28.8 C
Bogor
Thursday, March 5, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 1653

Komisi III Panggil DPUPR

0

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Dugaan asal jadi dalam pengerjaan renovasi Masjid Baitul Faidzin di komplek Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor yang menghabiskan uang negara senilai Rp26 miliar rupia, bakal segera dirapat kerjakan oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.


Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Slamet Mulyadi, pihaknya memiliki agenda rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor setelah Pansus.

“Minggu depan selesai lah Pansusnya, memang sudah ada schedule kegiatan memanggil DPUPR Kabupaten Bogor melalui rapat kerja dengan membahas diantaranya masjid Baitul Faidzin juga ada perbaikan jalan-jalan yang ditinggal kontraktornya pada belum beres dikerjakan dan masih banyak lagi yang akan kita pertanyakan kepada instansi tersebut,” tegas Slamet.

Terpisah, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Haikal yang berjanji sebelumnya akan memerintahkan komisi III untuk menggelar rapat kerja guna membahas proyek renovasi masjid Baitul Faidzin yang diduga asal jadi dengan menghabiskan anggaran kurang lebih sebesar Rp27 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor tahun 2017.

“Komisi III itu kan sekarang ada beberapa anggotanya yang sedang persiapan pansus, kemungkinan setelah pansus baru akan digelar Rapat Kerja itu bersama Dinas PUPR untuk mempertanyakan kaitan masjid Baitul Faidzin tersebut,” singkatnya.

Sekedar diketahui, baru setahun usianya, plafon masjid agung Baitul Faidzin di Komplek Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor sudah rusak. 

Padahal, bangunan yang dibangun dari APBD Kabupaten Bogor sebesar Rp26 miliar ini baru selesai direnovasi pada 2019 lalu. 

Noverando H

Tender Masih Minim, Disdik Dipaksa ‘Lari’

0

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Pimpinan eksekutif dan legislatif mendorong Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor untuk percepatan pembangunan.

Senin (9/3), data Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ) Kabupaten Bogor, kegiatan tender Tahun Anggaran 2020 di Disdik masih nihil.

Wakil Bupati (Wabup) Bogor, Iwan Setiawan mengatakan, pihaknya telah mengintruksikan Disdik untuk percepatan pembangunan dalam sektor salah satu program Pemkab Bogor yakni Karsa Cerdas 

“Disdik ini yang kemarin kami tanya juga, saya bilang ini kenapa belum sampai perbulan ini tender? Nah ini harus disingkronkan, apakah pengurusan administrasinya belim siap? Jangan sampau pembangunan diakhir tahun menumpuk, kami udah tegur,,” ujar Iwan kepada Jurnal Bogor, Rabu (11/3).

Ia menerangkan, pihaknya melakukan evaluasi rutin untuk percepatan pembangunan di wilayah Bumi Tegar Beriman dalam segala sektor.

“Sekarang ada rapat yang tidak mengganggu kegiatan kedinasan karena digelar malam. Rapat itu untuk mengevaluasi semua khususnya serapan dan juga persoalan yang ada di dinas. Rapat itu sudah dimulai akhir bulan kemarin,” terangnya.

Ia menjelaskan, pucuk pimpinan eksekutif Pemkab Bogor konsen terhadap optimalisasi dan percepatan pembangunan khususnya 4 tahun kedepan.

“Bupati itu jangan didengar kuping kanan tapi keluar kuping kiri, itu bahaya. Ibu Bupati itu sangat konsen dan meminta dinas yang memang bobot kegiatan lelang tinggi seperti Disdik, PUPR dan Dinkes, agar cepat teder. Jangan tender numpuk akhir tahun yang berisiko pekerjaan kurang maksimal bahkan dan lewat tahun anggaran,” jelasnya.

Senada, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Muad Khalim menegaskan, Disdik Kabupaten Bogor harus akselerasi kinerja dalam menopang program Pemkab Bogor.

“Disdik ini harus ada percepatan karena ini menyangkut kinerja kepala dinas yang saat ini termasuk lambat. Harusnya sudah mulai aktivitas terder itu mengingingat ini udah masuk akhir triwulan pertama,” tegas Muad.

