Cibinong | Jurnal Bogor
Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor melepas kontingen yang akan berlaga pada Invitasi Olahraga Tradisional (Ortrad) tingkat Provinsi Jawa Barat 2026.
Pelepasan dilakukan langsung Kepala Dispora Kabupaten Bogor, Asnan AP, di Kantor Dispora Kabupaten Bogor, Senin (26/10/2026).
Kabupaten Bogor dipercaya menjadi tuan rumah ajang Invitasi Ortrad jenjang sekolah dasar (SD) tingkat Jawa Barat yang akan berlangsung di Lapangan PASI Pakansari, Cibinong, pada 27–28 Oktober 2026.
Dalam ajang tersebut, lima jenis olahraga tradisional akan dipertandingkan, yakni dagongan, egrang, hadang, sumpitan, dan tarompah panjang. Sebanyak 648 atlet dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat dijadwalkan ambil bagian dalam kompetisi tersebut.
Dalam sambutannya, Asnan AP meminta seluruh atlet Kabupaten Bogor tampil maksimal sekaligus menjaga nama baik daerah, terlebih Kabupaten Bogor bertindak sebagai tuan rumah.
Ia menegaskan, kepercayaan menjadi tuan rumah tidak terlepas dari prestasi Kabupaten Bogor yang berhasil meraih gelar juara umum pada penyelenggaraan sebelumnya di Karawang.
“Kenapa kita jadi tuan rumah? Karena di tahun sebelumnya di Karawang kita menjadi juara umum. Tentunya ini kepercayaan bagi kita untuk bisa menyukseskan ajang Invitasi Ortrad tanpa ekses. Kita juga harus bisa mempertahankan gelar juara umum yang sebelumnya pernah kita capai,” kata Asnan.
Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan harus berjalan beriringan dengan prestasi atlet. Karena itu, seluruh kontingen diharapkan menjunjung tinggi sportivitas dan menunjukkan kemampuan terbaik selama pertandingan.
Sementara itu, Ketua Tim (Katim) Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus Dispora Kabupaten Bogor, Dedi Supriadi, mengatakan kontingen tuan rumah menurunkan 24 atlet yang didampingi lima pelatih.
Ia menyebut, Kabupaten Bogor berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh kontingen yang datang dari berbagai daerah di Jawa Barat.
“Kita berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh peserta yang datang dari berbagai daerah di Jawa Barat. Kabupaten Bogor sebagai tuan rumah akan memaksimalkan Invitasi Ortrad ini sebaik mungkin agar semua peserta merasa nyaman di Kabupaten Bogor,” jelasnya.
Selain menjadi ajang kompetisi, Invitasi Ortrad Jabar 2026 juga menjadi sarana pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional di kalangan pelajar. Kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap warisan budaya bangsa sekaligus melahirkan atlet-atlet potensial.
Di sisi lain, kehadiran ratusan atlet, pelatih, dan pendamping dari 27 kabupaten/kota juga diharapkan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat Kabupaten Bogor, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penginapan, serta usaha jasa lainnya. (*)
Kadispora Bogor Lepas Kontingen Ortrad 2026: Siap Tempur Demi Juara Umum!
Dua Tahun Prabowo–Gibran, Memperkuat Swasembada Pangan Berkelanjutan
Dua Tahun Prabowo–Gibran, Memperkuat Swasembada Pangan Berkelanjutan
Jakarta | JurnalBogor
Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi periode percepatan pembangunan pertanian, terutama dalam memperkuat produksi dalam negeri, memperbaiki tata kelola pangan, dan meningkatkan keberpihakan kebijakan kepada petani. Salah satu capaian yang menonjol adalah percepatan target swasembada pangan, didukung kebijakan dari hulu hingga hilir.
Tantangan yang dihadapi tidak ringan. Pada 2023 dan 2024, Indonesia mengimpor beras 7 juta ton lebih, masing-masing sebesar 3,06 juta ton dan 4,52 juta ton, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Kondisi tersebut memperlihatkan besarnya tantangan dalam menjaga kecukupan pasokan beras nasional ketika produksi menghadapi tekanan perubahan iklim.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, pemerintah mempercepat upaya mencapai swasembada pangan. Target yang semula direncanakan dalam empat tahun dipercepat menjadi satu tahun. Presiden kemudian menyampaikan deklarasi swasembada pangan pada 7 Januari 2026 di Karawang, Jawa Barat.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan percepatan tersebut merupakan hasil kerja bersama yang melibatkan petani, penyuluh, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, TNI, Polri, BUMN pangan, serta berbagai unsur pendukung lainnya. Pemerintah memperkuat dukungan produksi sekaligus mendorong agar hasil panen petani terserap dan cadangan pangan nasional terjaga.
“Capaian pangan tidak lahir dari satu kebijakan atau satu institusi. Ini adalah hasil kerja bersama, mulai dari petani, penyuluh, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, TNI, Polri, BULOG, hingga aparat penegak hukum. Tugas kami adalah memastikan seluruh ekosistem tersebut bergerak dalam satu arah: meningkatkan produksi, melindungi petani, dan menjaga pangan tetap tersedia bagi rakyat,” ujar Mentan Amran.
Salah satu penanda pendekatan pemerintahan Prabowo–Gibran adalah percepatan penerbitan kebijakan. Dalam dua tahun pemerintahan, Presiden menerbitkan 16 Instruksi Presiden (Inpres) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang berkaitan dengan berbagai agenda pembangunan, termasuk penguatan sektor pangan dan pertanian.

Kecepatan tersebut penting karena persoalan pertanian membutuhkan keputusan yang dapat segera diterjemahkan menjadi tindakan. Petani memerlukan kepastian akses terhadap pupuk, ketersediaan air, benih dan teknologi, harga pembelian hasil panen, serta dukungan penyerapan produksi.
Di sektor pertanian, kebijakan yang cepat perlu diikuti penyederhanaan prosedur, koordinasi lintas instansi, dan pelaksanaan yang tepat sasaran. Tujuannya memastikan keputusan pemerintah memberikan dampak nyata bagi petani dan memperkuat kemampuan produksi dalam negeri.
Sejumlah kebijakan kemudian diarahkan untuk memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi, mempercepat rehabilitasi irigasi, memperluas penggunaan teknologi pertanian, memperkuat penyerapan gabah dan beras, serta menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat.
“Yang paling penting dari sebuah kebijakan adalah pelaksanaannya. Petani harus merasakan manfaatnya secara langsung, mulai dari kemudahan mendapatkan pupuk, kepastian air, dukungan teknologi, sampai hasil panen yang terserap dengan harga yang layak,” ujar Mentan Amran.
Pupuk Bersubsidi Lebih Terjangkau
Pembenahan pupuk bersubsidi menjadi salah satu langkah untuk memperkuat produksi pertanian. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025 untuk memperbaiki tata kelola dan mempercepat akses petani terhadap pupuk.
