Bogor | Jurnal Bogor

Polemik terbitnya PTSL terhadap tiga bidang tanah di area penetapan lokasi (penlok) Jalan Regional Ring Road (R3), Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, membuat Lurah Katulampa, Eka Dheri angkat bicara. Menurutnya, PTSL tersebut diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN) pada 2019 lalu.

Hal itu, sambung dia, terkuak setelah pihaknya melakukan rapat dengan pemilik tanah pada beberapa waktu lalu.

“Saat rapat saya tanya kepada warga pemegang sertifikat PTSL, kenapa itu masuk dalam penlok R3 tapi diajukan PTSL, mereka tidak menjawab. Tetapi yang pasti PTSL mereka dapatkan di 2019,” ujar Eka kepada wartawan, Selasa (29/11).

Kata dia, keberadaan PTSL pada tiga bidang tanah di penlok R3 telah disampaikan oleh Dinas PUPR kepada BPN. “Sudah disampaikan, sekarang tinggal bagaimana tindakan BPN. Kelurahan, sambung Eka, hanya bertugas untuk menjembatani antara Dinas PUPR dengan pemegang PTSL,” jelas Eka.

Disinggung mengenai pengajuan pembuatan PTSL. Eka menegaskan bahwa pembuatan PTSL harus didahului dengan adanya permohonan dari warga yang merasa sebagai pemilik tanah, kemudian mendapat rekom RT, RW, pokmas, dan dilanjutkan verifikasi oleh kelurahan.

“Nah setelah diverifikasi, yang memliki kewenangan menerbitkannya adalah BPN,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Chusnul Rozaqi mengatakan bahwa pihaknya akan melayangkan surat permohonan pembatalan PTSL setelah rapat dengan BPN dilaksanakan pada Selasa (29/11).

“Setelah kami meminta klarifikasi dari BPN soall terbitnya PTSL, kita akan layangkan surat permohonan pembatalan,” ungkapnya saat dihubungi via Whatsapp.

Lebih lanjut, kata Chusnul, dalam penlok Jalan R3 terdapat tiga bidanng tanah yang diterbitkan PTSL. Namun, ia mengaku belum mengetahui secara rinci berapa luasan lahan tersebut.

“Belum tahu berapa harus ditanya ke staf dulu,” tandas Chusnul.n Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Bogor

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus mengembangkan skema transportasi berbasis Buy The Service (BTS). Rencana tambahan dua koridor, yakni koridor 3 dan 4 pun terus dipercepat realisasinya.

Niatan itu kembali dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) lanjutan antara Pemkot Bogor dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam hal ini Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) di Kantor BPTJ, Jakarta, Senin (28/11).

Rapat dipimpin langsung Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim dan Direktur Prasarana yang juga merangkap sebagai Plh Kepala BPTJ, Zamrides. Dedie juga didampingi Kepala Bappeda, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) dan Ketua Kodjari.

Percepatan koridor 3 dan 4 pada skema BTS Biskita dianggap penting. Dimana trayek yang dilayani pada koridor 3 adalah Terminal Bubulak – Sukasari/Lawang Gintung. Sedangkan koridor 4 melayani Ciawi – Pomad/Ciparigi.

Koridor 3 memiliki panjang koridor sebesar 25,4 kilometer, dan koridor 4 sepanjang 36,0 kilometer.

“BTS Kota Bogor menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia. Bahkan load factor penumpang di BTS Kota Bogor sudah mencapai 154 persen dengan rata – rata jumlah penumpang per hari mencapai 20.412 orang perhari,” jelas Dedie dalam rapat.

Bis Kita, sambung Dedie, kini sudah menjadi moda transportasi alternatif yang begitu diminati masyarakat. Sehingga Pemkot Bogor masih memerlukan dukungan untuk menambah koridor. Total penumpang sampai dengan saat ini adalah 4.728.484 orang.

