Cibinong, Jurnal Inspirasi

Kegiatan Ngopi (ngobrol pintar) Barokah Jilid 7, dengan tema “Optimalisai Sumber Daya Alam di Kabupaten Bogor: Studi Kasus BUMD Pengelola Pertambangan dan Energi (Perspektif  UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3)” kembali digelar, Rabu (4/3) di lapangan Demokrat Sport Center, kantor DPC PD Kabupaten Bogor. Diskusi dwi mingguan yang memang rutin di selenggarakan DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor tersebut, membahas isu-isu tertentu yang sedang hangat di Kabupaten Bogor.

“Ini merupakan kegiatan rutin yang kami adakan setiap dua minggu sekali, jadi dalam satu bulan itu kami akan menggelar dua kali kegiatan diskusi terkait dengan persoalan yang ada di Kabupaten Bogor, dan saya selaku ketua DPC menegaskan bahwa kegiatan Ngopi Barokah ini bukan merupakan ajang untuk menyudutkan siapapun, tujuan kami menghelat acara ini adalah untuk memberikan wawasan dan pengetahuan terhadap masyarakat terkait permasalahan yang ada di bumi Tegar Beriman, kemudian kami mendiskusikannya secara terbuka melalui kegiatan ini, dengan menghadirkan narasumber yang memiliki kaitan dengan tema kegiatan kami,” papar Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor, H. Anton Sukartono Suratto, Rabu (4/3).

Lebih jauh politisi Partai Demokrat yang sudah 3 periode diberi kepercayaan masyarakat untuk kembali duduk di kursi DPR RI tersebut, mengatakan terkait persoal BMUD PT. Prayoga Pertambangan Energi (PPE) yang menjadi tema diskusi kali ini, dirinya akan mendorong penuh Fraksi Partai Demokrat yang ada di DPRD Kabupaten Bogor untuk melakukan pembentukan tim Pansus untuk mendalami persoalan ini.

“Kami (DPC-Red) akan meminta Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Bogor untuk menyuarakan permasalahan PT. PPE di parlemen, dan nantinya supaya bisa membuat pansus agar permasalahan ini terang benderang,” uungkapnya.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bogor, M. Leo Hananto Wibowo menegaskan, bahwa dirinya bersama rekan-rekannya di parlemen akan terus istiqomah mendorong permasalahan PT. PPE untuk dibentuk Pansus di parlemen karena saat ini terkait persoalan PPE baru sebatas Panja.

“Doakan kami untuk terus istiqomah mengawal persoalan ini, dan saya juga akan terus mendorong persoalan ini untuk di bentuk tim Pansus, karena bagi saya anggaran ratusan miliar yang diberikan pemerintah Kabupaten Bogor, sebagai bentuk penyertaan modal PT. PPE yang di glontorkan pada tahun 2011 silam tidak membuahkan hasil yang dapat meningkatkan PAD sampai hari ini, bahkan kondisi perusahaan saat ini failed,” paparnya.

Leo yang juga Ketua Fraksi Demokrat di DPRD Kabupaten Bogor, mengatakan pihaknya di parlem khususnya komisi 2 akan segera memanggil jajaran direksi BUMD PT. Prayoga Pertambangan Energi untuk menjelaskan terkait permasalahan yang di alami perusahaannya.

“Dalam waktu dekat ini, kami akan segera memanggil jajaran direksi. Tujuannya ialah untuk membuka permasalahan yang tengah di hadapi perusahaan, karena kami ingin permasalahan ini terbuka secara terang benderang, sehingga kami tau benang merah permasalahan dimana yang menyebabkan perusahaan tidak untuk dalam dalam menjalankan bisnisnya,” ungkapnya dengan tegas.

Salah satu praktis hukum di Bumi Tegar Beriman, Aripudin menuturkan bahwa dirinya menyoroti dua hal terkait permasalahan PT. PPE yang sudah dinyatakan bukan tidak sehat lagi, tetapi ada nilai kerugian yang cukup besar disana (PPE-Red) dan ada penyimpangan amanah yang dilakukan jajaran direksi.