Sebanyak 145 regulasi yang dinilai menghambat distribusi pupuk telah dipangkas atau disederhanakan. Penataan tersebut diarahkan agar proses penyaluran lebih efektif, dengan pembagian peran yang lebih jelas antara Kementerian Pertanian, Pupuk Indonesia, pemerintah daerah, pengecer, dan petani.
Pemerintah juga menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen mulai 22 Oktober 2025. Harga pupuk urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, sedangkan pupuk NPK turun dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram.
Untuk 2026, alokasi pupuk bersubsidi ditetapkan sebesar 9,55 juta ton dengan sasaran penerima lebih dari 16 juta petani. Kebijakan ini diarahkan untuk membantu petani memperoleh sarana produksi dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus menjaga kelancaran kegiatan usaha tani.
Pengawasan distribusi juga menjadi bagian dari pembenahan. Pemerintah melaporkan adanya rotasi 248 pejabat dan pencabutan sejumlah izin distribusi sebagai bagian dari langkah pengawasan. Pelaksanaannya perlu terus dikawal agar pupuk tersedia tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat sasaran.
“Pupuk adalah salah satu kunci produksi. Karena itu, pupuk harus tersedia tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat sasaran. Kami tidak ingin petani kesulitan memperoleh pupuk ketika memasuki musim tanam. Penyederhanaan tata kelola dilakukan agar pelayanan kepada petani lebih cepat dan tidak berbelit-belit,” kata Mentan Amran.
Di tengah gejolak geopolitik dan perubahan harga pupuk dunia, pemerintah juga menegaskan pentingnya menjaga ketersediaan pupuk untuk kebutuhan domestik. Kepentingan petani Indonesia harus menjadi prioritas sebelum pemerintah membuka peluang ekspor.
“Kalau kebutuhan petani dalam negeri belum aman, jangan bicara ekspor. Prioritas pertama adalah petani Indonesia. Ekspor hanya dapat dilakukan setelah stok dan kebutuhan nasional benar-benar terpenuhi,” tegasnya.
Irigasi, Teknologi, dan Harga Gabah Diperkuat
Peningkatan produksi tidak hanya bergantung pada pupuk. Ketersediaan air, kualitas benih, mekanisasi, dan kepastian harga hasil panen turut menentukan kemampuan petani meningkatkan produktivitas.
Pemerintah melaporkan rehabilitasi irigasi seluas 280.880 hektare dengan tingkat realisasi 99,93 persen pada tahap pertama. Untuk menghadapi risiko iklim pada 2026, Kementerian Pertanian menyiapkan pompanisasi pada lahan seluas 2,2 juta hektare dan rehabilitasi irigasi sekitar 1 juta hektare.
Pemerintah juga memanfaatkan 61 bendungan yang diperkirakan memiliki potensi layanan irigasi sekitar 400 ribu hektare. Penguatan infrastruktur air diharapkan membantu petani memperluas areal tanam dan meningkatkan frekuensi tanam, terutama di wilayah yang selama ini bergantung pada curah hujan.
Namun, pembangunan fisik harus disertai pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi agar manfaatnya benar-benar sampai ke lahan petani. Ketersediaan air perlu berjalan beriringan dengan dukungan sarana produksi dan pendampingan teknis.
“Air adalah faktor penting dalam produksi. Irigasi tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik. Harus ada pengelolaan, pemeliharaan, dan kepastian air sampai ke lahan petani. Pompanisasi dan rehabilitasi irigasi kami arahkan untuk memastikan petani dapat menanam lebih luas dan lebih sering,” ujar Mentan Amran.
Kementerian Pertanian juga mendorong pemanfaatan benih unggul, alat dan mesin pertanian, serta pengembangan Pertanian Modern Advanced Agricultural System (PM-AAS). Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan produktivitas, dengan penerapan yang disesuaikan terhadap kondisi lahan dan kemampuan petani.
Benih dengan potensi hasil minimal 8 ton per hektare disebut telah dibagikan kepada petani. Potensi tersebut merupakan hasil yang dapat dicapai dalam kondisi tertentu, sehingga hasil aktual tetap dipengaruhi varietas, kondisi lahan, ketersediaan air, pemupukan, dan teknik budidaya.
“Teknologi harus memberikan manfaat nyata bagi petani. Mekanisasi, benih unggul, dan pertanian modern harus menurunkan biaya produksi, meningkatkan produktivitas, serta mempercepat pekerjaan di lapangan. Namun, teknologi harus disesuaikan dengan kondisi lahan dan kemampuan petani,” kata Amran.
Di sisi hilir, pemerintah menetapkan harga pembelian gabah sebesar Rp6.500 per kilogram untuk gabah kering panen sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan harga tersebut dimaksudkan untuk menjaga nilai hasil panen petani, dengan pelaksanaan yang tetap memperhatikan kualitas gabah, kadar air, lokasi, dan biaya logistik.
“Harga pembelian gabah harus memberikan rasa keadilan kepada petani. Petani harus memperoleh keuntungan yang layak agar tetap bersemangat menanam. Pada saat yang sama, pelaksanaan di lapangan harus memperhatikan kualitas, kadar air, lokasi, dan biaya logistik,” ujarnya.
Produksi Beras dan Jagung Meningkat
Penguatan dukungan produksi berjalan seiring dengan peningkatan produksi sejumlah komoditas strategis. Berdasarkan angka tetap BPS, produksi beras Indonesia pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, meningkat 13,29 persen dibandingkan 2024 yang sebesar 30,62 juta ton.
Produksi padi pada 2025 tercatat sebesar 60,21 juta ton gabah kering giling dengan luas panen sekitar 11,32 juta hektare. Sementara itu, produksi beras periode Januari–Agustus 2026 dilaporkan mencapai 25,29 juta ton berdasarkan data yang digunakan pemerintah.
Peningkatan tersebut memperkuat kemampuan produksi dalam negeri. Meski demikian, keberlanjutan swasembada perlu ditopang oleh produktivitas, ketersediaan sarana produksi, pengelolaan air, pengurangan kehilangan pascapanen, serta kesesuaian antara produksi dan kebutuhan nasional.
“Produksi meningkat karena petani bekerja lebih keras dan pemerintah memperkuat dukungan dari hulu sampai hilir. Namun, swasembada bukan sekadar angka produksi. Swasembada berarti produksi cukup, stok aman, petani sejahtera, dan masyarakat memperoleh pangan dengan harga yang terjangkau,” kata Mentan Amran.
Pada komoditas jagung, produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen pada 2025 mencapai 16,16 juta ton. Angka tersebut meningkat 6,74 persen dibandingkan 2024 yang sebesar 15,14 juta ton. Luas panen jagung mencapai 2,71 juta hektare, naik 6,35 persen.
Peningkatan produksi jagung berpotensi memperkuat pasokan bahan baku pakan. Hal ini penting karena ketersediaan dan harga jagung berkaitan dengan biaya produksi peternakan serta pasokan protein hewani bagi masyarakat.
