Pelaksanaan Turnamen Tenis KAJARI Cup 2023 yang berlangsung dari tanggal 8 sampai 11 Juli 2023 mendapatkan respon yang sangat positif dari masyarakat olahraga di Kabupaten Bogor dan dari semua peserta event KAJARI Cup 2023.
Hal tersebut dikatakan Ketua Panpel KAJARI Cup 2023, H Mursidin disela sela pertandingan KAJARI Cup, Minggu, 9 Juli 2023.
Mursidin menambahkan dalam turnamen yang berlangsung di Lapangan Tenis Ktenzpo dan Lapangan Tenis Kejari Kabupaten Bogor mempertandingan 3 kategori usia veteran yakni KU 90, KU 100 dan KU 110.
Selain itu, kata Mursidin, event KAJARI Cup 2023 mempertandingkan KU 14 dan KU 18 tahun yang pertandingannya akan dilangsungkan pada tanggal 10 dan 11 Juli 2023.
” Alhamdulilah semua peserta KAJARI Cup yang berasal dari Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok dan Kabupaten Karawang merasa puas dengan pelaksanaan KAJARI Cup 2023,” ucap Mursidin.
Pada pembukaan KAJARI Cup 2023 ini pihak Panitia nengundang para mantan Ketua Pelti Kabupaten Bogor seperti Fitri Putra Nugraha, Wawan Risdiawan, Yous Sudrajat, Didi Kurnia dan H Edy Fatchoerodji.
Selain itu, hadir juga Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan AP, M Misbach dan Ripin Sembiring ( Ketua dan Sekum NPCI), H Dedi Budiman ( Plt Ketua KONI Kabupaten Bogor), Dedi Budi Sumardi ( Ketua MKKS SMP Kabupaten Bogor ) dan para undangan lainnya.
Sementara itu, Kajari Kabupaten Bogor, Sri Kuncoro sangat senang dengan antusiasnya para peserta KAJARI Cup 2023.
Bahkan, Sri Kuncoro juga berharap event KAJARI Cup ini jadi agenda tahunan insan tenis yang ada di Kabupaten Bogor.
” KAJARI Cup sebagai ajang silaturahmi dan sinerginya semua elemen tenis yang ada di Kabupaten Bogor. Mudah mudahan ini bisa jadi agenda tahunan insan tenis di Kabupaten Bogor,” paparnya.
Selanjutnya, kata Kajari Kabupaten Bogor, ia merasa bangga dengan kinerja semua elemen panitia dan semua pihak yang turut mensukseskan event KAJARI Cup 2023.( asep syahmid)
Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor kembali melakukan pengecekan terhadap pembangunan hunian tetap (huntap) di sejumlah titik lokasi. Pengecekan ini untuk memastikan agar huntap berjalan baik.
“Dengan turun langsung ke lokasi, hal ini memastikan agar pembangunan huntap tersebut bisa berjalan dengan baikm” ujar Kepala Bidang Prasana dan Utilitas (PSU) DPKPP Kabupaten Bogor Dede Armansyah kepada Jurnal Bogor, Minggu (9/7/2023).
Kali ini lokasi pembangunan huntap yang disambangi yakni wilayah Kecamatan Cigudeg, Sukajaya dan Kecamatan Nanggung. Dalam kunjungannya DPKPP bertemu dengan pihak kecamatan dan kepala desa.
“Di Cigudeg itu kita memastikan lagi karena kemarin itu ada yang tertinggal diantaranya Desa Sukamaju sebanyak 7 rumah dan Desa Sukaraksa 6 rumah serta Desa Jayaraharja Kecamatan Sukajaya sebanyak 7 rumah jadi total ada 20 rumah tapi tadi sudah diputuskan untuk Sukaraksa ada penggantian dengan dasar usulan desa,” katanya.
Dia menjelaskan, warga yang sempat tidak mendapatkan huntap akhirnya diberi alokasi huntap. Begitu juga di Desa Jayaraharja.
“Termasuk yang kemarin ibu warga Sukamaju yang menangis itu akhirnya kita beri alokasi huntap di Jayaraharja juga demikian. Dari tujuh warga dua sudah kita berikan sementara yang limanya masih kita bahas dulu bersama pemerintah desa, masyarakat dan RT RW,” paparnya.
