CIBINONG | Jurnal Bogor Sebanyak 912 pelajar tingkat Sekolah Dasar (SD) dari berbagai kecamatan di Kabupaten Bogor ambil bagian dalam Invitasi Olahraga Tradisional (Ortrad) Jenjang SD Kabupaten Bogor Tahun 2026.
Kegiatan ini digelar di Lapangan PASI Pakansari, Cibinong, pada 21–22 Juli 2026.
Ketua Tim Layanan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor, Dedi Supriadi, mengatakan invitasi tersebut merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor dalam melestarikan olahraga tradisional kepada generasi muda.
Menurutnya, melalui ajang ini para pelajar tidak hanya berkompetisi, tetapi juga dikenalkan dengan berbagai olahraga tradisional yang merupakan warisan budaya bangsa.
“Tanpa adanya kegiatan seperti ini, belum tentu para pelajar saat ini mengenal olahraga tradisional yang menjadi warisan leluhur bangsa,” ujar Dedi, Selasa (21/7/2026).
Ia menjelaskan, terdapat lima cabang olahraga tradisional yang dipertandingkan, yakni egrang, dagongan, hadang, tarompah panjang, dan sumpitan.
Dedi menambahkan, para juara pada masing-masing cabang akan berkesempatan mewakili Kabupaten Bogor pada Invitasi Olahraga Tradisional Jenjang SD Tingkat Jawa Barat.
“Target kami adalah mempertahankan gelar juara atau back to back pada Invitasi Olahraga Tradisional tingkat Jawa Barat yang akan digelar di Cibinong pada akhir tahun nanti,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dispora Kabupaten Bogor, Asnan AP, mengaku bangga melihat tingginya antusiasme para pelajar dalam mengikuti ajang tersebut.
Menurutnya, hal itu menjadi bukti bahwa olahraga tradisional masih memiliki tempat di hati generasi muda.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bogor akan terus mendukung berbagai kegiatan yang bertujuan melestarikan olahraga tradisional sebagai bagian dari warisan budaya bangsa.
“Untuk menyukseskan Invitasi Ortrad ini, kami berkolaborasi dengan Kelompok Kerja Guru Olahraga (KKGO) Kabupaten Bogor,” pungkas Asnan. Dedi
Ratusan Siswa SD Unjuk Gigi di Invitasi Olahraga Tradisional Kabupaten Bogor 2026
Kasus Dugaan Perundungan Anak di Tamansari Berlanjut ke Ranah Hukum
Bogor | Jurnal Bogor – Kasus dugaan perundungan terhadap seorang anak yang disertai beredarnya video di media sosial di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, kini berlanjut ke ranah hukum. Korban bersama orang tuanya resmi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bogor pada 6 Juli 2026.
Pendampingan hukum dan psikososial terhadap korban dilakukan oleh Relawan LSM MPB bersama LBH ASYURO. Langkah ini dilakukan untuk memastikan korban memperoleh perlindungan serta pendampingan selama proses hukum berlangsung.
Perwakilan LBH ASYURO mengatakan, korban sempat menjalani perawatan di sebuah rumah sakit selama tujuh hari dan saat ini masih mengalami tekanan psikologis akibat peristiwa yang dialaminya.
“Korban sudah menjalani perawatan di sebuah rumah sakit selama tujuh hari dan saat ini mengalami tekanan yang cukup berat. Kami hadir untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi dan proses hukum berjalan sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak,” ujarnya, Selasa (21/7/2026).
Sementara itu, Relawan LSM MPB, Marlei, menyatakan pihaknya akan terus memberikan pendampingan psikososial kepada korban agar proses pemulihannya berjalan dengan baik.
“Anak adalah korban. Negara dan masyarakat wajib hadir melindungi. Kami akan mengawal kasus ini sampai tuntas,” kata Marlei.
Berdasarkan laporan yang diterima kepolisian, dugaan perundungan tersebut terjadi di Kampung Babakan, RT 002 RW 005, Desa Sukaresmi, Kecamatan Tamansari, pada Jumat, 3 Juli 2026. Saat ini perkara tersebut sedang ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bogor.
Pihak kepolisian menyatakan akan memproses laporan sesuai prosedur yang berlaku. Apabila pelaku masih berstatus anak, maka penanganannya akan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), termasuk kemungkinan penerapan mekanisme diversi apabila memenuhi persyaratan.
Kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya upaya pencegahan perundungan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Orang tua serta seluruh elemen masyarakat diimbau untuk lebih aktif melakukan pengawasan, memberikan edukasi tentang bahaya perundungan, serta menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak. Yudi
Pemkot Bogor Gencarkan Razia Angkot Tua
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sudah mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Rasionalisasi, Peremajaan, dan Penghapusan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. Bagaimana implementasi Perwali ini?
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan Perwali tentang penghapusan kendaraan bermotor umum tersebut ditandatangani setelah melalui komunikasi dengan berbagai pihak, sehingga saran, masukan, dan pendapat dapat diakomodasi.
Perwali ini juga merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Transportasi yang telah disepakati bersama.
Dalam rentang waktu tersebut, sosialisasi sudah berlangsung dan tenggat waktu pun sudah diberikan. Dengan adanya Perwali ini, pembatasan usia angkutan kota berlanjut dengan pelaksanaan operasi gabungan untuk memastikan bahwa angkutan perkotaan berusia di atas 20 tahun tidak lagi beroperasi di Kota Bogor.
“Kita ingin Kota Bogor nyaman, tidak akan ada lagi penumpukan angkutan, tidak ada lagi yang ngetem sembarangan. Ini bagian dari upaya kita menata Kota Bogor,” kata Dedie Rachim saat menghadiri Forum Konsultasi Publik dan Dialog Kemitraan di Kanwil DJP Jabar III, Kota Bogor, Jl. Ir. H. Juanda No.64, Kota Bogor, Selasa (21/7/2026).
Setelah seluruh pembatasan ini selesai, maka akan masuk pada proses lanjutan, yaitu penyelarasan moda transportasi dengan kebutuhan masyarakat.
“Menyelaraskan dengan moda transportasi modern yang ramah lingkungan. Dan saya yakin masyarakat sudah paham bahwa ini adalah langkah besar Kota Bogor untuk membuat Kota Bogor lebih tertib, lebih maju, dan lebih modern,” tuturnya.
Pemkot Bogor melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor langsung melakukan penertiban angkot tua di Kota Bogor. Dalam razia yang digelar di Jalan Juanda, Kecamatan Bogor Tengah, Selasa (14/7), Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor menjaring 21 angkot tua. Sebanyak 10 di antaranya langsung dikandangkan karena tidak memiliki dokumen operasional yang lengkap.
Razia kali ini dipimpin langsung Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin. Ia sempat berdialog dengan sejumlah sopir angkot yang menyampaikan keberatan atas kebijakan pembatasan usia armada. Namun, petugas tetap menjalankan penindakan sesuai aturan.
Angkot yang secara kasatmata telah melewati batas usia teknis 20 tahun langsung dihentikan untuk diperiksa. Petugas mengecek kelengkapan dokumen, mulai dari surat tanda nomor kendaraan (STNK), izin trayek, hingga kartu uji berkala. Kendaraan yang melanggar juga kembali diberi tanda dengan penyemprotan pada bodi. Selain melibatkan Dishub, razia turut didukung personel kepolisian dan TNI.
Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Bogor, Dody Wahyudin, mengatakan dari 21 angkot yang terjaring, sebanyak 10 kendaraan langsung diamankan ke kantor Dishub.
“Sepuluh kendaraan karena tidak dilengkapi dokumen yang sah berupa STNK, izin trayek, dan kartu uji, dilakukan pengandangan di kantor Dishub,” ujarnya.
Angkot yang ditindak berasal dari sejumlah trayek, di antaranya Sukasari-Bubulak, Trayek 08, Trayek 05, serta Trayek 01 Cipinang Gading-Merdeka.
Dody mengungkapkan, petugas juga kembali menemukan angkot yang sebelumnya sudah pernah terjaring razia, tetapi masih nekat beroperasi.
“Yang sudah pernah terjaring razia kemudian kami dapati kembali beroperasi, langsung kami lakukan pengandangan di Dishub,” tegasnya.
Pemilik kendaraan yang armadanya dikandangkan diwajibkan menandatangani surat pernyataan. Mereka diminta memilih salah satu langkah, yakni menghapus kendaraan menjadi besi tua, mengubah fungsi kendaraan, atau melakukan peremajaan armada.
Pengandangan, lanjut Dody, merupakan langkah terakhir setelah berbagai bentuk sosialisasi dan peringatan tidak diindahkan.
Meski demikian, Dishub mengakui belum dapat mengandangkan seluruh angkot tua yang melanggar karena keterbatasan lahan penyimpanan. Sebagian kendaraan hanya disita dokumennya dan pemilik diminta menandatangani surat pernyataan agar kendaraan tidak lagi dioperasikan.