“Poin pertama yang ingin saya sampaikan ada nilai kerugian yang cukup besar dalam masalah PPE ini, sehingga saya rasa aparat penegak hukum harus menuntaskan perkara ini yang saat ini sudah berjalan, agar kasus PPE bisa terang benderang dan uang rakyat yang dirugikan harus jelas. Poin kedua saya melihat PT. PPE ini dibentuk tidak semata-mata untuk menjadi BUMD yang sehat, justru seperti yang saya sampaikan tadi di forum bahwa alibi saya mengatakan ini seperti rumah jagal, jadi hanya untuk bagi-bagi uang rakyat dengan mengatasnamakan PT. PPE, siapa-siapa mereka yang terlibat didalamnya harus bertanggung jawab secara hukum,” ungkap Arifudin yang juga menjadi Salah satu narasumber dalam acara Ngopi Barokah.

Lebih jauh Arifudin menyoroti soal pergantian direksi yang dilakukan PT. PPE, menurutnya jika hari ini ada orang-orang yang entah dari mana munculnya yang masyarakat Bogor tidak tahu background dan track recordnya di dalam pengelolaan PT. PPE, apa lagi yang bersangkutan itu mungkin di luar konteks warga Kabupaten Bogor.

“Menurut saya, seharusnya kita tidak bicara kasus hari ini, tetapi kita harus bicara kembali ke masa lalu dimana saat pembentukan PPE 2011 silam. Maka saya mendorong kepada wakil rakyat yang duduk di DPRD Kabupaten Bogor, harus segera membentuk pansus yang nantinya tim Pansus tersebut harus memanggil pihak-pihak terkait, artinya sisi politiknya akan berjalan di pansus dan sisi hukumnya yang memang sudah dalam tahap penyidikan di kejaksaan harus terus berjalan.”

“Jadi sebagai masyarakat Kabupaten Bogor saya mendorong dari sisi politiknya agar dewan segera membentuk pansus, siapa-siapa mereka (anggota dewan-Red) yang tidak setuju dengan diadakannya pansus, yah mungkin kami bisa beralibi bahwa ada keterlibatan. Jadi ini harus betul-betul dilakukan dan saya sekali lagi menegaskan pansus harus segera dibentuk dan berikutnya saya mendesak proses hukum yang berjalan agar segera tuntas,” pintanya.

Jajang Furqon yang merupakan Ketua Dewan Penasehat Serikat Pekerja PT. PPE sangat mengapresiasi kegiatan diskusi publik yang di inisiasi DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor, dirinya berharap melalui kegiatan ini, anggota dewan yang ada di Fraksi Demokrat bisa mendorong pembentukan pansus terkait masalah PPE.

“Acara ini sangat bagus, terlebih lagi ini kan acara komunitas politik Partai Demokrat, jadi kami Serikat Pekerja PT. PPE dapat menyuarakan aspirasi. Maka saya mendorong anggota dewan khususnya dari Fraksi Demokrat untuk menginisiasi pembentukan pansus tentang dugaan pengelolaan dana PMP PT. PPE, agar masalah ini bisa terang benderang,” ungkapnya.

Jajang menuturkan, jika saat ini proses hukum terkait dugaan pengelolaan dana PMP PT. PPE tengah berjalan di Kejari Kabupaten Bogor yang statusnya saat ini sudah memasuki tahap penyidikan. “Dengan berjalannya proses hukum di Kejari, harus ada proses politik juga di dewan perwakilan rakyat, sehingga kasus ini dapat terang benderang dengan dibentuknya pansus, dengan proses pansus tersebut kan nantinya kami tahu perusahaan ini mau diselamatkan atau di likuidasi, kalau memang mau diselamatkan pasti akan ada opsi-opsi ya pasti akan kembali ke dewan, karena yang punya bugeting adalah dewan, jadi mau bagaimanapun perusahaan ini harus mendapatkan perhatian dari pemerintah karena ini perusahaan milik pemerintah Kabupaten Bogor,” paparnya.