Dia membeberkan, bencana memang terjadi sudah cukup lama yaitu pada tahun 2020, tiga tahun lamanya huntap bagi korban dibagikan. Dengan begitu hal ini bahwa menunjukkan pemerintah Kabupaten Bogor tetap memberikan perhatian dan terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan relokasi korban bencana alam.
“Jadi selain yang sudah kita bagikan tadi sebanyak 467 di Cigudeg. Tahun ini pun Pemkab sudah membangun 2.500 rumah yang sekarang masih dalam proses pembangunan yang kita harapkan selesai di akhir tahun, itu pun akan kita langsung bagikan,” katanya.
Dia berharap, kepada seluruh korban bencan khususnya di tahun 2020 kalau memang harus direlokasi dipastikan akan dapat rumah pengganti.
Kemungkinan akan ada tersisa khususnya untuk di Desa Cileuksa yang sudah dipastikan akan dipenuhi di tahun depan kurang lebih sekitar 700 di tahun 2024 itu, khusus Desa Cileuksa.
Sementara 2.500 yang sekarang kita bangun di 17 desa di 6 Kecamatan memang sebagian besar kecamatan Sukajaya 8 desa, Nanggung 6 desa dan sisanya 3 desa dari 3 kecamatan.
“Kami berpesan kepada para korban bencana alam jangan khawatir tahun depan kami masih akan ada pembangunan dan relokasi kembali,”
Ribuan botol minuman keras (miras) dan puluhan wanita pekerja seks komersial (PSK) diangkut Satpol PP Kabutapen Bogor dalam razia penyakit masyarakat (pekat) pada Jumat (7/7/23) malam.
Plt Kepala Bidang (Kabid) Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum), Rhama Kodara mengatakan, hasil razia dari dua Kecamatan yaitu Gunungputri dan Cileungsi, dirinya berhasil mengamankan ribuan botol miras dari berbagai merk.
“Kami mengadakan razia Pekat di dua kecamatan barang bukti yang kami angkut kurang lebih seratus delapan belas botol miras dari Cafe La Viola’s Munich, dan tiga ribu lima puluh empat botol dari Cafe Dragonfly (Bersaudara) di wilayah perumahan legenda wisata kecamatan gunungputri,” terang Rhama.
Tak hanya itu, lanjut Rhama ,dari kecamatan Cileungsi dirinya berhasil mengamankan 10 wanita yang diduga menjadi PSK. Untuk selanjutnya petugas menuju lokasi terakhir di Blok Coklat dan Blok Anggrek Desa Limusnunggal, Cileungsi, dari dua blok tersebut petugas mengamankan 10 wanita yang diduga PSK.
“Setelah diamankan lalu kami membawanya untuk didata dan akan diserahkan ke Dinas Sosial agar ditindakkanjuti,” tandasnya.
Sementara, salah satu warga sekitar Andrian Putra (45) meminta Satpol PP atau petugas gabungan untuk lebih sering dan intens lagi melakukan kegiatan razia pada tempat hiburan malam yang berkedok kafe di wilayah Bogor Timur. Namun, dirinya juga terkadang bingung pascadigerebek itu tidak lama kemudian tempat-tempat tersebut beroperasi lagi.
“Saya dukung penuh dengan adanya penertiban pada tempat hiburan malam, begitu juga terhadap PSK yang diamankan. Namun terkadang, setelah digerebek pasti buka lagi tempat itu, dan cewe-cewenya kembali lagi ke habitatnya. Ini misteri yang sampai saat ini kami belum ketahui apa penyebabnya,” cetusnya.
“Ya semoga saja, penertiban dan penutupan tempat hiburan malam ini bisa dilakukan secara permanen, untuk selamanya. Begitu pun untuk PSK-nya, pemerintah seharusnya berikan pekerjaan lain atau beri modal agar mereka tak lagi kembali kehabitatnya, bukan hanya ditertibkan dan diamankan. Karena mereka juga sam-sama mencari makan, cuma beda caranya aja,” pungkasnya.
Penantian para guru honorer di Kabupaten Bogor menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akhirnya terkabul. Sebanyak 2.981 guru honorer resmi menjadi guru PPPK dan dilantik langsung oleh Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan pada Rabu (5/7/23) lalu.
Namun kegembiraan para guru usai diangkat menjadi guru PPPK menyisakan kebingungan. Bagaimana tidak, mereka yang sudah memiliki Surat Keputusan (SK) pengangkatan PPPK, tidak sesuai dengan awal penempatan para guru mengajar.