Hingga saat ini, dari total 1.780 angkot tua di Kota Bogor, sebanyak 313 armada telah dicabut izin trayeknya sehingga dipastikan tidak lagi beroperasi. Penertiban akan terus dilakukan hingga akhir 2026.
Penertiban angkot tua di Kota Bogor mulai menunjukkan dampak. Setelah 313 armada tua dipastikan tak lagi beroperasi, jarak kedatangan angkot di sejumlah trayek kini semakin renggang.
Kondisi itu dinilai mampu mengurangi kepadatan lalu lintas akibat angkot yang sebelumnya menumpuk di jalan.
Jumlah angkot tua di Kota Bogor mencapai 1.780 unit. Dengan demikian, capaian penertiban dalam satu bulan sejak Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 11 Tahun 2026 diberlakukan telah mencapai sekitar 15 persen.
Meski masih di tahap awal, Dishub mengklaim penertiban tersebut mulai berdampak terhadap kelancaran lalu lintas. Hal itu terlihat dari hasil survei headway atau jarak waktu kedatangan antar angkot.
Salah satu contohnya terjadi di trayek 21 Baranangsiang–Ciawi. Sebelum razia dilakukan, waktu tunggu antar angkot hanya sekitar dua menit. Kini, headway di trayek tersebut meningkat menjadi lima hingga enam menit.
“Sekarang headway-nya sudah lima sampai enam menit. Itu hasil survei kami di trayek 21 rute Ciawi–Baranangsiang,” jelas Dody.
Dishub memastikan penertiban akan terus dilakukan secara bertahap di berbagai titik. Pemerintah menargetkan seluruh angkot tua yang masih beroperasi dapat ditertibkan dalam waktu enam bulan.
“Sekarang baru satu bulan berjalan. Kami masih punya waktu enam bulan. Saat ini capaian penertiban sudah sekitar 15 persen,” katanya.
Dalam penertiban tersebut, Dishub menerapkan sejumlah tindakan, mulai dari pencabutan izin trayek, penyemprotan bodi kendaraan sebagai penanda, hingga pengandangan angkot yang tetap membandel.
Pemilik kendaraan yang ditindak selanjutnya diminta menandatangani surat pernyataan berisi komitmen untuk menghapus kendaraan, mengubah fungsi kendaraan, atau melakukan peremajaan armada.
Himpunan Mahasiswa Kimia (HIMASKA) Universitas Pakuan Gelar Sosialisasi Program PPK Ormawa “WIRALOKA” di Desa Kota Batu
Ciomas | Jurnal Bogor
Pada 20 Juli 2026, Himpunan Mahasiswa Kimia Universitas Pakuan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) Tahun 2026 melalui program unggulan WIRALOKA: Inovasi Teknologi Komposter Cerdas Berbasis Circular Economy Menuju Desa Wirausaha Berkelanjutan di Desa Kota Batu. Kegiatan yang bertempat di Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor ini merupakan bagian dari rangkaian Kimia Mengabdi (KIMADI) 2026 sekaligus menjadi langkah awal pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang mengintegrasikan inovasi teknologi, pengelolaan lingkungan, dan pengembangan kewirausahaan berbasis potensi lokal.
Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh Camat Ciomas, Kepala Desa Kota Batu beserta jajaran perangkat desa, Wakil Rektor Universitas Pakuan, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan FMIPA, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FMIPA, Ketua Program Studi Kimia selaku Dosen Pendamping PPK Ormawa, dosen dan tenaga kependidikan Program Studi Kimia, mitra program, serta masyarakat Desa Kota Batu yang turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya, Dr. Ir. Singgih Irianto TS, M.Si., Wakil Rektor Universitas Pakuan, menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan Program PPK Ormawa sebagai bentuk kontribusi mahasiswa dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat.
“PPK Ormawa bukan sekadar program pengabdian, tetapi juga menjadi ruang bagi mahasiswa untuk belajar, berkolaborasi, dan menghadirkan solusi atas berbagai permasalahan di masyarakat. Kami berharap WIRALOKA dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Kota Batu serta menjadi program yang berkelanjutan,” ujarnya.
Dukungan terhadap pelaksanaan Program WIRALOKA juga disampaikan oleh Drs. Tirta Juwarta, M.Si., Camat Ciomas, yang mengapresiasi sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat dalam menghadirkan inovasi pengelolaan lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
Sementara itu, Ratna Wulansari, Kepala Desa Kota Batu, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Desa Kota Batu sebagai mitra pelaksanaan PPK Ormawa 2026. Pemerintah Desa Kota Batu menyambut baik kehadiran Program WIRALOKA sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola limbah organik sekaligus mengembangkan potensi ekonomi berbasis lingkungan.
