27.8 C
Bogor
Friday, August 7, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 774

4 Pilar MPR Penting Dipahami Generasi Bangsa

0

Cibinong | Jurnal Bogor

Sekretaris MPR-RI Fraksi Partai Demokrat H. Anton Sukartono Suratto,. M.Si secara maraton menggelar sosialisasi Empat Pilar MPR-RI Pancasila, UUD-1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika di Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogo, Senin (3/10/2022).

“Kegiatan sosialisasi empat pilar MPR-RI ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota DPR/MPR-RI demi menjaga keutuhan persatuan berbangsa dan bernegara,” ujar Anton.

Empat pilar MPR-RI penting dipahami dan ditanamkan pada generasi bangsa Indonesia dan sangat substansial di implementasikan dalam menghadapi arus globalisasi yang dapat melunturkan pemahaman kebangsaan masyarakat.

“Untuk itu, empat pilar MPR-RI ini harus dimaknai sebagai alat untuk lebih merekatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” terang Politisi Partai Demokrat.

Legislator daerah pemilihan Jawa Barat V itu menjabarkan nilai-nilai dari 4 pilar MPR-RI.

Pilar pertama, Pancasila adalah pandangan hidup bagi bangsa Indonesia yang asas-asasnya wajib diamalkan agar tercipta kehidupan yang aman dan tentram serta selaras dengan perintah Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, kita juga harus mengetahui dan memahami sejarah Pancasila agar kita selalu menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.

Pilar ke dua, UUD 1945 adalah hukum dasar negara Indonesia sekaligus konstitusi pemerintahan, hukum paling tinggi dalam strata hukum Indonesia.

Pilar ke tiga, NKRI adalah singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdiri dari Sabang sampai Merauke. NKRI berdiri sejak proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 oleh Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta. NKRI sudah final, tidak lagi untuk diperdebatkan sebagai bentuk negara.

Dan pilar ke empat Bhineka Tunggal Ika merupakan motto atau semboyan Bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang Negara Indonesia, Garuda Pancasila sebagai perwujudan keragaman bangsa Indonesia yang terdiri dari suku, bangsa, bahasa, dan agama namun tetap satu, sebagai tanda kematangan berbangsa, timpal Pak GG ini.

Oleh karena itu, pria yang juga menjabat Ketua DPPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat, menekankan 4 pilar MPR-RI ini haruslah menjadi substansi dasar dalam pemahanam masyarakat, bahwa bangsa ini dibangun dengan 4 pilar, dan untuk membangun bangsa ini kedepan juga harus dibangun berdasarkan 4 pilar yang saling menopang.

“Undang-Undang Dasar, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika harus diterapkan dan apa yang terkandung di dalamnya bisa betul-betul dilaksanakan seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya.

**gp-ass

Polemik Penggunaan Lapangan Kresna, H. Enday: Ketua Pengcab Porserosi Kota Bogor Tidak Becus Urus Organisasi

0

Bogor | Jurnal Bogor

Ketua Pengurus Cabang (Pengcab) Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (Porserosi) Kota Bogor abaikan jalan musyawarah untuk selesaikan kisruh latihan olahraga sepatu roda di Lapangan Kresna yang berlokasi di Jl. Kresna Raya, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor.

H.Enday Dasuki, S.H., M.H

Dewan Pengawas (Dewas) Club Deer Inline Skate Bogor H.Enday Dasuki, S.H., M.H., sangat menyesalkan sikap tersebut, sebab ketua Pengcab seharusnya membuat kondisi latihan olahraga sepatu roda pada klub yang mempunyai legalitas di Kota Bogor berjalan lancar.

“Saya merasa gerah apa yang terjadi di Pengcab ini, apa sih susahnya melakukan musyawarah. Komunikasi sudah kami lakukan baik melalui surat, WhatsApp, bahkan salah satu dari pengurus club kami telah mengunjungi kediaman ketua Pengcab (Sdr. Eryko Bakti), tapi sampai detik ini tidak ada respons dan tidak pernah ditindaklanjuti” kata dewan pengawas club Deer Inline Skate Bogor, kepada Jurnal Bogor, Sabtu (03/12).