Sebagian besar guru yang diangkat menjadi PPPK itu sudah lama mengajar di SMPN. Namun usai mendapatkan SK, mereka yang semula bertugas di SMPN kini ditugaskan untuk mengajar di SDN. Bukan persoalan SK dari SMP ke SD yang dikeluhkan. Sebagian guru tersebut merasa bingung saat ditugaskan menjadi guru SD yang lokasinya sangat jauh dari tempat tinggal mereka.
Salah satu guru yang mengaku bingung tersebut ialah Titi. Semula Titi mengaku senang sudah diangkat menjadi guru PPPK, namun usai melihat sistem dan ditempatkan menjadi guru SD di Kecamatan Rumpin. Padahal, ia tinggal bersama keluarganya di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.
“Dari sistemnya sudah begitu saya dipindah ke SDN di wilayah Kecamatan Rumpin, sedangkan rumah di Cileungsi. Kuota SMP-nya gak ada, ketika di sistem muncul kita ditunjuk mengajar di SD,” keluh Titi yang merupakan guru di SMPN 1 Klapanunggal kepada Jurnal Bogor, Jumat (7/7/23).
Titi menyebut, di SMPN 1 Klapanunggal ini ada 5 guru yang sudah diangkat PPPK. Mereka mendapatkan penempatan tugas serupa yakni menjadi guru SD sesuai dengan SK.
“Dari SMPN 1 Klapanunggal kita ada 5 guru yang penempatanya keluar. Saya bingung kaya kita ini ibu rumah tangga, disatu sisi kan anak sudah sekolah didekat tempat tinggal. Sedangkan penempatan di Rumpin, makanya kami jadi dilema,” ujarnya.
Titik berharap, ada solusi agar dapat mengajar sesuai dengan domisili saat ini. Ia mengaku sudah mengeluhkan hal itu kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto saat melakukan monitoring ke SMPN 1 Klapanunggal pada Kamis (6/7/23) agar bisa memenuhi keinginan para guru tersebut.
“Saya sudah usul kepada Ketua DPRD Rudy Susmanto. Saya sih pengennya ada relokasi jadi penempatan sesuai dengan domisili. Per 17 Juli ini saya sudah mengajar di salahsatu SDN yang ada di Kecamatan Rumpin sesuai dengan SK,” jelasnya.
Anggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) yang tak kunjung cair sehingga menghambat aktivitas pembangunan dan honor lembaga hingga aparatur desa menjadi pertanyaan sengit Pemdes kepada Pemerintah Kabupaten Bogor karena sudah melewati dua kali lebaran yakni Idul Fitri dan Idul Adha.
Sudadi, SH
Pemerhati Pemerintahan Kabupaten Bogor, Sudadi SH menduga keterlambatan anggaran BHPRD Pemkab Bogor dibuat sengaja, agar terlihat kesemrautan pada masa kepemimpinan Plt Bupati Iwan Setiawan. Entah siapa yang berperan dalam hal ini, sehingga Plt Bupati Iwan Setiawan seolah tak mampu menjalankan pemerintahan.
“BHPRD itu kan sudah ada uangnya, hanya tinggal dicairkan saja. Seharusnya, Plt juga peka, jika tahap 1 itu anggaran harus diturunkan pada bulan 3, minimal Perbup BHPRD dikeluarkan bulan 1, dan sudah disusun pada Desember tahun sebelumnya,” tandas Sudadi, Minggu (9/7/23).
Ini yang ada, sambung Dadi sapaan akrabnya, Perbup baru nongol bulan 6, yang seharusnya anggaran BHPRD itu sudah memasuki tahap ke 2 untuk pencairan. Sedangkan desa harus melengkapi semua kebutuhan administrasi untuk pencairan itu memerlukan waktu hampir 2 minggu.
“Ini pola permainan apa yang sedang dimainkan. BHPRD yang masih bayangan semu untuk pencairan, begitu juga Samisade yang belum diketahui kabar pencairannya. Peran Plt Bupati disini dipertanyakan, bukan semata-mata harus menunjuk jengkol seperti pemberitaan sebelumnya yang pernah saya baca, tapi lebih kepada peran dirinya dalam menjalankan mesin motor Pemerintahan Kabupaten Bogor itu, mampu atau tidak,” cetusnya.