“Pemerintah Desa Kota Batu menyambut baik kehadiran Program WIRALOKA di Desa Kota Batu. Kami berharap program ini dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan limbah organik, memberikan manfaat bagi lingkungan, serta membuka peluang ekonomi masyarakat melalui inovasi yang berkelanjutan,” ungkapnya.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, masyarakat memperoleh pemahaman mengenai rangkaian pelaksanaan Program WIRALOKA selama PPK Ormawa 2026, meliputi penerapan teknologi komposter cerdas, pengolahan limbah organik menjadi produk bernilai ekonomi, pengembangan kewirausahaan, serta pendampingan masyarakat dalam membangun sistem pengelolaan lingkungan yang produktif dan berkelanjutan.
Program WIRALOKA menjadi wujud komitmen Himpunan Mahasiswa Kimia Universitas Pakuan dalam mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya melalui pengabdian kepada masyarakat. Melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, pemerintah desa, mitra, dan masyarakat, program ini diharapkan mampu memberikan dampak berkelanjutan serta mendukung terwujudnya Desa Kota Batu sebagai desa wirausaha yang mandiri, inovatif, dan ramah lingkungan.
**
Dimungkinkan Tersangka BertambahMantan Pokja ULBPJ Kabupaten Bogor Tersangka RSUD Bogor Utara
Cibinong | Jurnal Bogor
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor baru menetapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintah daerah setempat yakni BAP sebagai tersangka Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bogor Utara.
Plh Kasi Pidsus pada Kejari Kabupaten Bogor Rinaldy Adriansyah mengatakan, bahwa pihaknya telah tetapkan seorang tersangka kasus proyek RSUD Bogor Utara yang bersumber dari anggaran Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat (Jabar) Tahun 2021 lalu.
“Tersangka BAP dalam kasus ini selaku mantan anggota Pokja Khusus 10 pada ULP Kabupaten Bogor untuk proyek RSUD Bogor utara tersebut. Tersangka dilakukan penahanan 20 hari kedepan, terhitung mulai hari ini di Lapas Pondok Rajeg,” ujar Rinaldy kepada Wartawan, Senin (20/7).
Ia menambahkan, tersangka diduga memiliki perananan dalam proses penentuan penyedia jasa untuk pembangunan RSUD Bogor Utara pada kegiatan tender tahun 2021.
“Perbuatan tersangka berkaitan dengan proses pemilihan barang dan jasa kontruksi pembangunan RSUD Bogor Utara. Perbuatan tersangka diduga melanggar Pasal 603 dan 604 Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023,” kata Rinaldy.
Ia mengungkapkan, milyaran rupiah kerugian negara didapat atas dugaan kasus Tipikor dalam proyek pembangunan fasilitas kesehatan di wilayah Utara Kabupaten Bogor itu,
“Atas perbuatan tersangka didapat kerugian negara sebesar 9,1 milyar rupiah, sebagaimana dalam laporan BPK RI,” ungkapnya.
Ia menerangkan, lembaga adhyaksa Kabupaten Bogor masih lakukan pendalaman atas kasus yang telah menetapkan mantan ASN di Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ) Kabupaten Bogor tersebut.
“Untuk sendiri atau ada perintah dari atas terhadap tersangka itu masih dalam pengembangan di penyidikan. Tidak menutup kemungkinan, selama 20 hari kedepan kami akan periksa pegawai ULBPJ yang lain,” terangnya.
Lebih lanjut ia memaparkan, pihaknya tak menutup kemungkinan ada tersangka lain untuk kasus Tipikor yang sudah dilakukan penyelidikan sejak beberapa tahun lalu itu.
“Masih terus kami lakukan pendalaman terhadap kasus ini, dan masih dimungkinkan ada tersangka baru yang terjerat. Nanti kami akan informasikan lagi perkembangannya,” tutupnya. n Noverando H
Pesilat Wanita Kateda Jaga Tradisi dengan Rutin Latihan
Bogor | Jurnal Bogor
Semangat juang dan disiplin pesilat wanita dari perguruan Kateda Kota Bogor diperlihatkan dalam sesi latihan rutin yang digelar setiap Minggu pagi di Sempur, Bogor Tengah, Kota Bogor. Seperti diketahui, pencak silat tak hanya sebagai olahraga beladiri, namun termasuk tradisi budaya yang mencakup aspek mental-spiritual, seni pertunjukan, dan praktik sosial yang diwariskan turun-temurun dari leluhur nusantara.
