Untuk meringankan kebutuhan masyarakat yang terdampak banjir bandang dan longsor di wilayah Kampung Tanjungsari, Desa Purasari, Kecamatan Leuwiliang, Perumda Pasar Tohaga Kabupaten Bogor menyalurkan bantuan.
Kedatangan mereka ke wilayah yang sempat terisolasi karena terputusnya akses utama disambut hangat oleh warga dan anak-anak sekitar. Mereka yang didampingi oleh relawan Tim Trabas, selain memberikan bantuan berupa perlengkapan anak sekolah demikian, juga pemberian makanan balita seperti susu dan cemilan dan memberikan trauma healing.
“Kegiatan ini disupport oleh para pedagang pasar se-Kabupaten Bogor, selain kita salurkan perlengkapan anak sekolah juga ada perlengkapan untuk pesantren diantaranya Al-Qur’an,” ungkap Kepala Pasar Leuwiliang Mulyadi kepada JurnalBogor belum lama ini.
Kebutuhan tersebut kata dia, termasuk yang diperlukan berdasarkan hasil pendataan pihaknya. “Walaupun jumlahnya tidak banyak yang kita salurkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi korban banjir bandang,” ujarnya.
Sementara, Ketua RW Asnim mengaku, sudah sepekan lebih pasca bencana longsor yang wilayah meliputi dua RT dan ratusan Kepala Keluarga (KK) tersebut masih belum bisa dilalui oleh kendaraan.
Kendati begitu kebutuhan logistik sandang pangan sudah tercukupi. Dia berterima kasih kepada para pedagang pasar yang sudah peduli bencana. “Kami mewakili masyarakat disini sangat berterima kasih, mudah mudahan diberikan kesehatan lahir dan batin,” tukasnya. **Andres
Bertepatan hari ulang tahun Bhayangkara ke-76, Kepolisian Sektor (Polsek) Leuwiliang bersama dengan Bhayangkari Polres Bogor menghibur masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang di Kampung Cisarua, Desa Purasari, Kecamatan Leuwiliang.
Kapolsek Leuwiliang Kompol Agus Supriyanto menyatakan, disamping program trauma healing, pihaknya membawa tim kesehatan untuk pengobatan gratis dan vaksinasi bagi yang belum divaksin.
“Kita melakukan edukasi dan trauma healing untuk membangkitkan kembali rasa kepercayaan diri masyarakat, terutama anak-anak yang terdampak,” ungkapnya kepada wartawan, Jumat (1/7).
Menurutnya, dalam program tersebut ibu-ibu Bhayangkari berbagi kebahagiaan dengan cara hadir langsung menghibur anak-anak yang mengalami trauma dan rasa khawatir. Dalam kesempatan tersebut, anak-anak turut diberikan makanan dan perlengkapan sekolah.
“Saya berharap anak- anak ini timbul kembali rasa kepercayaan dirinya, tidak ada rasa takut lagi dan bisa normal kembali seperti biasa,” tukasnya.
Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo secara konsisten dan berkomitmen mendukung pemberantasan penyalahgunaan narkoba.
Komitmen Mentan SYL dalam hal ini di antaranya memastikan seluruh pegawai Kementan bebas narkoba serta secara aktif melakukan edukasi bersama BNN (Badan Narkotika Nasional), merujuk hal tersebut, Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Kementerian Pertanian gencarkan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sekaligus tes urine sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Obat Terlarang (Narkoba) di lingkup pegawai pada Jumat (01/07).
Menyadari besarnya dampak dari penyalahgunaan narkoba, Yusral Tahir, Kepala Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) kembali menegaskan pada seluruh jajaran dan pegawainya akan konsekuensi yang harus dihadapi dari penyalahgunaan narkoba.
“Teman-teman, seperti yang kita tahu dampak penyalahgunaan narkoba tidak hanya untuk jangka pendek tetapi juga jangka panjang. Oleh karena itu kita sepakat jika ada penyalahgunaan narkoba di lingkungan pegawai maka konsekuensinya rehabilitasi hingga pemberhentian dengan tidak hormat”, tegas Yusral.
