34.9 C
Bogor
Sunday, August 9, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 5

Melalui Gladiator Arena, Jovan Latuconsina Kampanyekan Stop Tawuran

Redaksi
-
0
Melalui Gladiator Arena, Jovan Latuconsina Kampanyekan Stop Tawuran

Bogor | Jurnal Bogor

Wakil Ketua Umum Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina), Agust Jovan Latuconsina, mengajak para pelajar yang memiliki kemampuan bertarung untuk meninggalkan aksi tawuran dan menyalurkan bakatnya melalui olahraga tinju. Pesan itu disampaikannya saat membuka Gladiator Bogor Arena II Boxing 2026 di GOR Indoor Pajajaran, Sabtu (1/8/2026).

Kejuaraan yang digelar hasil kolaborasi Pertina dengan komunitas Catatan Akhir Sekolah (CAS) tersebut diikuti 135 petinju dari Kota Bogor, Kabupaten Bogor, hingga Tangerang. Para peserta bertanding di berbagai kategori, mulai dari pelajar, alumni, komunitas, camp, hingga umum.

Agust Jovan menegaskan, Gladiator Bogor Arena bukan sekadar ajang adu kemampuan di atas ring, tetapi juga menjadi wadah pembinaan generasi muda agar terhindar dari aksi kekerasan di jalanan.

“Kalau punya kemampuan bertarung, jangan disalurkan melalui tawuran. Salurkan di ring tinju yang resmi, ada pelatih, ada wasit, dan semuanya dilakukan secara sportif. Kami ingin mengubah energi anak-anak muda menjadi prestasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Gladiator Bogor Arena kini memasuki penyelenggaraan kedua. Setelah tahun lalu digelar di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, tahun ini kejuaraan dipindahkan ke Kota Bogor agar semakin banyak masyarakat Bogor Raya yang dapat berpartisipasi.

Menurutnya, kejuaraan tersebut juga menjadi salah satu sarana Pertina menjaring atlet-atlet potensial untuk dibina secara berkelanjutan.

Petinju yang menunjukkan prestasi maupun potensi akan diarahkan mengikuti program pembinaan Pertina sehingga memiliki kesempatan tampil pada kejuaraan tingkat daerah hingga nasional.

“Kami tidak hanya mencari juara, tetapi juga bibit-bibit petinju yang memiliki potensi. Mereka akan kami bina agar bisa berkembang menjadi atlet berprestasi,” katanya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Gladiator Bogor Arena II Boxing 2026, Apit Gunawan, mengatakan antusiasme peserta pada penyelenggaraan tahun ini meningkat dibandingkan edisi perdana.

Sebanyak 53 partai pertandingan digelar sepanjang kejuaraan dengan mempertemukan petinju dari berbagai latar belakang dan kelompok usia.

Menurut Apit, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun karakter generasi muda melalui olahraga sekaligus mengampanyekan gerakan menjauhi tawuran dan penyalahgunaan narkoba.

“Semangat yang kami bawa adalah stop tawuran, jauhi narkoba, dan raih prestasi. Kami ingin olahraga tinju menjadi ruang positif bagi anak-anak muda untuk berkembang,” ucapnya.

Ia menambahkan, para juara nantinya akan mendapat kesempatan mengikuti pembinaan lanjutan bersama Pertina sebagai bekal untuk melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi.

** Fredy Kristianto

Kolaborasi BPDP dan  Kementan Perkuat Kapasitas Pekebun Sawit Sumatera Selatan

Sayyev
-
0
Kolaborasi BPDP dan  Kementan Perkuat Kapasitas Pekebun Sawit Sumatera Selatan

Palembang | Jurnal Bogor
Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bersama Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) Kementerian Pertanian memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) perkebunan kelapa sawit melalui Program Pengembangan SDM Perkebunan Kelapa Sawit (SDMPKS).

Penguatan kapasitas tersebut dilakukan melalui Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan Pekebun serta Pelatihan Manajemen dan Administrasi Keuangan bagi pekebun dari Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Kegiatan berlangsung pada 29 Juli hingga 3 Agustus 2026 di Palembang.

Sebanyak 156 peserta mengikuti pelatihan yang terbagi dalam lima angkatan, terdiri atas empat angkatan Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan Pekebun dan satu angkatan Pelatihan Manajemen dan Administrasi Keuangan.