Dalam latihan tersebut, para anggota Kateda tampak serius mempraktikkan teknik dasar bela diri di bawah bimbingan langsung sesepuh perguruan. Terlihat dua pesilat wanita mengenakan seragam hitam lengkap dengan tulisan “KATEDA” di bagian celana, sedang berlatih tangkisan dan kuda-kuda dengan penuh fokus.
Kehadiran sesepuh perguruan yang mengenakan baju adat putih dengan sabuk merah menjadi simbol bahwa latihan ini tidak hanya melatih fisik, tetapi juga menanamkan nilai adab, hormat dan pelestarian budaya pencak silat.
“Kami ingin Kateda Pernapasan Tenaga Inti bukan hanya mencetak pesilat yang kuat, tapi juga generasi muda yang berkarakter. Latihan ini jadi ajang menempa mental, kedisiplinan, dan mempererat silaturahmi antar anggota,” ujar Rina Octaviani, salah satu pelatih Kateda Pernapasan Tenaga Inti di sela latihan.
Kateda sebagai salah satu perguruan silat yang aktif di wilayah Bogor terus berupaya membina atlet agar mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Selain latihan teknik, anggota juga dibekali wawasan kebangsaan dan kepedulian sosial.
Warga sekitar di area latihan pun menyambut positif kehadiran Kateda Pernapasan Tenaga inti karena bisa membantu menyalurkan energi positif generasi muda melalui kegiatan olahraga tradisional yang sarat nilai.
Dengan moto “Berani, Tangguh, Berbudaya”, Kateda berkomitmen untuk terus menjadi garda depan dalam melestarikan pencak silat sekaligus mencetak generasi muda Bogor yang sehat, kuat dan berakhlak.
(Wawan Hermawanto)
Motivasi 2.000 Pelajar Muhammadiyah, Mentan Amran: “Struggle Now, Enjoy Your Life. Enjoy Now, Struggle for Life”
Jakarta | Jurnal Bogor
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memotivasi 2.000 pelajar Muhammadiyah untuk berani bermimpi besar, bekerja keras, dan membangun karakter pantang menyerah sebagai bekal meraih kesuksesan di masa depan. Menurutnya, generasi muda harus berani keluar dari zona nyaman karena keberhasilan hanya dapat diraih melalui perjuangan, konsistensi, dan kerja keras sejak dini.
Pesan tersebut disampaikan Mentan Amran saat menghadiri Resepsi Milad ke-65 Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dan Rapat Kerja Nasional IPM bertema “Resonansi Algoritma Pelajar Berdampak” di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sabtu (18/7). Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 2.000 kader IPM dari berbagai daerah di Indonesia.
Di hadapan ribuan pelajar Muhammadiyah, Mentan Amran menyampaikan pesan agar generasi muda tidak terlena dengan kenyamanan saat ini. Ia menegaskan bahwa ada konsekuensi dari setiap pilihan hidup, apakah seseorang memilih berjuang sejak muda atau menanggung kesulitan di kemudian hari.
“Ada dua pilihan. Satu, struggle now, bekerja keras sekarang, nanti menikmati setelah 15 tahun kemudian. Atau enjoy now, bersenang-senang sekarang, tetapi struggle for life nanti,” ujar Mentan Amran.
Mentan Amran menegaskan bahwa pelajar Muhammadiyah merupakan bagian dari generasi penerus yang memiliki peran penting dalam menentukan arah masa depan bangsa. Karena itu, ia mengajak seluruh kader IPM untuk memiliki mimpi besar yang dibarengi dengan tindakan nyata.
“Anak-anakku, Anda adalah harapan bangsa yang akan mengubah peradaban Republik Indonesia menjadi lebih baik. Bermimpilah besar, bertindaklah besar, kemudian persisten. Jangan pernah menyerah,” katanya.
Menurut Mentan Amran, mimpi tidak akan membawa perubahan apabila tidak disertai dengan kerja keras dan keberanian mengambil langkah. Ia mengingatkan bahwa kesuksesan bukan hasil instan, melainkan buah dari proses panjang yang dibangun melalui disiplin dan ketekunan.
“Mudah membuat mimpi, mudah membuat gagasan. Yang paling sulit adalah bermimpi dan bertindak. Kalau sudah bertindak, harus persisten, tidak boleh menyerah,” ujarnya.
Mentan Amran menekankan bahwa keberhasilan tidak datang dari kenyamanan, melainkan melalui proses panjang yang membutuhkan kerja keras dan kemauan untuk terus bergerak. Menurutnya, generasi muda harus membangun mental produktif agar mampu menjadi pihak yang memberi manfaat, bukan bergantung pada bantuan.