Lebih lanjut Dadi mengatakan, keluhan dari kepala desa itu sudah sangat sering kali terdengar, dan ini yang memang perlu kita pertanyakan juga apakah anggaran BHPRD itu di depositokan, sehingga hanya waktu-waktu tertentu bisa dicairkan. Dan jika memang iya, anggaran itu disimpan dalam bank, lalu siapa penikmat bunga dari bank tersebut.
“Kita sama-sama lihat, apalagi ini mendekati tahun politik, dan kita sam-sama ulas. Jangan sampai anggaran masyarakat diendap untuk kepentingan elit politik diatasnya. Nanti kita bahas lagi, apakah Pemkab mampu mencairkan anggaran Samisade pada bulan Agustus mendatang,” pungkas Dadi.
Sementara ketidakpastian turunnya anggaran BHPRD dirasakan sejumlah kepala desa. Kepala Desa Sukamaju, Jonggol, H. Holil misalnya, dia mengaku harus memutar otak untuk menutupi semua kebutuhan operasional desa. Mengingat, ada beberapa honor lembaga dan guru ngaji dalam anggaran BHPRD tersebut, juga pengeluaran pokok seperti ATK dan pembayaran listrik dan lain sebagainya. Begitupun dengan pembangunan yang juga harus terhambat karena ketidakpastian kapan anggaran BHPRD ini akan dicairkan.
“Sudah 2 lebaran, yakni lebaran Idul Fitri dan lebaran Idul Adha kemarin angaran BHPRD yang seharusnya sudah 2 tahap turun, ini tahap 1 aja belum jelas kepastiannya. Sebetulnya kabupaten ini menunggu apa untuk mencairkan anggaran BHPRD tersebut,” ungkap H. Holil kepada Jurnal Bogor, Minggu (9/7/23).
Menurutnya, pascaterbitnya Perbup produk Plt Iwan Setiawan, Pemdes Sukamaju langsung memenuhi syarat administrasi untuk pengajuan pencairan anggaran, dan saat ini informasi yang beredar dari pesan WhatApps, bahwa anggaran tersendat di BPKAD. Pihaknya tidak berani mencairkan anggaran sebelum ada instruksi dari pimpinan.
“Pimpinan yang dimaksud itu siapa, toh sudah terbit Perbup apa lagi yang ditunggu. Apa ada pimpinan lagi selain Plt Bupati,” cetusnya.
Menurutnya, berkas BHPRD dari semua desa se-Kabupaten Bogor belum bisa diproses karena menunggu arahan pimpinan. H.Holil menyebut, apa yang disampaikan dinas terkait merupakan kabar duka untuk desa karena harus menunggu berapa lama lagi.
“Itu tadi yang saya pertanyakan apa ada pimpinan lain selain Plt Bupati di Kabupaten Bogor ini, sehingga masih harus menunggu arahan pimpinan. Apa yang membuat Pemkab itu menahan anggaran yang sudah seharusnya diturunkan ke desa. Apa karena dideposito kan dan belum bisa dicairkan, sehingga harus mengorbankan ratusan desa,” kesalnya.
“Jika dana itu sudah ada, apalagi yang harus ditunggu oleh Pemkab. Jangan kami dikorbankan hanya untuk kepentingan hal yang kami tidak ketahui,” tandasnya.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata jaro merupakan kata benda yaitu bilah bambu untuk pagar. Namun, di wilayah Bogor bagian barat, kata Jaro tersematkan kepada orang yang memiliki kedudukan kepemimpinan di wilayah pedesaan atau sebagai kepala desa. Sama halnya dengan istilah jaro di Baduy, Banten sebutan untuk kepala dusun atau kampung.
Namun tidak semua menginginkan sebutan jaro disematkan kepada seorang pemimpin di desanya. Pasalnya, sebagian masyarakat ada yang beranggapan bahwa kata jaro identik dengan kejawaraan, meksi ada makna positif yang tersembunyi dalam kata jaro tersebut.
Di wilayah Kabupaten Bogor bagian barat yang notabene wilayahnya perbatasan dengan Provinsi Banten, ada beberapa kepala desa dengan nama kata jaro melekat untuk sebutan orang tersebut. Seperti Kepala Desa Kiarasari, Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jaro Ahyar yang cukup familiar dengan nama kejaroannya.