“Jagung adalah komoditas strategis karena berkaitan langsung dengan pakan dan harga protein hewani. Produksi harus terus ditingkatkan, tetapi distribusi dan kualitas juga harus dijaga agar manfaatnya dirasakan petani, peternak, industri pakan, dan konsumen,” ujarnya.
Berdasarkan proyeksi neraca pangan 2026 yang disampaikan pemerintah, delapan komoditas disebut berada dalam kondisi swasembada, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
Produksi sebelas komoditas strategis diproyeksikan mencapai 72,75 juta ton, sedangkan kebutuhan nasional diperkirakan sekitar 68,86 juta ton. Selisih sekitar 3,89 juta ton merupakan surplus agregat berdasarkan proyeksi neraca pangan. Angka ini tidak berarti seluruh komoditas memiliki surplus secara individual karena setiap komoditas memiliki karakteristik produksi dan kebutuhan yang berbeda.
Pada saat yang sama, kedelai, bawang putih, dan daging sapi masih memerlukan penguatan produksi domestik. Peningkatan produktivitas, ketersediaan lahan, daya saing harga, dan pengembangan usaha tani menjadi bagian dari pekerjaan lanjutan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar negeri.
“Tidak boleh ada rasa puas diri. Beras dan jagung harus terus diperkuat, sementara kedelai, bawang putih, dan daging sapi menjadi pekerjaan lanjutan. Target kita bukan hanya swasembada sesaat, tetapi kemandirian pangan yang berkelanjutan,” tegas Amran.
Pengadaan BULOG Memperkuat Cadangan Beras Pemerintah
Peningkatan produksi perlu diikuti kemampuan negara menyerap hasil panen. Dalam hal ini, pengadaan gabah dan beras oleh Perum BULOG berperan dalam memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sekaligus mendukung stabilisasi pasokan.
Hingga 8 Oktober 2026, Perum BULOG melaporkan pengadaan gabah dan beras dalam negeri mencapai 4.115.014 ton setara beras. Angka tersebut setara dengan 102,88 persen dari target penugasan pemerintah sebesar 4 juta ton.
Capaian itu lebih tinggi dibandingkan pengadaan BULOG pada 2025 sebesar 3.191.969 ton setara beras dan melampaui capaian pada 2012 yang tercatat sekitar 3,65 juta ton, berdasarkan angka yang disampaikan pemerintah.
Pengadaan BULOG berbeda dari produksi nasional. Pengadaan mencerminkan jumlah gabah dan beras yang diserap perusahaan, sedangkan produksi nasional mencakup seluruh hasil panen, baik yang diserap BULOG maupun yang dipasarkan melalui jalur lain, disimpan, atau dikonsumsi sendiri.
Pengadaan dalam negeri yang kuat dapat membantu menjaga cadangan pemerintah dan mendukung stabilisasi pasokan. Namun, manfaatnya bagi petani dan konsumen juga bergantung pada harga pembelian, biaya distribusi, kualitas beras, serta efektivitas penyaluran.
“Pengadaan BULOG yang menembus lebih dari 4 juta ton menunjukkan bahwa hasil panen petani terserap. Ini penting untuk menjaga harga di tingkat petani sekaligus memperkuat cadangan pemerintah. Namun, pekerjaan belum selesai. Penyerapan harus terus dikawal agar manfaatnya dirasakan petani dan masyarakat,” ujar Mentan Amran.
Pemerintah melaporkan stok BULOG sekitar 5,3 juta ton pada awal Juni 2026 dan lebih dari 5 juta ton pada April. Sementara itu, Cadangan Beras Pemerintah pada September 2026 disebut sekitar 4,61 juta ton. Perbedaan angka antarperiode perlu dilihat dengan memperhatikan tanggal pencatatan, pengadaan, penyaluran, dan definisi stok yang digunakan.
Cadangan yang memadai memberi ruang bagi pemerintah untuk merespons gangguan produksi, bencana, serta gejolak harga. Karena itu, pengelolaan stok perlu disertai pencatatan yang transparan, pemeliharaan mutu, dan perencanaan distribusi sesuai kebutuhan antarwilayah.
“Cadangan pangan adalah kekuatan negara. Stok yang kuat memberi pemerintah ruang untuk merespons gejolak harga, bencana, dan gangguan produksi. Karena itu, cadangan harus dikelola secara hati-hati, transparan, dan selalu diperbarui melalui pengadaan dalam negeri,” katanya.
Pemerintah menyatakan impor beras umum untuk konsumsi telah dihentikan. Kebijakan tersebut perlu dibedakan dari impor untuk kebutuhan khusus yang memiliki jenis, tujuan, volume, waktu, dan dasar kebijakan tersendiri. Penjelasan yang terbuka mengenai kebijakan impor tetap diperlukan agar kepentingan petani dan kebutuhan pangan nasional dapat dijaga secara seimbang.
Anggaran Pangan dan Bantuan untuk Menjaga Keterjangkauan
Dukungan anggaran menjadi bagian dari upaya memperkuat produksi dan menjaga ketersediaan pangan. Dalam rancangan APBN 2026, pemerintah menyiapkan sekitar Rp164,4 triliun untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Angka tersebut merupakan alokasi yang direncanakan, bukan keseluruhan realisasi belanja.
Dukungan tersebut mencakup berbagai program, termasuk subsidi pupuk, penugasan BULOG, serta penguatan cadangan dan lumbung pangan. Efektivitasnya perlu dilihat dari ketepatan sasaran, realisasi anggaran, hasil program, dan manfaat yang diterima petani serta masyarakat.
“Anggaran pangan harus kembali kepada rakyat dalam bentuk produksi yang meningkat, petani yang lebih sejahtera, stok yang lebih kuat, dan harga yang lebih terjangkau. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan melalui hasil yang dapat diukur,” ujar Amran.
Selain memperkuat produksi, pemerintah menjalankan bantuan pangan beras dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk membantu menjaga ketersediaan serta keterjangkauan harga.
Pada 2025, bantuan pangan beras dan SPHP ditargetkan menjangkau 18,3 juta penerima manfaat, dengan sasaran penyaluran sekitar 1,3 juta ton beras SPHP. Angka tersebut merupakan target program. Pada 2026, pemerintah melanjutkan upaya bantuan dan stabilisasi melalui BULOG.
Dampak program perlu dinilai melalui ketepatan penerima, jumlah bantuan yang diterima, waktu penyaluran, perkembangan harga pasar, dan perubahan kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan pangan.
“Pemerintah harus hadir di dua sisi. Petani harus memperoleh harga yang layak, sementara masyarakat, terutama kelompok rentan, harus mendapatkan pangan dengan harga yang terjangkau. Bantuan pangan dan SPHP menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan tersebut,” kata Mentan Amran.
BPS mencatat inflasi bulanan September 2026 sebesar 0,30 persen. Dalam kelompok pangan yang dipantau, beras disebut memberikan andil inflasi sebesar 0,03 persen, cabai rawit 0,08 persen, cabai merah 0,06 persen, dan daging ayam ras 0,05 persen.