“Rezeki memang di tangan Tuhan, tapi kalau kamu tidur terus, Tuhan pun angkat tangan. Allah mencintai orang yang bekerja keras,” katanya.
Ia mendorong kader IPM untuk mulai menciptakan peluang sejak dini, termasuk dengan memanfaatkan sektor pertanian sebagai ruang pengabdian sekaligus peluang ekonomi. Menurutnya, Indonesia memiliki sumber daya yang besar, namun membutuhkan generasi yang mau bergerak dan mengelolanya.
“Jangan biarkan ada lahan tidur di sekeliling Anda. Kalau ada lahan, bangunkan. Disewa, dimiliki, atau tanah sendiri, jangan biarkan lahan tidur,” tegasnya.
Mentan Amran juga mendorong generasi muda untuk memanfaatkan ruang yang tersedia sebagai bagian dari gerakan produktif masyarakat. Menurutnya, pertanian tidak selalu harus dilakukan dalam skala luas, tetapi dapat dimulai dari lingkungan rumah.
“Kalau mau, ada program Kawasan Rumah Pangan Lestari. Cabai tanam lima pot saja, satu keluarga bisa selesai. Kalau makan cabai, bijinya jangan dibuang, tanam saja. Begitu suburnya negara kita,” ujarnya.
Dalam dialog bersama peserta, Mentan Amran juga memberikan perhatian kepada seorang pelajar yatim piatu yang ingin bekerja sambil melanjutkan kuliah. Mendengar kisah tersebut, Mentan Amran meminta jajarannya membantu membuka peluang magang dan pekerjaan agar pelajar tersebut tetap dapat melanjutkan pendidikan.
“Sekolah yang baik, kerja keras, jangan pernah menyerah. Insya Allah pintu rezeki akan terbuka,” pesan Mentan Amran.
Mentan Amran juga menyampaikan capaian sektor pertanian nasional, termasuk percepatan swasembada pangan yang berhasil dicapai lebih cepat dari target awal. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras petani, dukungan pemerintah, serta kolaborasi seluruh elemen bangsa.
“Kami ditarget Bapak Presiden swasembada empat tahun. Alhamdulillah, karena doa dan kerja keras seluruh anak bangsa, satu tahun sudah swasembada dan tidak impor beras,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Mentan Amran mengajak kader IPM untuk terus belajar, bekerja keras, menjaga integritas, dan menjadi generasi yang mampu membawa perubahan bagi umat dan bangsa.
“Kalian adalah harapan bangsa. Lanjutkan perjuangan, bantu rakyat Indonesia, bantu umat. Masa depan Indonesia ada di tangan kalian,” pungkasnya.
(Restu/BBPMKP)
Mentan Amran Dorong Ponpes eLKISI Jadi Pusat Kemandirian Pangan dan Ekonomi Umat
Mojokerto | Jurnal Bogor
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberikan berbagai bantuan pertanian kepada Pondok Pesantren eLKISI, Mojokerto, Jawa Timur, sebagai upaya memperkuat kemandirian pangan dan mendorong pesantren menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pertanian. Bantuan tersebut meliputi pengembangan sarana produksi tanaman pangan, perkebunan, hingga peternakan agar potensi lahan yang dimiliki pesantren dapat dimanfaatkan secara lebih produktif.
Bantuan tersebut disampaikan Mentan Amran saat menberikan sambutan melalui konferensi video pada acara Silaturahmi Nasional XIII dan Tabligh Akbar Pondok Pesantren eLKISI di Mojokerto, Sabtu (19/7/2026).
Pengasuh Pondok Pesantren eLKISI, Fathur Rohman, menjelaskan pesantren memiliki lahan pertanian sekitar 30 hektare di lingkungan pondok, belum termasuk lahan milik masyarakat sekitar yang selama ini turut dibina. Sebagian besar lahan merupakan sawah tadah hujan, sementara sekitar lima hektare telah dimanfaatkan untuk budidaya tebu.
Menanggapi hal tersebut, Mentan Amran langsung menginstruksikan jajaran Kementerian Pertanian untuk memberikan dukungan agar lahan tersebut dapat dikelola secara optimal.
“Kita siapkan pompa yang bisa mengairi lahan, nanti bantu carikan sumur dangkal. Kita juga bantu dua unit hand tractor. Untuk pengembangan tebu seluas lima hektare, insyaallah kami ambil alih. Kita biayai mulai dari pengolahan lahan sampai selesai tanam,” ujar Mentan Amran.
