JURNAL INSPIRASI – Polemik mengenai pertanahan kembali mencuat di wilayah Kabupaten Bogor. Kali ini, perkara itu menimpa ahli waris Jon Sudijono yang memiliki satu hamparan lahan di wilayah Desa Bojong, Kecamatan Klapanunggal, dan wilayah Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.

Diketahui, lahan tersebut berada di eks lokasi penambangan pasir PT. Rejeki Kurnia Alam, dengan luas lahan sekitar 69.761 meterpersegi yang dibeli dari masyarakat sejak tahun 1994 sampai tahun 2010. Kemudian, bidang tanah tersebut dikuasai oleh salah satu developer perumahan.

Kuasa hukum keluarga Jon Sudijono mengadukan Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor ke Kementerian Agraria dan Badan Pertahanan Nasional terkait perihal tersebut sejak 5 Agustus 2022. Namun, hingga kini belum ada jawaban.

Selain melaporkan ke Kementerian Agraria dan Badan Pertahanan Nasional, keluarga Jon Sudijono juga mengadukan BPN ke Ombudsman.

Kuasa Hukum kelurga Jon Sudijono, Maha Katy menyebut bahwa pengaduan itu berawal ketika pihaknya mengirimkan surat keputusan Hak Atas Tanah eks lokasi penambangan PT. Rezeki Karunia Alam tertanggal 17 Januari 2022 dengan nomor 028/MK&A/I/2022 ke BPN Kabupaten Bogor.
Namun, surat dengan nomor 028/MK&A/I/ tidak ada tanggapan dari BPN.

“Maka tanggal 16 maret 2022 kami kembali menyurati pihak Kepala Perwakilan Kantor Pertahanan Kabupaten Bogor sesuai surat nomor 036/MK&A/III/2022 perihal permohonon tindak lanjut surat nomor 028/MK&A/I/2022,” ujarnya kepada wartawan dalam konferensi pert di Rumah Makan Manjabal, Jalan R3, Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogo, Senin (22/8).

Namun, kata dia, BPN tidak juga merespon surat tersebut dan pada tanggal 1 April 2022. Kemudian, pihaknya mengirimkan teguran dan somasi terhadap Kepala Perwakilan Kantor Pertahanan Kabupaten Bogor sebagaimana surat dengan nomor 041/MK&A/IV/2022 perihal teguran dan somasi. Tetapi, lagi-lagi tak mendapat respon.

“Bahkan kami telah berkali-kali mendatangi secara langsung ke BPN, akan tetapi kami tidak mendapat jawaban yang jelas atas permohonan klien kami tersebut sehingga sampai saat ini klien kami menunggu 7 bulan lamanya dan tidak ada kepastian hukum,” ucap Maga Katy.

Menurut dia, awalnya kasus ini bermodus penipuan, yang bermula dari adanya seseorang yang akan membeli lahan milik Jon Sudijono. Saat itu pihak pembeli memberikan uang Rp1 miliar sebagai DP (tanda jadi), namun tidak ada pembayaran lagi. Bahkan yang terjadi, pihak pembeli itu telah membangun perumahan yang saat ini sudah dibangun sekitar 200 unit perumahan dan sudah diperjual belikan unit perumahannya.

Saat itu kasusnya sudah dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Karena ini jual beli maka laporan ke pengadilan perdata. Hasil keputusan pengadilan uang Rp 1 miliar ini dinyatakan hangus karena tidak ditepatinya janji untuk jual beli lahan tersebut.

“Kami berharap ada lembaga yang mengawasi dan memperhatikan kinerja BPN Kabupaten Bogor. Bahkan kasus pelayanan buruk dari BPN Kabupaten Bogor ini sudah dilaporkan ke pihak Ombudsman RI, dan saat ini masih menunggu proses penanganannya,” tutupnya.

Maha Katy juga mengatakan, kasus itu sudah diajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Cibinong dengan register perkara nomor : 180/Pdt.G/2017/PN.Gbi. Bahwa pada saat ini proses peradilan sudah selesai dan dinyatakan berkekuatan hukum tetap.

“Klien kami dinyatakan menang sekaligus sebagai pemilik yang sah terhadap bidang ranah aquo sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI no. 2639 K/Pdt/2020 tanggal 16 Desember 2020 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Cibinong nomor : 180/Pdt.G/2017/PN.CBI tanggal 6 Juni 2018,” ucap Maha Katy.