Pelatihan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pekebun dalam membangun kelembagaan yang kuat, mengembangkan kerja sama kelompok, memperluas jejaring kemitraan, serta meningkatkan kemampuan dalam mengelola administrasi dan keuangan usaha.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pembangunan sektor perkebunan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga membutuhkan dukungan SDM yang kompeten dan kelembagaan yang kuat.

Peningkatan kapasitas SDM, menurutnya, menjadi bagian penting dalam mendorong produktivitas, efisiensi, dan daya saing sektor perkebunan Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, mengapresiasi dukungan BPDP dalam pengembangan kompetensi SDM perkebunan melalui kolaborasi dengan Kementerian Pertanian.

Menurut Idha, dinamika perubahan lingkungan strategis dalam pengembangan kelapa sawit menuntut pekebun untuk terus meningkatkan kompetensi dan kemampuan dalam mengelola usaha.

“Sumatera Selatan memiliki posisi strategis dalam pembangunan industri sawit nasional dengan luas perkebunan mencapai lebih dari 1,17 juta hektare. Potensi tersebut perlu didukung oleh SDM pekebun yang mampu menerapkan pengelolaan usaha secara profesional, produktif, dan berkelanjutan,” ujar Idha.

Tahun 2026 menjadi tahun kelima BPDP mempercayakan penyelenggaraan pelatihan pengembangan SDM perkebunan kelapa sawit kepada BBPMKP. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk meningkatkan kompetensi pekebun sekaligus memperkuat kelembagaan dan tata kelola usaha perkebunan.

Sementara itu, Kepala BBPMKP Sukim Supandi mengatakan, pelatihan dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta sekaligus membangun kemampuan bekerja sama serta mengembangkan jejaring kemitraan.

“Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru serta mampu mengimplementasikan hasil pembelajaran di kelompok maupun kelembagaan pekebun sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” ujar Sukim.

Materi pelatihan meliputi peningkatan kesadaran dan pengelolaan kelompok, kemitraan usaha, pembangunan jejaring, pembukuan, administrasi keuangan, penyusunan proposal usaha, pengelolaan kredit dan simpan pinjam, hingga mekanisme penetapan harga tandan buah segar (TBS).

Proses pembelajaran menggunakan pendekatan andragogi melalui ceramah interaktif, diskusi, simulasi, permainan pembelajaran, dan praktik. Pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta sekaligus mendorong penerapan hasil pembelajaran dalam pengelolaan kelompok dan usaha perkebunan.

Melalui sinergi BPDP dan BBPMKP, peningkatan kapasitas SDM diharapkan dapat memperkuat kelembagaan pekebun, meningkatkan tata kelola dan produktivitas usaha, serta mendukung pengembangan industri kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan dan berdaya saing.

(Restu/BBPMKP)

Tes Fisik Tahap II Jadi Tolok Ukur Kesiapan 525 Atlet Kota Bogor Menuju Porprov Jabar

Redaksi
-
0
Tes Fisik Tahap II Jadi Tolok Ukur Kesiapan 525 Atlet Kota Bogor Menuju Porprov Jabar

Bogor | Jurnal Bogor

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bogor mulai menggelar tes fisik tahap II bagi 525 atlet penerima insentif (insus) sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh menuju Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam empat sesi, yakni pada tanggal 1, 2, 8, dan 9 Agustus 2026.

Wakil Ketua KONI Kota Bogor, Yudi Wahyudi, mengatakan tes tahap II bukan hanya mengukur kemampuan fisik atlet, tetapi juga mencakup pemeriksaan kesehatan, tes hemoglobin (HB), asesmen psikologi, hingga pengukuran berbagai komponen kondisi fisik.

“Ini bukan sekadar tes fisik. Kami juga melakukan pemeriksaan kesehatan, tes HB, asesmen psikologi, serta pengukuran kondisi fisik atlet secara menyeluruh sebagai bagian dari evaluasi performa mereka,” ujar Yudi, Sabtu (1/8/2026).

Sebanyak 525 atlet dibagi ke dalam empat sesi berdasarkan kelompok cabang olahraga, yakni cabang olahraga terukur, bela diri, permainan, dan beregu. Pengelompokan tersebut dilakukan agar proses pengujian dapat berjalan lebih efektif sesuai karakteristik masing-masing cabang olahraga.

Menurut Yudi, pelaksanaan tes ini bertujuan melihat progres hasil latihan yang telah dijalani atlet selama enam bulan terakhir sejak program insentif mulai diberikan pada Januari 2026.