Bantuan lainnya yang telah disiapkan Mentan Amran diantaranya satu paket bantuan ayam petelur sebanyak 600 ekor dengan potensi produksi sekitar 500–550 butir telur per hari. Selain itu, juga terdapat satu paket bantuan 20 ekor kambing, benih tanaman, serta berbagai dukungan lainnya yang akan dimatangkan bersama pihak pesantren sesuai kebutuhan di lapangan.
Menurut Mentan Amran, pesantren memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional karena tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi juga mampu menjadi pusat produksi pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Ia menegaskan Kementerian Pertanian akan terus mendukung pengembangan usaha pertanian di lingkungan pesantren agar mampu menciptakan santri yang mandiri sekaligus melahirkan wirausahawan muda di sektor pertanian. Adanya pengembangan pertanian di lingkungan pesantren diharapkan mampu menjadi model pemberdayaan ekonomi berbasis kelembagaan yang memberikan manfaat tidak hanya bagi santri, tetapi juga masyarakat sekitar.
Dalam kesempatan tersebut, Mentan Amran juga memaparkan berbagai capaian sektor pertanian nasional yang menjadi fondasi penguatan ekonomi rakyat. Menurutnya, Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian saat ini mencapai 5,74 persen, menjadi yang tertinggi dalam 25 tahun terakhir.
Ia menambahkan nilai ekspor pertanian tercatat mencapai Rp166,71 triliun, sementara impor pertanian berhasil ditekan turun 9,66 persen atau sekitar Rp41,68 triliun, sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian pangan nasional.
Mentan Amran juga menyampaikan berbagai kebijakan pemerintah yang berdampak langsung terhadap petani, di antaranya penurunan harga pupuk subsidi sekitar 20 persen serta penambahan alokasi pupuk subsidi sebanyak 700 ribu ton untuk mendukung peningkatan produksi pangan nasional.
Mentan Amran berharap dari dukungan bantuan yang diberikan kepada Pondok Pesantren eLKISI dapat berkembang menjadi salah satu pusat pengembangan pertanian terpadu yang mampu memperkuat ketahanan pangan, menciptakan lapangan usaha, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Mojokerto dan sekitarnya.
(Restu/BBPMKP)
Nurodin: SDN Cadas Leueur Sudah Diusulkan Revitalisasi
Nanggung l Jurnal Bogor
Kabar baik datang dari anggota DPRD Kabupaten Bogor, Nurodin terkait kondisi gedung SDN Cadas Leueur di Desa Bantarkaret, Nanggung, Kabupaten Bogor yang kondisinya sangat mengkhawatirikan karena rusak berat. Nurodin menyebutkan, sekolah tersebut telah diusulkan revitalisasi ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor.
”Menurut info dari Kadisdik untuk pembangunan gedung SDN Cadas Leueur insya Allah dapat revitalisasi dari anggaran APBN program Dana Alokasi Khusus (DAK). Jadi sudah diusulkan ke kementerian untuk revitalisasi, mudah mudahan tahun ini,” ujarnya kepada Jurnal Bogor, Senin (20/6/2026).
Nurodin menjelaskan, perihal gedung sekolah yang rusak berat itu juga akan dibawa ke Komisi 3 DPRD sekaligus pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(KUA -PPAS).
“Yang kami tahu untuk SDN Cadas Leueur sudah muncul di APBD, coba kami kroscek lagi seperti apa,” paparnya.
Sebelumnya pihak sekolah SDN Cadas Leueur, akhirnya memutuskan kegiatan belajar mengajar (KBM) digelar di luar ruangan kelas menggunakan terpal, Senin (20/7/2026). Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi karena khawatir gedung SDN Cadas Leueur ini bisa ambruk seperti SDN Nangela dan Ciketug.
”Setiap hari di jam sekolah dibuat merasa gak tenang was-was, maka kami berinisiatif membuat tenda terpal untuk kegiatan belajar pada Senin besok,” kata Kepala Sekolah SDN Cadas Leueur Juhaeriyah kepada Jurnal Bogor, Minggu (19/7/2026).
KBM menggunakan terpal menurutnya jauh lebih aman. Sebab, kalau musibah terjadi sewaktu waktu gedung SDN Cadas Leueur yang sudah tak layak itu ambruk siapa yang akan bertanggung jawab.
”Coba kalau gedung SDN Cadas Leueur kejadiannya di jam belajar, dan mengakibatkan adanya korban siapa yang akan bertanggungjawab jawab,” tegas Juhaeriyah usai melangsungkan pembuatan tenda terpal yang akan digunakan kegiatan belajar ratusan siswa.