Hingga saat ini (Deer Inline Skate Bogor) masih mempertanyakan bagaimana kinerja Pengcab tersebut. Perlu kami sampaikan bahwa, club kami berbadan hukum dan sudah memiliki legalitas yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan keormasan, dan menjadi anggota Porserosi dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diamanatkan dalam AD dan ART Porserosi.

“Bahkan, Porserosi Kota Bogor telah melakukan diskriminasi dengan memasukan club yang memiliki anggota hanya 3,” beber H.Enday.

Dia melanjutkan, sampai dengan 5 orang dan tidak memiliki legalitas tetapi bisa lolos verifikasi dan diterima menjadi anggota Porserosi. Dari permasalahan ini kami sudah tidak dapat melakukan latihan sepatu roda di Lapangan Kresna, sejak tanggal 12 Nopember 2022, dikarenakan adanya larangan dari pengurus Porserosi dan Pengurus BISC yang menurut pengakuannya sudah mengantongi izin dari Dinas Perumkim.

“Padahal jelas-jelas pihak kami pun sudah mengantongi izin untuk latihan di lapangan Kresna tersebut, hal ini tentunya telah merugikan pihak kami, baik moril maupun materiil. Apabila hingga tanggal (4/12/2022) masih juga belum ada penyelesaian, maka rencananya tanggal (6/12/2022), kami akan menempuh upaya hukum dengan melakukan Gugatan ke Pengadilan dan melaporkan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh oknum pengurus Porserosi,” paparnya kesal.

Hal ini kami lakukan, sambung H.Enday,  karena upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan melalui surat sampai dengan melakukan somasi terhadap Porserosi dan Dinas Perumkiman tetapi tidak pernah ditanggapinya.

“Melalui media ini kami berharap agar ketua Porserosi memahami dan menyadari serta bertanggung jawab atas olahraga khususnya sepatu roda sehingga dapat melahirkan bibit-bibit atlet sepatu roda di Kota Bogor, ” harapnya.

Dan apabila sudah tidak mampu lagi mengurus organisasi Porserosi, lanjut nya, baik Ketua maupun Pengurus lebih baik mengundurkan diri, jangan korbankan kepentingan masyarakat hanya untuk kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan.  

** Nay / Sayyev

Jaga Keutuhan Bangsa, Sosialisasi 4 Pilar MPR Mesti Terus Dilakukan

0

Gunung Putri | Jurnal Bogor

Sekretaris MPR-RI Fraksi Partai Demokrat H. Anton Sukartono Suratto, M.Si melakukan kegiatan sosialisasi 4 pilar MPR-RI di Pendopo Puri Cikeas, Minggu (25/9/2022).

Dalam kesempatan itu, dia memaparkan jika sosialisasi empat pilar MPR-RI harus terus dilakukan untuk menjaga keutuhan bangsa.

Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat itu juga menjelaskan bahwa empat pilar MPR-RI ini hadir karena sejarah panjang perjalanan republik ini.

“Sosialisasi ini mampu menjadi bekal untuk kita semua dalam menjaga keutuhan bangsa,” tegasnya.

Menurut Kang Anton, begitu ia akrab disapa, sosialisasi lahir dari keprihatinan terhadap ketidaktahuan dan ketidakpahaman masyarakat tentang 4 Pilar MPR-RI.

“Kita tahu ada pejabat publik di Indonesia yang mengundurkan diri karena tidak hafal Pancasila. Itu langkah yang bijak,” jelasnya.

Apalagi, dia melanjutkan, keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu didasarkan dari sila ke 4 dan ke 5 dari Pancasila yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian sudah kewajiban bagi setiap anggota DPR baik dari kabupaten, Provinsi hingga DPR RI untuk mengiplementasikan 4 pilar dalam kehidupan sehari-hari.

Kang Anton juga mengingatkan masyarakat agar menempuh cara yang benar dalam berdemokrasi.

“Berjuang demi demokrasi yang lebih baik memang harus melalui parpol. Cara menyalakan lilin ya masuk ke politik. Melakukan hal-hal baik yang belum dilakukan orang lain sesuai potensi kita dan tidak ikut-ikutan menjadi pihak yang gelap,” katanya.