Selain Jaro Ahyar, ada pula Calon Bupati Bogor Ade Ruhandi dikenal Jaro Ade atau JA. Bahkan ada warga Sukajaya yang sekarang di DPRD Kabupaten Bogor yaitu Jaro Peloy. Bahkan, penamaan Jaro Peloy sendiri saat ini sudah disematkan dalam kartu tanda penduduk (KTP)-nya.
Mungkin untuk sebagian orang di wilayah tertentu akan terdengar asing dan beranggapan negatif sebutan jaro identik jawara. Padahal di wilayah Banten, sebutan jaro adalah sesosok pejuang salah satunya Almarhum Jaro Karis, pejuang asal Cisimeut, Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten yang ikut perang gerilya mengusir penjajah Belanda pada saat perang kemerdekaan Indonesia.
“Jadi julukan kades itu bisa dipanggil jaro hanya dari Banten. Karena kita ini perbatasan dengan Banten sehingga beberapa kepala desa di wilayah perbatasan dengan Banten terpanggil kata jaro,” ujar Kepala Desa Kiarasari Jaro Ahyar, Minggu (9/7/2023).
Menurut dia, tersemat kata jaro dinamanya sudah ada sejak sebelum jadi kepala desa di wilayahnya. Dia membeberkan, bahwa maknanya jaro di masyarakat umum identik adalah kepala desa yang memang seorang pemimpin memiliki keberanian seperti jawara.
“Maknanya jaro karena kita berada di perbatasan, kalimat jaro itu hanya di Banten berhubungan wilayah Sukajaya, berbatasan dengan Banten sehingga tersematkan jaro,” katanya.
“Penamaan jaro yang memang itu menjadi budaya lokal. Karena di wilayah lain contohnya di timur itu tidak ada jaro karena mungkin itu sudah menjadi budaya dan tradisi yang digunakan hingga melekat,” bebernya.
Anggapan masyarakat ketika jadi kepala desa dipanggil jaro kata dia, karena mungkin jaro itu ada yang positif dan ada yang negatif. Padahal ini penamaan yang sudah melekat di masyarakat dan dikenal di wilayah Banten.
Jadi kata dia, seorang pemimpin terlebih kepala desa sebetulnya dari sisi ke jawaraannya perlu digunakan dengan dasar kebaikan. Karena jangan sampai masyarakat menilai kepala desanya saja direndahkan bagaimana dengan warganya.
“Jadi ketika kita jadi seorang pemimpin, sosok keberaniannya harus digunakan,” tandasnya.
Tim Panahan Kabupaten Bogor mendulang prestasi gemilang dengan menjadi juara umum pada Popda Jabar 2023 yang digelar di Kota Bandung pekan lalu.
Pada pertandingan Panahan yang dilangsungkan di Lapangan Panahan Arcamanik, Kota Bandung, Tim Panahan Kabupaten Bogor mampu menyabet 4 mendali emas, 2 medali Perak dan 2 medali Perunggu
” Alhamdulilah Tim Panahan Kabupaten Bogor jadi Juara Umum pada Popda Jabar 2023,” ujar Head Coach Panahan Kabupaten Bogor, Joko Sulistiyo, Minggu, 9 Juli 2023.
Joko menembahkan, empat medali emas yang diraih Tim Panahan Kabupaten Bogor diraih dari 1 medali emas Mix Team Compound, 1 medali emas Mix Team Standar Bow, 1 medali emas Eliminasi Individu Recurve Putra, 1 medali emas Eliminasi Standar Bow Putra.
“Untuk medali perak kita raih dari nomor Eliminasi Standar Bow Putri dan Eliminasi Compound Putri,” tegas Joko
Sedangkan, tambah Joko, dua medali parunggu yang diraih Tim Panahan Kabupaten Bogor disabet dari nomor Beregu Standar Bow Putri dan Eliminasi Standar Bow Putri.
” Kami sangat bangga anak anak mampu menunjukan kualitas terbaiknya pada Popda Jabar 2023 dengan menjadikan Kabupaten Bogor jadi juara umum pada Popda kali ini,” tegas Joko lagi.
Lebih lanjut, kata Joko, capaian prestasi emas ini tak lepas dari proses pembinaan berkelanjutan yang dilakukan Perpani Kabupaten Bogor selama ini. ( Asep Syahmid)
Tim Kempo Kabupaten Bogor berhasil mewujudkan targetnya dalam Popda Jabar 2023 di Bandung dengan meraih 1 medali emas.
