24.3 C
Bogor
Monday, August 10, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 851

Pemkot Hitung Biaya Pengadaan Mobil Listrik

0

JURNAL INSPIRASI – Instruksi Presiden Joko Widodo agar pejabat daerah menggunakan mobil listrik disambut baik Wali Kota Bogor Bima Arya. Ia pun mengaku setuju atas dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Listrik (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Ini akan dimulai dengan mobil dinas operasional kepala daerah juga dinas-dinas lain,” ujar Bima kepada wartawan, Kamis, (15/9).

Menurut Bima, sebagai langkah awal Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan mulai menghitung anggaran pengadaan kendaraan listrik dalam anggaran perubahan daerah.

“Ya, polanya bisa kendaraan yang sudah ada dikonversi menjadi kendaraan listrik atau dianggarkan membeli yang baru,” jelasnya.

Ia mengatakan, dalam penyediaan kendaraan listrik diperlukan kajian yang mendalam terutama terkait standar biaya. Bima menyebut, apabila merujuk arahan Gubernur Jawa Barat pada 2021 juga meminta agar para kepala daerah di segera mengkonversi kendaraan dinas yang masih menggunakan BBM ke listrik.

Ia berharap, dengan masifnya penggunaan kendaraan mobil listrik, dapat menurunkan harga kendaraan listrik lebih terjangkau.

“Jadi fase berikutnya adalah pengadaan transportasi publik berbasis tenaga listrik yang juga kita jajaki secara serius. Mudah-mudahan tahun depan konversi bisa terjadi,” ungkapnya.

Bima menjelaskan bahwa di Kota Bogor sudah ada stasiun pengisian listrik (charger stasiun) di Alun-Alun Kota Bogor, Jalan Dewi Sartika dan di Balai Kota Bogor, Jalan Ir H Djuanda.

“Kita buat charger stasiun di alun-alun dan di balai kota akan dikerjakan tahun ini,” ucapnya.

Seperti diketahui, Jokowi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Listrik (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Derah.

Inpres itu ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Para Gubernur, Bupati/Wali Kota.

Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dapat dilakukan melalui skema pembelian, sewa, dan atau konversi kendaraan bermotor bakar menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sesuai dengan ketentuan.** Fredy Kristianto

KPM BPNT Cimahpar Diberi Telur Omega

0

JURNAL INSPIRASI – Agen BNI 46, Deni Kurniawan menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi 1.300 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Selasa (13/9).

Berbeda dari penyaluran sebelumnya, kali ini Agen Deni menyiapkan telur omega bagi para penerima manfaat. Menurut dia, hal itu dilakukan untuk memberikan kepuasan terhadap KPM.

“Walaupun ini bantuan sosial, tetapi kualitas harus nomor satu, gizinya juga lebih bagus. Toh, dengan memberi telur omega juga masih ada untungnya,” ujar Deni kepada wartawan.

Selain telur omega, pihaknya juga memberikan beras kualitas premium seberat 10 kilogram. “Bisa dicek langsung, semua barang yang kami beri sangat berkualitas,” katanya.

Lebih lanjut, kata Deni, pada periode September pihaknya tidak menyalurkan BPNT lantaran diambil alih Kanto Pos karena pemberian bantuan itu akan dibarengi dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp300 ribu.

“Jadi untuk Desember oleh Kantor Pos karena diberikan bareng dengan BLT BBM. Sehingga totalnya KPM akan mendapat Rp500 ribu. Nah Oktober baru kita salur lagi,” jelasnya.

Sebagai informasi, satu KPM menerima BPNT sebesar Rp200 ribu yang dikonversi dengan bahan pangan seperti beras, atam utuh, telur, sayur, buah dan kacang ijo.** Fredy Kristianto

KPM BPNT: Pelayanan Agen Evi Suzanti Memuaskan

0

JURNAL INSPIRASI – Sebanyak 650 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari tiga RW di Kelurahan Tanah Baru, menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) periode Agustus, yang disalurkan langsung oleh Agen BNI 46 milik Evi Suzanti di Jalan Pangeran Shogiri, Jumat (16/9).

“Penyaluran kami bagi dua tahap karena KPM berasal dari tiga RW, yakni RW 5, 6, dan 7,” ujar Evi kepada wartawan.