“Selama enam bulan terakhir atlet telah menjalani program latihan. Melalui tes tahap II ini kami ingin melihat sejauh mana progres yang dicapai, baik dalam persiapan umum maupun persiapan khusus menuju Porprov,” jelasnya.

Hasil tes fisik tahap II nantinya akan dibandingkan dengan tes tahap I untuk mengetahui perkembangan setiap atlet. Peningkatan kondisi fisik menjadi indikator bahwa program latihan yang diterapkan pelatih berjalan sesuai dengan tahapan yang direncanakan.

“Hasil tes tahap I akan kami korelasikan dengan tahap II. Kalau ada peningkatan berarti program latihan berjalan terarah sesuai setiap fase latihan. Sebaliknya, jika ada yang stagnan atau menurun, akan kami analisis berdasarkan karakteristik cabang olahraganya,” kata Yudi.

Ia menjelaskan, apabila ditemukan atlet yang mengalami penurunan performa atau belum mencapai target kondisi fisik, KONI akan mengundang pelatih dalam forum desk review untuk mengevaluasi program latihan sekaligus mengaitkannya dengan target perolehan medali masing-masing cabang olahraga.

“Kami akan melihat apakah capaian kondisi fisik tersebut sejalan dengan target medali yang ditetapkan. Dari situ akan dilakukan evaluasi bersama pelatih agar program latihan bisa diperbaiki,” ujarnya.

Tak hanya itu, atlet yang hasil asesmennya menunjukkan kondisi fisik maupun psikologis belum optimal akan mendapatkan penanganan khusus dari KONI sesuai kebutuhan masing-masing.

“Atlet yang kondisinya belum memuaskan akan diberikan penanganan khusus berdasarkan hasil asesmen fisik dan psikologi. Ini merupakan bagian dari analisis performa atlet untuk mencapai puncak prestasi saat Porprov nanti,” pungkasnya.

** Fredy Kristianto

Ceceran Tanah Dikeluhkan, DPRD Semprot RS Pandu

Redaksi
-
0
Ceceran Tanah Dikeluhkan, DPRD Semprot RS Pandu

Bogor | Jurnal Bogor

Pengguna jalan yang melintas di kawasan Bangbarung, tepatnya di RW 15, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, mengeluhkan banyaknya ceceran tanah yang diduga berasal dari aktivitas cut and fill proyek pembangunan Rumah Sakit Pandu yang berada di dekat Taman Corat-Coret.

Berdasarkan pantauan di lokasi, ceceran tanah menutupi sebagian badan jalan. Kondisi tersebut membuat permukaan aspal menjadi licin, terutama saat terkena air hujan, sehingga dinilai berpotensi membahayakan pengendara, khususnya sepeda motor.

Selain mengurangi kenyamanan berkendara, material tanah yang berserakan juga dikhawatirkan dapat memicu kecelakaan lalu lintas apabila tidak segera dibersihkan oleh pihak pelaksana proyek.

Sejumlah pengguna jalan berharap kontraktor pelaksana proyek lebih memperhatikan kebersihan akses jalan dengan membersihkan ceceran tanah secara berkala serta memastikan kendaraan pengangkut material tidak meninggalkan lumpur di badan jalan.

Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi, menegaskan bahwa pelaksana proyek tidak boleh mengabaikan kebersihan fasilitas umum selama proses pembangunan berlangsung.

“Pelaksana tidak boleh melaksanakan pembangunan dengan mengotori jalan. Jalan yang terkena ceceran tanah seharusnya rutin disemprot dan dibersihkan agar tidak mengganggu warga maupun pengguna jalan,” ujar Ahmad Aswandi.

Ia juga meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor segera turun ke lokasi untuk memberikan teguran kepada pihak pelaksana proyek sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap seluruh aspek perizinan pembangunan.

“Satpol PP harus turun ke sana memberikan teguran hingga memeriksa seluruh perizinannya. Apalagi ini akan dibangun rumah sakit, seluruh persyaratan teknis harus dipenuhi, mulai dari dokumen AMDAL lingkungan, analisis dampak lalu lintas (Andalalin), hingga sistem pengolahan limbahnya,” tegasnya.

Sementara itu, Camat Bogor Utara, Riki Robiansyah, mengatakan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) harus menjadi perhatian utama selama proses pembangunan berlangsung. Menurutnya, ceceran tanah di badan jalan tidak boleh dibiarkan karena membahayakan masyarakat.