Lebih lanjut politisi dari PDI Perjuangan ini memaparkan, pucuk pimpinan Pemkab Bogor memiliki janji politik yang salah satunya Karsa Cerdas.

“Pendidikan ini faktor utama yang harus segera diselesaikan. Kabupaten Bogor ini IPM nya termasuk tidak tinggi apalagi ada Karsa Cerdas yang menjadi bagian kampanye Bupati yang harus segera terealisasi,” tandas Muad. 

Noverando H

Efek Corona, Gula Pasir Langka

0

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Disinyalir akibat adanya virus Corona, gula putih menjadi barang langka di sejumlah toko modern khususnya di wilayah Cibinong.

Bukan hanya kenaikan harga sejumlah rempah-rempah di pasar tradisional, masuknya virus Corona juga mengakibatkan gula putih tidak beredar di minimarket.

“Gula putih kosong. Sudah satu bulan belakangan ini tidak ada gula putih,” kata salah seorang kasir minimarket di wilayah Kelurahan Tengah, Cibinong, Rini kepada Jurnal Bogor, Rabu (11/3).

Senada, kekosongan gula putih juga terjadi di minimarket wilayah Pondok Rajeg, Cibinong. “Gula tidak ada udah lama,” kata Kasir minimarket di Pondok Rajeg, Rian.

Sementara itu, gula putih tak bermerek masih dijual di warung klontong dengan  harga Rp17000 perkilogramnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor, Nuradi mengungkapkan, kekosongan gula putih tersebut diduga kuat akibat kepanikan masyarakat terhadap virus Corona.

“Akibat adanya virus Corona itu menjadikan masyarakat panik. Masyarakat membeli banyak alias menyetok gula. Jadi permintaan gula putih saat ini lagi tinggi,” ungkap Nuradi.

Lebih lanjut mantan Sekretaris DPRD Kabupaten Bogor ini mengklaim, stok gula putih di wilayah Bumi Tegar Beriman masih kategori aman. 

“Saya sudah komunikasi dengan corporate manajer pemasaran salah satu toko modern yang ada di Bogor. Memang permintaan lagi tinggi sehingga perputaran gula putih tak seperti biasanya sebelum ada virus Corona. Secara umum stok aman,” tandasnya. 

Noverando H

Menanti Keberanian Polres Bogor Menindak Dugaan Pungli di Samping Makonya

0

Gajah di Pelupuk Mata tak Tampak?

“Belum tahu. Emang ada Pungli? Siapa yang mengenakan tarif terhadap parkir kendaraan bermotor roda dua di area Gedung Kesenian?”

Laporan: Noverando H

Meski berada di samping Markas Komando (Mako) dan berdekatan dengan Rumah Dinas (Rumdin) Kapolres Bogor, dugaan pungutan liar (Pungli) terhadap parkir kendaraan roda dua di Gedung Tegar Beriman, luput dari penindakan aparat penegak hukum.

Penjagaan ketat Polisi dalam penerimaan tamu ke Mako Polres Bogor menggiring sejumlah masyarakat untuk memarkirkan kendaraannya di area Gedung Kesenian, Cibinong.

Masyarakat umum yang berkepentingan dalam kepengurusan sejumlah dokuman baik diri maupun kendaraan yang berjumlah ratusan setiap harinya tidak diperkenankan kendaraannya parkir di dalam Mako Polres Bogor.

Akibatnya, masyarakat mesti memarkirkan kendaraannya di samping Mako Polres Bogor tepatnya di area Gedung Kesenian yang lahannya milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor denga tarif Rp2000.

Tarif parkir yang berada di samping Mako Polres Bogor itu disinyalir menjadi ladang penghasilan bagi sejumlah oknum.

Padahal, tidak diperbolehkan adanya komersialisasi aset pemerintah daerah tanpa adanya patung hukum yang melandasinya.

Lebih-lebih, Gedung Kesenian yang menjadi aset pemerintah daerah dan dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bogor itu difungsikan sebagai wadah untuk para seniman bukan area parkir komersial.

“Belum tahu. Emang ada Pungli? Siapa yang mengenakan tarif terhadap parkir kendaraan bermotor roda dua di area Gedung Kesenian?” kata Kapolres Bogor, AKBP Roland Ronaldy.