Menurut Evi, dalam penyaluran ini KPM menerima 10 kilogram beras, 10 butir telur, sayur, buah, ayam utuh, dan kacang ijo. “Insya Allah bahan pangan yang kami salurkan tidak mengecewakan,” katanya.

Sementara itu, salah seorang penerima manfaat, Bedah mengaku puas dengan bahan pangan yang disalurkan Agen Evi Suzanti. ‘Berasnya bagus kualitas premium, telurnya juga, ayam, sayur dan buahnya masih segar,” ucapnya.

Kata dia, agen penyalur juga ramah dalam memberikan pelayanan. “orang yang mengantre juga diberi air mineral dan kopi. Jarang ada yang seperti ini,” ucapnya.

Selain itu, sambungnya, agen juga menerapkan sistem antrean yang teratur, sehingga tak terjadi penumpukan.** Fredy Kristianto

Pergerakan Tanah, 6 Rumah di Bojong Koneng Rusak Berat

0

Babakan Madang | Jurnal Bogor 

Bencana alam tanah bergerak atau likuifaksi terjadi di Kp. Curug RW 09 dan RW 15 Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Kamis (15/9). Bencana ini karena intensitas curah hujan tinggi mengguyur wilayah Bojong Koneng mengakibatkan beberapa rumah dan jalan rusak berat hingga memutus akses jalan warga,

Kapolsek Babakan Madang Kompol Rizky Wowor mengatakan, situasi terkini di Curug, Bojong Koneng sudah mulai kondusif dan warga sudah mulai mengungsi ke rumah sanak saudara yang lebih aman.

“Telah terjadi kejadian tanah goyang atau bergeser yang terjadi kemarin sekitar pukul  15.00 wib dan terus berlanjut sampai dengan pukul 23.00 wib tanah masih goyang,” jelas Kompol Rizky Wowor.

Menurutnya untuk korban jiwa nihil, namun ada korban luka berat dan ringan sebanyak 12 orang, rumah rusak  rusak 12 buah, tiang listrik 3 tumbang, tiang telepon 2 tumbang, listrik padam, dan 15 orang sementara mengungsi di Villa Paradiso.

“Evakuasi sudah dilakukan oleh tim gabungan dari TNI, Polri, Polsek Babakan Madang, Koramil Citeureup, Babinsa, Babinmas, BPBD, Desa, Pol PP, dan Pememrintah Kecamatan Babakan Madang. Situasi aman kondusif,” pungkasnya.

Rincian Sementara Rumah yang Terdampak  

a. Kp. Curug RT 01/09 Ds. Bojong Koneng
b. Kp. Cikeas RT 02/10 Ds. Bojong Koneng
c. Kp. Gunung Batu Kidul RT 01/11 Ds. Bojong Koneng

Rumah yang rusak sebanyak 4 rumah dan Jalan Desa Kp. Curug retak sepanjang kurang lebih 200 M.

d. Kp. Curug RT 01, 02/ 09 Ds. Bojong Koeng

Rumah rusak ringan :1
Rumah rusak sedang :5
Rumah rusak Berat :6

** Nay Nur’ain

Pembagian BLT BBM Molor Berujung  Ricuh

0

Leuwisadeng | Jurnal Bogor 

Kantor Desa Leuwisadeng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor diserbu  emak-emak. Mereka memadati kantor desa tersebut untuk mengambil bantuan langsung tunai (BLT) BBM subsidi dari pemerintah. 

Diduga tidak sesuai jadwal dan molor kericuhan pun terjadi. Bahkan ribuan keluarga penerima manfaat (KPM) rela berdesakan hingga merangsek masuk ke ruangan kantor desa.

Tak sedikit warga yang kecewa. Pasalnya warga datang sejak pukul 06.00 pagi, namun dimulainya penyaluran BLT tersebut pukul 09: 00 wib.

“Sejak pukul enam saya datang kesini, taunya tidak sesuai jadwal,” ungkap perempuan yang sudah lanjut usia yang sedang berdesak-desakan di halaman kantor desa.

Menurutnya, dia rela antre untuk mendapatkan uang tunai dari pemerintah sebesar Rp500 ribu.

“Dapatnya lima ratus ribu rupiah. Tiga ratus ribu rupiah untuk bansos BLT BBM dan dua ratus ribu rupiah untuk bantuan pangan non tunai (BPNT) yang dicairkan melalui PT Pos untuk dibelanjakan sembako,” paparnya. 