**gp-ass

Rektor Institut Tazkia Diwisuda

0

Bogor | Jurnal Bogor

Rektor Rektor Institut Agama Islam Tazkia, Murniati Mukhlisin diwisuda untuk tingkat doktor yang kedua kalinya. Murniati sebelumnya sudah menjalankan doktor pertamanya di University of Glasgow, UK tahun 2014.

“Saya suka sekolah, sejak kecil bahkan walau sedang demam tetap memaksakan diri ke sekolah hingga guru saya memaksa saya untuk pulang ke rumah,” kenang Murniati.

Murniati menempuh pendidikan S3 dalam bidang Ilmu Al-Qur’an & Tafsir di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta dengan penelitian yang berjudul Politik Ekonomi Syariah dalam Perspektif Al-Qur’an (Analisis Sektor Industri Halal di Indonesia). Murniati menyelesaikannya kurang dari tiga tahun dengan predikat Terpuji dengan IPK 3,68.

“Saya juga menyelesaikan program doktor pertama kurang dari tiga tahun juga” ujar Murniati dalam keterangan tertulisnya, Junat (2/12).

“Masih semangat mau kuliah lagi karena setelah studi justru makin bodoh, merasa kerdil, tidak tahu apa-apa” katanya.

Menurut Murniati yang didampingi sang suami, Dr. Luqyan Tamanni yang merupakan Kepala Bank Syariah (BSI) Indonesia Institute dan juga dosen senior Institut Tazkia ini mengatakan bahwa sebagai Muslim harus terus menimba ilmu, baik secara formal maupun informal, karena kita dianjurkan untuk menimba ilmu dari buaian hingga ke liang kubur, uthlubal ‘ilma minal mahdi ilal lahdi.

Peserta wisuda Selasa (29/11) berjumlah 791 wisudawan terdiri dari Program Sarjana (522 wisudawan), Magister (190 wisudawan), dan Doktor (79 wisudawan).

Rektor PTIQ, Prof Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A. yang juga merupakan Imam Besar Masjid Istiqlal mengumumkan beberapa prestasi Institut PTIQ termasuk telah disetujuinya Institut PTIQ menjadi Universitas PTIQ bulan Desember ini. Turut diwisuda da’i kondang: Ustazah Oki Setiana Dewi, Ustaz Muhammad Subki, dan Ustaz Syamsuddin Nur.n Fredy Kristianto |*

KPA dan Dinkes Satukan Langkah Cegah HIV-AIDS

0

Peringatan Hari AIDS se-Dunia di Kabupaten Bogor

Babakan Madang | Jurnal Bogor

Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Bogor bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor memperingati Hari AIDS se-Dunia di Hotel Darmawan Park, Babakan Madang, Kamis (1/12). Keberadaan lembaga ini untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi di bumi Tegar Beriman.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Drg.Mike Kaltarina, MARS menyatakan target zero 2030 telah dimulai oleh berbagai pihak. “Masalahnya HIV AIDS seperti fenomena gunung es. Kalau jumlah yang terdata sekarang banyak berarti metode pelacakannya sekarang ini lebih bagus. Kami tidak bisa bekerja sendirian, ada lembaga yang membantu seperti Lekas Bogor,” jelas Kadinkes.

Sementara Kepala Sekretariat KPA Kabupaten Bogor Sugara,SE menyebutkan, saat ini HIV-AIDS telah menginfeksi usia produktif.

“Perlu kontrol orang tua dan masyarakat juga harus punya kesadaran agar- anaknya terhindar HIV-AIDS. Sekrang ini sudah eranya digital dengan sau genggaman saja seperti gadget akses lebih mudah,” jelasnya.

Sementara upaya yang dilakukan KPA dan Dinkes adalah meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemandirian masyarakat, khususnya perempuan, anak, dan remaja. Lalu bisa tertanggulanginya infeksi dan penularan HIV-AIDS, perempuan dan remaja secara aktif melakukan upaya pencegahan infeksi dan penularan HIV-AIDS bagi diri dan lingkungannya .

