Bogor | Jurnal Inspirasi  

 Ketua Pengurus Cabang Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Kota Bogor, Dwi Putra Simatupang, tertantang untuk menggelar event nasional, maupun internasional di ‘Kota Hujan’.

“Kami sangat tertantang untuk menggelar event tersebut. Apalagi kami mendapat dukugan penuh dalam penyelenggaraan kejuaraan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Bogor. Jadi, kami harus siap menjawab tantangan itu dengan segera menggelar kejuaraan berskala nasional, dan internasional,” ujar Dwi Putra Simatupang, Kamis (12/3).

Ia menjelaskan, jika langkah kedepan sebelum menggelar event skala nasional, maupun internasiona di Kota Bogor, tentunya PTMSI Kota Bogor, akan mengundang wasit-wasit yang punya standar Jawa Barat, maupun internasional, yang tujuannya untuk menggelar pelatihan wasit.

Setelah itu, sambung putra yang akrab disapa Upang itu, dilanjutkan dengan pembinaan wasit yang tujuanya untuk membuat rangka, serta mengundang stakeholder yang ada guna mewujudkan perhelatan event itu dapat terlaksana di Kota Bogor tahun 2020 ini.

“Kalau tidak ada halangan di pertengahan tahun atau akhir tahun 2020 ini, kejuaraan skala nasional dan internasional itu dapat terlaksana di Kota Bogor. Bahkan, kejuaraan tersebut, rencanannya akan kita gelar di Hotel yang ada di Kota Bogor,” tegasnya.

Upang menambahkan, kalau PTMSI tertantang. Apalagi, PTMSI mendapat hadiah langsung dari KONI berupa anggaran untuk penyelenggaraan pertandingan tersebut. Maka, dalam waktu dekat ini segera dirapatkan bersama dengan jajaran pengurus PTMSI Kota Bogor.

“Dari segi kesiapan, kami sangat siap. Terlebih ini adalah tantangan, jadi kami harus menjabawab semua itu dengan menggelar event ini di tahun 2020,” pungkasnya.  

Asep Syahmid

Bogor | Jurnal Inspirasi

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat menjelaskan mengenai perkembangan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Bogor. Ia menyebut Pemkot Bogor bersama unsur Forkopimda serta stakeholder terus melakukan pemantauan, pengawasan dan edukasi kepada warga.

“Penanganan DBD di Kota Bogor tidak berbeda jauh dengan penanganan virus Covid-19. Bahkan, berdasarkan data sudah ada korban meninggal akibat DBD sehingga antisipasi terus ditingkatkan,” ungkap Ade Sarip di Balaikota Bogor, Selasa (10/3).

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno menambahkan, catatan Dinkes Kota Bogor menunjukan Pada Januari 2019 ada 3 korban meninggal dari 155 kasus, Februari 2019 ada 5 korban meninggal dari 162 kasus dan Maret 2019 ada 2 korban meninggal dari 92 kasus.

“Berdasarkan laporan yang masuk, pasien yang meninggal akibat DBD periode Januari-Maret 2020 ada 4 korban meninggal karena sudah tahap DSS (Dengue Shock Syndrome). Keempat korban meninggal akibat DBD masih berusia dibawah 10 tahun,” jelas Sri Nowo Retno.

Retno mengingatkan kepada warga agar virus DBD jangan sampai tertutup dengan isu Virus Covid-19. Ia menilai DBD lebih berbahaya, untuk itu dirinya secara tegas agar gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan kebersihan lingkungan kembali dilaksanakan dan ditingkatkan lagi karena itu hal yang utama. Dan hal tersebut sudah dilakukan di tingkat wilayah kecamatan, puskesmas dan bagian pemerintahan terbawah untuk memutus mata rantai agar tidak mewabah.

“Kota Bogor sendiri hampir setiap tahun masuk daerah endemis DBD. Berkaca dari tahun 2019, ada dua wilayah yaitu Bogor Barat dan Bogor Selatan,” ujarnya.

Untuk edukasi, Sri Nowo Retno menerangkan DBD disebabkan virus yang disebarkan oleh nyamuk Aedes Aegypti. Gejala awalnya panas hampir sama dengan yang lain, tidak khas. Hari pertama di cek laboratorium masih normal. Yang penting sambung Retno adalah terapi cairan.