Sementara itu, Welly Riza Mukti, penyuluh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bogor, menyebutkan menurut Presiden Joko Widodo, Indonesia dalam Status Darurat Narkoba.
“Presiden Joko Widodo pada Tahun 2014 di Universitas Gadjah Mada pernah menyatakan bahwa Indonesia Darurat Narkoba”, kata Welly.
Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya letak geografis, modus operandi, mesin pembunuh, lapas, hukum, kerugian, demografis, dan peredaran.
Benteng pertahanan menurut Welly yang pertama kali yang harus dibangun yaitu diri sendiri dan keluarga. Oleh karenanya, melalui sosialisasi P4GN ini diharapkan peserta mampu memahami bahaya dari penyalahgunaan narkoba dan cara pencegahannya. Peran serta masyakat juga memiliki andil dalam membantu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika.
Giat sosialisasi P4GN merupakan wujud implementasi Rencana Aksi Nasional P4GN tahun 2020 – 2024 yang termuat dalam Instruksi Presiden No 2 Tahun 2020 dan juga dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional yang jatuh pada tanggal 26 Juni lalu, sekaligus bentuk dukungan terhadap Kementerian Pertanian yang baru-baru ini meraih penghargaan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) pada Hari Anti Narkotika Internasional 2022.
Kementan dinilai sebagai Lembaga Pemerintah terbaik yang telah berperan aktif dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
Dua Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) DKI Jakarta terima Bantuan Pemerintah (Banper) berupa sarana dan prasarana penunjang pembelajaran. Bantuan tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian Kementerian Pertanian melalui Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi dalam mendukung penguatan kelembagaan P4S sebagai pembaharu perdesaan. Hadir secara langsung menyerahkan banper, Kepala PPMKP, Yusral Tahir pada Kamis (30/06) di P4S Seruni Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
Berlokasi di kebun hidroponik milik Eka Yulianti, Yusral menyebutkan banper P4S menjadi salah satu stimulan dalam meningkatkan produktivitas pertanian melalui penguatan kapasitas SDM.
“P4S sebagai salah satu pusat pengembangan SDM pertanian yang strategis sekaligus pembaharu perdesaan harus terus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai guna menggenjot produktivitas pertanian kita”, sebut Yusral.
Ia pun mengajak pengelola P4S penerima untuk memanfaatkan banper sebaik mungkin.
“Ayo, manfaatkan bantuan ini guna meningkatkan produktivitas pertanian kita melalui penyuluhan dan pelatihan, minimal menjaga produktivitas hasil pertanian untuk kebutuhan pangan wilayah setempat”, ajak Yusral.
Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi mengatakan keberhasilan pembangunan pertanian tak lepas dari peran semua pihak, utamanya SDM Pertanian yang memberikan kontribusi cukup baik dalam mendukung program pembangunan pertanian.
“BPPSDMP berada di garis terdepan dalam pembangunan SDM pertanian, itu berati segala sesuatu yang terkait peningkatan kapasitas SDM merupakan tugas BPPSDMP”, kata Dedi.
Sejurus dengan hal tersebut, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo meminta agar penguatan kapasitas SDM pertanian harus terus ditingkatkan. Syahrul juga menegaskan bahwa saat ini pihaknya terus mendorong pertanian yang maju, mandiri dan modern.
“Modern itu berarti di dalamnya kita bicara SDM. Bagaimana mau cepat kalau masih pakai kendaraan kemarin. Bagaimana mau maju kalau ilmunya, teknologinya, mekanisasinya masih seperti yang kemarin”, tutur Syahrul.
Sebagai informasi, P4S penerima banper kali ini yaitu P4S Mawar dan P4S Seruni Indah yang merupakan 2 dari 11 P4S terpilih dalam seleksi yang dilakukan oleh PPMKP beberapa waktu lalu. Sarana dan prasarana penunjang dalam banper tersebut meliputi laptop, external hard disk, printer, layar screen, proyektor, kursi, dan meja.
Bencana alam berupa banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah daerah di Kabupaten Bogor, membuat Organisasi Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan UIKA Bogor tergerak rasa kemanusiannya. Diinisiasi Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan ( DPM FIKES ), mereka bersama-sama menggalang dana, menyalurkan bantuan bagi penduduk yang terkena bencana banjir dan longsor di Kp. Cisarua Desa. Purasari Kec. Leuwiliang Kab. Bogor, Kamis (30/06/2022).