Kemudian upaya lainnya adalah meningkatnya keberpihakan dan kesetaraan dalam menyediakan layanan pencegahan, tes, dan pengobatan HIV-AIDS berkualitas untuk semua orang. Namun meningkatnya penggerakan sumber daya dalam mengakhiri AIDS sebagai ancaman kesehatan masyarakat di Indonesia

Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor menyatakan target zero 2030 diakui Drg.Mike Kaltarina, MARS mesti tercapai karena infeksi HIV masih menjadi masalah kesehatan global dan nasional. Kasus HIV di kawasan Asia Tenggara menyumbang 10% dari total beban HIV di seluruh dunia. Di Indonesia, prevalensi HIV di sebagian besar wilayah adalah 0,26%, sementara di Papua dan Papua Barat mencapai 1,8%.

Dengan demikian, dalam kurun waktu 20 tahun terakhir telah terjadi kemajuan dalam penanggulangan HIV-AIDS di dunia, termasuk di Indonesia.

Dari keterangan KPA, secara global epidemi HIV mengalami penurunan sekitar 33% sejak tahun 2001, sehingga pada tahun 2012 diperkirakan terjadi sekitar 2.3 juta infeksi baru pada dewasa dan anak. Kematian yang dikaitkan dengan AIDS menurun sampai 30% sejak 2005 karena peningkatan akses pengobatan ARV, termasuk kematian yang dikaitkan dengan TBC, juga menurun sampai 30% sejak 2004.

Kematian terkait AIDS menurun dari puncaknya pada tahun 2004 dengan 1.7 juta kematian terkait AIDS per tahun menjadi 770 ribu kematian terkait AIDS pada tahun 2016. Terjadinya penurunan infeksi baru HIV dan kematian terkait AIDS tercatat sebagai dampak akselerasi pengendalian yang berfokus pada intervensi pencegahan dan ekspansi berskala besar terapi anti retroviral.

Namun demikian disadari bahwa penurunan infeksi baru dan kematian ini masih belum mencapai target penurunan yang diharapkan. Terjadinya Pandemi COVID-19 sejak 2020 telah nyata memperlambat upaya eliminasi HIV-AIDS tahun 2030. Bahkan dalam 2 tahun terakhir, tercatat tidak banyak kemajuan berarti yang didapat di banyak negara. Indonesia bersama negara-negara lain di seluruh dunia berupaya mencapai Ending AIDS pada tahun 2030.

Upaya pengendalian dilakukan dengan menerapkan strategi promosi kesehatan, pencegahan, penemuan kasus, dan penanganan kasus, didukung berjalannya transformasi kesehatan,termasuk penguatan layanan primer, pencapaian cakupan kesehatan semesta, dan pelibatan masyarakat/komunitas. Tantangan penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia cukup besar. antara lain upaya pencegahan yang belum optimal, retensi pengobatan ARV yang rendah, masih dirasakannya ketidaksetaraan dalam layanan HIV khususnya pada perempuan, anak, dan remaja, serta masih dirasakannya stigma dan diskriminasi.

Diperlukan dukungan semua pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan tersebut, baik oleh pemerintah pusat dan daerah, akademisi/praktisi, masyarakat, swasta, dan media.

Seperti diketahui, Hari AIDS Sedunia (HAS) pertama kali diperingati pada 1 Desember 1988. Sejak itu, tanggal 1 Desember, diperingati sebagai Hari AIDS se-Dunia. Pada peringatan Hari AIDS se-Dunia, orang-orang di seluruh dunia menunjukkan dukungan bagi mereka yang hidup dengan HIV, juga untuk mengingat mereka yang kehilangan nyawa karena AIDS. Peringatan Hari AIDS Sedunia di Indonesia dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemandirian masyarakat, khususnya perempuan dan remaja, dalam pencegahan dan pengendalian HIV-AIDS melalui penggerakan sumber daya yang melibatkan semua sektor.

** Asep Saepudin Sayyev

Kabupaten Bogor Runner up Peparda Jabar

0

Cibinong | Jurnal Bogor

Kontingen Kabupaten Bogor meraih peringkat kedua atau runner up Pekan Paralimpik Daerah (Peparda) VI Jawa Barat 2022, setelah tuan rumah Kabupaten Bekasi merebut juara umum dari Kabupaten Bogor pada Peparda 2018.

“Kami bangga dan mengapresiasi perjuangan atlet serta dukungan semua pihak,” ujar Ketua Kontingen Peparda Kabupaten Bogor Bambang W.Tawekal (BWT), Kamis (1/12).