Ketika tiga hari panas tidak turun, disarankan untuk periksa laboratorium dengan melihat trombositnya karena itu yang paling bahaya.

Memasuki hari ke-4 dan ke-5 adalah masa kritis DBD, biasanya trombosit drop dan disertai pendarahan yang tidak khas, tidak harus mimisan bahkan bisa pendarahan di dalam. Jika sudah kondisi seperti itu ditambah asupan cairan yang kurang akan menyebabkan DSS. Umumnya orang tua membawa pasien DBD ke rumah sakit dalam keadaan DSS.

“Jika sudah DSS, biasanya sulit untuk tertolong. Panas di awal sakit berdasarkan diagnosa pembanding hampir sama, jadi pada hari pertama hasilnya masih normal dan belum terdeteksi, umumnya jika panas sudah memasuki hari ketiga, disarankan harus periksa laboratorium,” tandasnya.

Bagi masyarakat Kota Bogor yang menginginkan abate, Dinas Kesehatan telah menitipkan di  posyandu melalui para kadernya dan juga kader Jumantik (Juru Pemantau Jentik). Prosedurnya adalah bagi masyarakat yang meminta abate bisa menghubungi kader posyandu di wilayahnya masing-masing.

“Kita sudah menitip di posyandu karena itu yang terdekat dengan masyarakat. Semua puskesmas sudah kita instruksikan untuk dititip di kader posyandu,” jelas Sri.

Disinggung tindakan fogging atau pengasapan, Sri menjelaskan tindakan tersebut hanya membunuh nyamuk dewasa tetapi tidak memutus rantai siklus hidup nyamuk dengan kata lain jentik nyamuk tidak akan mati.

“Lebih baik memberantas jentik-jentiknya karena itu sumber penularannya. Fogging tidak ubahnya semprotan anti nyamuk pada umumnya. Gerakan PSN dan kebersihan lingkungan lebih efektif dibanding mengandalkan fogging,” pungkasnya.

Fredy Kristianto

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Simulasi terburuk dari penyebaran virus Corona (covid-19) di Ibu Kota Jakarta dipersiapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Persiapan untuk kondisi terburuk ini terjadi jika tak ada langkah serius dalam mencegah penyebaran virus tersebut.

Menurut Anies, akan muncul 6 ribu kasus masyarakat terjangkit virus corona bila dalam dua minggu pemerintah masih belum melakukan langkah lebih serius dalam melakukan pencegahan. Namun, ia berharap hal tersebut tak terjadi.

“Kalau dua minggu ke depan kita tidak melakukan langkah-langkah yang serius, punya potensi bisa 6 ribu kasus, 840 parah, 300 kritis. Ini simulasi dengan menggunakan skenario terburuk,” kata Anies dalam program Mata Najwa, Rabu (11/3) malam.

Anies menyebut ada dua model tindakan yang diambil sejumlah negara dalam mencegah penyebaran virus corona. Model pertama dilakukan oleh Iran, Korea Selatan, Italia, dan Amerika Serikat.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu lantas mencontohkan Italia yang ‘rileks’ melakukan pencegahan dan pengetesan terbatas, kasus corona melonjak drastis dari awal cuma 4 kasus menjadi 9.172 kasus dalam 18 hari.

Sementara, kata Anies, model tindakan kedua diterapkan Singapura, Vietnam, dan Selandia Baru yang melakukan pencegahan dan pengetesan terhadap masyarakatnya sejak awal. Menurutnya, ketiga negara ini mampu menekan penyebaran virus corona karena sudah mencegah dari awal.

Anies menyatakan akan menerapkan apa yang dilakukan Singapura, Vietnam, maupun Selandia Baru di wilayah Jakarta. Ia mengaku sudah mengumpulkan seluruh jajarannya dan pihak terkait untuk menjalankan pencegahan di tahap awal agar tak terjadi peningkatan.

“Apa yang terjadi jika dikendalikan. Di Selandia baru, baru 4 kasus, 8 ribu orang diisolasi. Langkahnya, tau lokasi di mana, berinteraksi dengan siapa aja, di mana saja, lalu dianjurkan suka rela melakukan isolasi,” ujarnya.

Mantan rektor Universitas Paramadina itu lantas menyampaikan data orang dalam pemantauan pada 1 Maret sebanyak 136 orang, namun dalam 11 hari sudah mencapai 401 orang.

