Bogor | Jurnal Inspirasi

Sengkarut penyaluran bantuan sosial Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga yang terdampak Covid-19 di Kota Bogor nyatanya tidak cuma soal pungli yang beberapa hari lalu santer. Dari masalah pendataan juga sampai saat ini masih jadi polemik di kalangan masyarakat.

Berdasarkan data posko pengaduan yang ada di Balaikota, selama empat hari posko aduan dibuka, sudah ada 3.400 warga yang mengadu dan datang ke Balaikota karena belum terdata ataupun belum mendapatkan bantuan.

“Memang antusias masyarakat cukup tinggi, mayoritas yang datang kesini itu ibu rumah tangga dan janda,” ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, Rahmat Hidayat kepada wartawn, Selasa (5/5).

Menurut Rahmat, jumlah aduan yang masuk ke posko pengaduan di Balaikota juga setiap harinya meningkat. Dengan rincian, hari pertama 107 aduan, hari kedua 346 aduan, hari ketiga 1.619 aduan dan hari keempat 1.401 aduan.

Khusus hari keempat ini, Rahmat menerangkan bahwa warga Kecamatan Tanah Sareal paling banyak mengadu ke Balaikota dengan total 352 aduan. Sedangkan untuk kecamatan Bogor Tengah terdapat 300 aduan, Kecamatan Bogor Barat 255 aduan, Kecamatan Bogor Utara 254 aduan, Kecamatan Bogor Timur 179 aduan dan Kecamatan Bogor Selatan 45 aduan.

“Masyarakat dari luar Kota Bogor juga ada yang mengadu ke kami, totalnya ada 16 aduan,” ungkapnya.

Tetapi, kata dia, berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dinsos, menurut Rahmat, 80 persen warga yang mengadu sudah terdata sebagai penerima bantuan. Baik itu dari Pemerintah Kota Bogor maupun Provinsi Jawa Barat.

“Kami sarankan sebaiknya warga mengecek di aplikasi Salur sebelum datang ke balaikota, karena kan sayang biaya transportasi untuk ke balaikotanya kan,” ungkapnya.

Untuk posko pengaduan di Balaikota Bogor, buka setiap hari, mulai dari pukul 09.00 WIB sampai 15.00 WIB. Dalam waktu dekat juga Pemkot Bogor akan melaunching aduan via aplikasi secara online.

** Fredy Kristianto

Bandung | Jurnal Inspirasi

Penambahan 163 kasus baru pada Senin (4/5), menempatkan Provinsi Jawa Barat kembali ke posisi kedua kasus positif Covid-19 terbanyak setelah DKI Jakarta. Fakta ini agak mengejutkan karena sepekan terakhir tren penambahan kasus positif harian di Jabar mengalami penurunan, bahkan pernah tercatat nol penambahan.

Tambahan 163 kasus baru ini tersebut bahkan melampaui DKI Jakarta yang hanya bertambah 79 kasus. Dengan tambahan kasus baru itu pasien positif Covid-19 di Jabar kini berjumlah 1.252 orang. Angka tersebut memang masih di bawah DKI Jakarta dengan jumlah pasien mencapai 4.539 orang. Urutan ketiga Jawa Timur dengan jumlah pasien sebanyak 1.124 orang setelah ada penambahan 7 kasus baru.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jabar, Berli Hamdani mengatakan, lonjakan kasus baru tersebut tak lepas dari kegiatan proaktif Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar, terutama dalam melakukan screening melalui tes polymerase chain reaction (PCR). “Ini salah satu strategi kita untuk menghadapi Covid-19 di Jabar supaya kita bisa menemukan kasus tersebut lebih dini dan kita bisa mengatasinya pada level yang belum membahayakan masyarakat,” ujar Berli, Senin (4/4). 

