan pembuat kaleng tersebut. 

“Kalau disidak itu sama Kades, kalau sama kita (DLH) disegel, segelnya segel PPLH. Bukan police line, tapi PPLH line. Itu diperbolehkan di PP 22. Jadi sifatnya kayak police line, disitu harus steril,” ungkapnya kepada Jurnal Bogor.

Pria yang akrab disapa Ardi ini mengatakan, pihaknya melakukan penyegelan karena perusahaan tersebut tidak memiliki izin pembangunan emisi. 

“Mereka jika mau melakukan pembakaran harus punya izin pembuangan emisi. Nah, ternyata mereka nggak punya. Akhirnya mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan yang menyebabkan pembuangan emisi ke udara,” paparnya.

Menurutnya, segel pada tungku pembakaran ini berdurasi selama 14 hari ke depan , jika perusahaan tak segera membuat izin pembuangan emisi pihaknya akan melakukan pembongkaran terhadap insinerator tersebut.

“Segel insineratornya urusan dan tanggungjawab kami, kalau urusan pabrik tidak berizin nanti urusannya Satpol PP,” jelasnya.

Ia menegaskan, DLH Kabupaten Bogor akan melakukan peninjauan terhadap perusahaan tersebut. 

“Berdasarkan laporan warga, katanya sih dari asap pembakaran yang menimbulkan bau,” ujarnya. 

Walaupun insinerator PT Pop Can disegel, kata dia,  namun perusahaan tersebut masih bisa melakukan operasi. 

“Kalau untuk usaha itu bisa saja beroperasi ketika mereka sudah punya izin ya. Kalau punya izin, hubungannya dengan Satpol PP. Kalau DLH fokusnya pada penghentian pencemaran dulu,” pungkasnya. 

Sementara itu, Kepala Desa Gunung Putri, Daman Huri mengatakan, dengan adanya penyegelan atau penegakan hukum seperti itu, seluruh perusahaan yang ada di Desa Gunung Putri harus taat terhadap Undang-Undang Lingkungan Hidup.

“Kita wajib mengawal juga permasalahan lingkungan hidup ini, karena banyak sekali yang lolos perusahaan para pencemar lingkungan di Kabupaten Bogor ini,” tegas A Heri biasa disapa.

Ia menambahkan, di kepemimpinan Ade Yana sebagai Kadis DLH Kabupaten Bogor ini bisa terus ditegakan masalah lingkungan hidup terutama kepada perusahaan yang mencoba nakal dan memang sudah nakal.

“Pada prinsipnya Pemdes Gunung Putri akan terus memberikan yang terbaik dan mengusahakaan penataan lingkungan hidup. Mudah – mudahan DLH Kabupaten Bogor juga mensuport penuh gerakan yang dilakukan Pemdes Gunung Putri,” pungkasnya.

** Nay Nur’ain

1...871872873...1,738Page 872 of 1,738

Jl. Pangeran Sogiri Jl. Hollywood Residence No.16 Blok A3, RT.07/RW.02, Tanah Baru, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16154

Contact us: jurnalbogorinspirasi@gmail.com

© Copyright - PT Jurnal Bogor Inspirasi