Jajang berharap, karena Kabupaten Bogor memiliki potensi yang cukup besar, khususnya dibidang pertambangan dan energi supaya iklim usaha di Kabupaten Bogor tumbuh. “Potensinya masih cukup cerah, sehingga saya berharap BUMD ini bisa sehat dan karyawan mendapatkan perhatian, terus  bayar juga upahnya dan sebagainya,” pungkas Jajang seraya tersenyum.

Didi Furqon yang menjadi nasarumber dalam kegiatan ini menuturkan, apa yang dilakukan Partai Demokrat sangat bagus, bahkan menurutnya partai politik di Kabupaten Bogor yang menyelenggarakan acara diskusi publik seperti ini baru Partai Demokrat saja yang menyelenggaran.

“Acara ini sangat bagus dan tema-tema yang di angkat pun sangat bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Bogor, isunya selalu hangat dengan apa yang sedang terjadi. Semoga apa yang dilakukan Partai Demokrat bisa juga di contoh sama partai lain yang ada di Bumi Tegar Beriman,” ungkapnya.

Gita Purnama

Cibinong, Jurnal Inspirasi
Polres Bogor menangkap seorang penambang emas tanpa izin alias Gurandil di Sukajaya di Kabupaten Bogor berinisial RA, (28). Kapolres Bogor, AKBP Roland Ronaldy mengatakan, dari tangan tersangka RA polisi menyita sejumlah barang bukti berupa peralatan pengolahan emas.

“Jadi tersangka ini perannya sebagai pengusaha pengolahan emas dari para gurandil. Saat digerebek ditemukan cukup banyak barang bukti. Ini sebagai tindak lanjut dari antisipasi terjadinya bencana alam yang disebabkan maraknya eksploitasi alam berupa penambangan emas secara ilegal,” ujar AKBP Roland kepada Wartawan, Kamis (5/3).

Ia menambahkan, pihaknya menyita peralatan pengolahan emas tanpa izin berupa 70 alat gelundungan emas, 6 tong besar, 20 karung pasir serta tanah berisikan kandungan emas, 4 karung karbon, 2,5 botol cairan merkuri, 3 kompresor, 6 dinamo dan banyak lagi. 

“Dari kegiatan tambang ilegalnya, dalam sebulan tersangka bisa mengantongi omzet Rp30 juta. Tersangka merupakan warga Sukajaya,” katanya.

Ia menerangkan, tersangka dijerat Pasal 161 dan atau Pasal 158 Jo. Pasal 37 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

“Akibat perbuatan melawan hukumnya, tersangka terancam pidana 10 tahun penjara dengan denda Rp10 miliar,” terangnya.

Lebih lanjut mantan Kapolres Cirebon ini memaparkan, tibdakan yang dilakukan pihaknya tersebut dapat membuat efek jera terhadap para penambang ilegal di Bumi Tegar Beriman.

“Kami berharap dengan adanya kegiatan pengungkapan kasus penambangan emas tanpa izin ini dapat kembali memberikan dampak positif bagi alam sekitar pegunungan di Sukajaya. Semoga tidak terjadi bencana lagi,” tandasnya. 

Noverando H

Cibinong, Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kabupaten Bogor berharap agar masayarakat taat aturan dan hukum. Hal tersebut merupakan buntut akibat terjaringnya pejabat Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor dalam operasi tangkap tangan (OTT)

IR dan FA ditetapkan aparat kepolisian sebagai tersangka suap. Keduanya diduga memainkan proses perizinan dari masyarakat, termasuk pengusaha.

Iwan Setiawan berharap kepada masyarakat luas agar juga taat aturan. Kalau izinnya tidak bisa keluar, tolong jangan merayu atau menyuap para ASN Kabupaten Bogor.