Lanjut Maha Katy, dengan adanya keputusan pengadilan itu, diajukanlah permohonan surat keputusan hak atas tanah eks lokasi penambangan kepada kantor pertanahan kabupaten Bogor sesuai surat nomor : 08/MK&A/I/2022 perihal permohonan surat keputusan hak atas tanah eks lokasi penambangan PT. Rejeki Karunia Alam tertanggal 17 Agustus 2022.

Ia menambahkan, saat ini di lokasi sudah dibangun sekitar 200 unit perumahan. “Kami juga sudah melakukan pemblokiran kepada BPN dan BTN sebagai pihak perbankan kaitan perumahan tersebut, agar tidak menerima nasabah untuk perumahan tersebut,” jelasnya.

Sementara, Kepala BPN Kabupaten Bogor, Yan Septedyas saat dikonfirmasi melalui pesan whatsapp mengatakan bahwa lokasi tersebut masuk wilayah Kantah Bogor 2.

“Karena bukan wilayah saya. Saya tidak mau beri tanggapan sebelum tahu permasalahannya, terimakasih,” tandasnya.** Fredy Kristianto

JURNAL INSPIRASI – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor mencoret pengajuan dana sebesar Rp250 miliar dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Anggota Banggar DPRD, Jatirin menyebut bahwa pencoretan usulan itu lantaran belum matangnya kajian dari dinas terkait mengenai pembebasan tersebut, maka Banggar memilih untuk mencoret usulan tersebut.

“Kami sepakat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menghilangkannya. Lebih baik dialokasikan kepada kegiatan yang bisa langsung dirasakan masyarakat,” ujar Jatirin kepada wartawan, Selasa (22/8).

Menurut dia, DPRD tak ingin menganggarkan dana, namun ujung-ujungnya menjadi silpa. Akibat tidak matangnya kajian. “Sayang, kalau ujung-ujungnya nanti jadi Silpa. Atau jangan sampai seperti R3. Karena kajiannya tak matang, sehingga mengakibatkan jalan itu sempat ditutup pemilik lahan,” ucapnya.

Kata dia, Banggar dan TAPD justru sepakat untuk menganggarkan dana sebesar Rp7,5 miliar untuk pembebasan lahan yang diperuntukan bagi kantor kelurahan. Diantaranya bagi kantor Kelurahan Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat.

Hal senada juga diungkapkan, Anggota Banggar DPRD, Ahmad Aswandi. Pria yang akrab disapa Kiwong itu menyebut bahwa dalam urusan pembebasan lahan, kajian yang dilakukan pemkot kerap tidak matang. “Sekarang buat apa dianggarkan, kalau uangnya sudah ada tapi pembebasan tidak dilakukan. Malah jadi silpa,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR, Chusnul Rozaqi mengaku belum mengetahui terkait dicoretnya pengajuan anggaran tersebut. “Belum tahu, nggak ada informasi,” ucap dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Dinas PUPR Kota Bogor mengusulkan anggaran sebesar Rp250 miliar untuk pembebasan lima ruas jalan yang sebagian proyeknya hingga saat ini masih mangkrak.

Lahan untuk pembangunan lima ruas jalan itu antaralain Jalan Regional Road (R2) Jalan Regional Ring Road (R3) Babadak, Jalan Bogor Inner Ring Road (BIRR), Jalan Permata, Kampung Sawah dan Underpass Kedung Halang.** Fredy Kristianto

JURNAL INSPIRASI – Peristiwa pelecehan terhadap petugas perempuan di Stasiun Paledang terekam CCTV.

Berdasarkan video yang tersebar di media sosial, seorang pria dengan ciri-ciri fisik berkepala botak mengangkat kerudung perempuan petugas Stasiun Paledang tersebut. Setelah mengangkat kerudung, pelaku pun langsung lergi begitu saja.

Kahumas PT KAI Daop 1 Jakarta, Eva Chairunisa mengecam tindakan pelecehan atau perbuatan tidak menyenangkan pada petugas di Stasiun Paledang Bogor dari calon penumpang KA lokal yang tidak berkenan memenuhi persyaratan perjalanan KA.

Atas kejadian tersebut Daop 1 Jakarta akan menindak tegas oknum yang dianggap telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan pada  petugas  yang sedang menjalankan pekerjaannya sesuai aturan.

“Saat ini proses laporan sedang disampaikan ke Polresta Bogor,” ujarnya melalui keterangan tertulisnya, Senin (22/8).

Menurut Eva, sesuai ketentuan seluruh pengguna jasa kereta api wajib memenuhi persyaratan yang berlaku sesuai ketetapan Surat edaran terbaru dari Kemenhub No.80 tahun 2022, dimana untuk perjalanan kereta api Lokal dan aglomerasi terdapat aturan vaksin minimal dosis pertama tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat keterangan hasil negatif Rapid Test Antigen atau RT-PCR.