Satu medali emas yang diraih Tim Kempo Kabupaten Bogor pada Popda Jabar 2023 dihasikan dari nomor randori 55 kg atas nama Fitri.
“Alhamdulillah Fitri yang tampil pada randori kelas 55 kg mendapat mendali emas dan ini membuktikan kalau Perkemi Kabupaten Bogor bisa mewujudkan target emas pada Popda Jabar 2023,” ujar Ketua Umum Perkemi Kabupaten Bogor, H Iswahyudi yang mendampingi para atlet Kempo selama berlaga di Popda Jabar 2023 di Kota Bandung pekan lalu.
Iswahyudi menambahkan, pada Popda Jabar 2023, Tim Kempo Kabupaten Bogor mengirimkan hanya 5 atlet pemula dan binaan sendiri dengan target 1 emas.
” Saya bangga dan bersyukur Tim Kempo Kabupaten Bogor mampu mendulang satu emas dan ini memang target kita di Popda Jabar 2023,” papar Iswahyudi.
Ia optimis kedepannya akan banyak lagi atlet binaan Perkemi Kabupaten Bogor yang bisa mendulang emas di Popda atau Porprov Jabar mendatang.
” Kami terus melakukan pembinaan berkelanjutan dan banyak sekali potensi atlet pemula binaan kami saat ini,” pungkasnya. ( asep syahmid)
Pemindahan makam Kampung Cohak menyisakan persoalan perihal misteri penggunaan anggaran relokasi yang mencapai Rp5 miliar. Pasalnya mantan panitia lokal pemakaman Cohak HM menyebut ada ketidaktransparanan yang dilakukan oleh Ketua Panitia sekaligus pengguna anggaran relokasi pemakaman Cohak.
Achmad Fathoni
Anggota DPRD Kabupaten Bogor Achmad Fathoni pun mendukung penuh adanya audit yang dilakukan kepada pihak bertanggungjawab sebagai pengguna anggaran untuk relokasi makan Cohak tersebut. Pasalnya, jangaan sampai ada pemanfaatan. Apalagi suara sumbang itu timbul dari dalam kepanitiaan.
“Kepala desa disini harusnya ikut campur tangan, kumpulkan semua panitia lokal atau pun panitia dari Pemda. Buka dan beberkan semua pengeluaran, jangan membiarkan suara sumbang yang keluar, karena akan berdampak fatal pada desa itu sendiri,” ungkap Fathoni sapaan akrabnya, Minggu (9/7/2023).
Fathoni setuju dan mendukung untuk mengaudit penggunaan anggaran relokasi pemakaman Cohak. Apalagi dengan adanya sebutan makam fiktif, untuk membuktikan itu baiknya digali. Apakah benar hanya ada kain kafan dan tanah merah, karena seklaipun jasad sudah menjadi tanah, tanah itu tidak berwarna merah tapi hitam.
“Audit itu sangat diperlukan untuk ketransparanan, dan saya harap ada titik terang jika sudah diaudit. Sangat terlalu jika masih ada oknum yang memanfaatkan dan menggunakan anggaran relokasi makam, karena kita semua akan mati dan dikubur dalam tanah. Masa dana pemakaman masih jadi bancakan juga,” pungkasnya.
HM sebelumnya kepada Jurnal Bogor beberpa waktu lalu mengatakan, “Ketidaktrasparanan itu mulai dari biaya tahlil yang dipatok per makam 200 ribu rupiah, jika dikalikan 2500 makan itu sudah berapa. Yang sampai kesaya hanya 120 jutaan, itupun masih ada sisanya dan saya sumbangkan ke masjid,” ungkapnya.
Bukan hanya itu, sambung HM, makam yang diduga fiktif itu bisa mencapai 1000 lebih. Pasalnya, dirinya melihat dengan mata kepala sendiri makam fiktif itu hanya diisi dengan kain kafan dan tanah merah yang kemudian dibentuk sebagai makam.
“Itu dilakukan karena KSB Panitia menutup kuota yang 2500 makam itu sehingga dipaksakaan. Padahal jumlah makam yang sesungguhnya tidak sampai sebanyak itu,” beber HM.
HM menyebut, dirinya beserta panitia lokal siap untuk mengajukan keberatan kepada Ombudsman jika memang dibutuhkan ada surat keberatan. Kata dia, bisa dicek secara kasat mata, nisan kuburan itu banyak yang kosong tanpa nama, atau hanya ditulis fulan bin fulan.