Meski demikian, mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini berkenginan kuat agar Polres Bogor menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

“WBK dan WBBM itu tujuan utama institusi Polri. Untuk itu, Polres Bogor selalu berusaha untuk bisa mewujudkan itu,” tandas AKBP Roland.

664 Rumah Rusak di Pamijahan

0

Pamijahan | Jurnal Inspirasi

Dampak bencana Sukabumi yang terjadi pada Selasa sore(10/11) mengisahkan duka. Ada 664 rumah rusak ringan, sedang dan berat di 7 desa se- Kecamatan Pamijahan. Akibatnya sebagian warga yang khawatir mengungsi ke tempat yang di area datar persawahan dengan tenda yang terbuat dari bambu.

Seiring seringnya terjadi getaran hingga gempa bumi warga pun meminta direlokasi kepada pemerintah Kabupaten Bogor. “Rumah pada rusak,  retak-retak takut terjadi gempa susulan makanya kami mengungsi ke tempat yang lebih aman,” kata Sumiati, kemarin.

Menanggapi hal itu Bupati Bogor saat berkunjung ke lokasi Gempa di Kampung Cisalada, Pamijahan dampak bencana gempa Sukabumi dengan kekuatan 5,1 Magnitudo telah ikut menggoncang wilayah Kecamatan Pamijahan dan ada 7 desa yang terdampak yakni Ciasmara, Cibunian, Purwabakti, Ciasihan, Pasarean,  Gunung Bunder 1 dan Cibitung Kulong.

“Ada 7 desa yang terdampak total kerusakan 664 , kategori rusak ringan sebanyak 508, kategori rusak sedang  100 dan berat 56,” kata Ade Yasin.

Ade Yasin pun telah meminta BPBD Kabupaten Bogor untuk segera membuat tenda karena tenda yang ada saat itu tidak layak apalagi ditempat Pengunsian banyak anak -anak. “Dan hari ini telah diberikan atau disalurkan bantuan untuk mereka yang terdampak. Saya meminta jika memang sudah aman sebaiknya kembali ke rumah,”kata Ade.

Terkait seringkali terjadi gempa ia akan segera meminta bantuan pusat untuk mengaji penyebab kenapa terjadi gempa bumi dan getaran-getaran kecil di daerah itu. “Karena sering terjadi gempa di sana kami akan meminta bantuan pusat untuk mengkaji penyebab terjadinya gempa apa sebabnya itu yang perlu kita tahu,”pungkasnya.

Cepi Kurniawan

Waspada, Warga di Ciampea Terserang Cikungunya

0

Ciampea | Jurnal Inspirasi

Sebanyak 16 orang warga Sinagar RT 02, R W 07 Desa Cihideung Udik, Kecamatan Ciampea,  terkana penyakit Chikungunya yaitu seluruh badan kaku seperti lumpuh. Diungkapkan Endah (40) yang mengalami lumpuh mendadak, mengaku sejak Minggu (8/3) bagian persendiannya terasa kaku hingga tidak bisa digerakkan. Tak hanya dirinya, kedua anaknya yakni Samsul (12) dan Lukman (9) juga mengalami penyakit yang sama.

Keluarga sempat berobat ke Puskesmas dan oleh dokter diberikan obat. Namun, hingga kini kondisi badan masih lemas belum ada perubahan. “Bukan keluarga saya saja yang menderita penyakit seperti Chikungunya. Tapi, ada satu RT yang menderita penyakit yang sama. Saya berharap ada perhatian dari Dinas Kesehatan agar warga yang sakit bisa cepat pulih,” kata Endah.

Kepala Desa Cihideung Udik, Deny mengatakan warga yang mengalami lumpuh mendadak diduga terkena penyakit Chikungunya. Awalnya ada tujuh orang  sekarang bertambah menjadi 16 orang.

“Kami sudah melaporkan kejadian ini ke UPT Kesehatan dan Kecamatan Ciampea,”kata Deny.

Ia juga menjelaskan bahwa banyaknya warga yang mengalami penyakit lumpuh mendadak itu lantaran penyebarannya melalui nyamuk. “Akibat buruknya drainase juga kebersihan lingkungan, jadi penyebarannya cepat. Maka kami mengajk warga untu meningkatkan bersih- bersih lingkungan,” katanya.