Ditempat yang sama Kepala Desa Leuwisadeng Rohim Hidayatullah mengatakan, pihaknya kali ini baru menyalurkan bantuan pemerintah sebanyak 1.300 KPM.

“Desa kami yang mendapat bantuan, ada sekitar seribu tiga ratus KPM,” sebutnya.

Dia menjelaskan, KPM mendapatkan bansos BLT BBM sebesar 300,000 sementara untuk yang 200.000 ribu untuk sembako.

Tetapi yang semestinya diberikan pada masyarakat secara utuh Rp500 ribu, namun di Desa Leuwisadeng sebear Rp200 ribu dibelikan sembako oleh agen yang sudah ditunjuk pihak desa.

“Untuk KPM kami bebaskan belanja dimana saja, di desa kan ada agen. Jadi warga untuk membelanjakan uang yang dua ratus ribunya ke agen yang ada di desa,” pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah menaikan harga BBM untuk memberikan subsidi pada masyarakat kurang mampu, dan untuk subsidi BBM untuk bulan September dan Oktober sebesar Rp 150 ribu yang dibagikan langsung bulan ini yakni sebesar Rp300 ribu.

Sementara untuk bansos BPNT, pemerintah juga mencairkan secara tunai melalui Kantor Pos atau kantor desa yang sudah ditunjuk.

** Andres

Polsek Citeureup Mediasi Warga dengan RS Paragon

0

Citeureup | Jurnal Bogor 

Kapolsek Citeureup Kompol Eka Chandra Mulyana, S.H, S.IK, M.H, beserta 25 personil Polsek, bersama unsur Muspika melakukan pengamanan unjuk rasa warga Kelurahan Puspanegara di depan gerbang RS. Paragon Mitra Medika Jl. Mayor Oking Puspanegara, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor yang dilakukan sekitar 60 orang warga yang tergabung dalam Warga Puspanegara Bersatu selaku penanggung jawab Dedi Baedillah Cakra sebagai Ketua LPM Puspanegara, Rabu (14/9).

“Pada jam 09.45 WIB, massa aksi unjuk rasa Masyarakat Puspanegara Bersatu tiba di depan gerbang RS Paragon dan pada jam 10.10 telah dilaksanakan mediasi anta PT. Paragon dengan perwakilan Warga Puspa negara,” ujar Kompol Eka Chandra.

Adapun yang hadir dalam mediasi tersebut, dia sebagai Kapolsek Citereup, Kanit Reskrim Polsek Citeureup, IPTU Yayan Sofyan, Kanit II Sat Intelkam Polres Bogor Aiptu Suheri, Camat Kecamatan Citeureup Dr. Ridwan Said, perwaklian dari PT. Paragon Mitra Medika Anton, HRD Manager dari PT. Paragon Mitra Medika Andre, perwaklian dari PT. Paragon Mitra Medika Albet, perwaklian dari PT. Paragon Mitra Medika Teguh Deni, Lurah Puspanegara Citereup H. Abdullah, Ketua Karang Taruna Puspanegara Rizal, Ketua LPM Puspanegara H.Topan, Ketua RW.006 Kelurahan Puspanegara .Titin, Ketua MUI Kelurahan Puspanegara Ripal dan Ketua KNPI Kecamatan Citereup Ajat.

“Adapun hasil audiensi ialah pihak kedua (RS Paragon) akan membuka informasi kepada pihak pertama (warga) terkait perijinan membangun rumah sakit dan perijinan lingkungan dan perijinan operasional melalui lembaga Kelurahan setempat,” jelasnya.

Pihak kedua akan menyerap tenaga kerja lokal yang nantinya dipekerjakan R Paragon, baik skill atau non skill sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh RS Paragon dan perekrutan sesuai dengan mekanisme atau tata cara yang berlaku di Paragon.

“Informasi penerimaan tenaga kerja lokal di RS Paragon dibuat satu pintu melalui lembaga kelurahan yaitu Karang Taruna Kelurahan Puspanegara atau LPM dan pihak kedua akan memberikan informasi terkait perkembangan RS Paragon terkait penerimaan tenaga kerja, ” bebernya.

Menurunya, pada pukul 11.45 wib kegiatan audiensi selesai dan pada pukul 11.50 wib kegiatan aksi unjuk rasa dari warga Puspanegara Bersatu selesai dilaksanakan.