“Jika memang ada ahli warisnya, kenapa harus diberi nama fulan bin fulan, logikanya. Sedangkan pendataan ahli waris itu sebelum terjadinya relokasi, itu sudah terlihat korup angarannya. Dan lagi harga batu nisan yang di-mark up, karena beli satu buah saja harga batu nisan itu hanya 150 ribu. Ini harga batu nisan dianggarkan menjadi 300 ribu, dan belinya pun jauh di Sukabumi. Apa di Bogor gak ada tukang batu nisan,” cetusnya.
Dirinya meminta, ada audit yang dilakukan oleh pihak berwajib, mengingat relokasi makam Cohak ini menggunakan anggaran APBN yang merupakn uang Negara.
“Jika pun mengalir kemana harus jelas, karena sampai relokasi makam selesai tidak ada keterbukaan dari Ketua Panitia akan jumlah pemasukan dan pengeluaran biaya relokasi makam itu,” tandasnya.
Kementerian Tenaga Kerja melalui Politeknik Tenaga Kerja mengadakan pelatihan digital marketing untuk masyarakat Desa Gunung Putri, Kabupaten Bogor yang ingin menjajakan produksinya melalui sistem online. Pelatihan ini untuk mendongkrak ekonomi masyarakat.
Pelaksanaan kegiatan pelatihan digital marketing berlangsung selama 2 hari di aula Desa Gunung Putri, dengan 20 orang peserta yang berasal dari kalangan Karang Taruna Desa, pegiat UMKM, PKK dan masyarakat umum yang berminat untuk mengembangkan usahanya secara online.
Wakil Direktur Bidang Politeknik Tenaga Kerja Bambang Wardoyo mengatakan, kegiatan ini merupakan inisiatif Kemenaker. Dimana Kemenaker melihat desa yang berkembang, dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang diberikan untuk diaplikasikan dalam kehidupannya nanti.
“Apa yang kami berikan ini bukan berbentuk dana, tapi kami memberikan bantuan ilmu pengertahuan. Dimana, desa hanya menyediakan pesertanya saja, namun bukan hanya sebatas peserta yang hadir. Tapi, mereka juga benar-benar berniat untuk mengembangkan usahanya, sehingga apa yang kami sampaikan tidak sia-sia,” ungkap Bambang Wardoyo kepada Jurnal Bogor, Sabtu (8/7/23).
Bambang menyebut, pihaknya menuju Desa Gunung Putri karena melihat dari pemberitaan yang berseliweran tentang potensi desa Gunung Putri. Maka dari itu, ia mendatangi Desa Gunung Putri untuk memberikan pemaparan dan pelatihan digital marketing.
“Dan alhamdulilah kami disambut baik, selama 2 hari menjalani pelatihan disini. Saya melihat antusias peserta yang begitu tinggi dengan banyaknya mengajukan pertanyaan, sehingga apa yang kami harapkan peserta itu aktif ya benar adanya,” kata Bambang.
Dirinya berharap kedepannya untuk warga yang mengikuti pelatihan ini bisa terus mengembangkan usahanya, karena dengan ekonomi yang meningkat maka kesejahteraan masyarakatnya juga akan meningkat.
Sementara Kepala Desa Gunung Putri, Damanhuri mengucapkan terimaksih kepada Bidang Politeknik dari Kementerian Tenaga Kerja yang sudah memberikan dan berbagi ilmu pengetahuan kepada Desa Gunung Putri. Mengingat, pihaknya masih membutuhkan bimbingan dari semua pihak untuk terus menggenjot pertumbuhan ekonomi warga.
“Disini saya mengajak kepada semua masyarakat Desa Gunung Putri untuk ikut bergabung dengan UMKM Desa Gunung Putri. Agar nantinya bisa menambah pengetahuan untuk menjajakan produk olahannya melalui dunia maya,” cetus A Heri sapaan akrabnya.
Kedepan, sambung A Heri, dengan berjalanya dan sukses program demi program yang diberikan oleh masyarakat desa, dia yakin, Desa Gunung Putri akan menjadi selter pasar digital nomor satu di Kabupaten Bogor.
“Hanya saya, semua itu bisa terwujud dengan kerjasama warga dan Pemdes yang saling bersinergi. Maka dari itu saya menghimbau, mari kita sukses bersama untuk pencapaian bersama,” pungkasnya.