Menurut Berli, saat ini, dari total 40.000 reagen PCR yang tersedia di Jabar, 5.000 di antaranya sudah digunakan. Dia menyebut, secara jumlah, tes PCR yang sudah dilakukan di Jabar sudah mengungguli provinsi lain. Lewat upaya proaktif tersebut, kata Berli, pihaknya akan terus mengoptimalkan tes PCR. Bahkan, pihaknya menargetkan akan melakukan 1.000 tes PCR setiap harinya.

“Mudah-mudahan, pekan ini kita sudah running memaksimalkan kapasitas pemeriksaan di Labkesda Jabar, termasuk di laboratorium-laboratorium lain yang sudah mendapatkan rekomendasi dan bekerja sama dengan Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten/kota,” jelasnya.

Asep Saepudin Sayyev |*

Bogor | Jurnal Inspirasi

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor akan mendirikan sebanyak lima titik pos untuk menyekat sekaligus melarang warga yang akan meninggalkan Kota Hujan untuk mudik pada Lebaran nanti. Kepada wartawan, Kepala Dishub Eko Prabowo mengatakan bahwa pos penyekatan mudik Lebaran merupakan tindak lanjut, dari instruksi Presiden Joko Widodo yang melarang masyarakat mudik.

Diketahui sebanyak lima pos itu berlokasi di kawasan Bubulak, Yasmin, Tol Bogor Outer Ring Road (BORR), Ciawi hingga exit Tol Ciawi Kota Bogor. “Itu lima posko utama untuk penyekatan arus mudik,” ujar Eko, Senin (4/5).

Selain itu, kata Eko, sebanyak 11 pos PSBB juga dijadikan pos penyekatan mudik guna memaksimalkan kebijakan larangan mudik Lebaran. “Kami akan terjunkan 315 personel Dishub. Nantinya akan ditambah oleh personel lainnya seperti TNI Polri,” katanya.

Terpisah, Kabag Ops Polresta Bogor Kota, Kompol Prasetyo Purbo Nurcahyo menuturkan bahwa penyekatan bertujuan agar masyarakat tak melakukan mudik Lebaran, sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. “Kami sudah persiapkan semuanya sesuai instruksi pemerintah,” paparnya.

Ditanya mengenai sanksi para pelanggar, ia menegaskan bahwa hanya akan memberikan sanksi ringan berupa teguran, hingga mengintruksikan agar bersangkutan tak melakukan mudik Lebaran. “Untuk sanksi kita tegur dan menyuruh mereka putar balik,” tukasnya.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Tes swab yang dilakukan di Stasiun Bogor pada pekan lalu menunjukan bahwa tiga orang dinyatakan positif Covid-19 dari 325 penumpang yang diambil spesimennya secara acak.  “Ketiganya laki-laki. Tidak ada yang warga Kota Bogor. Hasil telusur kami, dua orang tinggal di Jakarta, satu orang tinggal di Sukabumi,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno, Senin (4/5).

Retno menjelaskan, ketiga penumpang yang terkonfirmasi positif tersebut diketahui bekerja di Jakarta dan kini sudah mendapatkan penanganan oleh masing-masing Dinas Kesehatan domisili mereka (DKI Jakarta dan Sukabumi). “Mereka setiap hari menggunakan KRL. Yang orang Sukabumi kerja di Jakarta. Dua orang lagi juga sama kerja di Jakarta tapi sedang melakukan tugas ke Bogor. Kami meneruskan ke dinas kesehatan setempat dan kepada yang bersangkutan. Kami sudah memberikan saran untuk segera mendapatkan penanganan,” jelasnya.

“Untuk tracing kami serahkan ke Dinkes domisili pasien, tetapi kami Dinkes Kota Bogor juga melakukan tracing untuk menelusur riwayat kontaknya di sini. Ada tiga yang positif itu berarti ada potensi besar penularan Covid di stasiun, berarti harus di tingkatkan kewaspadaan. Ada sumber potensi penularan,” tambahnya.

Retno mengimbau, bagi masyarakat yang benar-benar harus keluar rumah harus tetap memperhatikan protokol PSBB. “Tetap pakai masker, jaga jarak. Kalau tidak penting-penting banget tidak usah keluar rumah. Kalau pakai moda transportasi umum, mempunyai risiko seperti itu yang kita tidak tahu,” ujar dia.