Aksi kemanusian ini dikoordinatori oleh Ketua DPM FIKES, Sandi Kurniawan. Bantuan yang disalurkan berupa obat-obatan, kebutuhan bayi dan sembako seperti, mie instan, susu, gula, beras dan kebutuhan sebagainya yang dibutuhkan warga.
Selain memberikan bantuan berupa sembako dan obat-obatan, Ormawa FIKES serta melakukan trauma healing kepada para anak-anak korban banjir di Kp. Cisarua.
Menurut Sandi, hal ini perlu dilakukan buat mengembalikan rasa percaya diri dan menghilang rasa stress berat ketakutan terlebih pada anak-anak di pengungsian.
Terlihat di lokasi pengungsian, seluruh pengurus Ormawa Fikes yang hadir menaruh semangat dan memberikan hiburan kepada penduduk terlebih buat para anak-anak.
” Saya sangat senang bisa ikut serta dalam penggalangan dan penyaluran bantuan untuk para korban banjir Desa Pusarasi dan Puraseda, Kecataman Leuwiliang. Dari titik kumpul, perjalanan menuju lokasi bencana bisa ditempuh sekitar 2,5 jam, lokasinya cukup jauh.” ujar Ketua BEM FIKES UIKA.
Wulan berharap, apa yang dilakukan mahasiswa dari Organisasi Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan UIKA Bogor bisa bermanfaat bagi korban banjir bandang dan longsor di Kecamatan Leuwiliang.
“Saya dan teman-teman lainnya banyak belajar, utamanya adalah belajar untuk lebih bersyukur. Semoga yang terdampak bisa lekas pulih kembali, juga tidak lupa kami berterima kasih kepada para donatur, semoga menjadi amal kebaikan yang tidak terputus. ” tutupnya.
Jonggol | Jumal Bogor Acep Supriadi putra asli Jonggol yang juga berprofesi sebagai pengusaha tak hanya berpangku tangan, Namun kerap membantu membangun desa yang menjadi tempat tinggalnya.
Acep Supriadi
Kali ini, pengusaha muda tersebut melakukan pelebaran jalan agar warga yang melintas yang notabene petani bisa turut menikmati jalan mulus dan lebar.
Jalan desa ini sudah dibeton oleh desa dengan lebar 2 meter, namun sering kali kejadian ada perwis mobil yang membuat jalan tidak bisa bergerak apalagi kanan kiri sawah tanpa turap cukup menghawatirkan juga jika si pengendara kurang lihai dalam berkendara pasti terperosok, tuturnya pria 29 tahun tersebut kepada Jumal Bogor, Kamis (30/06/22).
Dari kejadian itu dia berinisiatif untuk melebarkan jalan tersebut dan membuat turap di setiap pinggiran jalan. Selain untuk safety juga, agar turap jalan terlihat lebih lebar.
“Atas nama CV UMP Group saya coba untuk melakukan pelebaran jalan sepanjang 400 meter dengan lebar 1,5 meter tersebut, beserta turap dari dana pribadi, dan al hamdulilah apa yang kami buat mendapat respon positif dari masyarakat, papar Acep biasa disapa.
Dia sebagai pengusaha lokal yang tinggal di Kampung Cisewu RT 01/03 mengaku peduli dengan lingkungan dan jika saja semua pengusaha peduli dengan lingkungannya, dia juga yakin tidak akan ada ketimpan gan di kampung tersebut.
“Semoga apa yang dilakukan oleh CV UMP ini bisa menjadi inspirasi bagi pengusaha yang ada di Desa Sukajaya khususnya, dan bagi perusahan yang berdomisi di luar Desa Sukajaya yang memiliki aset di Desa Sukajaya, dimohonlah untuk sedikit peduli dan peka terhadap kebutuhan masyarakat Desa Sukajaya,” pintanya.
Apalagi, kata dia, pengusaha dari luar daerah yang memiliki aset di Desa Sukajaya cukup lumayan banyak, namun kehadiran mereka belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat.