“Pastinya dalam setiap pembangunan aspek K3 harus diperhatikan. Tanah yang berceceran mengganggu pengguna jalan. Apalagi sudah beberapa kali turun hujan sehingga kondisi jalan menjadi licin dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Riki.

Ia menambahkan, pihak Kecamatan Bogor Utara akan segera meninjau lokasi dan berkoordinasi dengan pihak pelaksana proyek agar segera melakukan langkah-langkah penanganan.

“Kami akan meninjau ke lapangan dan berkoordinasi dengan yang bersangkutan agar memperhatikan aspek K3. Harus disiapkan petugas khusus untuk membersihkan tanah yang berceceran. Kami minta persoalan ini segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Terkait proyek tersebut, Riki menyebut informasi yang diterimanya menyatakan pembangunan yang dilakukan merupakan Rumah Sakit Pandu. Ia juga mengatakan perizinan pembangunan tersebut telah diterbitkan sejak tahun 2019.

** Fredy Kristianto

Jadi Akses Warga Ciampea-Rancabungur, Kang Dechan Ingin Jembatan Gantung Benteng Cisadane Dirawat dan Dijaga

Sayyev
-
0
Jadi Akses Warga Ciampea-Rancabungur, Kang Dechan Ingin Jembatan Gantung Benteng Cisadane Dirawat dan Dijaga

Ciampea | Jurnal Bogor
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor Dede Chandra Sasmita mengingatkan masyarakat agar bisa menjaga dan merawat jembatan yang keberadaannya penting menjadi akses warga Ciampea dan Rancabungur.

“Dengan pengecatan ini bisa juga untuk memberikan contoh agar jembatan dirawat dan supaya area jembatan juga tetap asri maka kita tanam pohon juga,” jelas anggota DPRD Provinsi Jabar yang akrab disapa Kang Dechan disela-sela Ekspedisi Bogor Biru #4 yang digelar DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor di Kampung Lebak Gunung, Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Jumat (31/7/2026).

Ekspedisi Bogor Biru #4 ini direspons positif aparatur desa, muspika dan warga setempat yang selain melakukan pengecatan Jembatan Gantung Benteng Cisadane, juga dilakukan penanaman pohon dan pemeriksaan kesehatan gratis.

Khusus untuk pengecatan jembatan, Kepala Desa Benteng, Ciampea H. Faka Harika mengungkapkan terimakasih kepada Partai Demokrat karena berkat aspirasi wakil rakyatnya, warga Ciampea dan Rancabungur terhubung. “Sebelum ada jembatan ini kalau mau ke Rancabungur itu memutar jauh sekali, begitu juga sebaliknya dari Rancabungur yang mau ke Ciampea. Jembatan ini bermanfaat bagi warga,” ujarnya.

Jembatan Gantung Benteng Cisadane sendiri dibangun 2002 dengan panjang 80 meter berasal dari dana aspirasi anggota DPR RI asal Partai Demokrat, H.Anton Sukartono Suratto sehingga agar tidak mudah keropos dan tetap awet, jembatan ini dilakukan pengecatan.

“Jembatan ini sudah ada besinya yang berkarat makanya perlu dicat lagi. Ya jembatan ini aspirasi kami agar tetap awet harus dipelihara,” kata H.Anton Sukartono Suratto yang juga hadir pada Ekspedisi Bogor Biru #4 dalam rangkaian Gerakan Langit Biru Indonesia Asri HUT Partai Demokrat ke-25.

Camat Rancabungur Dita Aprillia menyambut positif upaya Partai Demokrat yang melakukan aktivitas sosial di wilayah perbatasannya. Ke depan dia mengharapkan ada upaya pembersihan sungai dari sampah yang diinisiasi wakil-wakil rakyat dari partai berlambang merci.

“Support sekali ya, terimakasih dengan adanya kegiatan di wilayah kami,” kata dia.

(yev/cc)

Usaha Kopi Hijau di Bogor Tumbuh, Petani dan Roastery Lokal Raup Peluang Baru

Sayyev
-
0
Usaha Kopi Hijau di Bogor Tumbuh, Petani dan Roastery Lokal Raup Peluang Baru

Megamendung| Jurnal Bogor
Tren ngopi yang terus naik membuat komoditas kopi hijau atau green bean semakin dilirik. Di Bogor dan sekitarnya, usaha jual beli biji kopi mentah seperti dalam foto ini mulai banyak dilakukan petani, pengepul hingga UMKM roastery.