Bupati Bogor  Ade Yasin mengaku sudah mendapatkan laporan dari Camat akan ada warga yang  terkena gejala penyakit Chikungnya di Desa Cihideung Udik. Total ada 17 pasien, tapi sudah berangsur- angsur sembuh ia pun meminta kepada dinas terkait untuk ikut memantau perkembangannya.

“UPT Kesehatan harus banyak kordinasi dengan Camat dan Kades, ketika ada warga yang sakit bisa cepat di tanggani. Disini lah pentingnya kordinasi,” tegasnya.

Ia juga mengimbau di musim pancaroba ini warga menjaga kesehatan dan kegiatan Jumsih di kecamatan dan desa lebih di tingkatkan lagi. “Jaga kesehatan dan lingkungan, itu kuncinya agar tidak mudah terkena penyakit. Dan sampai saat ini saya baru mendapatkan laporan dari satu desa di Kecamatan Ciampea,”pungkasnya.

Cepi Kurniawan

Jalan Gapura Pasar Cisarua Biang Kemacetan

0

Cisarua | Jurnal Inspirasi

Gedung Pasar Cisarua kini sudah dibangun oleh Pemprov Jabar. Namun kini masih menyisakan permasalahan, yakni  kondisi lalulintas untuk masuk ke pasar tersebut kerap mengalami hambatan karena tersendatnya arus lalulintas di sepanjang jalan Gapura. Keberadaan para pedagang yang mengisi atau yang sudah menempati tempat usaha di gedung pasar yang baru tidak bisa dijamin keberlangsungan transaksi dengan para pengunjung pasar.

Pasalnya, berbagai kebutuhan untuk masyarakat semuanya tersedia di deretan kios kaki lima yang berdiri disepanjang jalan Gapura. Tidak heran, keberadaan kios kios di pasar tersebut mulai jam 12 siang sudah sepi dari pengunjung. Para pengunjung yang ke pasar sore hari lebih memilih berbelanja di kios kaki lima yang berdiri diatas sodetan di jalan Gapura.

Terkait hal ini, untuk menghidupkan gedung pasar yang dibangun oleh dana pemerintah itu, perlu adanya ketegasan dari aparat terkait di Kabupaten Bogor. “Jika jalan Gapura  bersih dari kios kios pedagang kaki lima, pasti disana tidak akan terjadi kemacetan untuk masuk ke pasar. Kita bisa lihat secara langsung di lokasi,” ujar Firman, warga Cisarua.

Warga lain juga berkomentar, tidak tertatanya para pedagang disana berdampak buruk juga kepada kebersihan. Sampah kerap mengotori dan mendangkalkan sodetan di sepanjang jalan. “Sampah dikawasan radius pasar merupakan hal yang perlu ditangani secara serius. Salah satu langkahnya adalah menertibkan atau memasukkan paara pedagang ke kios kios yang berada di dalam, di gedung pasar. Selain akan meminimalisir terhadap sampah, masuknya para pedagang ke gedung pasar akan menghilangkan rasa cemburu yang selama ini terjadi,” tutur Kodasih.

Dadang Supriatna

Jalan di Situ Udik Bolong Tunggu Korban, Baru Perbaikan?

0

Cibungbulang | Jurnal Inspirasi

Sudah hampir empat bulan, kondisi jalan raya yang berlubang di wilayah Desa Situ Udik, Kecamatan Cibungbulang tidak diperbaiki. Bahkan, beberapa pengendara pernah jatuh akibat kerusakan jalan tersebut.

Menanggapi hal ini, Kepala Desa Situ Udik Enduh Nuhudawi menjelaskan, kondisi jalan yang bolong sudah hampir empat bulan dan belum ada tindakan apapun dari dinas terkait. Padahal jalan tersebut akses menuju Kecamatan Pamijahan.

“Pihak pemdes Situ Udik sudah sampaikan kondisi jalan tapi sampai saat ini belum ada eksen apapun, saya ingin segera diperbaiki supaya tidak menganggu laju kendaraan yang melintas,” kata Enduh kepada Jurnal Bogor, kemarin.