“Saya juga mengucapkan terima kasih ke aparat setempat ketua RT dan RW, terutama Bapak Didi Ketua RW 03 yang selalu mendukung kegiatan saya ini, karena setiap apa yang ingin saya keniakan merupakan hasil musyawarah dengan tokoh masyarakat dan lainnya sehingga kegiatan ini bisa terwujud dan insya Allah bermanfaat untuk masyakaat banyak,” pungkasnya.
Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) telah menyebar di sebagian wilayah Indonesia, 18 Provinsi dan 180 Kab/Kota. Berdasarkan data per 12 Juni 2022, dari 140.298 ternak yang sakit, sebanyak 36.924 dinyatakan sembuh.
Kementerian Pertanian melalui unit-unit kerjanya melakukan langkah solutif untuk mengatasi PMK. Di antaranya dengan mengadakan Posko, Tata Kelola lalu lintas ternak, bantuan obat, vitamin, vaksinasi, pelatihan-pelatihan dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE).
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo meminta masyarakat tidak panik menanggapi kondisi tersebut. “PMK dapat ditangani, tidak perlu panik. PMK dapat disembuhkan dengan tingkat kematian yang relatif rendah. PMK tidak membahayakan manusia, dengan daging manusia bisa dikonsumsi dengan protokol pemotongan yang baik,” ujar Mentan Syahrul.
Langkah solutif dan antisipatif telah ditempuh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), yang secara teknis dilaksanakan oleh UPT Pelatihan dan Pendidikan Pertanian.
Seluruh komponen di bawah BPPSDMP wajib turun, terutama tenaga medik dan paramedik, untuk peran aktif menanggulangi penyebaran PMK. “Semua harus turun ke lapangan,” seru Kepala BPPSDMP, Dedi Nursyamsi.
Untuk segera memutus penyebaran PMK, sebanyak 86 kegiatan telah diselenggarakan BPPSDMP di hampir seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan tersebut dilakukan dalam bentuk Pelatihan, Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Pendampingan, Webinar, Desinfektan Kandang, Vaksinasi, hingga Pengobatan Hewan Ternak.
Melalui UPT Pelatihan BPPSDMP khususnya yang bergerak di subsektor peternakan dan Kesehatan hewan, telah dilaksanakan berbagai pelatihan untuk pencegahan dan penanggulangan PMK dilakukan secara offline dan online, terutama di wilayah wabah PMK.
“Secara offline, Pelatihan Pengendalian dan Penanganan PMK telah dilaksanakan di wilayah Mojokerto Jawa Timur, Jawa Barat meliputi Depok, Bogor, Depok, dan Tangerang serta Bangka Tengah dengan total peserta mencapai 160 orang, “terang Dedi.
Pelatihan penanggulangan ini diberikan oleh dokter hewan dan medik veteriner yang dibantu oleh berbagai unsur mulai dari pemerintah, tokoh mayarakat, dan mahasiswa.
Sementara, Pelatihan Vaksinasi juga diselenggarakan di Kota Batu dengan sasaran peserta terdiri dari dokter hewan, paramedik, dan mahasiswa FKH Surabaya dan Malang. Diharapkan dengan pelatihan ini dapat memperlengkapi peserta pelatihan untik menjadi tenaga vaksinator cadangan yang berkompeten. Sedangkan di wilayah Mojokerto telah diselenggarakan pemberian Vitamin C dan perlakuan desinfektan total di 28 wilayah.
Pelatihan tidak hanya Jawa Barat dan Jawa Timur sebagai wilayah terdampak terbanyak, UPT Pelatihan Binuang dan Kupang bergerak menyelenggarakan Pelatihan dan Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian PMK untuk wilayah Kalimantan hingga Provinsi NTT, khususnya Kota Kupang.
“Sembilan UPT Pendidikan Pertanian juga memberikan kontribusi nyata terhadap pengendalian penyebaran PMK. Mulai dari memberikan pelatihan pengendalian hingga menyediakan tambahan tenaga vaksinasi dengan melatih mahasiswa, serta pemberian vaksinasi dua gelombang dengan target 100 dan 200 ekor per hari di wilayah Dinas Peternakan Kota/Kab Malang,” kata Dedi lagi.