“Tidak atau belum divaksin dengan alasan medis wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah Pelanggan dengan usia di bawah 6 tahun tidak wajib vaksin namun wajib ada pendamping yang memenuhi persyaratan perjalanan,” katanya.

Eva menuturkan, pelanggan yang tidak melengkapi persyaratan akan ditolak untuk berangkat dan dapat melakukan pembatalan tiket.

Dalam rangka memperlancar proses pemeriksaan, sambung dia, PT KAI telah mengintegrasikan ticketing system KAI dengan aplikasi Peduli Lindungi untuk vakidasi data vaksin dan hasil tes Covid-19 pelanggan. Data tersebut dapat langsung diketahui oleh KAI pada saat pemesanan tiket melalui KAI Access, web KAI, dan pada saat boarding.

“Seluruh pelanggan yang menggunakan jasa KA dipastikan telah memenuhi persyaratan sesuai protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. KAI Daop 1 Jakarta mengajak seluruh calon pengguna jasa agar mengikuti aturan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan perjalanan KA yang aman, nyaman dan sehat,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa penerapan aturan tersebut merupakan komitmen PT KAI untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 khususnya di transportasi kereta api.

Sementara itu, Polresta Bogor Kota membenarkan telah menerima laporan PT KAI terkait seorang pria yang melakukan pelecehan dan tindakan tidak menyenangkan terhadap seorang perempuan yang juga petugas Stasiun Paledang Bogor. Saat ini dilakukan pemeriksaan untuk proses lebih lanjut.

“Laporannya adalah tindakan tak menyenangkan dan melawan petugas sesuai dengan pasal 335 dan 212. Saat sekarang ini dilakukan pemeriksaan untuk proses lebih lanjut,” kata Wakapolreta Bogor Kota, Ferdy Irawan kepada wartawan, Senin (22/8).

Kata dia, awal mula adanya pelecehan dan tindakan tidak menyenangkan berawal dari petugas yang melaksanakan pengecekan kepada setiap penumpang yang mau naik kereta api untuk memastikan bahwa apakah penumpang yang akan naik kereta api itu sudah tervaksin atau belum.

“Ketika, pelapor yang inisialnya S (petugas) melakukan pemeriksaan calon penumpang inisiaal D ini menolak untuk diperiksa. Kemudian mengeluarkan kata-kata kasar yang tak sepantasnya,” ucap Ferdy.

Ferdy nenuturkan, yang bersangkutan atau terlapor D ini menyingkap jilbab daripada petugas dengan tujuan untuk melihat siapa nama petugas yang melakukan pemeriksaan, tujuannya untuk memviralkan sehingga akibat perbuatan pelapor dalam hal ini petugas kereta api keberatan.

“Kami sudah memeriksa satu orang pelapor didampingi dua orang saksi. Dan identitas terlapor kita sudah dapatkan berdasarkan KTP, nama dalam terlapor inisialnya D,” pungkasnya.** Fredy Kristianto

JURNAL INSPIRASI – Sebanyak 11 rumah warga di Kampung Cogrek, RT 01 RW 02, Kelurahan Kertamaya, Kecamatan Bogor Selatan, diterjang banjir dan lumpur.

Staff Informasi Tagana Kota Bogor Sumardi mengatakan bahwa banjir tersebut terjadi pada Minggu (21/9). Kejadian itu diakibatkan drainase di sekitar lokasi mampet, sehingga tidak mampu menampung debit air saat hujan deras sehingga meluap ke rumah warga.

“Jadi air tidak menampung dan mluap membanjiri rumah warga dengan membawa lumpur,” kata Sumardi dalam keterangannya, Senin (22/8).

Menurut dia, 11 rumah warga yang terdiri dari 41 jiwa terdampak banjir dan lumpur. Ketinggiannya sekitar 50 centimeter sehingga warga mengungsi.

“Rumah tidak bisa dihuni dkarenakan luapan lumpur yamg terbawa banjir mengenangi area rumah dengan ketinggian 50 centimer. Warga mngungsi di rumah tetangga dan sodara yang aman,” ungkapnya.

Tagana Kota Bogor sendiri, sambungnya, sudah melakukan assesment dan berkoordinasi dengan aparatir wilayah setempat serta pihak terkait lainnya. Termasuk menyalurkan bantuan sementara dari Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor.

“Tidak ada korban jiwa,” tandasnya.** Fredy Kristianto