Angka andil inflasi menunjukkan kontribusi perubahan harga suatu komoditas terhadap inflasi, bukan tingkat harga atau ukuran langsung kesejahteraan rumah tangga. Stabilitas pangan karena itu tetap membutuhkan pengawasan produksi, distribusi, biaya logistik, struktur pasar, dan daya beli masyarakat.
Perlindungan Petani Menghadapi Risiko Iklim
Perubahan iklim dan cuaca ekstrem masih menjadi tantangan bagi keberlanjutan produksi. Untuk mengurangi risiko usaha tani, Kementerian Pertanian menargetkan fasilitasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) seluas 100.000 hektare pada 2026.
Dalam skema yang direncanakan, premi asuransi sebesar Rp180.000 per hektare per musim tanam mendapat subsidi pemerintah sebesar 80 persen atau Rp144.000. Petani menanggung sisanya sebesar Rp36.000 per hektare.
Asuransi diharapkan membantu petani menghadapi risiko yang tercakup dalam program. Pelaksanaannya perlu didukung pendataan yang akurat, kemudahan pendaftaran, verifikasi kerusakan, dan pembayaran klaim sesuai ketentuan. Perlindungan tersebut juga harus berjalan bersama pembangunan irigasi, penyediaan benih, pengelolaan air, serta pendampingan pertanian.
“Petani tidak boleh dibiarkan menghadapi risiko iklim sendirian. Asuransi pertanian adalah bentuk perlindungan agar ketika terjadi risiko yang dijamin, petani memiliki kemampuan untuk kembali berproduksi. Namun, perlindungan harus berjalan bersama irigasi, benih, teknologi, dan pendampingan,” ujar Mentan Amran.
Ekspor dan Hilirisasi Harus Memberi Nilai Tambah
Peningkatan produksi membuka peluang untuk mengembangkan pasar dan meningkatkan nilai tambah hasil pertanian. Pada Agustus 2026, Indonesia dilaporkan mengirim 1.000 ton beras ke Malaysia dan 2.280 ton ke Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan jemaah haji.
Pelaksanaan ekspor pangan perlu memperhatikan jenis beras, sumber pasokan, perizinan, serta dampaknya terhadap stok domestik. Ekspor harus dilakukan dengan tetap mengutamakan kecukupan kebutuhan nasional dan memberikan manfaat ekonomi bagi petani.
Nilai ekspor produk pertanian sepanjang 2025 disebut mencapai sekitar Rp756,59 triliun, meningkat Rp166,71 triliun atau 28,26 persen dibandingkan 2024. Sementara itu, nilai impor disebut turun sekitar Rp41,68 triliun atau 9,66 persen. Angka tersebut perlu dibaca sesuai cakupan produk dan kategori statistik yang digunakan.
Pemerintah juga membahas peluang ekspor urea dengan syarat kebutuhan domestik dipenuhi terlebih dahulu. Ketersediaan sarana produksi bagi petani harus tetap menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan perdagangan.
“Hilirisasi dan ekspor harus menjadi sarana meningkatkan nilai tambah bagi petani dan perekonomian nasional. Namun, ekspor tidak boleh mengurangi ketersediaan pangan dan sarana produksi bagi masyarakat dalam negeri. Prinsipnya jelas: kebutuhan nasional dipenuhi, petani dilindungi, kemudian pasar ekspor dikembangkan,” kata Mentan Amran.
Pengembangan hilirisasi pertanian, biodiesel B50, dan bioetanol juga membuka peluang peningkatan permintaan terhadap hasil pertanian. Pada saat yang sama, kebijakan tersebut perlu memperhitungkan keseimbangan kebutuhan pangan, pakan, energi, penggunaan lahan, harga bahan baku, dan dampak lingkungan.
Pengawasan Tata Niaga dan Penegakan Hukum
Selain produksi dan cadangan, tata niaga pangan menjadi bagian penting dalam menjaga kesejahteraan petani serta keterjangkauan harga bagi konsumen. Stok yang memadai belum tentu otomatis membuat harga terjangkau apabila terdapat kendala distribusi, biaya logistik tinggi, ketidakseimbangan pasokan antarwilayah, atau praktik perdagangan yang merugikan.
Mentan Amran meminta agar dugaan permainan harga, manipulasi stok, kartel, pemalsuan produk, dan pelanggaran lain dalam tata niaga pangan ditangani sesuai ketentuan hukum. Pengawasan diperlukan untuk memastikan rantai pasok berjalan sehat dan petani tidak menjadi pihak yang paling dirugikan.
“Petani tidak boleh menjadi pihak yang paling lemah dalam rantai pangan. Jika ada pihak yang memainkan harga, memalsukan produk, menahan stok, atau merugikan petani dan konsumen, kami akan menyampaikan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan,” ujar Amran.
Sepanjang 2024–2026, Menteri Pertanian melaporkan 260 kasus dugaan mafia pangan telah dilimpahkan kepada aparat hukum. Laporan tersebut mencakup dugaan beras oplosan dengan estimasi potensi kerugian konsumen Rp99,35 triliun per tahun serta dugaan pupuk palsu dengan estimasi potensi kerugian petani Rp3,2 triliun.
Angka tersebut merupakan estimasi potensi kerugian yang dilaporkan, bukan putusan pengadilan atau kerugian aktual yang telah terbukti untuk seluruh perkara. Penanganan setiap kasus tetap harus mengacu pada bukti, proses penyidikan, dan prinsip praduga tak bersalah.
“Penanganan dugaan pelanggaran harus tegas, tetapi tetap berdasarkan bukti dan hukum. Kami menghormati proses penyidikan dan prinsip praduga tak bersalah. Yang kami perjuangkan adalah tata niaga pangan yang sehat, transparan, dan tidak merugikan petani maupun konsumen,” tegas Mentan Amran.
Menjaga Swasembada agar Berkelanjutan
Dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran memperlihatkan perubahan arah kebijakan pangan melalui percepatan regulasi, perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi, penguatan irigasi, peningkatan produksi beras dan jagung, penyerapan hasil panen, serta pengelolaan cadangan pemerintah.
Pemerintah menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada beras dan menghentikan impor beras umum untuk konsumsi. Capaian tersebut perlu terus dijaga melalui pemantauan produksi, konsumsi, stok, distribusi, dan kebutuhan nasional dengan data yang konsisten serta dapat diverifikasi.
Swasembada bukanlah akhir dari pekerjaan. Perubahan iklim, biaya produksi, pemerataan distribusi, ketergantungan impor pada sejumlah komoditas, efektivitas subsidi, kesejahteraan petani, keterjangkauan harga bagi konsumen, dan pengawasan tata niaga masih menjadi tantangan yang harus ditangani.