Dedi menambahkan jika BPPSDMP akan memanfaatkan berbagai kegiatan transfer of knowledge untuk mendukung upaya penanggulangan PMK. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat meningkatkan kompetensi peserta dalam pengendalian dan pemberantasan PMK sekaligus mengurangi penyebaran.
“Untuk menanggulangi PMK ada berbagai cara, ada berbagai teknik, ada berbagai pendekatan. Jadi pelatihan ini sangat penting dan urgent,” ujarnya.
Pelatihan secara online untuk pencegahan dan pengendalian PMK diantaranya melalui webinar. Sebanyak 22.278 orang mengikuti pelatihan melalui zoom dan Youtube, dan 12.478 orang mengikuti Pelatihan online Vaksinasi PMK. Sedangkan diseminasi pencegahan dan Pelatihan PMK melalui Program-program Utama BPPSDMP diantaranya melalui Bertani On Cloud, MSPP dan MAF yang diikuti sebanyak17.646 peserta.
JURNAL INSPIRASI – Ketua DPD Partai Nasdem Kota Bogor, Benninu Argoebie mengaku masih menunggu instruksi DPP untuk menjalin ikatan di daerah dengan Partai Demokrat dan PKS. Hal itu menyusul dengan adanya Silaturahmi Kebangsaan antara Nasdem, Demokrat dan PKS, beberapa waktu lalu.
“Silaturahmi Kebangsaan itu tentunya kami sambut baik di daerah namun dari itu kami di daerah masih menunggu instruksi dari DPP,” ujar Benninu kepada wartawan, Kamis (30/6).
Kendati demikian, pria yang akrab disapa Benn itu meyakini bila Nasdem, PKS, dan Demokrat Kota Bogor memiliki hubungan yang baik.
“Jadi Insya Allah, ketika DPP menginstruksikan terkait membangun koalisi. Kami akan segera tindak lanjuti,” kata Benn.
Benn juga menegaskan bahwa saat ini pihaknya sudah membuka komunikasi dengan Ketua PKS dan Demokrat ‘Kota Hujan’. “Sudah mulai dibuka channelnya,” singkat dia.
Lebih lanjut, Benn berharap, kedepannya baik Nasdem, PKS, dan Demokrat mempunyai niat baik bersama untuk membangun Indonesia yang lebih baik, dan Kota Bogor pada khususnya.
“Insya Allah, kita bisa bersama-sama membangun Kota Bogor,” ucapnya.** Fredy Kristianto
JURNAL INSPIRASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan mengeluarkan rekomendasi pencabutan izin Elvis (eks Holywings) lantaran kedapatan menjual minuman beralkohol (minol) di atas 40 persen dalam inspeksi mendadak (sidak) Wali Kota Bima Arya, Sabtu (25/6).
Selain itu, dalam sidak tersebut pun terkuak bila Elvis masih berafiliasi dengan Holywings, yang mengundang kontroversi akibat mempromosikan minol gratis bagi pengunjung yang bernama Muhammad dan Maria.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor, Agustian Syach mengatakan bahwa rekomendasi pencabutan keempat izin Elvis kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), usai Satpol PP rapat bersama Bagian Hukum Setda Kota Bogor, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) serta Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian.
“Hasil rapat sudah dilaporkan ke Pak Wali, dan nantinya DPMPTSP yang akan menerbitkan rekomendasi pencabutan izin ke Jabar,” ujar Agustian Syach kepada wartawan, Kamis (30/6).
Rekomendasi pencabutan izin diserahkan kepada Jabar lantaran Pemprov Jabar yang menerbitkan keempat izin yang dimiliki Elvis, yakni kafe, resto, bar dan rumah minum. “Izin KLBI dan sertifikasinya oleh provinsi,” katanya.
Selain itu, sambung dia, berdasarkan hasil rapat Pemkot Bogor juga akan merekomendasikan pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) terhadap perusahaan yang menaungi Elvis.
“Mereka harus punya izin baru bika mau buka lagi, dengan perusahaan baru. Dengan catatan tak berafiliasi dengan Holywings dan tak menjual mino di atas 5 persen,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa Elvis saat ini masih disegel oleh Satpol PP selama 14 hari, terhitung sejak Sabtu (25/6).