Soal sistem dua koridor tambahan itu, akan dilaksanakan melalui lelang dengan mengikutsertakan badan hukum dalam satu konsorsium melalui program konversi 3 : 1. Namun tidak menutup kemungkinan melalui program lain, yaitu mengganti angkot konvensional dengan angkot listrik. Tergantung kepada nilai satu angkot listrik yang dapat mengkonversi lebih dari tiga angkot.

Jika melihat dari harga angkot listrik dibanding harga angkot kondisi saat ini, konsep lain adalah mengkonversi angkot konvensional melalui konversi atau retrovit atau membangun angkot eksisting bertenaga BBM menjadi bertenaga listrik, namun demikian tetap harus mendapat dukungan pemerintah.

“Lalu terkait dengan penerapan tarif Bis Kita, sudah ada kajiannya. Yang pasti harus kita lihat dulu apakah akan diterapkan Januari 2023, tetapi tentu ada kaitan dengan rerouting dan sebagainya. Besaran atau kisaran tarifnya juga harus realistis, tetap mengakomodir kepentingan masyarakat,” urai Dedie.

Di tempat yang sama, Plh Kepala BPTJ, Zamrides saat ini BTS Kota Bogor sedang dalam proses menyiapkan aturan dengan melakukan survey Ability to Pay dan
Willingness to Pay yang dapat dijadikan dasar pengambilan tarif. Saat ini prosesnya sedang menyiapkan SK Wali Kota mengenai tarif Angkutan Kota.

SK dimaksud akan disampaikan kepada Kementerian Perhubungan dalam hal ini BPTJ untuk diusulkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai besaran tarif yang akan diberlakukan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Dua koridor yang belum beroperasi kami merekomendasikan agar pembiayaan subsidi BTS dapat direalisasikan oleh Pemerintah Kota Bogor dengan APBD. Sebagai komitmen Kota Bogor dalam melanjutkan program stimulus berupa subsidi Angkutan umum oleh Kementerian Perhubungan,” ungkap Zamrides.

Rapat Wali Kota Bogor dengan Menteri Perhubungan belum lama ini juga mendorong swasta untuk turut bersedia memberikan pelayanan di dua koridor yang belum terlayani oleh BisKita Trans Pakuan secara mandiri. Dengan nilai biaya pokok rata-rata sebesar Rp 5.852 per penumpang.

Sambung Zamrides, hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat yang menggunakan transportasi Bis Kita merasa sudah sesuai terhadap standar pelayanan yang diberikan oleh Bis Kita. Standar layanan meliputi keamanan, kenyamanan, keselamatan, keterjangkauan, keteraturan dan kesetaraan.

Selain itu, data menunjukkan bahwa masyarakat yang menggunakan transportasi Bis Kita merasa sesuai terhadap rute yang diberikan oleh BisKita dengan nilai persentase rata – rata 70 persen. Rute yang diterapkan oleh BisKita dapat menjangkau dan mengintegrasikan penumpang untuk dapat bergerak ke tempat tujuan, hal ini menunjukkan angka
kenaikan dari waktu ke waktu.

“Masyarakat yang menggunakan transportasi Bis Kita merasa sangat terbantu dengan adanya layanan pelanggan pada Bis Kita, karena dapat melaporkan dan juga memberi masukan terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat Kota Bogor demi memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat Kota Bogor,” katanya.n Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Bogor

Pengemudi kendaraan roda empat dan dua yang akan melintasi Jalan KH. Sholeh Iskandar (Sholis) Kecamatan Tanah Sareal, harus lebih berhati-hati. Hal itu lantaran jalan di dekat Kampus Universitas Ibnu Kholdun (UIKA) amblas.

Diketahui, jalan tersebut am
Tak tanggung jalan yang amblas yang terjadi cukup dalam. Bahkan, di sekitar lubang sudah ditutupi terpal putih dan sudah diberikan tanda peringatan untuk pengendara dengan papan pemberitahuan serta traffic cone.