Kementerian Pertanian akan melanjutkan penguatan produksi, pemanfaatan teknologi, penyerapan hasil panen, perlindungan petani, dan pengawasan pangan. Keberhasilan kebijakan perlu tercermin dalam indikator yang nyata, mulai dari produktivitas dan pendapatan petani, harga di tingkat produsen dan konsumen, ketepatan bantuan, kualitas cadangan, hingga efektivitas penggunaan anggaran.
“Pangan adalah urusan perut rakyat. Karena itu, pemerintah akan terus bekerja untuk menjaga produksi, memperkuat cadangan, melindungi petani, dan memastikan masyarakat memperoleh pangan yang cukup serta terjangkau. Penanganan terhadap dugaan pelanggaran dalam tata niaga pangan juga harus dilakukan secara tegas, terukur, dan sesuai ketentuan hukum,” tutup Mentan Amran.
Keberhasilan pembangunan pangan tidak hanya diukur dari besarnya produksi atau tingginya stok, tetapi juga dari kemampuan menjaga pasokan secara berkelanjutan, memberikan harga yang layak bagi petani, dan memastikan masyarakat dapat mengakses pangan dengan harga wajar.
Dua Tahun Gerak Nyata, Menjaga Swasembada Pangan Berkelanjutan
Dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan penguatan arah kebijakan pangan melalui pembenahan pupuk bersubsidi, rehabilitasi irigasi, peningkatan produksi beras dan jagung, penyerapan hasil panen, serta pengelolaan cadangan pemerintah.
Pemerintah menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada beras dan menghentikan impor beras umum untuk konsumsi. Capaian tersebut menjadi fondasi penting untuk memperkuat kemandirian pangan, tetapi keberlanjutannya bergantung pada konsistensi kebijakan, kualitas pelaksanaan, dan kemampuan merespons tantangan produksi maupun distribusi.
Perubahan iklim, biaya produksi, ketergantungan impor pada sejumlah komoditas, pemerataan distribusi, efektivitas subsidi, kesejahteraan petani, dan keterjangkauan harga pangan masih membutuhkan perhatian berkelanjutan.
Kementerian Pertanian akan melanjutkan penguatan produksi, pemanfaatan teknologi, penyerapan hasil panen, perlindungan petani, serta pengawasan tata niaga. Keberhasilan program harus tercermin dalam indikator yang terukur, mulai dari produktivitas dan pendapatan petani, harga di tingkat produsen dan konsumen, ketepatan bantuan, kualitas cadangan, hingga efektivitas penggunaan anggaran.
“Dua tahun gerak nyata bukan garis akhir. Pekerjaan kita adalah memastikan swasembada bertahan, produksi terus meningkat, petani semakin sejahtera, dan rakyat mendapatkan pangan yang cukup dengan harga terjangkau. Pangan adalah urusan perut rakyat, sehingga setiap kebijakan harus memberikan manfaat nyata dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutup Mentan Amran.** (adv)
Tirta Kahuripan Dukung Gerakan Indonesia ASRI Melalui Susur Sungai Ciliwung
Cibinong | Jurnal Bogor
Perumda Air Minum Tirta Kahuripan berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor dan Yayasan Sahabat Ciliwung melaksanakan kegiatan susur Sungai Ciliwung sebagai aksi nyata menjaga sungai sebagai sumber air baku dari pencemaran domestik maupun non-domestik. Giat susur sungai turut dihadiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, dan Komunitas Sungai Ciliwung.
Kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan terhadap Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto sebagai gerakan nasional untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan tertata. Melalui aksi nyata di lapangan, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan tidak hanya mengambil bagian dalam membangun budaya peduli lingkungan namun juga sekaligus sebagai usaha penyelamatan kualitas Sungai Ciliwung yang merupakan sumber air baku utama Perumda Air Minum Tirta Kahuripan.
Plt. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, Bambang Pria Kusuma menyampaikan bahwa aksi susur sungai diisi dengan pembersihan sampah di sepanjang aliran sungai serta penebaran benih ikan endemik untuk mendukung kelestarian ekosistem Sungai Ciliwung, sekaligus mengajak kesadaran menjaga sungai adalah tanggung jawab bersama karena pencemaran yang tidak terkendali dapat meningkatkan beban pengolahan air dan menjadi tantangan bagi penyediaan air minum yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan.
“Bupati Bogor Bapak Rudy Susmanto sekaligus selaku KPM Perumda Air Minum Tirta Kahuripan telah mengamanatkan untuk menjaga lingkungan dan memperluas akses layanan air bersih di wilayah Kabupaten Bogor, tentunya target tersebut tidak akan terwujud apabila sumber air baku di sungai mengalami penurunan kualitas akibat pencemaran,” ucap Bambang Pria Kusuma.
Plt. Direktur Utama menambahkan, bahwa Gerakan Indonesia ASRI oleh Perumda Air Minum Tirta Kahuripan tidak hanya berhenti di hilir saja, namun akan dilanjutkan ke hulu dengan aksi penanaman pohon hingga pembuatan sumur-sumur resapan baru di area delienasi (resapan) untuk meningkatkan kapasitas debit mata air.
Komitmen “Jaga hutan dan jaga sungai” adalah investasi bersama. Melalui langkah nyata, kolaborasi, kepedulian yang berkelanjutan dan setiap langkah kecil yang dilakukan hari ini dapat memberikan manfaat besar bagi masa depan, dengan harapan sumber air tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.
(Asep S.Sayyev/cc)
Harmoni Angklung XIV.5 Memikat Pengunjung Mal Teras Kota BSD
Tangerang | Jurnal Bogor
Aksi panggung tim angklung Harmoni XIV.5 di Mal Teras Kota BSD City, Tangerang Selatan, Sabtu, 24 Oktober 2026 memukau. Lagu Ratu Sejagat yang dibawakan secara apik mendapat apresiasi tepuk tangan penonton. Semakin malam, area panggung Talkshow ‘dikepung’ penonton.
Ekspresi wajah Landi Ruslandi tiba-tiba berubah. Kedua bola matanya menatap tajam ke sayap kiri panggung Show Time XIV.5 2026 di Mal Teras Kota BSD City.
Setengah lengan kirinya bergerak dari atas ke bawah seakan memberi kode untuk menambah volume sound system. Sesekali ia memutarkan sedikit kepala ke bahu kiri, untuk menjaga kekompakan suara puluhan pemain agar sesuai partitur.
Kang Landi, panggilan akrabnya adalah konduktor tim angklung di Perumahan Nusa Loka XIV.5 BSD City, Rawa Mekar Jaya, Serpong. Ia memimpin puluhan ibu-ibu yang tampil apik di acara Show Time XIV.5 yang mengusung tema Melangkah Bersama.
Nilai keunikan tim angklung ini seluruh anggotanya ibu-ibu. Bahkan tidak sedikit di antara personel Harmoni XIV.5 sudah memiliki cucu. Mungkin saja, sisi ini menjadi ketertarikan penonton, selain memang menghibur.