“Praktik suap, gratitfikasi dan lainnya tidak mungkin sepihak. Saya minta tolong kepada masyakat ataupun pengusaha, apabila pengurusan izin tidak sesuai harapan, maka jangan bikin janji, menggoda dan merayu para ASN, hingga keluarga pemerintah daerah menjadi korban,” kata Iwan kepada Wartawan, Kamis (5/3)

Alumni Universitas Pakuan ini menjelaskan, akan memikirkan atau mencoba untuk membuat kotak pengaduan agar masyarakat yang mengurus perizinan atau pelayanan lainnya bisa mengadukan keluhannya kepada Pemkab Bogor.

“Bisa saja kami buat kotak pengaduan asalkan efektif dan ada langkah responsif terkait keluhan warga terhadap pelayanan ASN Kabupaten Bogor,” tegasnya.

IR dan FA merupakan oknum ASN di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor resmi menjadi tersangka kasus korupsi.

Mereka dijerat Undang-Undang (UU) nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman penjara minimal selama 3 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda minimal Rp 150 juta dan maksimal Rp 750 juta.

“Tadi malam status I dan F naik dari terperiksa menjadi tersangka kasus korupsi karena menerima uang yang bukan kewenangannya, mereka kami jerat dengan UU pemberantasan tindak pidana korupsi,” kata Kapolres Bogor AKBP Roland Ronaldy. 

Noverando H

Cibinong, Jurnal Inspirasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mendidtribusikan ratusan ribu keping Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Kepala Disdukcapil Kabupaten Bogor, Oetje Subagdja mengatakan, perihal pelaksanaan pendistribusian blangko yang telah dicetak Disdukcapil Kabupaten Bogor telah di serahkan ke tiap-tiap kecamatan se-Kabupaten Bogor.

“Alhamdulillah pendistribusian KTP-el ke tingkat kecamatan sudah kami laksanakan sebesar kurang lebih 285 ribu,” kata Oetje saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (5/3).

Ia menjelaskan, hampir semua dari total penerimaan blanko KTP-el dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI mencapai 485.000 ribu keping. 

“Dari total 485.000 itu alhamdulillah yang telah tercetak oleh kami sudah diangka 438.000 ribuan,” katanya.

Menurutnya, pencapaian itu tidak lepas dari kerja yang maksimal dari jajarannya melalui program pencetakan massal yang dilakukan jajarannya pada Februari 2020 lalu.

“Pencetakan itu dilaksanakan siang dan malam atau selama 24 jam nonstop, dalam rangka menjawab masyarakat bahwa persediaan blangko di Kabupaten Bogor sudah banyak dalam sisi pendistribusiannya,” tambahnya.

Oetje yang juga mantan Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga itu menerangkan, penerimaan blangko bagi jajarannya itu tak lepas dari upaya Bupati Bogor yang mengirim surat ke pemerintah pusat.

“Ini juga berkat ibu Bupati yang mengirim surat ke Adminduk pada Kementerian Dalam Negeri,” bebernya.

Dirinya juga berharap, dengan adanya program ini masyarakat semakin merasa terlayani khususnya di pelayanan adminstrasi kependudukan dalam kepemilikan fisik ktp elektronik tersebut.

“Dalam hal ini mudah-mudahan warga yang tadinya belum memiliki KTP-el kini sudah tercetak sebanyak 438 ribu untuk kami distribusikan,” imbuhnya.

Masih ditempat sama, Kepala Seksi Identitas Penduduk, Suparno menambahkan, dalam soal pendistribusian yang sesuai dengan teknis pihak pemerintah kecamatan masing-masing. Contohnya, kecamatan Cibinong yang menjadwalkan ke tiap-tiap kelurahan. 