Kemudian pasien dalam pengawasan pada 1 Maret sebanyak 47 orang dan meningkat mencapai 197 orang sampai kemarin. Orang dalam pemantauan 1 maret itu 136, dalam 11hari sudah menjadi 401, pasien dalam pengawasan 1 maret 47 per hari ini sudah 197.

Anies mengaku ingin melakukan langkah pencegahan dengan cepat. Ia mengatakan pemerintah memiliki tanggung jawab melindungi masyarakat agar tak terinfeksi virus yang menyebar dari Wuhan, China itu.

“Lebih baik melakukan langkah lebih, langkah yang ekstra meskipun konsekuensi finansialnya tinggi, konsekuensi ekonomi tinggi, tapi itu akan menyelamatkan warga dari potensi corona virus,” tuturnya.

Asep Saepudin Sayyev |*

Jakarta | Jurnal Bogor

Transportasi publik seperti Kereta Rel Listrik (KRL) Jalur Bogor-Depok-Jakarta Kota dinilai memiliki potensi tinggi penyebaran virus Corona alias COVID-19. Di Indonesia sekarang ini korban virus asal Wuhan, China ini sudah merenggut 34 orang, dimana pasien terbaru itu semuanya terjangkit dari luar negeri (imported case).

“Jadi yang disampaikan itu bukan bahwa saat ini ada kasus, bukan. Tapi bahwa saat ini kita punya potensi risiko-risiko, salah satunya adalah transportasi, tapi juga yang aspek-aspek lain,” kata Gubernur DKI Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (11/3).
Anies menjawab hal tersebut merujuk foto yang memperlihatkan dirinya sedang berbicara di hadapan pimpinan dinas dan BUMD pada Rabu pagi. Pada foto itu Anies terlihat sedang berbicara, sementara di layar presentasi di belakang dirinya mengenai ‘Waspada Risiko Covid-19 via Transportasi Publik’.
Pada layar presentasi itu terdapat tiga keterangan yang salah satunya tertulis risiko kontaminasi terbesar terjadi di wilayah KRL-2, atau Rute Bogor-Depok-Jakarta Kota. Di foto yang juga diterima CNNIndonesia.com, keterangan lain tertulis, ‘Secara umum, rerata waktu tempuh dari lokasi tinggal pengidap Covid-19 dengan transportasi publik adalah lebih kurang 55 menit’.
Keterangan lainnya menyebutkan, ‘Zona KRL 4 Cikarang-Bekasi-Jakarta Timur sementara dilaporkan relatif bebas dari Covid-19’. Hal-hal tersebut, kata Anies, sebagai langkah mitigasi DKI mengatasi penyebaran virus Corona di Ibu Kota.
“Intinya adalah kenapa tadi dikumpulkan seluruh jajaran, baik kepala OPD maupun pimpinan BUMD, untuk menyampaikan semua potensi risiko sehingga jajaran bisa mengambil langkah-langkah mitigasi,” katanya.
Anies mengatakan data yang tertera dalam keterangan tersebut adalah informasi internal DKI yang harusnya tidak untuk disebarluaskan. Data itu didapat dari pemetaan yang dilakukan Pemprov DKI dan bersumber dari para pasien.
“Kita kan memiliki data sebaran orang-orang dalam pemantauan, data pasien dalam pengawasan, dari situ kemudian dibentuk petanya, ada. Dan tadi juga dipaparkan juga petanya. Tapi kan itu untuk kebutuhan internal supaya kita bisa melakukan langkah-langkah mitigasi,” kata Anies.
“Jadi itu salah satu hal yang harus disiapkan oleh Dinas Perhubungan langsung komunikasi tadi dengan jajaran di seluruh operator,” imbuhnya.
Sejak terungkapnya kasus pertama Corona di Indonesia  pada awal Maret 2020 hingga Rabu (10/3) tercatat ada 34 pasien positif terinfeksi virus Corona. Satu di antaranya yang merupakan warga negara Inggris–diidentifikasi sebagai pasien 25–telah meninggal dunia. Untuk di DKI Jakarta hingga kemarin, ada 70 orang dengan status Orang Dalam Pemantauan (ODP). Kemudian ada 97 orang masuk dalam status Pasien Dalam Pemantauan (PDP). Asep Saepudin Sayyev |*

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Wabah Demam Berdarah Dengeu (DBD) di tahun 2020 ini makin mengganas. DPR pun mengingatkan pemerintah tidak hanya sibuk mengurus penyebaran virus Corona. Anggota Komisi IX DPR M Nabil Haroen menegaskan bahwa pemerintah mesti juga waspada terhadap demam berdarah dengue (DBD). Mengingat meningkatnya kasus kematian akibat penyakit tersebut belakangan ini.