Seperti aksi panggung Show Time malam itu, luar biasa. Apresiasi penonton mengalir dan seakan tak ingin penampilan segera berakhir. Banyak penonton ikut bernyanyi sambil waving hands alias melambai-lambaikan tangan. Ada juga pengunjung mal yang menyaksikan aksi panggung dari lantai atas.
Harmoni Angklung membawakan delapan lagu dalam tiga sesi. Pemilihan lagu Indonesia yang dibawakan populer dengan beat cepat dan ritme sangat enerjik sehingga memancing penonton ikutan joget.
Seperti lagu Ratu Sejagat (Vonny Sumlang), Keliru (Ruth Sahanaya), Separuh Nafas (Dewa). Pembuka penampilan dengan lagu Sunda, Manuk Dadali.
Di sela-sela sesi itu, tampil juga grup Female Voice dan Male Voice yang juga warga Nusa Loka XIV.5. Vokalis Male Voice ini juga merangkap di tim Harmoni XIV.5.
“Seru! Semakin malam semakin ramai, penampilan tim angklung,” ujar Toni, warga yang menikmati aksi panggung Show Time sejak siang hari.
Lahir dari Festival
Tim angklung Ibu-ibu ini terbilang belum lama lahir, persisnya tahun 2024. Terbentuknya pemain angklung ini saat penyelenggaraan Festival Merdeka.
Eits, tunggu dulu, kejauhan kalau berfikir lahirnya ibu-ibu pegang angklung ini hasil seleksi festival pada umumnya.
Festival yang bersaing dengan tim lain lalu memperoleh nilai dari juri untuk menentukan pemenang. Bukan itu.
Festival yang dimaksud, tim angklung ini terbentuk saat tampil perdana di panggung Festival Merdeka 2024, malam puncak kegiatan HUT Kemerdekaan. Kemudian, tampil kesekian kalinya saat upacara HUT Kemerdekaan tahun lalu.
Show Time XIV.5 2026 ini merupakan event kerja sama pengurus RW 07 dengan manajemen Mal Teras Kota BSD serta pihak pendukung lain. Pelaksanaan kegiatan tandang perdana terbilang sukses. Hadir Sekretaris RW Sayuti dan tokoh masyarakat, Suradi, Bahruddin Syahroni, Tri Guntoro dan Herman Hamid.
Bagi tim angklung Ini panggung perdana unjuk gigi ke publik. Biasanya mereka spesialis main di kandang.
Bukan hanya kesenian semata, kegiatan sosial warga RW 07 lain pun ikut ‘go public’. Sebanyak 10 dari 40 pejuang UMKM hadir menjajakan produk unggulan mereka selama Show Time.
Dua penyanyi cilik solo vocal Hanum dan Khayarra pun menyapa pengunjung mal di Jalan Pahlawan Seribu, Lengkong Gudang itu. Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Bersaudara hadir dengan Pojok Baca.
Ada juga PKBM Ekatapadi, kegiatan sekolah kejar Paket A,B dan C serta homeschooling di lingkungan RW 07 pun ikut berpartisipasi dalam acara ini.
“Ini kesempatan bagi warga Nusa Loka XIV.5 memperkenalkan potensi yang dimiliki ke publik,” ujar Ketua RW 07 Wisnu Handoko.
Pemeriksaan kesehatan gratis berupa cek HPV DNA dari Puskesmas Rawa Mekar Jaya serta Talk Show Deteksi Dini Penyakit Kanker Leher Rahim dengan HPV DNA.
Penyerahan simbolis SK Kelompok Tani Tunas Lestari dari Kelurahan Rawa Mekar Jaya kepada Ketua RW 07 menjadi penutup kegiatan tersebut.
(Wawan Hermawanto)
Dusun Giok, Destinasi Wisata Edukasi di Sejuknya Alam Bogor
Sukaraja | Jurnal Bogor
Terletak di Gunung Geulis, Sukaraja, Kabupaten Bogor, Dusun Giok merupakan satu dari sekian banyak destinasi wisata di kawasan ini. Namun yang membuat Dusun Giok menarik untuk dikunjungi lantaran menyajikan konsep unik yang berbeda dari tempat wisata pada umumnya.
Pengunjung tidak hanya disuguhi pemandangan hijau yang asri, tetapi juga diajak melihat langsung beragam jenis batu giok asli Nusantara maupun mancanegara.

Direktur Operasional Dusun Giok Achmad Budimanmengatakan, destinasi wisata edukasi ini merupakan kreasi dari Dedy Bayuseno Widjoyo yang merupakan sosok enterpreneur dalam bidang properti yang merambah ke industri pariwisata khususnya batu giok.
Di tangan pria yang akrab disapa Bonjoy ini, batu giok diintegrasikan secara estetis ke dalam sebuah kawasan pariwisata.
Konsep unik yang diusungnya memadukan keindahan taman batu giok dengan nuansa khas Jepang, kebun binatang mini (mini zoo), serta berbagai wahana permainan modern seperti Rainbow Slide.
“Langkah berani bapak Dedy Bayuseno ini membuktikan bahwa elemen keindahan batu giok dapat dinikmati masyarakat luas dalam wujud destinasi wisata keluarga yang interaktif dan edukatif,” ujar Achmad, Minggu (25/10/2026).

Achmad berharap apa yang ada dusun Giok dapat menjadi inspirasi bagi para pelaku industri pariwisata nasional dalam mengoptimalkan potensi lokal menjadi daya tarik wisata bernilai tinggi.
Lebih lanjut Achmad mengatakan dengan kontribusi Dedy Bayuseno terhadap batu giok, rasanya tidak berlebihan jika Dedy Bayuseno mendapat julukan Bapak Giok.
“Dengan dedikasinya terhadap perkembangan batu Giok, saya rasa pemilik dusun giok ini wajar dijuluki bapak Giok,” ujar Achmad.
Selain Giok, Deddy juga menyajikan beragam fasilitas pendukung di lokasi rekreasi Dusun Giok.
Hal ini dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh lini hiburan dan akomodasi di bawah bendera Kebon Joyo.
Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui pembentukan ekosistem pariwisata terpadu yang mencakup beberapa unit usaha utama, diantaranya Gunung Geulis Camp Area (GGCA) yang merupakan destinasi outdoor dan outbound dirancang untuk mendekatkan wisatawan dengan alam bebas.
Selanjutnya ada Kebon Joyo Cafe and Resto, yang dijadikan tempat kuliner bernuansa estetik alam bebas yang menjadi cikal bakal kekuatan brand lokal di kawasan tersebut.
Kemudian ada Kebun Belakang Kopi by Kebon Joyo yang merupakan brand kuliner baru yang dihadirkan untuk memperkuat lini bisnis kopi.
Mengusung konsep santai dengan menu kopi andalan dan kudapan modern, tempat ini melengkapi variasi pilihan bagi pencinta kopi tanpa mengaburkan identitas kafe pendahulunya.