Tuntutan Massa Aksi:

1. Dihadirkannya pimpinan dan pemberi keputusan dari pihak  RS. Paragon Mitra Medika yang selama ini belum pernah menemui dan beritikad baik. 

2. Komitmen tertulis yang berisi penyerapan tenaga kerja lokal (lingkungan) yang dipekerjakan nantinya di RS. Paragon Mitra Medika, baik skill ataupun non skill minimal 60%, serta komitmen kemitraan dengan potensi yang ada di lingkungan untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar.

3. Pengkajian ulang terkait surat persetujuan lingkungan sebagai dasar Pelaksanaan pembangunan.

4. Pengkajian ulang bersama UPT dinas terkait perizinan membangun.

5. Pemberhentian kegiatan aktivitas pembangunan RS. Paragon Mitra Medika oleh dinas terkait, selama belum ada transparansi perizinan pembangunan tersebut.

** Nay Nur’ain

Komisi 1 Minta Usulan Inisiatif Soal Kavling Kebun Dikeluarkan

0

Cibinong | Jurnal Bogor 

Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor mengajukan surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor untuk mengeluarkan atau drop inisiatif usulan Komisi 1 dari Propemperda tahun 2022.

Pengajuan itu untuk menindaklanjuti hasil rapat pimpinan DPRD Kabupaten Bogor pada 12 September 2022 membahas jadwal kegiatan DPRD, dan memperhatikan kesepakatan rapat internal Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor.

Selain itu juga untuk pendalaman dan penyempurnaan judul dan materi Raperda untuk selanjutkan diusulkan di Propemperda tahun 2023, yang ditandatangani oleh Usep Supratman sebagai Ketua Komisi 1 dan Beben Suhendar sebagai Sekretaris Komisi 1.

Ketua Komisi 1 Usep Supratman mengatakan alasannya memohon dikeluarkan usulan Komisi 1 soal Kavling Kebun karena beberapa hal.

“Pertama, kita masih menunggu perbaikan naskah akademik dan penyelarasan dengan dinas, yang kedua kita masih juga menyesuaikan RTRW yang juga masih belum selesai masuk di Raperda,” jelas Usep kepada Jurnal Bogor melalui WhatsApp, Kamis (15/9).

Sebelumnya, kavling kebun di wilayah timur Kabupaten Bogor marak dan kerap menimbulkan persoalan, baik sudah mulai tumbuhnya bangunan permanen tanpa IMB dan persoalan lahan yang juga ikut menghantui.

Usep sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya sebagai pengusaha selalu siap untuk mengikuti alur atau regulasi jika memang ada aturan yang dimiliki oleh Pemda Bogor terkait usaha kavling kebun ini.

“Cuma kan Pemda gak ada aturannya, kita siap kok untuk menempuh perizianan itu, betul kesalahan kami sebagai pengusaha, tapi jika sudah berjalan seperti ini pemerintah harus mengambil sikap untuk membuat aturan,” cetusnya.

Terpisah disampaikan pemerhati Tataruang dan Infrastruktur Heri.KH, keberadaan kavling kebun ini disebutnya cuma akal-akalan pengusaha untuk menghindari izin pembuatan IMB. Pasalnya jika mereka memang punya niat untuk mengukuti aturan yang ada, tentu tidak akan membuat usaha kavling kebun.

“Ini sudah tau tidak ada aturannya masih juga dipasarkan, dan cantiknya lagi Pemda cuma nonton dan tidak ada tindakan pemberhentian dengan alasan kemanusiaan, memang saat ini sudah menjamur nah disaat baru merintis pada kemana aja,” cetusnya heran.

Dia meminta jangan membodoh-bodohi masyarakat awam dengan regulasi dan para pengusaha melakukan penjualan kepada konsumen dilapis dengan kebohongan. “Ada yang bilang izin lengkap, bisa buat sertifikat, bisa dibangun rumah permanen. Itu cara mereka memasarkan kepada konsumen, padahal cuma punya izin lingkungan, dan saat diurus untuk membuat sertifikat mentok di BPN, jikapun ada sertifikat yang timbul itu perlu dipertanyakan legalitanya,” pungkas Heri.