“Jangan sampai, sibuk mengurus Covid-19, tapi melupakan bahaya nyata tren meningkatnya kasus DBD,” kata Nabil, di Jakarta, Rabu (11/3).

Data terakhir, lebih 16 ribu kasus dari Januari hingga Maret 2020. Dengan jumlah korban meninggal sekitar 100 pasien. Kasus tertinggi terjadi di Kabupaten Sikka, NTT, dengan jumlah kasus 1.195 (per 10 Maret 2020), dengan korban meninggal 14 orang.

“Di antara penyebabnya selain kurangnya program berkelanjutan, juga minimnya prasarana obat-obatan untuk menangani pasien,” ungkap Nabil, dikutip Liputan6.com.

Sementara menurut Wakil Ketua Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh, DBD merupakan penyakit langganan. Sehingga pemerintah diminta menanggulangi karena berpotensi terjadi KLB di daerah-daerah.

“DBD adalah penyakit langganan yang ada di Indonesia, seluruh wilayah indonesia memiliki potensi untuk menjadi KLB DBD. Oleh karena itu pemerintah tidak boleh mengesampingkan persoalan DBD,” kata Nihayatul kepada wartawan, Rabu (11/3).

Nihayatul berharap pemerintah bisa mencegah penyakit demam berdarah, karena setiap tahun selalu berulang.”Pemerintah harus melakukan penelitian yg mendalam tentang DBD, sehingga tidak terulang setiap tahun,” kata dia.

ia juga meminta pemerintah bergerak cepat menanggulangi KLB di NTT agar tidak menyebar dan bertambah korbannya.

“Untuk kasus di NTT, pemerintah harus langsung melakukan gerak cepat. Sehingga tidak menyebar dan bertambah korban. Pemerintah sudah mengirimkan beberapa dokter specialis di NTT, ini harus dievaluasi,” tutupnya.

Mochamad Yusuf

Penjualan Sudah Menyasar Remaja atau Pelajar

Polsek Bogor Barat mengamankan 2.356 botol minuman beralkohol (minol) berbagai merk dari sebuah rumah di Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor pada Rabu (11/3). Diketahui, penyitaan ribuan botol minol dari rumah seseorang berinisial K (45) itu bermula atas pendalaman kasus razia miras yang dilakukan pihaknya pekan silam di Kawasan Bubulak, hingga Simpang Dramaga. Selain adanya aduan warga yang risih terhadap tindak tanduk K.

Laporan: Fredy Kristianto

Kapolsek Bogor Barat Kompol Sundarti mengatakan bahwa sejak dua pekan kebelakang pihaknya gencar memerangi peredaran minuman haram di wilayahnya. Terutama di Kelurahan Curug, yang merupakan zona merah. “Ini berdasarkan pengembangan. Usai data dan laporan kami singkronkan, inilah hasilnya,” ujarnya kepada wartawan.

Kata dia, K mengaku bahwa minol kerap didistribusikan ke warung klontong di Kota Bogor. Namun, ia mengaku baru enam bulan menjalankan bisnis haramnya. Kapolsek menegaskan bahwa K mendapatkan minol dari agen distributor asal Jakarta. “Kami masih melakukan pemeriksaan untuk mengembangkan kasus ini,” jelasnya.

Tak hanya itu, kata Kapolsek, pelaku juga menjual minol tersebut secara online. “Setelah konsumen memesan, minol itu diantar langsung ke pemesan,” ucapnya.

Polisi mensinyalir bahwa penjualan minol tersebut menyasar remaja atau pelajar. “Karena itu kami akan memberantas peredaran minol di seluruh kelurahan di Bogor Barat,” tandasnya.

Bogor | Jurnal Inspirasi

Rencana pemekaran dua kecamatan di Kota Bogor, yakni Selatan dan Barat kembali menggelinding. Pasalnya, hal tersebut telah dikaji sejak 2018 lalu. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Bogor Adi Novan mengatakan sebelum diajukan menjadi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), pihaknya akan terlebih dahulu menyusun draft untuk diajukan ke Bagian Hukum Setda Kota Bogor. “Insya Allah 2020 ini penyampaian raperda,” ujarnya kepada wartawan, baru-baru ini.