“Tiga orang yang positif itu tanpa gejala. Merasa sehat-sehat saja tapi berpotensi menularkan virus itu lebih bahaya karena mereka beraktivitas normal, merasa sehat dan merasa tidak memiliki virus. Kalau dia menularkan ke orang yang rentan yang mempunya penyakit bawaan, itu akan jatuh ke dalam kondisi yang lebih buruk. Itu yang perlu diwaspadai,” tandasnya.

Sementara Walikota Bogor Bima Arya meninjau aktivitas di Stasiun Bogor, Senin (4/5). Dari pantauannya, terlihat masih terjadi kepadatan penumpang pada pagi hari. “Memang sudah berkurang 60 persen. Dari keadaan biasa sampai PSBB itu berkurang 60 persen. Tapi 40 persen ini adalah orang-orang yang bekerja disektor yang dikecualikan seperti perbankan, cleaning service, apotek, minimarket, logistik,” ujar Bima.

Ia menyatakan, harus ada evaluasi kebijakan agar PSBB yang sedang berlangsung tidak menjadi hal yang sia-sia. “Jadi opsi pertama paling ideal adalah stop (operasional KRL) total. kedua, memperketat di sini (stasiun). ketiga mungkin dievaluasi layanan gerbong dan jadwalnya semaksimal mungkin,” jelasnya.

“Opsi lain yang bisa diambil mungkin memaksimalkan layanan antar jemput dari perusahaan yang dikecualikan boleh beroperasi selama PSBB di seputar Jakarta. Jadi ada perusahan, pabrik atau unit ekonomi apapun silahkan menyediakan layanan bagi karyawannya. Jadi lebih terkontrol,” tambahnya.

Berdasarkan kajian epidemiologi, kata dia, yang terpapar Covid-19 itu mayoritas dari kerumunan seperti stasiun dan pasar. “Kerja keras kita di PSBB ini adalah stasiun dan pasar. Terbaru, hasil tes swab 3 orang dinyatakan positif kemarin itu kan dari stasiun. Dan ini Orang Tanpa Gejala (OTG), dia berkeliaran tapi bisa mematikan orang,” katanya.

Rekomendasi-rekomendasi tersebut, lanjutnya, akan disampaikan kepada pemerintah pusat untuk menjadi dasar perubahan kebijakan. “Tidak bisa tidak, harus ada evaluasi kebijakan. Kemarin kita koordinasi di Whatsapp Group 5 kepala daerah. Kita akan bersurat lagi lebih detail memberikan opsi-opsi tadi untuk dibahas oleh kementerian,” pungkasnya.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor telah menutup paksa sebanyak 48 kios dan menyegel dua toko selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berlangsung di Kota Hujan. Kepala Satpol PP, Agustian Syah mengatakan bahwa 48 toko yang ditutup adalah toko kecil, sementara dua yang disegel adalah toko besar yakni Citra Busana dan sebuah toko baju di Jalan RE Abdullah, Kecamatan Bogor Barat.

“Kami akan pantau terus toko-toko yang ditutup, apabila membandel akan direkomendasikan untuk dicabur izin usaha. Tapi nanti tergantung dari rekomendasi ke Gugus Tugas Covid-19,” ujar Agus kepada wartawan, Senin (4/5).

Agus menyatakan bahwa pihaknya juga telah mengantungi daftar toko-toko yang bandel dan nekat kucing-kucingan dengan tetap membuka tokonya yang tak masuk dalam kategori mereka yang dikecualikan. “Kita sudah tahu toko mana saja yang masih bandel. Tunggu saja,” katanya.

Sementara itu, Wakil Walikota Bogor, Dedie A. Rachim meminta bahwa semua toko yang tidak dikecualikan untuk patuh terhadap aturan PSBB. “Jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan, karena tujuan pembatasan sosial saat ini adalah untuk menurunkan pergerakan masyarakat agar upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dapat segera terwujud,” katanya.