** Nay Nur’ain

Keluhan Pedagang Dicuekin Pengelola Pasar Ciawi

0

Ciawi | Jurnal Bogor

Keluhan serta kekhawatiran sejumlah pedagang Pasar Ciawi, Kabupaten Bogor, tentang kondisi salah satu titik area parkir yang mengalami amblas, sepertinya hanya dianggap angin lalu oleh pihak pengelola Unit Pasar Tohaga Ciawi. 

Karena hingga kini, titik amblas berdiameter sekitar 2 x 3 meter dan mengalami retak yang semakin menjalar itu tak kunjung diperbaiki pihak pengelola pasar. 

“Mungkin pihak unit pasar nunggu area ini amblas semua, nanti baru diperbaiki. Ini kan sudah cukup lama, dan sekarang retaknya sudah menjalar kemana – mana, harusnya segera diperbaiki,” keluh H Miftah, penasehat Forum Silaturahmi dan Musyawarah Pedagang Pasar Ciawi (Forsim – PPC), Kamis (15/9). 

Menurutnya, setiap kali hujan turun, luapan air dari titik amblas yang berlubang itu kerap menggenangi kios para pedagang yang berada di blok belakang atau di blok paling bawah. 

“Di bawah lubang itu ada saluran air atau gorong – gorong yang merupakan saluran air utama. Dan karena sekarang area parkir berlubang, setiap kali hujan turun air dari saluran meluap dan imbasnya ke kios pedagang yang ada di blok paling bawah,” terangnya. 

Lanjut dia, jika tidak segera diperbaiki, ia khawatir dalam beberapa waktu ke depan, lubang tersebut akan semakin melebar dan menimbulkan dampak yang semakin besar. 

“Ya lihat aja nanti, kalau tidak segera diperbaiki dampaknya bakalan seperti apa. Apalagi sekarang gorong – gorong nya juga sudah retak, nanti kalau sudah rusak dan air tersumbat pasti bakalan banjir kemana – mana,” tandasnya. 

Sandi, pedagang lainnya juga mengeluhkan hal serupa. Terlebih posisi titik yang amblas berada tepat di samping kios miliknya. Selain mengancam mengganggu aktivitasnya, kondisi itu juga dikhawatirkan mengancam keselamatan. 

“Ya jelas khawatir lah, apalagi sekarang curah hujan tinggi, saya was – was takut lubangnya makin melebar dan mengancam keselamatan. Tapi kok aneh pihak unit pasar malah kayak gak peduli,” ucapnya dengan nada kesal. 

Jika dalam waktu dekat tak kunjung ada perbaikan, para pedagang pun berencana mendatangi kantor pusat Perumda Pasar Tohaga. Dan jika tidak ada respon positif, kemungkinan besar para pedagang akan melakukan aksi demonstrasi. 

Selain pedagang, kondisi itu juga turut dikeluhkan pengunjung. Tak sedikit pengunjung yang mengeluhkan lambannya penanganan pihak Unit Pasar Tohaga Ciawi yang berada di bawah pengelolaan Perumda Pasar Tohaga Kabupaten Bogor tersebut. 

“Iya aneh, sudah lama rusak kok belum juga diperbaiki. Lama – lama retakannya semakin menjalar dan bisa membahayakan warga pasar atau pengunjung,” kata Ranti, pengunjung asal Desa Cibedug. 

Seharusnya kata dia, pihak pengelola pasar segera memperbaiki kerusakan area parkir tersebut agar tak menyisakan kekhawatiran bagi warga pasar, serta tidak mengganggu kenyamanan pengunjung pasar semi modern tersebut. 

“Ya kok aneh sih, bukannya diperbaiki, ini kan bagian dari fasilitas pasar untuk pengunjung yang seharusnya diperhatikan, bukan malah dibiarkan. Bahaya loh ini kalau dibiarkan terus. Masa tidak ada anggarannya sih, pasar ini kan dikelola pemda yang pastinya ada anggarannya dong,” cetusnya. 

Sebelumnya, saat dikonfirmasi melalui telepon selularnya, Kepala Unit Pasar Tohaga Ciawi, Dadang Mulyadi tidak memberikan tanggapan apapun. Begitu pun dengan Direktur Umum (Dirum) PD Pasar Tohaga, Dadun Abdurazaq yang juga tak memberikan komentar saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.