“Melalui integrasi berbagai unit usaha ini, Kebon Joyo berhasil menawarkan pengalaman berwisata yang lengkap, mulai dari aktivitas petualangan alam hingga wisata kuliner modern di kawasan Gunung Geulis,” tutup Achmad.
(Ara/WAN)
Jalan Sela Awi Curugbitung Dibangun 1 Kilometer, Warga Nanggung Protes
Nanggung l Jurnal Bogor
Warga di Desa Nanggung, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor menyampaikan kekecewaannya lantaran jalan yang dibangun Pemkab Bogor dinilai tak sesuai janjinya. Dari rencana awal 5 kilometer, namun yang dibangun hanya sebagian kecil sekitar satu kilometeran, sementara sisanya masih kondisi rusak. Jalan tersebut merupakan jalur penghubung dua desa, yakni Desa Nanggung dan Curugbitung.
Salah satu Kepala Dusun di Desa Nanggung H Deden Mulyawidanta mengatakan, warga di Desa Nanggung mengaku kecewa dengan dibangunnya jalan tersebut yang telah dijanjikan Bupati Bogor Rudy Susmanto bahwa ruas jalan Sela Awi Nanggung Curugbitung akan dibangun sepanjang 5 kilometer.
”Janjinya lima kilometer, kenyataan yang dibangun cuman satu kilo meter,” cetus H Deden kepada Jurnal Bogor, Minggu (25/10/2026).
Deden menjelaskan, sewaktu di Malasari pada perayaan Hari Jadi Bogor (HJB) 2026 beberapa waktu lalu, dihadapan warga Desa Nanggung dan Curugbitung saat menyampaikan keluhannya terkait kondisi jalan yang telah mengalami kerusakan Bupati Rudy Susmanto mengatakan tidak perlu demo.
“Gak usah demo-demo kaya begini panas-panas ngapain, nanti untuk pembangunan jalan akan kami jawab. Pak Bupati yang ngomong langsung akan membangun jalan Sela Awi Curugbitung sepanjang lima kilo meter yang Malasari sampai ke Nirmala saja kami jawab, masa jalan ini enggak kami jawab,” kata Deden seraya menirukan ucapan Bupati Bogor.
”Waktu itu ditengah riuhnya masyarakat, Bupati Bogor sempat memberikan uang sebesar sepuluh juta untuk bikin nasi liwet ramai-ramai. Namun, uang tersebut digunakan untuk gotong royong perbaikan jalan. Seiring berjalan waktu, perbaikan jalan hasil gotong royong masyarakat kini telah kembali rusak,” paparnya.
”Kondisi ini, masyarakat tentu banyak yang kecewa, Pemkab Bogor tak sesuai janjinya karena jalan Sela Awi Curugbitung hanya dibangun satu kilo meter,” keluhnya.
Sementara, Kepala UPT Jalan jembatan Cigudeg Boby Wahyudi saat dikonfirmasi terkait jalan Sela Awi yang dibangun satu kilo meter tak merespons.
(Arip Ekon)
Ubah Sampah Jadi Energi, IPWIJA Hadirkan Biodigester di Desa Ciangsana
Gunung Putri | Jurnal Bogor – Sampah organik berpotensi menjadi sumber energi alternatif jika dikelola dengan tepat. Universitas IPWIJA mendorong pemanfaatan tersebut melalui peluncuran Program Hibah AKSARA dan implementasi biodigester rumah tangga di Desa Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jumat (23/10/2026).
Melalui teknologi biodigester, sampah organik dapat diolah menjadi biogas serta menghasilkan produk samping cair yang berpotensi dikembangkan menjadi pupuk organik cair (POC). Program ini melibatkan Bank Sampah CINTA di RW 021 dan TPS3R CERIA di kawasan Ciangsana, Kota Wisata.

Rektor Universitas IPWIJA, Ir. Besar Agung Martono, M.M., DBA, memimpin program tersebut bersama tim pengusul Dra. Siti Mahmudah, M.M. dan Wawan Sismadi, S.Kom., M.Kom. Sebanyak 30 mahasiswa juga dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam program ini, Rektor menekankan pentingnya pengelolaan sampah melalui pendekatan yang inovatif dan berkelanjutan.
“Persoalan sampah tidak cukup diselesaikan dengan mengumpulkan dan memindahkannya ke tempat lain. Kita perlu mendorong pengolahan sampah agar memiliki nilai guna dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, mahasiswa, dan masyarakat agar penerapan teknologi biodigester dapat berjalan secara berkelanjutan.

Kepala Desa Ciangsana, H. Udin Saputra, S.H., M.M., turut mengapresiasi kontribusi Universitas IPWIJA dalam membantu penanganan persoalan sampah di wilayahnya.
“Kami menyambut baik program ini karena menjadi salah satu bentuk kepedulian perguruan tinggi terhadap kebutuhan masyarakat. Kami berharap program ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi lingkungan serta warga Desa Ciangsana,” jelasnya.
Pemaparan program disampaikan oleh Dra. Siti Mahmudah, S.E., M.M. dan Wawan Sismadi, S.Kom., M.Kom. Sementara itu, penjelasan teknis biodigester disampaikan Rindi Handayani, S.E., M.Si., dari PT SWEN Inovasi Transfer. Kegiatan juga melibatkan Ketua DPM Pingkan Aulia dan Ketua BEM Noper Ikhsan Ramadhan.
Selain penerapan teknologi, program ini mencakup pelatihan operator, penyusunan standar operasional prosedur (SOP), pendampingan teknis, serta edukasi prinsip 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle). Upaya tersebut diharapkan memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengelola sampah secara mandiri dan berkelanjutan.
Melalui Program Hibah AKSARA, Universitas IPWIJA berharap pengelolaan sampah di Desa Ciangsana semakin terpadu, sekaligus membuka peluang pemanfaatan energi alternatif dan pengembangan ekonomi sirkular di tingkat masyarakat.
(Istikhoriyah Aulia Putri)
Antisipasi Banjir, Kelurahan Cisarua Optimalkan Drainase
Cisarua | Jurnal Bogor
Pemerintah Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor sebagian wilayahnya merupakan daerah rawan terhadap bencana banjir. Seiring dengan rumah penduduk yang terus meningkat, menjadikan bencana banjir menjadi ancaman di setiap musim hujan.
Untuk mengantisipasi banjir tersebut, Kelurahan Cisarua, melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) melaksanakan pembuatan drainase dan tembok penahan tebing di beberapa wilayah yang rawan terhadap banjir.
“Dengan menjalankan program dana bantuan dari Pemkab Bogor, Kelurahan Cisarua sudah melaksanakan sejumlah kegiatan pembangunan. Mulai dari pengaspalan, pembuatan saluran air hingga kepada pemberdayaan masyarakat. Dari sejumlah kegiatan tersebut, pembangunan saluran air merupakan bidang yang benar-benar kita perhatikan. Mengingat, keberadaan saluran atau drainase di Kelurahan Cisarua itu sangat penting untuk pencegahan terhadap bsnjir, ” ujar Lurah Cisarua Heru Hendrawan.