Yusup, slah satu pengusaha UMKM Kopi Brand Rasio Kopi mengatakan, dalam 1 tahun terakhir permintaan green bean asal Bogor dan Puncak meningkat signifikan.

“Yang beli sekarang bukan hanya roastery besar. Banyak juga anak muda yang mulai usaha roasting di rumah. Belinya bisa eceran 1 Kg dulu seperti ini untuk coba profil sangrai,” ujarnya, Kamis 30/07/2026.

Yusup

Harga green bean Arabika asal daerah Bogor dan Sukabumi saat ini berada di kisaran Rp150.000 – Rp250.000 per kg, tergantung proses dan ketinggian lahan.

Dengan menjual dalam bentuk green bean, petani tidak perlu mengeluarkan biaya sangrai dan kemasan. Sistem kemas vakum juga membantu menjaga kualitas agar tahan lebih lama saat dikirim ke luar kota.

“Ini menguntungkan dua pihak. Petani dapat harga lebih baik, roaster dapat bahan baku yang fresh. Rantai distribusinya jadi lebih pendek,” kata Yusup .

Di Kabupaten Bogor ada puluhan kelompok tani kopi di wilayah Cijeruk, Tamansari, dan Megamendung yang kini mulai mengolah hasil panennya sendiri.

Selain pasar lokal, permintaan ekspor juga mulai masuk. Beberapa negara seperti Jepang dan Malaysia melirik kopi single original dari Jawa Barat karena karakter rasanya.

Namun tantangannya tetap pada kualitas. Standar kadar air, ukuran biji, dan kebersihan harus dijaga agar bisa bersaing.

Pemerintah daerah pun didorong memberi pelatihan pasca panen dan bantuan alat pengering agar mutu kopi Bogor bisa naik kelas.

Dengan potensi pasar yang besar, usaha kopi hijau diyakini akan terus menjadi salah satu penggerak ekonomi kreatif dan pertanian di Bogor.

(Wawan Hermawanto)

Wahyu Hidayat Bagi Waktu Antara Tugas Utama dan Usaha Sampingan

Sayyev
-
0
Wahyu Hidayat Bagi Waktu Antara Tugas Utama dan Usaha Sampingan

Leuwiliang | Jurnal Bogor
Meski dalam kesehariannya sebagai Kepala Terminal Leuwiliang tipe B, namun Wahyu Hidayat bisa menjalankan usaha sampingannya beternak bebek petelur. Kiatnya yakni pandai-pandai membagi waktu antara tugas utama dan usaha sampingan.

Pada jam istirahat misalnya pukul 12.00 WIB, Wahyu Hidayat meluangkan waktu untuk memberikan pakan bebek. ‎Usaha yang dirintisnya dengan memelihara ratusan bebek petelur terbilang baru, omzetnya pun belum signifikan. Tetapi langkah uji coba ternak bebek petelur harus dilakukan karena memberikan nilai tambah ekonomi.

Wahyu Hidayat

‎”Yang penting tidak mengganggu jam kantor dan tetap  melaksanakan kewajiban tugas seperti biasanya,” kata Wahyu disela sela saat memberikan pakan ternak bebek petelurnya, Kamis (30/7/2026).

‎‎‎Sebagai abdi negara, antara tugas pokok dan sebagai pelaku usaha ternak baginya tak masalah karena jarak kediamannya ke tempat kerja tak jauh hanya berjarak sekitar 300 meteran.‎

‎“Misal, di pagi hari bisa difokuskan pada pekerjaan sebagai kepala terminal. Saat istirahat siang, bisa dimanfaatkan dengan memberikan pakan hewan ternak,” pungkasnya.

Usaha ternaknya pun tak rumit, dengan memanfaatkan sisa makanan yang berasal  dari dapur MBG, bebek petelurnya dikelola secara mandiri.

** Arip Ekon

‎

Rusli Calon Tunggal Ketua Golkar Kota Bogor

Redaksi
-
0
Rusli Calon Tunggal Ketua Golkar Kota Bogor

Bogor | Jurnal Bogor

Bursa pencalonan Ketua DPD Partai Golkar Kota Bogor periode 2025–2030 mengerucut menjadi calon tunggal. Hingga batas akhir pengembalian formulir pendaftaran pada Kamis (30/7/2026) pukul 20.00 WIB, hanya Rusli Prihatevy yang mengembalikan formulir, sementara Erlamgga Pramada yang semlat mengambil formulir pendaftaran tidak mengembalikannya.