Dedie menyatakan bahwa apabila ada toko yang bermain kucing-kucingan dan akan berimbas terhadap kesehatan masyarakat. “Tim Disperindag, Disnaker, Dinas KUKM sedang mendata mereka yang bandel dan kita jadikan catatan serta akan kita buat perhitungan dengan mereka,” ucapnya.

Kata dia, selama PSBB tahap pertama bagi kios yang disegel, namun nekat tetap buka pemkot akan melakukan penyegelan. “Untuk beberapa bidang yang masih membandel, Satpol PP sudah berikan juga ancaman menempelan sticker. Nanti tanggal 11 April akan kami umumkan,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Peduli Dampak Sosial Pandemi Covid-19 di Kabupaten Karo

Cileungsi | Jurnal Inspirasi

Ketua Bidang Dana dan Usaha Mamre Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Pusat, Budi Sembiring Gurukinayan, menyerahkan donasi berupa uang tunai dan masker kepada seluruh Pendeta Moderamen GBKP (Pusat) dan pendeta yang aktif melayani di jajaran 9 Klasis GBKP di Kabupaten Karo. Tokoh yang merupakan kader PDI Perjuangan itu juga menyerahkan donasi serupa kepada seluruh pensiunan Pendeta dan Vicaris dan distaser yang ada di Kabupaten Karo.

Selain itu, Budi juga menyerahkan donasi kepada Yayasan Alfa Omega dan Panti Asuhan Sukamakmur berupa beras dan minyak goreng.Penyerahan Donasi dari Budi Sembiring diwakili oleh Ir Thomas Joverson Ginting yang juga Sekum BPP Mamre dan Marlina br Sembiring Gurukinayan.

“Ini hanya sebagai bentuk kepedulian kita terhadap dampak sosial pandemi covid 19 yang sedang melanda Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama, pandemi covid 19 tidak hanya mengancam kesehatan, tetapi juga memberikan dampak sosial yang sangat memrihatinkan,” kata Budi Sembiring yang akrab disapa Buser dalam keterangannya, Senin (4/4).

Dalam kondisi yang berat seperti ini,  Budi Sembiring yang juga jemaat GBKP Runggun Cileungsi, Kabupaten Bogor, sudah selayaknya kita bergandengtangan atau pro aktif melakukan aksi sosial kepada masyarakat. “Sebagai bentuk kepedulian sosial, sementara ini yang kita lakukan, memberi donasi kepada 240 pendeta yang ada di Kabupaten Karo yang tersebar 9 Klasis, yakni Kabanjahe, Munte, Tiga Binanga, Sinabun, Kabanjahe-Tigapanah, Berastagi,  Lau Baleng, Barus-Sibayak dan Kabanjahe-Sukarame. Juga terhadap pensiunan pendeta,  vicaris, distaser, panti asuhan Sukamakmur dan Alfa Omega, ” jelasnya.

Dalam waktu dekat, Budi Sembiring juga  membagikan 50.000 masker secara bertahap ke masyarakat yang ada di 17 Kecamatan di Kabupaten Karo. “Pembagian masker sudah kita lakukan secara bertahap dan sesegera mungkin akan tuntas kita bagikan ke seluruh Kabupaten Karo,” ujarnya.

Budi Sembiring yang juga merupakan mantan Anggota DPRD Kabupaten Bogor dan juga Ketua DPC PDIP Kabupaten Bogor, berharap, donasi yang dia sampaikan dapat bermanfaat dalam rangka penanggulangan penyebaran pandemi covid 19 dan juga penanggulangan dampak sosialnya. “Kami juga bersama keluarga menyampaikan salam sehat buat kita semua,” terang Buser.