Peparda 2022 sendiri ditutup Bunda Asuh Provinsi Jawa Barat Atalia Praratya Kamil di Hotel Nuanza Cikarang, Kabupaten Bekasi, Rabu (30/11) malam. Bagi Kabupaten Bogor yang mengoleksi 209 medali emas, 92 perak dan 54 perunggu, pencapaian Peparda yang sama finis seperti Pekan Olahraga Provinsi Jabar (Porprov) diperingkat kedua dijelaskan BWT beda beberapa medali saja.

“Secara pencapaian raihan medali meningkat. Porda 2018 meraih 191 emas. Namun terlepas dari berhasil atau tidaknya, ada factor X tuan rumah,” jelasnya.

Sementara Atalia Praratya Kamil juga mengaku bangga para atlet yang berlaga sangat menjunjung tinggi sportivitas dalam setiap pertandingan yang diikuti. Menurutnya, kemenangan dan medali saja tidak cukup. Maka dari itu rasa sportivitas dalam dunia olahraga harus ditanamkan kepada diri atlet.

“Saya bahagia dan bangga sekali dengan atlet Peparda Jabar yang alhamdulillah menunjukkan upaya terbesar yang mereka lakukan dengan cara sportif,” ujar Atalia.

Pemerintah kata dia terus memberikan dukungan kepada seluruh atlet disabilitas yang bertanding. Apalagi Pemda Provinsi Jabar berkolaborasi dengan NPCI Jabar mendorong para atlet agar bisa menunjukkan prestasi yang maksimal di kancah nasional maupun internasional.

“Bagaimana dukungan dari pemerintah termasuk juga para atlet, termasuk NPCI yang luar biasa ini mampu untuk mendorong supaya para atlet untuk terus mampu untuk menunjukkan prestasi terbaiknya,” ungkap Atalia.

“Jadi ini adalah satu upaya yang luar biasa saya melihat dukungan pemerintah juga terlihat nyata dengan cara tidak membeda-bedakan atlet apakah disabilitas atau bukan, mereka mendapatkan hak yang sama juga,” tambahnya.

Dengan adanya ajang Peparda ini, Atalia mengapresiasi perjuangan atlet disabilitas yang tak pernah lelah meraih prestasi.

** Asep Saepudin Sayyev

Warga Tolak Rambu RSIA Medika Kenari

0

Cileungsi | Jurnal Bogor 

Pemasangan rambu unik RSIA Medika Kenari mendapat penolakan dari warga setempat. Pasalnya, pemasangan rambu tersebut dianggap sepihak dan tidak pernah mendapatkan persetujuan dari warga. 

Selain itu pemasangan rambu tersebut dianggap mengganggu para pengguna jalan yang akan melintas. Warga pun mendesak agar rambu unik milik RSIA Medika Kenari tersebut segera dicopot.

“Kami tidak pernah mendapat pemberitahuan kalau ada pemasangan rambu ini. Karena yang kami tahu, tiba-tiba rambu itu sudah terpasanga dan warga banyak yang menolak karena mengganggu,” kata salahsatu warga setempat, Yuyung Junaedi kepada Jurnal Bogor,Kamis (01/12).

Menurut dia, warga tidak mengetahui apakah pemasangan rambu tersebut sudah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor atau belum. Namun yang jelas, warga tidak pernah dimintai persetujuan dari pihak RS Medika Kenari terkait pemasangan rambu tersebut.

“Ini jelas tindakan arogan dari pihak RS Medika Kenari. Rambu ini kan jelas kepentingan pihak rumah sakit, seharusnya mereka melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan warga,” tukasnya.

Yuyung mengaku, warga setempat dan pemilik ruko di sekitar berdirinya rambu tersebut menyatakan penolakan terhadap keberadaan rambu tersebut dan meminta rambu tersebut segera dicabut. Karena, warga dan pemilik ruko beranggapan jika keberadaan rambu tersebut mengganggu para pengguna jalan dan kendaraan yang akan parkir.

“Warga dan pemilik ruko menolak keberadaan rambu ini karena merugikan dan mengganggu. Apalagi pihak RS Medika Kenari tidak pernah meminta izin kepada warga untuk memasang rambu ini. Oleh karena itu, kami meminta agar segera dicabut,” pungkasnya.