Sementara itu, Ketua LPM Kelurahan Cisarua, H. Jeny, menyebutkan sebanyak 16 titik kegiatan telah dilaksanakan pada tahun ini. Seluruh pekerjaan fisik yang menjadi prioritas masyarakat telah selesai dikerjakan dan saat ini tinggal menunggu proses pencairan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU).
“Program Samisakel sekarang sudah 100 persen dilaksanakan. Tinggal menunggu pencairan saja Dana Alokasi Umum. Pekerjaan drainase dan pengaspalan sudah selesai,” ujar H. Jeny, saat ditemui di Kelurahan Cisarua, Jum’at (23/10).
Menurutnya, pembangunan drainase di wilayah Cipari dan Kampung Burujul menjadi salah satu pekerjaan yang paling diprioritaskan. Keberadaan saluran air dinilai penting untuk mencegah genangan maupun banjir sekaligus menjaga kualitas jalan lingkungan yang telah diaspal.
Ia menjelaskan, tanpa saluran drainase yang baik, air hujan akan mengalir ke badan jalan dan berpotensi menyebabkan kerusakan lebih cepat. Karena itu, pembangunan drainase menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan jalan lingkungan.
Selain pembangunan saluran air dan pengaspalan, program Samisakel juga mencakup kegiatan pemberdayaan masyarakat, termasuk pembinaan dan pelibatan pemuda melalui Karang Taruna.
Meski sejumlah pekerjaan telah tuntas, masih terdapat beberapa kebutuhan pembangunan yang akan diusulkan pada tahun mendatang. Salah satunya penyambungan jaringan drainase di kawasan Pasanggrahan yang dinilai penting untuk mengatasi persoalan aliran air saat musim hujan.
H. Jeny mengungkapkan pembangunan dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran yang tersedia. Sejumlah pekerjaan lanjutan direncanakan akan diusulkan kembali pada tahun 2027.
“Kami berharap pembangunan yang berkelanjutan ini bisa membantu mengurangi genangan, maupun banjir sekaligus memperbaiki lingkungan dan meningkatkan kenyamanan masyarakat,” pungkasnya.
(Dadang Supriatna)
Peringati Hari Santri Nasional 2026, Pondok Pesantren Darut Tafsir Tanamkan Semangat Perjuangan dan Akhlak Mulia
Ciampea | Jurnal Bogor
Pondok Pesantren Darut Tafsir, Ciampea, Kabupaten Bogor, menggelar upacara peringatan Hari Santri Nasional pada Kamis (22/10/2026). Kegiatan ini berlangsung dengan khidmat dan diikuti oleh para santri putra dan putri, guru, serta pengurus pondok pesantren.
Dalam amanatnya, Ismail Ishaq, selaku guru sekaligus inspektur upacara, mengajak seluruh santri untuk mengenang perjuangan para ulama dan santri dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ia menegaskan bahwa semangat perjuangan tersebut harus terus diwariskan kepada generasi muda sebagai bentuk kecintaan terhadap agama, bangsa, dan negara.

“Santri harus mampu meneruskan perjuangan para ulama dengan terus belajar, meningkatkan kemandirian, memperluas wawasan, serta menjaga akhlak mulia. Ilmu yang diperoleh di pesantren hendaknya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa,” demikian pesan amanat yang dirangkum dari poin-poin yang disampaikan.
Ia juga mengingatkan bahwa santri memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, santri tidak hanya dituntut untuk memahami ilmu agama, tetapi juga harus memiliki pengetahuan yang luas, kedisiplinan, serta karakter yang baik dalam kehidupan sehari-hari.
Pondok Pesantren Darut Tafsir Bogor yang berdiri sejak tahun 1974 terus berupaya membentuk generasi yang berilmu dan berakhlak mulia. Dalam peringatan Hari Santri Nasional tahun ini, berbagai kegiatan turut memeriahkan acara, di antaranya parade drumband santri putri, pencak silat santri putra, lomba tari zapin, kreasi nadhoman, dan musabaqah qiraatul kutub atau baca kitab.
Peringatan Hari Santri Nasional 2026 ini mengusung semangat “Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas”. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan para santri semakin termotivasi untuk meningkatkan kualitas diri, memperkuat nilai-nilai keislaman, serta berkontribusi dalam membangun masyarakat dan mewujudkan Indonesia yang lebih maju.
Momentum ini menjadi pengingat bahwa santri bukan hanya penerus perjuangan ulama, tetapi juga bagian penting dari masa depan bangsa yang diharapkan mampu membawa perubahan positif melalui ilmu pengetahuan, kemandirian, dan akhlak mulia.
(Najwa Putri Maulida/mg-uika)
SMP ITA eL Ma’Mur Kota Bogor Gelar LDKO, Cetak Generasi Pemimpin Muda yang Berintegritas
Bogor | Jurnal Bogor
SMP ITA eL Ma’Mur Kota Bogor menyelenggarakan kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan Organisasi (LDKO) OSIS pada Jumat–Sabtu, 16–17 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya sekolah dalam membentuk karakter kepemimpinan, kedisiplinan, tanggung jawab, serta kemampuan berorganisasi bagi para peserta didik.
Melalui kegiatan LDKO, para peserta dibekali pemahaman mengenai dasar-dasar organisasi, kepemimpinan, manajemen organisasi, komunikasi, kerja sama tim, hingga kemampuan menyelesaikan permasalahan. Berbagai materi dan aktivitas dirancang untuk mendorong peserta agar tidak hanya memahami teori kepemimpinan, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan sekolah.

Kegiatan ini juga menjadi ruang pembelajaran bagi peserta untuk melatih keberanian menyampaikan pendapat, membangun kekompakan, menghargai perbedaan, serta mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Nilai-nilai tersebut menjadi bekal penting bagi calon pengurus OSIS dalam menjalankan peran dan amanahnya sebagai bagian dari organisasi siswa.
“LDKO bukan sekadar kegiatan pelatihan, melainkan bagian dari proses pembinaan karakter dan pengembangan potensi peserta didik. Melalui pengalaman belajar bersama, peserta diharapkan mampu memahami bahwa kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan jabatan, tetapi juga tentang keteladanan, pelayanan, kedisiplinan, dan kesediaan untuk bertanggung jawab,” ujar Jusman, S.Sy, Kepala Sekolah SMP ITA eL Ma’Mur.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, SMP ITA eL Ma’Mur Kota Bogor berharap dapat melahirkan pengurus OSIS yang aktif, kreatif, berintegritas, serta mampu menjadi teladan positif bagi warga sekolah.
“Kegiatan LDKO ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun organisasi siswa yang lebih solid, terarah, dan berkontribusi nyata dalam menciptakan lingkungan sekolah yang positif dan berkarakter,” kata Pembina OSIS SMP ITA eL Ma’Mur , Sayyid Rosyid Ridho,S.Pd.
(Zacky Bariqlana/mg-uika)