Ketua Moderamen GBKP Pdt Agustinus Purba, dalam pernyataannya,  menyampaikan apresiasi kepada Budi Sembiring yang telah memberikan donasi kepada para pendeta. Dia juga menyatakan, donasi ini kiranya dapat lebih menguatkan semua pendeta dalam menjalankan tugasnya di tengah pandemi covid 19 yang sedang melanda Indonesia.

Nay Nur’ain |*

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemberian bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) senilai Rp500 ribu bagi warga terdampak Covid-19 yang beeasal dari APBD menimbulkan polemik. Pasalnya, kasus dugaan pungutan liar (pungli) mencuat pada beberapa titik di Kota Hujan. Di antaranya di Kecamatan Bogor Utara. Pasalnya, berdasarkan informasi peristiwa itu terjadi di Kelurahan Tanah Baru, Cibuluh dan Ciluar.

Pungli sendiri diduga dilakukan oleh oknum RT dan RW berkisar Rp20 ribu hingga Rp150 ribu per KK.  Menanggapi hal itu, Wakil Walikota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan bahwa sejak awal Pemkot Bogor sudah memaksimalkan memberikan bantuan langsung melalui PT POS Indonesia tanpa adanya campur tangan aparatur wilayah.

“Tetapi bila ada oknum RT RW yang melakukan itu. Buat kita gampang tinggal diproses ke ranah hukum. Kan ada Tim Saber Pungli,” ujar Dedie saat dihubungi Jurnal Bogor, Minggu (3/5).

Dedie menegaskan bahwa ia akan meminta Wakapolresta Bogor Kota sebagai Ketua Saber Pungli Kota Bogor, AKBP M Arsal Syahban untuk mendalami dugaan pungli tersebut. “Nggak apa-apa pungli, kan kalau terbukti dipidana. Oknum RT RW itu diluar tanggung jawab pemkot,” jelasnya.

Dedie menyatakan bahwa komisioner Bawaslu yang sebelumnya menerima bantuan telah mengembalikan JPS itu. “Setahu saya sudah dikembalikan. Kalau untuk oknum ASN yang ikut nerima saya belum dengar,” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa pada Senin (4/5) akan melakukan evaluasi terkait pemberian bantuan tersebut. “Besok (hari ini, red) kita akan evaluasi,” ucapnya.

Sementara itu, Camat Bogor Utara, Dudi Fitri Susandi mengatakan bahwa pihaknya melalui Kelurahan Tanah Baru pada Jumat (1/5) lalu. “Sudah ditegur dan diklarifikasi sejak hari pertama. Dan saya pastikan tak ada instruksi dari kecamatan dan kelurahan. Kejadian ini murni kejadian di lapangan,” katanya.

Dudi menegaskan bahwa aparatur pemerintahan tidak pernah menginstruksikan siapapun untuk bantuan JPS. “Aparat wilayah clean and clear. Besok kami akan koordinasikan seputar hal itu. Yang pasti sejak hari pertama bantuan didistribusikan pada delapan kelurahan, tidak ada campur tangan aparat,” ucapnya.

Bahkan dalam waktu dekat RT dan RW akan dicopot dari jabatannya. Sebelumnya kepada wartawan Lurah Tanah Baru, Dede Sugandi membenarkan adanya pungli yang dilakukan oleh oknum RT dan RW. “Iya sudah saya tegur sejak hari pertama,” paparnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti mengaku prihatin dengan adanya pungli tersebut. Bahkan, ia meminta agar RT RW yang melakukan hak tersebut segera dicopot dari jabatannya. “Sanksinya ya copot saja dari jabatannya,” kata dia.

Endah menilai bahwa pungli tersebut terjadi akibat masih adanya RT RW yang ekonominya lemah. “Kalau langsung dipidana kasihan. Tegur saja dulu, masih bandel copot. Pidana itu jalan terakhir,” ungkapnya.

Sebelumnya, salah seorang warga Kelurahan Tanah Baru yang menerima bantuan JPS mengaku diminta Rp100 ribu oleh oknum RT RW. “Iya dimintain Rp100 ribu setelah bantuan didapat,” tandasnya.

** Fredy Kristianto