** Deny

Desa Singasari Akan Gelar Pilkades Antar Waktu

0

Jonggol | Jurnal Bogor 

Pemerintah Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor akan menggelar pemilihan kepala desa (pilkades) antarwaktu (PAW). Pasalnya kades terdahulu H Isujana Cakra  meninggal dunia dengan sisa masa jabatan  kurang lebih 2 tahun lagi. Menurut Kasie Pemerintahan Kecamatan Jonggol Dedi Hidayat, masa jabatan kades sebelumnya berakhir pada tahun 2024.

“Jadi ada sisa masa jabatan 2 tahun lagi dan sesuai aturan apabila masa jabatan lebih dari satu tahun maka akan dilakukan PAW,” jelas Dedi kepada Jurnal Bogor, Kamis (15/9).

Untuk PAW Kepala Desa, kata dia akan digelar pada 9  Oktober 2022 dan sejauh ini persiapan akan dilakukan dengan matang. Untuk semua calon akan melewati beberapa tahapan seleksi sehingga yang bersangkutan berhak ikut serta dalam ajang PAW Kepala Desa Singasari 

“Berbeda dengan pelaksanaan pilkades biasa, dimana masyarakat yang telah memenuhi syarat hak pilih boleh memilih, maka untuk PAW ini jumlah pemilih hanya dilakukan oleh perwakilan. Untuk PAW pilkades Desa Singasari hak pilih  meliputi BPD, Ketua RT/RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan,  dan tokoh pemuda,” jelasnya.

** Ramses/Nay 

Warga Pertanyakan Proyek Jalan Panjaungan-Nanggung-Curugbitung

0

Nanggung | Jurnal Bogor 

Warga Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, mempertanyakan pekerjaan  peningkatan ruas jalan Panjaungan-Nanggung-Curugbitung yang menelan anggaran senilai Rp 1,9 miliar.

Pasalnya, pelaksanaan pengerjaan pada bahu jalan jalan Ace Tabrani tersebut sudah sempat dikerjakan. Akan tetapi hingga sampai kini tidak berlanjut lagi seakan mangkrak.

“Proyek pengecoran (jalan) di beberapa titik ruas jalan Ace Tabrani ini judulnya Panjaungan-Curugbitung beberapa bulan lalu ada pekerjaan pinggirannya dulu, pembersihan kayanya pembersihan untuk pekerjaan tapi selanjutnya gak ada lagi, gak ada komunikasi gak ada apa-apa,” ungkap Kepala Desa Parakanmuncang Mauludin kepada wartawan, kemarin.

Dia mengaku tidak mengetahui pasti apa yang menjadi kendala, sehingga proyek tersebut sampai saat ini tidak kunjung berjalan. Padahal, warga di Kecamatan Nanggung menanti kapan jalan tersebut diperbaiki.

“Terkendala karena apa, padahal masyarakat menunggu-nunggu kapan segera dilaksanakan,” kata dia.

Pihak desa sudah acap sering berkoordinasi dengan pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jalan dan Jembatan kelas A wilayah Cigudeg lantaran proyek peningkatan jalan tersebut tidak kunjung dimulai.

“Ke pihak PUPR kemarin sudah koordinasi ini gimana, dengan H. Idris kok belum dimulai-dimulai, sudah saya surati ke pemborongnya katanya, ke pelaksana tapi belum dilaksanakan salah satunya kendalanya,” tuturnya.

Selain itu, Mauludin juga mempertanyakan kepada UPT Cigudeg terkait rusaknya jalan di atas jembatan di Kampung Legok Paris, Desa Parakanmuncang yang kondisinya memperihatinkan.

“Termasuk yang itu sampai ke jembatan yang ini yang belum dikerjakan yang besi itu, terkait banyak aduan dari masyarakat iyalah kan terkendala jalan, sudah jalan bolong-bolong mau dibangun cuman kapan nunggunya,” tukasnya.

Hingga kini pihak penyedia jasa dari CV. Nusantara Sentosa maupun dari pihak konsultan pengawas dari PT. Demensi Ronakon belum memberikan keterangan. Dari papan kegiatan yang terpampang, perusahaan tersebut selain sebagai Konsultan Pengawas proyek Peningkatan Jalan Panjaungan-Curugbitung, Kecamatan Nanggung juga sebagai Konsultan Pengawas pada proyek Jembatan Cikaniki II pada Jalan Pangkaljaya-Nanggung, Kecamatan Nanggung senilai Rp 15,6 milyar yang saat ini berlangsung. 

** Andres