Dengan demikian, Rusli dipastikan menjadi satu-satunya calon Ketua DPD Partai Golkar Kota Bogor dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI.

Ketua Penyelenggara Musda XI DPD Partai Golkar Kota Bogor, Eka Wardana, mengatakan seluruh tahapan yang menjadi tanggung jawab panitia telah berjalan sesuai jadwal. Mulai dari proses pendaftaran hingga pengembalian formulir bakal calon ketua telah rampung dan ditutup tepat pada Kamis (30/7/2026) pukul 20.00 WIB.

“Alhamdulillah tahapan yang menjadi tugas penyelenggara sudah kami laksanakan, mulai dari proses pendaftaran hingga pengembalian formulir. Selanjutnya kami tinggal melaksanakan Musyawarah Daerah yang insyaallah akan digelar besok,” ujar Eka.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan keluarga besar Partai Golkar Kota Bogor yang telah memberikan dukungan sehingga seluruh rangkaian persiapan Musda dapat berjalan dengan baik.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh panitia dan dukungan dari keluarga besar Partai Golkar. Kami juga memohon doa agar pelaksanaan Musda besok berjalan lancar sesuai harapan,” katanya.

Eka mengungkapkan, hingga penutupan masa pengembalian formulir hanya satu bakal calon yang mengembalikan berkas pendaftaran, yakni Rusli Prihatevy. Hasil proses pendaftaran dan penjaringan tersebut akan dilaporkan secara resmi dalam forum Musda XI DPD Partai Golkar Kota Bogor sebagai bagian dari tahapan penetapan calon ketua.

Sementara itu, bakal calon Ketua DPD Partai Golkar Kota Bogor sekaligus petahana, Rusli Prihatevy, mengapresiasi seluruh tahapan Musda XI yang dinilainya berjalan sesuai aturan organisasi dan mekanisme partai.

Rusli mengatakan, proses penjaringan bakal calon yang dilaksanakan panitia telah mengacu pada Peraturan Organisasi (PO) Partai Golkar serta arahan DPD Partai Golkar Jawa Barat dalam rangka menentukan kepemimpinan lima tahunan.

“Alhamdulillah seluruh proses tahapan yang dilaksanakan panitia, baik Steering Committee (SC) maupun Organizing Committee (OC), berjalan dengan sangat baik sesuai aturan organisasi dan mekanisme yang berlaku. Hari ini seluruh tahapan pengembalian formulir telah selesai dan ditutup pukul 20.00 WIB sesuai hasil rapat pleno panitia,” ujar Rusli.

Ia mengungkapkan, saat mengembalikan formulir pencalonan dirinya didampingi para pendukung yang berasal dari enam Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar, para ketua dan sekretaris PK, serta unsur organisasi yang mendirikan dan didirikan Partai Golkar.

Menurutnya, kehadiran organisasi seperti Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR/MPG), Himpunan Wanita Karya (HWK), Al Hidayah, Majelis Dakwah Islamiyah (MDI), Satkar Ulama, hingga sejumlah organisasi sayap lainnya menjadi bukti soliditas keluarga besar Partai Golkar Kota Bogor.

“Tujuan kami hanya satu, yakni menjaga keutuhan, kebesaran, dan kebersamaan Partai Golkar agar tetap solid dalam menghadapi proses Musda,” katanya.

Rusli menambahkan, sebelum pelaksanaan Musda, DPD Partai Golkar Kota Bogor akan menggelar Silaturahmi Akbar pada Jumat (31/7/2026) pukul 08.30 WIB di Hotel Braja Mustika yang dijadwalkan dihadiri sekitar 1.200 kader dan keluarga besar Partai Golkar. Sementara itu, pembukaan Musda XI akan dilaksanakan pada pukul 13.30 WIB di lokasi yang sama.

“Kami memohon doa dari seluruh masyarakat Kota Bogor agar seluruh rangkaian Musda berjalan lancar. Semoga ikhtiar ini dapat memberikan manfaat bagi Partai Golkar dan masyarakat Kota Bogor,” ucapnya.

Di sisi lain, Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Kota Bogor, Erlangga Pramada, menegaskan komitmennya untuk menjaga soliditas partai meski tidak mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon Ketua DPD Partai Golkar Kota Bogor.