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan tidak bisa menutup Holywings di Jawa Barat seperti halnya di DKI Jakarta, karena tidak memiliki kewenangan tersebut. Atas dasar itu, ia meminta Wali kota Bogor Bima Arya dan Bandung untuk bertindak tegas soal perizinan operasional perusahaan itu.
“(Perizinan) Holywings kalau Jakarta ada di gubernur, kalau di luar Jakarta kewenangan izin hiburan hotel restoran ada di bupati dan wali kota. Jadi saya harapkan di Bandung dan Bogor untuk ambil tindakan tegas,” ujar Ridwan Kamil seperti dikutip dari Merdeka.com, Selasa (28/6).
“Jika secara aspek hukum dan kepatutan ada pelanggaran. Imbauan saya pada Bima Arya dan Pak Yana (tindak tegas),” katanya.** Fredy Kristianto
JURNAL INSPIRASI – Kasus kekerasan yang menimpa seorang remaja putri di kawasan Taman Sempur, belum lama ini, menuai sorotan banyak pihak. Tak terkecuali dari Anggota Fraksi PPP DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri.
Menurutnya, kasus perundungan terhadap remaja putri tersebut, semakin menimbulkan pertanyaan apakah Kota Bogor layak mendapat predikat Kota Ramah Anak. Hal itu lantaran kasus kekerasan terhadap anak kerap terjadi di ‘Kota Hujan’.
Seharusnya, kata pria yang akrab disapa Gus M ini, Pemkot Bogor melalui dinas terkait dapat membuat program ril untuk mengendalikan kasus tersebut. “Dinas terkait harus membuat program yang ril, jangan hanya sebatas seremonial, yang hanya terlihat cantik di media sosial dan media massa,” ucapnya kepada wartawan, Kamis (30/6).
Gus M juga menyinggung mengenai program Sekolah Ibu yang diklaim dapat mengendalikan perceraian dan kasus kekerasan di level keluarga. “Harusnya kalau program itu benar berhasil, otomatis dapat menularkannya kepada anak, sehingga kejadian kekerasan tidak terulang,” katanya.
Menurut dia, kasus kekerasan terhadap anak tidak mungkin bisa dijadikan zero kasus. Tetapi, seharusnya pemerintah menjadikan kasus-kasus kekerasan sebagai bahan pelajaran untuk membuat kebijakan maupun program yang dapat mencegah terjadinya hal itu.
“Harusnya Kota Bogor yang katanya Smart City, sudah bisa menerapkan sistem pengawasan di ruang publik. “Harus juga ada upaya dari pemerintah untuk membentuk karakter anak di kotanya,” ungkapnya.
Sebagai catatan, Kota Bogor saat ini tengah kembali mengincar predikat Kota Layak Anak yang akan diumumkan pada Hari Anak Nasional, 23 Juli mendatang
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor, Iceu Pujiati mengakuim bahwa kekerasan terhadap anak mustahil bisa nihil kasus.
“Tidak mungkin bisa nol, pasti ada saja kekerasan. Hanya saja tadi Kota Layak Anak bagaimana sistem kita cepat menanggapi itu,” ujar Iceu.
Sistem yang dimaksud, kata Iceu, bukan dilihat dari penyelesaian. Tetapi bagaimana semua pihak menanggapi kasus kekerasan pada anak.
“Sistem itu sudah terbentuk.Tidak pada saat penyelesaiannya. Penyelesainnya pasti proses. Tapi, bagaimana ada kasus itu kita menanggapi mulai dari pemerintah lembaga itu cepat menanggapi itu,” ungkap dia.
Iceu pun membeberkan, hingga saat ini, Pemkot Bogor sudah melakukan upaya terbaik untuk tetap mengurangi angka kekerasan pada anak.
Bahkan, tegas Iceu, Pemkot mulai gencar sosialisai dengan membentuk tim tangkas yang melibatkan dinas-dinas terkait.
Iceu mengimbau kepada masyarakat segera melaporkan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap anak.** Fredy Kristianto