Warga sekitar Jamaludin (38) mengatakan, jalan tersebut amblas pada Senin (28/11) malam. Sebelum amblas, jalan di lokasi sudah membuat cekungan cukup dalam yang membahayakan pengendara.

“Legoknya udah lama sekitar dua minggu, tapi kalu amblasnya ini baru ,” ujar Jamaludin, Selasa (29/11).

Sejak itu, langsung dipasangi penanda agar pengendara berhati-hati ketika melintas. Menurutnya sudah ada yang sempat menambal dengan aspal agar jalan rata kembali.

“Banyak yang jatuh karena motornya loncat, sekarang sudah dikasih tanda,” katanya.

Sementara itu, Kanit Lantas Polsek Tanah Sareal, Ipda Supriyo mengatakan, kondisi jalan sebelum amblas sekitar dua minggu lalu sudah mengalami cekungan cukup dalam, bahkan menyebabkan beberapa kali kecelakaan tunggal pada pengendara roda dua.

“Amblas terjadi pada saat malam hari, tidak ada korban karena sudah kita antisipasi dengan ditutup pakai water barrier dan traffic cone yang dilakukan unit lantas Polsek Tanah Sareal dan petugas dishub,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa pihaknya sudah melaporkan kejadian tersebut langsung ke Kementerian PUPR dan Dinas PUPR Kota Bogor. “Rencana awal dari pihak PUPR pusat bahwa malam ini akan dilakukan perbaikan menunggu alat berat dan bong saluran air,” ungkapnya.

Adapun upaya untuk mengurai kemacetan di Jalan Solis, lanjut Supriyo, pihaknya telah menerapkan rekayasa lalu lintas dengan penutupan satu jalur dan menutup putaran di depan Mitra 10.

“Rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan oleh unit lantas Polsek Tansa yakni putaran Mitra 10 kami tutup untuk roda empat, agar tidak terjadi crossing yang mengakibatkan kemacetan lebih parah, roda dua tetap diperbolehkan karena tidak terlalu mengganggu crossingan yang menambah kemacetan,” paparnya.

Terpisah, perwakilan Kementerian PUPR, Unang Perwita menyatakan, sudah menerima laporan sejak dua pekan lalu dan langsung mengantisipasi dengan pemberian rambu-rambu peringatan.

Kemudian, sambung Unang, pihaknya juga akan mulai mengerjakan perbaikan nanti malam menggunakan alat berat untuk menggali jalan yang amblas dan akan ada penggantian gorong-gorong atau saluran air.

“Malam ini penggalian, jadi harus kita bongkar kan gorong-gorong itu mesti di bawa lagi untuk kita ganti yang jebol. Pengerjaan sekiranya semingguan karena kita ganti sekalian seruas jalan. Selama pengerjaan jalan pasti ditutup sebelah,” jelasnya.

Menurut Unang, terjadinya jalan amblas dikarenakan dibawah jalan tersebut terdapat gorong-gorong yang sudah lama, selain itu jalan juga aktif dilalui kendaraan.

“Yang amblas itu ada saluran airnya. Sebelumnya sempat mengalami cekungan kedalam, kita tambal aspal dulu, supaya ga terjadi kecelakaan. Sekarang kondisi kedalamam lubang sekitar 2 meter, karena kalau dilihat gorong-gorong itu 2 meter di bawah tanah,” pungkasnya.n Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Bogor

Masyarakat yang tengah menikmati akhir pekan di Mal Botani Square mendapat suguhan hiburan lain dari biasanya, yakni pagelaran seni musik keroncong yang menghadirkan para penyanyi keroncong dari tanah air serta negara-negara ASEAN, diantaranya Malaysia dan Singapura.