”Kami sebagai kepala sekolah merasa bertanggung jawab terhadap keselamatan semua yang ada di lingkungan SDN Cadas Leueur. Kami tidak mau mengambil risiko kalau seandainya Gedung SDN Cadas Leueur itu terjadi ambruk,” jelasnya.
Seharusnya kata dia, pada tahun 2026 ini Gedung SDN ini menjadi prioritas pembangunan karena kondisinya sangat mengkhawatirkan.
Bangunan SDlN Cadas Leueur sendiri kini kondisinya memprihatinkan. Pihak sekolah di setiap tahunnya telah mengajukan pembangunan melalui Dinas Pendidikan (Disdik) maupun Bappeda Litbang, termasuk Pemerintah Desa Bantarkaret telah mengusulkan di Musrenbang tingkat Kecamatan yang berlangsung pada 13 Februari lalu yang dihadiri anggota DPRD Kabupaten Bogor.
** Arip Ekon
DPRD Kawal Trase Batutulis
Bogor | Jurnal Bogor
DPRD Kota Bogor memastikan akan terus mengawal pembangunan trase baru Batutulis agar selesai sesuai target pada Oktober 2026. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata, saat mendampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, meninjau langsung progres proyek di Kecamatan Bogor Selatan, Minggu (19/7/2026).
Peninjauan dilakukan dalam rangka agenda Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026. Selain melihat perkembangan pekerjaan, rombongan juga memastikan proyek pengganti jalur yang terdampak longsor pada 2025 itu berjalan sesuai perencanaan.
Turut hadir Kepala Dinas PUPR Kota Bogor Juniarti Estiningsih, Camat Bogor Selatan Harry Cahyadi, Lurah Batutulis Erika, serta pihak kontraktor pelaksana.
Dalam kesempatan itu, Ono Surono mengatakan pembangunan trase baru Batutulis merupakan bentuk sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bogor. Pemerintah Provinsi membiayai pembangunan fisik melalui APBD Jawa Barat, sedangkan pembebasan lahan ditangani Pemkot Bogor.
“Jadi kunjungan hari ini untuk memastikan pembangunan jalan Batutulis yang sebelumnya terdampak longsor sudah berjalan. Konstruksinya dibiayai APBD Provinsi Jawa Barat, sementara pembebasan lahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Bogor,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan laporan Dinas PUPR Kota Bogor, progres pembangunan telah mencapai sekitar 22 persen. Proyek tersebut tidak hanya membangun badan jalan, tetapi juga dilengkapi drainase, ruang terbuka hijau, taman, hingga Leuweung Batutulis sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana.
“Progresnya sudah sekitar 22 persen. Mudah-mudahan Oktober selesai. Jadi bukan hanya jalannya, tetapi juga drainase, taman, dan penghijauan kembali Leuweung Batutulis agar kawasan ini lebih aman dari ancaman longsor,” katanya.
Sementara itu, Dadang Iskandar Danubrata menegaskan DPRD akan mengawasi jalannya proyek hingga tuntas. Menurutnya, penyelesaian tepat waktu harus diiringi dengan kualitas pekerjaan yang baik sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kami akan terus mengawal pembangunan ini agar sesuai perencanaan. Harapannya selesai pada Oktober 2026 sehingga masyarakat kembali memiliki akses jalan yang aman dan nyaman, dilengkapi pedestrian serta penataan kawasan yang lebih baik,” ujarnya.
Dadang juga meminta kontraktor menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara maksimal. Ia menyoroti masih adanya ceceran material proyek yang sempat mengganggu pengguna jalan sehingga harus menjadi perhatian selama proses pembangunan berlangsung.
Menanggapi hal itu, Penanggung Jawab PT Promix Prima Karya, Hariyono, memastikan pihaknya telah menerapkan prosedur K3, termasuk membersihkan kendaraan pengangkut material sebelum keluar dari lokasi proyek serta menyiagakan petugas untuk membersihkan material yang tercecer di jalan.
“Kami berupaya agar aktivitas proyek tidak mengganggu masyarakat. Kendaraan pengangkut material dibersihkan sebelum keluar area proyek dan tim kami selalu siap membersihkan jika ada tanah yang tercecer di jalan,” katanya.
Trase baru Batutulis diharapkan menjadi solusi permanen atas putusnya akses akibat longsor tahun lalu. Selain memulihkan konektivitas Bogor Selatan, jalur tersebut juga akan memperkuat akses menuju Cipaku, Pamoyanan hingga Ciawi, sekaligus dilengkapi sistem drainase dan kawasan hijau untuk mengurangi risiko longsor pada masa mendatang.n Fredy Kristianto