Gunung Putri | Jurnal Bogor
Banyaknya keluhan masyarakat tentang sampah, terutama sampah yang sengaja dibuang di jalanan, serta tumpukan sampah-sampah liar yang ada di wilayah Bogor Timur. Membuat Anggota DPRD Kabupaten Bogor Achmad Fathoni angkat bicara. Menurutnya, persoalan sampah dan resolusinya sudah tertuang dalam LKPJ Dinas Lingkungan Hidup (DHL) Kabupaten Bogor tahun 2022.
” Dalam rapat LKPJ dengan DLH. Saya sudah sampaikan pada Sekdis DLH yang saat itu hadir mewakili Kadis dan jajarannya. Saat itu saya sampaikan untuk mengatasi persoalan sampah yang paling utama adalah menyelesaikan dari hulunya, yaitu memberikan pendidikan, pembinaan, pelatihan, fasilitasi, serta dukungan kepada masyarakat secara umum,” ujar Fathoni sapaan akrabnya.
Mestinya, sambung dia, DLH memberikan alokasi dana yang lebih besar untuk program-program pemberdayaan masyarakat untuk bisa mengelola sampahnya sendiri. Fathoni mendorong agar adanya anggaran yang cukup yang dialokasikan untuk pendirian, pembinaan, pelatihan, sampai fasilitasi dan bantuan peralatan bagi KRL dan Bank Sampah, yang pada dasarnya saat ini sudah mulai masif didirikan secara mandiri oleh masyarakat.
” Sayangnya, KRL dan Bank Sampah yang saat ini mulai massif itu tidak atau belum mendapatkan dukungan anggaran yang memadai dari Pemda maupun DLH. Sehingga masyarakat cenderung menjalankan KRL dan Bank Sampah secara mandiri dan hanya mendapatkan pendampingan dan bimbingan alakadarnya tanpa ada anggaran yang mencukupi untuk memberikan support dan bantuan kepada mereka,” paparnya.
Politisi PKS tersebut berharap kedepan, anggaran -anggaran untuk permasalahan sampah lebih diprioritaskan. Bagaimana mengajak, membina, melatih dan memfasilitasi masyarakat agar bisa menjalankan pengelolaan sampah secara mandiri dari sumbernya. Yaitu dari rumahnya kemudian dikelola dan dikoordinir melalui Bank Sampah dan KRL. Tugas Pemda melalui DLH ialah, bagaimana semangat masyarakat yang sudah berjalan selama ini bisa disupport.
” Kemarin saya usulkan bagaimana agar DLH bisa mendorong untuk program desa mandiri mengelola sampah. Artinya, ada satu program dimana desa didorong secara mandiri untuk mengelola sampah di wilayahnya, standarnya adalah desa tersebut sebisa mungkin untuk menyelesaikan persoalan sampah tanpa harus dibawa keluar dari wilayah,” jelasnya kepada Jurnal Bogor, Sabtu (8/4/23).
Lebih lanjut Fathoni menjelaskan, Nantinya DLH bisa membuat MOU dengan kepala desa yang punya semangat untuk mengelola sampahnya. Jika sudah ada MOU, tinggal DLH membangunkan TPST Terpadu di desa yang bersedia untuk mengelola sampahnya secara mandiri. Kita bisa tiru program Pemerintah Pusat yang menitipkan anggaran khusus untuk ketahanan pangan disetiap desa. Sehingga desa punya program-program khusus dibidang ketahanan pangan.
” Sejauh ini sudah ada beberapa kepala desa yang menghubungi saya, mereka berinisiatif untuk melakukan pengelolaan sendiri sampah di wilayahnya. Akan tetapi mereka terkendala lahan dan peralatan yang dibutuhkan. Nah, dari adanya keinginan kepala desa tersebut. DLH bisa mengajukan program desa mandiri mengelola sampah dengan memberikan bantuan fasilitasi dan mungkin bisa dipinjamkan aset Pemda yang ada di wilayah tersebut agar digunakan untuk mengelola sampah,” cetusnya.
Dirinya optimis jika ini dijalankan, tidak hanya persoalan sampah yang kemudian bisa kita tangani, tapi juga menjadi satu potensi ekonomi baru baik dengan penyerapan tenaga kerja maupun adanya usaha-usaha lain yang ditimbulkan dengan adanya pengelolaan sampah mandiri di desa-desa tersebut. Padahal, jika diniatkan secara serius melalui KRL dan Bank Sampah saja sudah terlihat potensi ekonomi yang cukup besar.
” Jadi memang, persoalan sampah ini perlu ada perencanaan yang baik kemudian diskusi yang serius serta itikad baik dari semua pejabat. Mulai dari Bupati, Bapedalitbang, DPMD, BPKAD dan DLH yang mengatur secara teknisnya,” imbuhnya.
Menurutnya, jika bersama – sama dimusyawarahkan, direncanakan persoalan sampah ini. Kedepan sampah ini bukan menjadi musibah, tapi bisa menjadi berkah, melalui jalur pengelolaan sampah jadi rupiah.
” Sekarang sudah banyak di tv ada ekonomi sirkuler dari sampah, dan saya rasa ini tidak mungkin bisa jalan jika di hulunya yaitu masyarakat yang menghasilkan sampah tidak kita bina, tidak kita didik, tidak kita latih, dan tidak hanya berhenti dididik dan dilatih tapi harus diberikan dukungan fasilitas,” pungkasnya.
** Nay Nur’ain