Erlangga mengatakan, dirinya bersama jajaran AMPG dan para pendukung tetap hadir mengawal seluruh tahapan Musda sebagai bentuk dukungan terhadap proses demokrasi internal Partai Golkar.

“Hari ini kami bersama-sama menjaga kondusivitas tahapan Musda. Kami datang bersama teman-teman, para pendukung, dan keluarga besar AMPG dengan semangat yang sama, yaitu berjuang dan bergandengan tangan demi Partai Golkar Kota Bogor,” ujarnya.

Menurut Erlangga, perbedaan pilihan dalam proses penjaringan merupakan hal yang wajar dalam organisasi. Namun, setelah seluruh tahapan selesai, seluruh kader harus kembali bersatu untuk memperkuat Partai Golkar dan menghadapi agenda politik ke depan.

“Yang paling penting adalah menjaga persatuan dan kebersamaan. Siapa pun yang nantinya memimpin, tujuan kita tetap sama, yaitu membesarkan Partai Golkar dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Bogor,” pungkasnya.

** Fredy Kristianto

Pertanian Modern Dikebut, 578 Penyuluh Jabar, Jakarta dan Kaltara Siap Kawal PM-AAS

Sayyev
-
0
Pertanian Modern Dikebut, 578 Penyuluh Jabar, Jakarta dan Kaltara Siap Kawal PM-AAS

Bogor | Jurnal Bogor
Transformasi pertanian menuju sistem budidaya modern terus dipercepat Kementerian Pertanian. Sebanyak 578 penyuluh pertanian dari Jawa Barat, Daerah Khusus Jakarta, dan Kalimantan Utara mengikuti Training of Trainers (ToT) Pertanian Modern–Advanced Agricultural System (PM-AAS) yang diselenggarakan Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) secara full distance learning pada 29–31 Juli 2026.

Kegiatan ini menjadi bagian dari pelaksanaan ToT PM-AAS secara nasional yang digelar serentak oleh unit pelaksana pelatihan lingkup Kementerian Pertanian. Pelatihan tersebut ditujukan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia pertanian, khususnya penyuluh, agar mampu mengawal penerapan teknologi pertanian modern dan mendampingi petani dalam meningkatkan produktivitas serta efisiensi usaha tani.

Peserta pelatihan terdiri atas Ketua Kelompok Substansi Penyuluhan Pertanian, Ketua Tim Kerja, dan Koordinator Penyuluh Pertanian. Selama tiga hari, peserta mendapatkan pembekalan mengenai kebijakan dan teknologi budidaya PM-AAS, pemeliharaan tanaman berkelanjutan, digital farming, serta praktik penerapan pertanian modern yang dapat diimplementasikan di wilayah masing-masing.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa transformasi pertanian menuju sistem modern perlu terus dipercepat untuk meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani.

“Pertanian modern harus bertransformasi menjadi pertanian yang menjadikan petani sejahtera. PM-AAS merupakan sistem budidaya modern yang mampu meningkatkan produktivitas sekaligus pendapatan petani secara signifikan,” ujar Mentan Amran.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Idha Widi Arsanti, yang membuka kegiatan secara daring, mengatakan bahwa penyuluh memiliki posisi strategis dalam memastikan teknologi pertanian modern dapat diterapkan secara efektif di tingkat petani.

“Penyuluh pertanian memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dalam mengawal implementasi PM-AAS. Melalui ToT ini, diharapkan para peserta memiliki pemahaman yang utuh mengenai teknologi budidaya pertanian modern sehingga mampu mengakselerasi penerapannya di wilayah masing-masing,” ujar Idha.

Sementara itu, Kepala BBPMKP Sukim Supandi mengatakan, penguatan kompetensi penyuluh menjadi bagian penting dalam mempercepat adopsi teknologi pertanian modern di lapangan.

“BBPMKP terus berupaya menghadirkan pelatihan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Melalui ToT PM-AAS ini, kami menyiapkan penyuluh pertanian agar mampu menjadi trainer sekaligus pendamping petani dalam menerapkan sistem budidaya modern berbasis efisiensi, presisi, dan keberlanjutan,” katanya.

Dalam pelaksanaannya, peserta memperoleh materi mengenai kebijakan pengembangan PM-AAS, teknologi budidaya pertanian modern, pemeliharaan tanaman berkelanjutan, penerapan digital farming, hingga praktik terpadu pertanian modern yang mencakup teknologi panen dan pascapanen.