Acara yang berlangsung mulai pukul 13.00 hingga 21.00 WIB, Minggu (27/11) digagas oleh Suyitno. Ia merupakan pimpinan grup musik keroncong Kemala Pustika yang mengiringi para seniman yang hadir.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim saat sambutan mengatakan, muhibah keroncong ASEAN merupakan embrio dari ‘lebaran’ seni musik keroncong Indonesia dan ASEAN.

“Kalau bisa muhibah musik keroncong jangan hanya satu hari tapi satu minggu, karena ini bisa menjadi alternatif destinasi wisata di Kota Bogor. Selain itu kalau bisa musik keroncong harus punya hari besar atau lebaran yang suatu saat harus dibuat bahkan harus ada ‘ibu kotanya’. Kalau perlu, Kota Bogor siap jadi ibu kota keroncong dan bisa menyelenggarakan lebaran keroncong ASEAN agar ramai dan meriah,” kata Dedie.

Media sosial dan promosi menjadi hal yang ditekankan Dedie, agar masyarakat luas menjadi tahu, paham dan mengenal mengingat musik keroncong bagian dari budaya asli bangsa Indonesia.

Bersama dengan seniman keroncong dari negara-negara ASEAN, ia mengajak untuk mempromosikan dan menyosialisasikan musik keroncong ke dunia.

Dewan Pembina Rumpun Budaya ASEAN, Mayor Jenderal TNI (Purn), Herwin Suparjo menjelaskan, musik keroncong memiliki nilai yang strategis karena fungsi dan dimensinya akan mengarah kepada ketahanan nasional.

Fungsi pertama adalah pendidikan, melalui syair bisa mempengaruhi dan mengajak moral etika bangsa, kemudian ada nilai hiburannya dan ketiga adalah nilai ekonomi.

“Nilai lainnya adalah memiliki nilai-nilai sosial dengan menggalang dan menyemangati orang-orang. Musik keroncong adalah seni yang harus kita banggakan dan optimalisasikan implementasinya agar kualitasnya lebih meningkat,” jelasnya.

Diharapkan semua berjuang untuk kredibilitas dan kualitas musik keroncong dalam rangka tujuan utamanya, yaitu persaudaraan dan persatuan.

Ketua Panitia, Sidik Jaelani menyebutkan, pagelaran ini adalah ketiga dan menjadi wadah silaturahmi sesama seniman keroncong. Dua gelaran sebelumnya dilaksanakan sebelum pandemi. Muhibah keroncong ASEAN tidak hanya di Indonesia, namun juga dilakukan di negara ASEAN lainnya secara bergantian berdasarkan undangan.

Selain Staf Ahli Pemkot Bogor Shahlan Rasyidi hadir bersama perwakilan Disparbud Kota Bogor.

Muhibah Keroncong ASEAN dihadiri juga Pembina Rumpun Budaya ASEAN, Gunadi, Syahrin Nizam bin Abdurrahim dari Johor Malaysia dan para musisi, seniman senior keroncong dan lawas serta komunitas keroncong Jabodetabek.

Kurang lebih ada 20 lagu keroncong yang dibawakan para musisi keroncong dari negara ASEAN, diantaranya Daniel Simbolon, Ika Sugiono, Mohamed Fahmi, Osman, Nurul Farahin, Iwan, Amri, Rasmi Sekar Asih dan Mohamed Basri.n Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Bogor

BP Tapera menyelenggarakan 9.057 akad kredit massal di Pembukaan Tapera Property Expo (TPE) 2022. Kegiatan itu merupakan pameran perumahan subsidi terbesar yang diikuti oleh 25 pengembang perumahan subsidi dan 8 bank penyalur.

Acara ini diselenggarakan selama 7 hari, dari 28 November hingga 4 Desember mendatang di Lippo Plaza Ekalokasari Bogor, Kecamatan Bogor Timur.

Pada kegiatan itu, BP Tapera bersama 40 Bank Penyalur menggelar 8.203 akad kredit massal secara serentak di seluruh Indonesia.