Enduh juga mengaku, kalau terus dibiarkan akan lebih banyak lagi pengendara yang jatuh akibat jalan berlubang apalagi malam hari sangat minim penerangan jalan umum (PJU).

“Mudah-mudahan pemkab juga segera merespon, karena lubang jalan yang lebarnya lebih 6 meter sudah pernah ada pengendara jatuh, jangan sampai membahayakan warga lain,” ucapnya

Sementara itu, Kepala UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kelas A Wilayah IV Bondan Triyana menambahkan, bahwa kerusakan jalan yang amblas sudah masuk proyek tahun 2020.

“Saat ini tinggal baru mau dilelangkan dan bukan diperbaiki tapi masuk proyek 2020 dan sampai saat ini belum ada pemenang tendernya,” pungkasnya.

Cepi Kurniawan

Warga Datangi Kades Minta Penjelasan Dipanggil Polisi

0

Kemang | Jurnal Inspirasi

Warga Kampung Kemang Kiara mendatangi rumah kepala Desa guna meminta penjelasan dari Kepala Desa Kemang atas dipanggilnya mereka oleh Polres Bogor guna memberikan klarifikasi atas dugaan tindakan penyerobotan tanah.

Warga yang mendapat surat panggilan dari kepolisian mempertanyakan atas klaim kepemilikan tersebut, karena umumnya semua yang mendapat panggilan telah memiliki surat kepemilikan tanah yang jelas atas hak dan perolehannya, bahkan sudah sertipikat sejak tahun 1980an.

“Setahu saya tanah-tanah yang diklaim tersebut, perolehan dari jual beli yang sah dan waris, sehingga sangat aneh tiba-tiba ada yang mengaku-ngaku sebagai pemilik  tanah tersebut yang luasnya mencapai 3.300 meter,” kata warga Kemang yang namanya enggan dikorankan itu, kepada Jurnal Bogor, kemarin.

Dalam panggilan itu tertera penyerobotan tanah sejak tanggal 24 Januari 2020, warga Kemang itu heran karena tidak ada peristiwa penyerobotan tanah di tanggal tersebut. Pada tanggal 24 Januari 2020 memang ada undangan dari  kantor desa untuk musyawarah, waktu itu ada warga yang bernama Imung beserta pengacaranya mengaku memiliki tanah di Desa Kemang dengan menunjukan Kikitir/Girik, Kohir No. 445/1308 Persil No. 69a, D.II seluas 3.300 M2.

Dalam panggilan itu warga tidak menanggapi klaim tersebut karena warga sebagai pemilik sah dan menguasai lahan tersebut  merasa surat tanahnya  berbeda persil dan bloknya, sehingga  musyawarah dibubarkan dengan tidak ada kesepakatan. 

Warga pada umumnya tidak mengetahui kalau Imung mengklaim memiliki tanah seluas itu, karena sejak jaman dulu tidak pernah terdengar atau ada orang yang mengetahui Imung memiliki tanah di Kemang kiara dengan luas 3300 m2. Tiba-tiba sekarang ada panggilan polisi buat dimintai klarifikasi.

“Kami datang kesini mau nanya aja sama pak Kades Entang, apakah ada surat-surat yang dikeluarkan dari pak Kades misalnya surat riwayat tanah ataupun surat keterangan tidak sengketa yang dijadikan dasar laporan pak Imung untuk melaporkan kami,?” kKata salah satu warga lain.

Apabila surat-surat tersebut benar dikeluarkan oleh kades, artinya bisa jadi Kades terindikasi ikut membantu orang yang tidak memiliki kejelasan objek dan lokasi tanahnya dan membuat ketidak pastian hukum, dan berpotensi konflik di masyarakat . “Kecurigaan dari warga yang datang ke rumah kades disana ada Pak Kades dan Pak Imung didalam pada saat ditanya oleh salah satu warga Pak Imung sedang ada bisnis dengan saya urusan ternak ikan kata Pak Kades kepada warga.”

“Warga masih menduga-duga apabila Pak Kades tidak mengeluarkan surat-surat yang digunakan untuk dasar laporan tersebut, yang jadi pertanyaan selanjutnya apa yang menjadi dasar polisi menerima laporan tersebut?” timpal warga lainnya.