** Taufik/Nay 

Nunggak 10 Miliar, Tiga Kontraktor Hentikan Sementara Pembangunan TPPAS Nambo

0

Klapanunggal | Jurnal Bogor

Proyek Tempat Pengolahan dan Pemprosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo, Klapanunggal, Kabupaten Bogor, diblokir sejumlah kontraktor. Hal itu dilakukan lantaran PT Jabar Bersih Lestari (JBL) belum membayarkan hak kontraktor senilai Puluhan Milyar.

Sebanyak tiga Kontraktor yang belum dibayar oleh PT JBL yang menjadi rekanan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) untuk mengerjakan proyek TPPAS Lulut Nambo, ialah PT Cahaya Fajar Mitratama (CFM), KSO Delta Citra Abadi (DCA), PT Bumi Beam Center (BBC).

Saat ketiganya belum mendapat pembayarannya masing-masing, PT JBL justru malah mempekerjakan kontraktor baru bernama PT AMA di kawasan komposting. Oleh karenanya, ketiga kontraktor sebelumnya melakukan penutupan area agar kontraktor baru tidak melakukan pengerjaan.

Kontraktor memasang plang dan spanduk bertuliskan pembangunan sementara dihentikan dan tuntutan agar pembayaran dilakukan. Wilayah yang operasionalnya dihentikan sementara berada kawasan komposting, atau tempat menaruh sampah dari berbagai daerah sebelum diolah.

Kuasa Hukum PT CFM, Marojahan Panjaitan mengatakan, penutupan atau pemasangan plang di Areal Komposting TPPAS Lulut Nambo itu merupakan upaya terakhir dari kliennya dan kontaktor lain. Pasalnya, beberapa upaya administrasi penagihan yang dilakukan selalu menemui jalan buntu dan tidak ada solusi.

“Penutupan atau demo di TPPAS ini merupakan langkah yang terakhir. Karena pihak JBL beberapa kali ditagih selalu mengingkari janji. Terakhir PT JBL berjanji akan membayar tagihan kepada klien kami dengan dana pinjaman, namun hingga tenggang waktu hari ini tidak juga dibayarkan,” katanya kepada Jurnal Bogor, Kamis (01/11).

Marojahan menjelaskan, penutupan sementara ini dilakukan sampai PT JBL melakukan pembayaran terharap kliennya. Ketika hak para kontraktor dibayar, maka plang dan spanduk penutupan yang terpasang akan segera dicabut.

“Ya kita berharap begitu (tidak ada aktivitas selama penutupan), mereka juga harus mematuhi hukumlah. Ada sanksi apabila mereka mencabut atau membongkar pemblokiran ini,” tegasnya.

Di lokasi yang sama, Kuasa Hukum PT DCA, Darwin Steven Siagian, mengatakan pihaknya sudah melakukan somasi beberapa kali. Di samping itu, kontraktor yang baru yakni PT AMA mengaku tidak mengetahui ada permasalahan yang belum selesai antara PT JBL dan tiga kontraktor lama.

“Padahal belum ada serah terima berita acara. Somasi juga tidak pernah digubris (oleh PT JBL),” ujarnya.

Darwin menyebutkan, adapun luas daerah operasional yang ditutup sekitar 54 hektare. Area yang ditutup merupakan area komposting yang akan menjadi tempat sampah-sampah dibongkar, disortir, dan kemudian dipindah ke tempat fabrikasi.

Jika langkah ini tak juga ditanggapi oleh PT JBL, dia mengatakan, pihaknya akan menempuh jalur hukum baik pidana dan perdata. “Karena (PT JBL) berani menunjuk kontraktor untuk bekerja tapi tidak punya dana,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Humas PT JBL, Rilo, mengaku sudah melaporkan hal ini ke pimpinan PT JBL. Ke depan, masalah ini akan ditindaklanjuti oleh manajemen dan direksi terkait.

“PT JBL sudah tahu, masih menunggu dari pimpinan saja. Kita ikuti prosedurnya saja dulu, nanti gimana manajemen pusat saja,” kata Rilo.