Pembelajaran dilakukan secara sinkron melalui Zoom Meeting dan dilengkapi praktik mandiri di lokasi masing-masing peserta dengan pendampingan fasilitator BBPMKP. Model pembelajaran tersebut diharapkan mampu memperkuat pemahaman peserta sekaligus meningkatkan kesiapan mereka dalam mentransfer pengetahuan dan teknologi kepada penyuluh maupun petani di wilayah kerja masing-masing.

Melalui ToT PM-AAS, Kementerian Pertanian mendorong penyuluh menjadi penggerak utama transformasi pertanian modern di daerah. Dengan meningkatnya kapasitas penyuluh dan semakin luasnya adopsi teknologi, penerapan PM-AAS diharapkan mampu meningkatkan produktivitas padi, efisiensi usaha tani, dan kesejahteraan petani sekaligus mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional secara berkelanjutan.

(Restu/BBPMKP)

Dewan Soroti Dugaan Salah Bayar Lahan R3

Redaksi
-
0
Dewan Soroti Dugaan Salah Bayar Lahan R3

Bogor | Jurnal Bogor

Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, H. Zenal Abidin, menyoroti polemik pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Regional Ring Road (R3) di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur. Menurutnya, sejumlah persoalan yang mencuat perlu diurai secara terbuka agar tidak merugikan masyarakat maupun pemerintah.

Zenal mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diperolehnya melalui pembicaraan nonformal, terdapat dugaan kekeliruan dalam proses pembayaran ganti rugi lahan. Hal itu diduga dipicu oleh perubahan kepemilikan tanah yang tidak terakomodasi dengan baik dalam proses pembebasan lahan.

“Informasi yang kami terima, pemilik awal pernah menjual tanah tersebut kepada pihak lain. Namun ketika proses pembebasan berlangsung, informasi mengenai rencana pembebasan diduga masih mengacu kepada pemilik awal. Sementara pemilik yang sekarang justru tidak mengetahui adanya proses tersebut, padahal tanahnya sudah berpindah tangan,” ujar Zenal, Kamis (30/7/2026).

Menurut politisi Partai Gerindra itu, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai proses verifikasi data yang dilakukan pemerintah sebelum menetapkan penerima ganti rugi.

“Kenapa bisa seperti itu? Apakah pemerintah tidak mencari tahu status kepemilikan terbaru? Seharusnya dilakukan penelusuran secara menyeluruh agar tidak terjadi kesalahan seperti ini,” katanya.

Untuk mencari titik terang, DPRD Kota Bogor akan berupaya memfasilitasi pertemuan dengan seluruh pihak yang berkepentingan, mulai dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), pihak kelurahan, kecamatan, pemilik lahan, hingga pihak yang telah menerima pembayaran ganti rugi.

“Kami akan mencoba memfasilitasi agar semua pihak bisa memberikan penjelasan. Dari situ nanti akan terlihat di mana letak persoalannya dan bagaimana solusi terbaik yang bisa ditempuh,” ucapnya.

Selain itu, Zenal juga menyoroti adanya warga yang mengaku tidak mengetahui proses konsinyasi atau penitipan uang ganti rugi di pengadilan. Menurutnya, kondisi tersebut mengindikasikan sosialisasi yang belum optimal kepada masyarakat terdampak.

“Ada warga yang tidak tahu bahwa sudah ada proses konsinyasi. Sekarang persoalan ini baru ramai ketika akan dilakukan penggusuran. Akibatnya, pemilik lahan saat ini juga tidak mungkin lagi mengambil nilai ganti rugi yang telah ditetapkan sebelumnya karena muncul persoalan kepemilikan,” jelasnya.

Ia menegaskan penyelesaian persoalan R3 harus mengedepankan dialog dan mediasi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

“Yang terpenting sekarang adalah membangun komunikasi yang baik. Harus ada mediasi antara warga dan pemerintah supaya persoalan ini bisa diselesaikan secara adil dan tidak ada yang dirugikan, baik masyarakat maupun pemerintah,” pungkasnya.

** Fredy Kristianto

1...456...1,775Page 5 of 1,775

Jl. Pangeran Sogiri Jl. Hollywood Residence No.16 Blok A3, RT.07/RW.02, Tanah Baru, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16154

Contact us: jurnalbogorinspirasi@gmail.com

© Copyright - PT Jurnal Bogor Inspirasi