Sementara salah satu kuas hukum dari kliennya yang dipanggil Mohamad Anwar, SH., MH. selaku tim kuasa hukum Irsan Nasution saat dikonfirmasi terkait dengan hal tersebut di Kantor Hukum Sylvia Anwar & Rekan, mengatakan bahwa upaya warga meminta penjelasan dari Kepala Desa merupakan hal yang wajar selama tidak melakukan hal-hal anarkis. “Kami selaku kuasa hukum fokus terhadap upaya-upaya hukum untuk membela hak-hak hukum klien kami, perlu diketahui klien kami juga dipanggil Polres Bogor guna dimintai klarfikasinya. Menanggapi hal-hal tersebut di atas, jikalau Kepala Desa ikut membantu ataupun misalnya pihak kepolisian memaksakan tanpa bukti yang kuat terpaksa kami juga akan mengambil langkah-langkah hukum dengan melaporkannya kepada pihak-pihak yang berwenang,” pungkasnya.

. Cepi Kurniawan

Suplaier Batu Kali Akan Polisikan Penyedia Jasa

0

Gunung Putri | Jurnal Inspirasi

Suplaier batu UD Sinar Jaya akan melaporkan penyedia jasa CV.Karya Cipta Mandiri jika dalam waktu dekat ini belum ada niat untuk melunasi pembayaran dalam pembuatan TPT di Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri.

Endah, pemilik UD Sinar Jaya menjelaskan bahwa adanya peralihan dalam pengerjaan proyek TPT tersebut membuat hutang tertumpuk dan berpindah tanggung jawab hingga sampai saat ini ngegantung dan belum ada kejelasan.

“Awalnya kan pekerjaan itu di laksanakan oleh “M” kontraktor pembangunan TPT tersebut,selang sebulan kemudian berganti lagi yang mendatangi saya yaitu, “F” dan “L” yang mengaku sebagai penerus pekerjaan TPT itu katanya tunggakan yang ditinggalkan oleh “M” akan dibayarkan olehnya (F dan L-red) tapi sampai proyek itu selesai belum ada kejelasan perihal tunggakan yang mereka tinggalkan berkisar Rp.19.7 juta rupiah,” kata dia, Rabu (11/3).

“Untuk saya sebagai pedagang itu merupakan uang yang besar, bagian daripada modal lah, pernah didatangi oleh suami saya ke kantor “L” namun gak ketemu, sempet ada larangan dari “F” untuk kami mendatangi kantor “L”, bahkan kalo kita nekad datang katanya gak akan dibayar, nah setelah kejadian itu nomor saya di blokir oleh ” F”, tapi saya masih komunikasi dengan “L” hanya saja malah muncul nama baru yang katanya akan melunasi seluruh tunggakan disini, jadi kami seolah dipermainkan oleh mereka yang katanya mengaku pemborong tersebut,” jelas Endah.

Lanjut Endah, dirinya masih punya niat baik dan masih mengikuti intruksi yang di katakan “L”, hanya saja jika dari pihak kontraktor tidak ada niat baik untuk membayar dalam waktu dekat ini maka akan laporkan ke polisi perihal perkara ini.

Sementara Kadus Bayu sangat kecewa dengan hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Pasalnya, TPT itu merupakan salah satu pembangunan yang diidam-idamkan mengingat lokasi dijalan tersebut jika tidak ada dinding penahan tanah khawatir karena sangat curam ke bawahnya.

“Sebagai kadus di wilayah tersebut saya selalu memantau pekerjaan,dengan harapan mendapatkan hasil yang bagus apalagi ini kan proyek pemda dan sudah kami usulkan bertahun-tahun baru terealisasi tahun ini, tapi melihat kenyataan sekarang saat TPT nya roboh pemborong meninggalkan hutang pada warga itu sangat memprihatinkan menurut saya.” “Jjadi harapan kami kepada DPUPR untuk segera menyuruh pemborong tersebut menyelesaikan TPT yang roboh serta pembayaran yang tertunggak kepada warga kami,sejauh ini baru pihak kecamatan ,dewan yang melihat kondisi TPT roboh tersebut,” jelas Bayu.

Nay Nur’ain