Akad kredit massal ini disaksikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Bogor, Komisioner BP Tapera dan bank penyalur, pengembang serta seluruh pengunjung yang datang menghadiri pembukaan Tapera Property Expo 2022.

Akad kredit massal sebanyak 9.057 ini disumbangkan oleh Bank nasional sebanyak 8.722 akad dan 335 akad dari Bank Pembangunan Daerah.

Akad kredit terbesar dilaksanakan melalui BTN sebanyak 5.000 akad, disusul BTN Syariah sebanyak 2.354 akad, BNI sebanyak 1.000 akad, disusul BRI sebanyak 170 akad, BSI sebanyak 150 akad dan BPD Sulawesi Selatan dan Barat sebanyak 100 akad.

Komisioner BP Tapera, Adi Setianto, memberikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh
Bank Penyalur atas komitmennya dalam menyalurkan kredit pembiayaan perumahan kepada
MBR.

“Akad kredit massal ini memperlihatkan komitmen Bank dalam menyalurkan FLPP. Kami
berharap ke depan, pembiayaan Tapera pun bisa berlaku hal yang sama,” ungkap Adi.

Dalam kesempatan ini, Adi Setianto juga menyampaikan bahwa pemilihan Provinsi Jawa Barat
sebagai lokasi pelaksanaan acara Tapera Property Expo 2022 berdasarkan realisasi rumah
subsidi terbesar dan data ketersediaan rumah subsidi di aplikasi SiKumbang, serta data
penyaluran FLPP.

Menurut Adi Setianto, Komisioner BP Tapera tujuan dari pelaksanaan TPE 2022 ini adalah untuk memberikan informasi dan edukasi mengenai program pembiayaan perumahan, tugas dan fungsi
BP Tapera sebagai Lembaga yang menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah
yang layak dan terjangkau bagi MBR.

Lebih lanjut, Adi berharap, melalui kegiatan ini juga tercipta sinergitas BP tapera dan
stakeholder serta pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan rumah subsidi bagi masyarakat
sehingga pada akhimya tercapai target realisasi penyaluran dana FLPP dan Tapera yang dikelola
oleh BP Tapera.

“Kami menargetkan akan dikunjungi oleh 3 ribu pengunjung yang terdiri dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), PNS, Pekerja Mandiri dan Pekerja Informal serta terlaksananya 1.500 akad kredit massal,” harapnya

Optimis 100 persen target Realisasi tercapai sisa waktu yang ada menjelang memasuki tahun 2023, BP Tapera optimis menyelesaikan target yang ada. Tercatat per 25 November 2022, realisasi FLPP telah mencapai 195.545 unit senilai
Rp21,76 triliun.

Sehingga total penyaluran dari tahun 2010 – 2022 sebanyak 1.139.124 unit senilai Rp96,93 triliun.

“Dari target 226 ribu unit, kami optimis menuntaskan di akhir tahun. Optimisme ini berkat
dukungan dari semua pihak termasuk bank penyalur dan para pengembang.

Optimisme ini akan
kami teruskan di tahun mendatang dengan target tahun 2023 sebanyak 220 ribu unit senilai
Rp25,18 triliun,” ungkap Adi

Sementara itu untuk penyaluran pembiayaan Tapera per 25 November 2022 telah terealisasi
akad pembiayaan sebesar 4.502 unit senilai Rp673,75 miliar. Akad pembiayaan tapera ini melalui
Bank BTN, BRI, BTN, BSI dan BJB. Baik untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit
Renovasi Rumah (KRR).
Tahun Anggaran 2023, penyaluran pemanfaatan dana Tapera akan ditargetkan senilai Rp850
miliar atau 10.000 unit.

“Kami berharap semua program yang dikelola oleh BP Tapera, baik FLPP maupun Tapera akan meningkatkan akses dan keterjangkauan MBR terhadap perumahan yang layak huni dan terjangkau.

Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengatasi
kekurangan rumah atau backlog,” pungkasnya.n Fredy Kristianto