“Jadi dari 13 kelurahan se-Kecamatan Cibinong ini menjadwalkan kepada masyarakat agar datang ke kelurahannya masing-masing untuk mengambil fisik KTP-el dengan persyaratan membawa Surat Keterangan (Suket) yang sebelumnya dipegang oleh warga,” tambahnya.

Ia mengungkapkan, berbeda dengan di Kecamatan Cibungbulang dalam pendistribusian kepada masyarakat melibatkan satuan polisi pamong praja tingkat kecamatan beserta operator kecamatan langsung membagikannya ke warganya tersebut.

“Jadi pendistribusiannya tergantung teknis di masing-masing kecamatan setempat bagaimana mendistribuskannya kepada masyarakatnya itu. Terpenting, sesuai intruksi Bupati Bogor jika KTP-el ini langsung sampai ke yang bersangkutan dan ini gratis tanpa ada pungutan biaya seperak pun,” tutupnya. 

Noverando H

Cibinong, Jurnal Inspirasi

Sampah, sampai sekarang masih menjadi persoalan tersulit ditangani Pemerintah Kabupaten Bogor. Apalagi dalam sehari volume sampah yang dihasilkan warga Bumi Tegar Beriman 2.500 ton.

Parahnya lagi,  ribuan ton sampah itu dibuang hanya di satu titik, yakni di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga, Kecamatan Cibungbulang.

“Sampah penanganannya paling rumit, tapi kita upayakan di tengah keterbatasan armada pengangkut dan hanya ada satu TPA, semua sampah yang dihasilkan dengan total 2.500 ton terangkut ke TPA Galuga,” kata Burhanudin, disela acara Forum Perangkat Daerah (FPD) Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kamis (05/02).

Burhanudin mengatakan, satu dari sekian solusi penanganan sampah, selain armada pengangkut ditambah, Tempat Pembuangan dan Pengelolaan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut – Nambo (Luna) Kecamatan Klapanungal, diharapkan secepatnya beroperasi.

“TPPAS Luna kan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, penggunanya bukan hanya Kabupaten Bogor, tapi Kota Bogor dan Depok dan Tangerang Selatan (Tangsel),” ujar Burhanudin, dihadapan para pegawai DLH di Hotel Dharmawan Park, Kecamatan Babakan Madang.

Burhanudin menegaskan, penanganan sampah sebenarnya bukanlah tanggung jawab pemerintah semata, tapi perlu keterlibatan semua elemen masyarakat, caranya dengan memilah sampah sebelum dibuang ke Tempat Penampungan Sementara (TPS).

“Namun ini tidak mudah, karena dibutuhkan kesadaran masyarakat. Nah ini menjadi tugas DLH bagaimana menyadarkan mereka yang masih buang sampah disembarang tempat,” katanya.

Menurut Burhanudin, DLH tidak bisa bekerja sendiri, tapi perlu dukungan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Inilah tujuan utama dari Forum OPD yang kita laksanakan, yakni menghilangkan program yang tidak saling berkaitan antar OPD, sekaligus menanggalkan ego sektoral,” tegasnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Lingkungan Hidup Anwar Anggana mengatakan, Forum OPD tidak dinas ini untuk merancang program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 mendatang.

“Di forum ini, kita sampaikan juga agar setiap unit di lingkup DLH tidak membuat program asal, tapi antar unit harus nyambung termasuk dengan OPD teknis lain,” katanya.

Anwar membenarkan, tugas terberat di DLH itu penanganan sampah, selain butuh anggaran besar dan personil yang banyak, DLH sampai sekarang dihadapkan pada persoalan rendahnya kesadaran sebagian besar masyarakat dalam membuang sampah.

“Secara perlahan dan massif, kita akan lakukan beberapa langkah preventif atau pencegahan dengan menggandeng organisasi non profit dan kemasyarakat yang fokus di sektor persampahan untuk mendorong masyarakat tidak langsung membuang sampahnya ke TPS, tapi dipilah terlebih dahulu,” tutupnya.

Mochamad Yusuf