Menurut dia, pihaknya telah memetakan batas wilayah pada tingkat kelurahan dan kecamatan. Pemetaan itupun sudah dilerkuat dengan Perwali Nomor 131 Tahun 2019 tentang batas wilayah kelurahan.

Adi menyatakan bahwa draft raperda bakal disusun pada April mendatang, sehingga raperda dapat diajukan ke DPRD di akhir 2020. “Di APBD 2020 sudah dianggarkan Rp63 juta untuk menyusun raperda tersebut,” ungkapnya.

Kata dia, pihaknya akan segera berembuk dengan kelurahan dan kecamatan dalam waktu dekat, guna menentukan ibukota kecamatan, nama kecamatan dan kelurahan yang bakal masuk ke dalamnya. “Nah itu bakal dibahas dalam forum grup discusion,. Pemekaran ini bertujuan untuk lebih memaksimalkan pelayanan publik” tegasnya.

Hal itu lantaran kelurahan di Bogor sebagai besar berada di wilayah dua kecamatan tersebut. “Bogor Barat dan Selatan memiliki jumlah kelurahan yang paling banyak dengan jumlah 16 kelurahan,” ungkapnya.

Sementara itu, Camat Bogor Selatan Hidayatullah mengaku sudah mengetahui soal hal tersebut. Tetapi rincian kelurahan mana saja yang bakal keluar dari wilayahnya, ia mengaku tak mengetahuinya. “Sebab kan itu masih dimatangkan oleh pemkot. Jadi kami belum tahu,”. Ia menyatakan bahwa pihaknya hanya bisa menunggu hasil pembahasan dari pemkot. n Fredy Kristianto

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Kasus penyakit yang disebabkan gigitan nyamuk Aedes aegypti di Kabupaten Bogor, tiga bulan pertama tahun 2020 ini jumlahnya menurun dibandingkan periode yang sama tahun 2019 lalu.

Dinas Kesehatan  mencatat, dari Januari sampai pekan kedua Maret ini  sebanyak 210 kasus demam berdarah dengue atau DBD. “Di periode yang sama tahun 2019 lalu sampai Maret saja sudah 600 an kasus,” kata Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P3M) Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, dr Intan Widayati, Cibinong Kabupaten Bogor, Rabu (11/3).

Menurut Intan, kasus DBD di Kabupaten Bogor  berdasarkan catatan secara keseluruhan di tahun 2019 lalu  mencapai 1.210 kasus. 

Intan mengatakan, Dinkes Kabupaten Bogor berupaya menekan angka kasus DBD dengan cara memberikan peringatan dini kepada para petugas puskesmas se-Kabupaten Bogor agar siaga pencegahan sejak musim hujan. “Menyerukan kepada seluruh puskesmas untuk menggerakkan kembali jumantik (juru pemantau jentik) di wilayahnya masing-masing,” ujarnya.,

Di samping itu, Intan  juga menginstruksikan kepada para petugas puskesmas untuk melakukan program Gertak DBD, yaitu gerakan serentak berantas DBD melalui cara 3M plus.

“3M Plus singkatan dari, menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampung air, mengubur barang bekas, dan plus hindari gigitan nyamuk,” paparnya.

Intan menyebutkan, jika ada kasus DBD baru, Puskesmas setempat wajib melakukan penyelidikan epidemiologi (PE) ke lapangan, bertujuan untuk mengetahui nyamuknya berasal dari sekitar tempat tinggal penderita, atau dari wilayah lain.

“Kasus import (nyamuk dari wilayah lain) apabila di sekitarnya tidak ada jentik dan orang dengan gejala serupa. Kemudian selanjutnya melaporkan ke Dinkes Kabupaten Bogor,” katanya.

Intan menjelaskan, tindakan yang dilakukan Dinas Kesehatan akan dibedakan sesuai hasil PE dari petugas Puskesmas. Jika nyamuknya berasal dari sekitar tempat tinggal penderita, langkah yang dilakukan yaitu gerakan 3M plus, pemberian bubuk abate dan melakukak foging. “Tapi jika, nyamuknya dari wilayah lain, cukup gerakan 3M plus dan pemberian bubuk abate,” tutupnya.

M.Yusuf