Adapun untuk hutang PT JBL yang harus dibayarkan kepada kontraktor yakni, sebesar Rp3,1 miliar kepada PT CFM, kemudian kepada PT DCA sebesar Rp6,7 miliar dan PT BBC sebesar Rp8,5 miliar.

** Nay Nur’ain

KP2C Apresiasi Kinerja BBWS CC di Sungai Cileungsi, Cikeas dan Kali Bekasi

0

Gunung Putri | Jurnal Bogor  

Dalam rangka Hari Bakti PUPR ke-77 Tahun 2022 yang jatuh pada 3 Desember 2022, KP2C (Komunitas Peduli Sungai Cileungsi Cikeas) memberikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), khususnya Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) dalam penanganan Sungai Cileungsi, Sungai Cikeas dan Kali Bekasi.

Ketua KP2C Puarman mengatakan, KP2C yang beranggotakan 32.000 lebih masyarakat korban banjir, sepenuhnya mendukung program pengendalian banjir Kementerian PUPR yang sedang dan akan dilakukan di ketiga sungai tersebut.

” Menurut catatan KP2C, saat ini normalisasi sungai sedang dilakukan di Kali Bekasi dalam wilayah Kota Bekasi (Jawa Barat),  sepanjang 11,6 km, dimulai dari P2C (Pertemuan Cileungsi Cikeas) hingga Bendung Bekasi,” jelasnya kepada Jurnal Bogor, Kamis (01/12).

Program normalisasi ini, sambung ia, selanjutnya akan diperluas hingga ke area Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas. Keduanya berlokasi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

” Dalam hal Operasi dan Pemeliharaan, menurut Ketua KP2C, Puarman, BBWSCC dengan sigap telah  melakukan penggantian pintu air yang rusak dan penanganan Tanggap Darurat,” paparnya.

Dan yang tak kalah pentingnya, lanjutnya, BBWSCC telah dan akan membangun beberapa dermaga bronjong untuk mendukung kegiatan pelestarian sungai di Sungai Cikeas.

” masyarakat akan senang jika instansi pemerintah memberikan respon cepat atas permasalahan yang terjadi,” paparnya.

” Tentu saja, harapan masyarakat sejalan dengan komitmen dan tekad Kepala BBWS CC Bapak Ir. R.R. Bambang Heri Mulyono, M.Si untuk mewujudkannya,” pungkasnya.

** Nay Nur’ain

46 Warga Desa Singasari Terima Bantuan PKH BNPT dan BBM

0

Jonggol | Jurnal Bogor 

Sebanyak 746 keluarga penerima manfaat atau KPM warga Desa Singasari, Jonggol, Kabupaten Bogor, menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM.

Kepala Desa Singasari Eulis Sujana mengatakan, program bantuan oleh pemerintah tersebut disalurkan melalui kantor Pos, di Aula Desa Singasari.

“ Bantuan ini berupa uang tunai sebanyak Rp.900,000,00/ KPM, kepada warga yang sudah masuk ke dalam Data Terpadu Kesejateraan Sosial  (DTKS ) dari KemenSos ” ujar Eulis kepada Jurnal Bogor, Kamis (01/12). 

Menurutnya, bantuan yang disalurkan ini tidak ada pemotongan biaya. Sebab dalam penyalurannya Kementerian Sosial (Kemensos) RI telah bekerjasama dengan PT Pos Indonesia.

“ Kami dari Pemdes Singasari berharap, bantuan berupa uang tunai tersebut dapat digunakan sesuai dengan peruntukan. Dimana uang itu dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan bisa meringankan  beban dari masyarakat akibat dampak dari kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu,” pesannya.

Sementara, Mak Ina (60) warga penerima manfata dari Kp.Ciukuy RT.02 RW.04 megucapkan syukur alhamdulilla karena dirinya menerima bantuan BLT. Bantuan sangat bermanfaat bagi dirinya untuk meringankan kebutuhan sehari hari.

” Harapan kami pemerintah pusat  dapat melanjutkan program BLT  tahun depan ,” pintanya.

Sebagai warga kurang mampu, sambung dia, bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah  sangat bermanfaat dan mengurangi beban  untuk memenuhi kebutuhan setiap hari

“Saya sebagai warga kurang mampu meminta, program  BLT dapat dilanjutkan  tahun depan,” tutupnya.

** Ramses/Nay